Produk: Pancasila

  • Sejumlah Pohon di Beberapa Titik di Kota Mojokerto Tumbang

    Sejumlah Pohon di Beberapa Titik di Kota Mojokerto Tumbang

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Mojokerto pada, Rabu (8/10/2025). Akibatnya, sejumlah pohon tumbang di beberapa titik dan menimpa sejumlah kendaraan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    Agen Informasi, Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Achmad Kurniawan, menyampaikan bahwa hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang terjadi di hampir seluruh wilayah kota. Hujan disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 15.02 WIB.

    “Laporan masyarakat yang masuk ke call center 112 menyebutkan adanya pohon tumbang di beberapa ruas jalan utama Kota Mojokerto. Sejumlah lokasi terdampak antara lain Jalan Pahlawan, Jalan Benteng Pancasila, Jalan Cinde, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Miji Baru 3, serta halaman SMAN 2,” ungkapnya, Rabu (8/10/2025).

    Di kawasan sekolah di Jalan Raya Ijen Kecamatan Magersari tersebut, sebuah pohon beringin besar dengan diameter sekitar 120 cm tumbang dan menimpa enam sepeda motor milik guru. Tim gabungan dari BPBD Kota Mojokerto, BPBD Jawa Timur, Polsek setempat, Koramil, DLH, relawan, serta pihak sekolah segera diterjunkan ke lokasi.

    “Petugas gabungan ke lokasi untuk melakukan evakuasi pohon tumbang dan pembersihan material. Penanganan di sejumlah ruas jalan selesai sekitar pukul 15.45 WIB, sementara proses evakuasi di halaman SMAN 2 Mojokerto masih berlangsung karena ukuran pohon yang cukup besar,” katanya.

    Wawan (sapaan akrab, red) menambahkan, hingga Rabu sore kondisi cuaca di Kota Mojokerto berawan dan hujan telah reda. BPBD mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. [tin/ian]

  • Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat penting di jajaran kementerian dan lembaga negara pada Rabu (8/10/2025).

    Dari informasi yang beredar ada dua nama menjadi sorotan, yaitu Arya Mahendra Sinulingga yang dikabarkan sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Meski demikian, hal itu baru menjadi rumor yang beredar di Istana. 

    Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan nasional.

    Pengangkatannya sebagai Kepala BP BUMN dipandang sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perusahaan milik negara, terutama di tengah peran BUMN yang krusial dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Posisi Wamenkes

    Sementara itu, Nama Benjamin Paulus Octavianus belum banyak dikenal publik luas, tetapi kiprahnya di dunia medis dan birokrasi kesehatan disebut menjadi alasan kuat penunjukannya.

    Dia diharapkan dapat membantu Menteri Kesehatan dalam mempercepat agenda besar sektor kesehatan, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem penanggulangan penyakit menular dan gizi masyarakat.

    Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu dikabarkan juga akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Anggito dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang mulai dari Wakil Menteri Keuangan RI, Kepala BPKH (2017–2022), hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag (2012–2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2006–2010)

    Selain ketiga nama tersebut, satu posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga disebut akan dilantik, meski hingga kini belum beredar nama yang pasti.

    Sementara itu, dua jabatan penting masih kosong: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

  • Wali Kota Kediri Tekankan Kolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Karakter Kebangsaan

    Wali Kota Kediri Tekankan Kolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Karakter Kebangsaan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (6/10/2025). Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat karakter kebangsaan generasi muda di Kota Kediri. Apel kali ini diikuti oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

    Mbak Wali menyebut bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan masa depan daerah. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan yang menyentuh berbagai aspek pendidikan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di Kota Kediri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti mengurangi angka putus sekolah, menyisipkan pendidikan karakter dalam kurikulum, dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan menghambat jalannya pendidikan di Kota Kediri,” tegasnya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif mengawal upaya tersebut. “Saya mengajak semua pihak untuk mengawal hal ini. Ini adalah salah satu upaya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki integritas tinggi. Kalau semua bagus dan terpenuhi maka saya yakin generasi muda di Kota Kediri memiliki etos kerja yang baik,” tambahnya.

    Selain pendidikan, Mbak Wali menyoroti pentingnya penguatan karakter kebangsaan di kalangan pelajar. Dalam hal ini, Bakesbangpol memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan nasional dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

    “Bakesbangpol harus aktif melibatkan anak-anak muda dalam forum yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Bakesbangpol dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah, mengisi kurikulum mengenai wawasan kebangsaan,” jelasnya.

    Menurutnya, pendekatan yang kreatif perlu dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan lebih mudah diterima oleh pelajar di era digital. “Sekarang anak-anak ini lebih suka lihat TikTok daripada harus mendengarkan gurunya. Kita harus bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Plh Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta sejumlah tamu undangan. [nm/beq]

  • Bermula dari Geber-geber lalu Kena Lemparan Batu, Ormas Pemuda Pancasila di Medan Langsung Bentrok
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 Oktober 2025

    Bermula dari Geber-geber lalu Kena Lemparan Batu, Ormas Pemuda Pancasila di Medan Langsung Bentrok Medan 6 Oktober 2025

    Bermula dari Geber-geber lalu Kena Lemparan Batu, Ormas Pemuda Pancasila di Medan Langsung Bentrok
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Polisi mengungkap dugaan awal penyebab bentrok antar organisasi masyarakat (ormas) yang terjadi di Jalan Garuda dan Jalan Trikora, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Minggu (5/10/2025) sore.
    Kepala Polsek Medan Area Kompol Dwi Himawan Chandra menjelaskan, bentrokan bermula ketika rombongan Pemuda Pancasila (PP) yang baru selesai menggelar pelantikan melintas dari Jalan Garuda sekitar pukul 17.00 WIB.
    “Rombongan PP tersebut menggeber-geber kendaraan. Setibanya di persimpangan Jalan Trikora dan Garuda, mobil yang ada di rombongan PP terkena lemparan batu,” ujar Dwi saat diwawancarai di lokasi.
    Insiden itu memicu sebagian rombongan PP mengejar pelaku pelemparan. Tak lama kemudian, pergesekan terjadi dengan warga setempat.
    “Sehingga terjadi lah saling serang antara warga setempat dengan rombongan ormas tadi,” sambung Dwi.
    Polisi yang mendapat laporan segera turun ke lokasi bersama Polrestabes Medan dan Brimob. Sekitar 100 personel dikerahkan untuk meredam kericuhan, dibantu tokoh masyarakat setempat.
    Saat ini, situasi sudah berangsur aman. Namun, polisi masih mendalami apakah benar bentrokan tersebut murni antar ormas atau melibatkan warga sekitar.
    “Info terakhir, ada dua warga yang terluka. Nah, ini lokasinya juga di pasar. Jadi beberapa lapak kena lemparan batu,” kata Dwi.
    Sebelumnya, video bentrokan itu viral di media sosial. Rekaman singkat menampilkan pria berpakaian ormas saling melempar batu dan petasan di tengah jalan.
    Roni, warga setempat, menyebut insiden pecah setelah salah satu rombongan ormas dilempar batu saat melintas. “Tadi kabarnya ada orang dari salah satu ormas yang dilempar batu pas lewat. Terus tak lama terjadi bentrok,” ucap Roni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Ingatkan Prajurit TNI: Jangan Sekali-kali Menyakiti Hati Rakyat – Page 3

    Menhan Ingatkan Prajurit TNI: Jangan Sekali-kali Menyakiti Hati Rakyat – Page 3

    Perjalanan 80 tahun TNI sebagai alat pertahanan negara tidak terlepas dari nilai-nilai semangat perjuangan generasi 1945. Semangat perjuangan itu, kata Sjafrie, menjadi motivasi pengabdian bagi generasi penerus TNI dalam membela NKRI berdasarkan Pancasila dan konstitusi.

    Sementara itu, dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI terus memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan melalui pembangunan perisai trisula nusantara dengan meningkatkan kemampuan seluruh matra.

    Kementerian Pertahanan, imbuh dia, terus menata kebijakan dan strategi pertahanan nasional untuk memperkuat daya tangkal bangsa dengan membangun komponen cadangan di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat komponen utama TNI.

    “Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan TNI dalam menjalankan tugasnya,” sambungnya.

     

     

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Momen unik sekaligus aneh terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Pasangkayu.
    Tepatnya pada peringatan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025.

    Saat itu Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Hariman Ibrahim gagap dan terbata-bata saat membacakan teks Pembukaan UUD 1945 pada upacara itu.

    Momen Hariman membacakan teks Pembukaan UUD 1945 itu direkam hingga viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar, tampak Hariman mengenakan setelan jas lengkap. Hariman berdiri sambil memegang naskah Pembukaan UUD 1945.

    Di video tersebut, terlihat Hariman kesulitan melafalkan teks yang dibacanya.

    Terlihat jelas ia terbata-bata dalam pembacaan Pembukaan UUD 1945 itu, terdengar juga beberapa kata yang dilewatkannya saat pembacaan.

    Rekan Hariman di fraksi NasDem DPRD Pasangkayu, Robin Chandra Hidayat, menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu. Momen itu terjadi lantaran Hariman disebut lupa membawa kacamata minusnya.

    “Lupa bawa kacamata beliau,” ujar Robin kepada wartawan dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Beliau memang diminta untuk bertugas (membacakan UUD 1945) menggantikan Ketua DPRD yang tidak sempat hadir,” ujarnya.

    Ada harapan yang disampaikan agar kejadian itu tidak dilebih-lebihkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya.

    “Terbukti beliau sangat dicintai oleh masyarakatnya sehingga berhasil meraih suara terbanyak di internal anggota Fraksi NasDem DPRD Pasangkayu. Itulah modal politik utama beliau,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dengan segala kekayaan alam dan budayanya, telah lama memimpikan sektor pariwisata yang tak sekadar meraup devisa, tetapi juga mampu berdiri tegak sebagai pilar peradaban bangsa.

    Kini, mimpi tersebut semakin dekat menjadi kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang (UU).

    Pengesahan, yang disebut oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai fondasi penting, itu menandai sebuah era baru yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. UU tersebut bukan hanya soal memperbarui regulasi teknis, melainkan pergeseran paradigma fundamental.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pariwisata kini ditempatkan sebagai instrumen peradaban, pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

    Namun, di balik harapan besar yang dibawa UU baru, pariwisata Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan kronis yang harus dijawab tuntas oleh substansinya.

    Masalah pariwisata kita mencakup degradasi lingkungan, tergerusnya budaya lokal, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, rendahnya kualitas layanan, hingga minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal.

    Legislator bahkan menyoroti fakta bahwa devisa pariwisata Indonesia masih terkonsentrasi di Bali (44% pada 2024), mencerminkan pembangunan yang belum merata di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

    Jika pariwisata adalah “mesin pertumbuhan ekonomi”, maka mesin tersebut harus didistribusikan secara adil, tidak hanya menguntungkan satu pulau.

    Oleh karena itu, RUU yang telah disahkan merupakan respons kolektif yang ambisius, lahir dari kesadaran bahwa model pariwisata lama yang berorientasi pada kuantitas kunjungan dan eksploitasi sumber daya sudah usang.

    Ketua Panja RUU Kepariwisataan, Chusnunia Chalim, menilai pengesahan menandai era baru paradigma pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan respons bersama antara DPR dan pemerintah atas dinamika dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan secara lebih inklusif. Paradigma baru bertekad membangun pariwisata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan ganda: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat identitas negara melalui nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman.

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat .

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan Menhan di HUT Ke-80 TNI: Jangan sekali-kali sakiti hati rakyat

    Pesan Menhan di HUT Ke-80 TNI: Jangan sekali-kali sakiti hati rakyat

    TNI dilahirkan oleh rakyat dan mengabdi kepada rakyat serta akan kembali kepada rakyat. Untuk itu, segenap prajurit TNI agar senantiasa hadir dan ikut serta aktif mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya, dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam momentum Hari Ulang Tahun Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpesan agar seluruh prajurit TNI senantiasa hadir mengatasi kesulitan masyarakat dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat.

    “TNI dilahirkan oleh rakyat dan mengabdi kepada rakyat serta akan kembali kepada rakyat. Untuk itu, segenap prajurit TNI agar senantiasa hadir dan ikut serta aktif mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya, dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat,” kata Menhan Sjafrie dalam keterangan video diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia juga menyerukan kepada segenap prajurit TNI untuk terus memperkokoh loyalitas kepada misi negara dan tetap menjaga disiplin keprajuritan, serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit di atas segala-galanya.

    Menhan pun turut mengimbau seluruh prajurit agar senantiasa setia kepada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara nasional.

    “Kami mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia, semoga Tuhan Yang Mahakuasa melindungi pengabdian TNI kepada negara dan bangsa,” imbuhnya.

    Perjalanan 80 tahun TNI sebagai alat pertahanan negara tidak terlepas dari nilai-nilai semangat perjuangan generasi 1945. Semangat perjuangan itu, kata Menhan, menjadi motivasi pengabdian bagi generasi penerus TNI dalam membela NKRI berdasarkan Pancasila dan konstitusi.

    Sementara itu, dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI terus memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan melalui pembangunan perisai trisula nusantara dengan meningkatkan kemampuan seluruh matra.

    Kementerian Pertahanan, imbuh dia, terus menata kebijakan dan strategi pertahanan nasional untuk memperkuat daya tangkal bangsa dengan membangun komponen cadangan di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat komponen utama TNI.

    “Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan TNI dalam menjalankan tugasnya,” sambung Menhan.

    Ia menambahkan, penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dengan strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensi aktif tanpa ambisi ofensif terhadap negara lain, kecuali menjaga wilayah teritorial dan melindungi keselamatan bangsa Indonesia.

    “Kebijakan pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap upaya disintegrasi bangsa serta memperluas kerjasama internasional melalui partisipasi aktif dalam operasi kemanusiaan dan misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tuturnya.

    Dalam keterangan video itu, Menhan Sjafrie didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Adapun Panglima TNI menyatakan pihaknya terus berkomitmen melaksanakan kebijakan strategi pertahanan sebagai implementasi dari strategi nasional. Dalam hal ini, ia menyoroti peran TNI melaksanakan operasi militer untuk perang dan selain perang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Dijelaskan Panglima, dalam konteks kebijakan nasional saat ini, pelaksanaan operasi militer untuk perang menegaskan kesiapan TNI untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara.

    Di samping itu, Panglima menyebut operasi militer selain perang menjadi sarana utama TNI untuk mendukung agenda nasional, seperti program strategis nasional, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, membantu tugas pemerintah di daerah, termasuk pembangunan dan ketahanan pangan serta penanggulangan bencana alam.

    “Dengan kebijakan ini TNI tidak hanya siap di medan tempur, tetapi juga menjadi kekuatan yang bermanfaat, adaptif, dan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” tutur Agus.

    Tidak luput, Panglima menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat. “Atas nama seluruh keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan, dan kebersamaannya sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada TNI,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    Profil Hariman Ibrahim, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu yang Viral Gagap Baca Pembukaan UUD 45

    Fajar.co.id, Pasangkayu — Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 di Kabupaten Pasangkayu kini jadi sorotan hangat.

    Pasalnya, momen sakral itu berubah menjadi menegangkan disebabkan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Hariman Ibrahim, tidak fasih membaca Pembukaan UUD 45. Dia malah tergagap sampai diajari oleh Muspida atau stafnya.

    Video Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Sulbar itu pun menjadi viral di media sosial. Dan mendapat kritik tajam dari warganet.

    Informasi yang dihimpun, sosok Hariman Ibrahim merupakan politisi Partai NasDem yang saat ini berusia 56 tahun. Dari latar belakangnya merupakan nelayan di Kabupaten Pasangkayu.

    Hariman lahir di Pasangkayu pada 15 Mei 1968. Dia anak keempat dari sepuluh bersaudara, pasangan Ibrahim dan Salma.

    Masa kanak-kanaknya dihabiskan di Pasangkayu. Hariman diketahui menimba ilmu di SD Negeri 1 Pasangkayu dan lulus pada tahun 1981.

    Usai lulus SD, dia melanjutkan pendidikan di SMP Pasangkayu dan menamatkannya pada 1984.

    Hingga kemudian hijrah ke Palu untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri Palu dan lulus pada 1987.

    Pendidikan formal itu menjadi pondasi, namun lautanlah yang menempa jiwanya.

    Sejak masih berusia remaja, Hariman sudah bersahabat dengan ombak, menantang gelombang demi menghidupi keluarga. Dia dikenal seorang yang sukses sebagai nelayan.

    Pada Pemilu 2024, Hariman meraih total 1.736 suara. Angka tersebut besar untuk seorang pendatang baru.

    Beberapa waktu setelah dilantik, Hariman pun dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Pasangkayu periode 2024–2029. (bs-sam/fajar)

  • Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Oktober 2025

    Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar Nasional 3 Oktober 2025

    Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, kader-kader Partai Golkar harus mengisi kabinet, siapa pun presiden yang memimpin kabinet tersebut.
    Bahlil memberi kiasan bahwa Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun brand sebagai minuman untuk semua jenis makanan.
    “Tapi kita itu harus seperti Teh Sosro. Apapun makanannya, minumannya Teh Sosro,” kata Bahlil dalam acara diklat yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Bahlil beralasan,  Partai Golkar didirikan sebagai instrumen politik yang membantu pemerintah.
    Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tidak pernah ada ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden maupun wakil presiden.
    “Esensinya di sana, kita enggak punya budaya oposisi,” tutur Bahlil.
    Ia menuturkan, ketika ketua umum Golkar mencoba menjadi oposisi pemerintah, nasibnya tidak akan berlangsung lama.
    Bahlil pun menyebut langkah politik keteua umum Golkar untuk mengambil posisi oposisi merupakan bentuk uji nyali.
    “Begitu orang Ketua Umum Golkar mau oposisi, ya lewat barang itu, tunggu hari saja. Dan sudah terjadi berkali-kali. Coba-coba saja,” ujar Bahlil.
    “Uji nyali, enggak bisa bos. Mau uji nyali? Enggak bisa, bos,” kata dia melanjutkan.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini kemudian menyebutkan bahwa nyalinya juga dapat diuji.
    Namun, bagaimanapun nyali tetap harus diukur.
    “Makanya sejarah ini penting saya sampaikan. Bahwa Golkar ini dilahirkan untuk menjadi instrumen politik pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi yang ada pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.