Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo-Gibran menggagas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2025. Bagian dari agenda prioritas ini menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional.

    Tujuannya menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

     

    Program makan gizi gratis dinilai harus didukung penuh. Meity Rahmatia, Anggota DPR RI mengatakan, program Makan Bergizi Gratis adalah Perintah Pancasila yang harus mendapatkan dukungan penuh.

    “Semangat mengamalkan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, akses terhadap makanan bergizi secara gratis mencerminkan upaya mencapai keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa terkendala akses pangan terutama untuk mendapatkan makan bergizi,” kata Meity dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

    Menurut anggota Komisi XIII DPR RI ini, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan semangat berbagi dan solidaritas, yang menjadi nilai fundamental dalam Pancasila.

    “Dengan memastikan semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu, mendapatkan makanan bergizi, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila,” pungkas Meity.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025.

    Menurut dia, makan bergizi gratis tersebut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritas Beliau. Insyaallah mulai Januari sudah akan bisa dilaksanakan,” kata Prasetyo di Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

     

     

  • Dindik DKI nilai Sumpah Pemuda bisa dipakai untuk pendidikan karakter

    Dindik DKI nilai Sumpah Pemuda bisa dipakai untuk pendidikan karakter

    Nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air yang terkandung dalam Sumpah Pemuda menjadi materi penting dalam pendidikan karakterJakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menilai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 bisa dipakai sebagai pendidikan karakter sejak dini.”Dalam dunia pendidikan, Sumpah Pemuda menjadi bagian integral untuk membentuk karakter bagi generasi penerus,” kata Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Roji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca juga: Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih kaji sekolah swasta gratis

    Dalam dunia pendidikan, kata Roji, guru dan siswa harus memperkuat implementasi pendidikan karakter seperti menanamkan semangat persatuan, kebersamaan dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai, menanamkan rasa bangga terhadap tanah air, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

    Sikap yang harus terus ditanamkan kepada siswa di sekolah dalam memaknai Sumpah Pemuda antara lain saling menolong, kerja sama, gotong royong, dan sikap kebersamaan lainnya.

    Roji berpesan bagi para pendidik untuk bisa saling bahu membahu dan tidak menyerah dengan keadaan, dan harus tetap semangat menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan pendidikan karakter kepada anak didik.

    Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2024, tiga pilar Jakarta Pusat menggelar upacara Peringatan ke-96 Hari Sumpah Pemuda (HSP) Tahun 2024 di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir yang dipimpin langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma.

    Dalam upacara Hari Sumpah Pemuda yang mengangkat tema “Maju Bersama Indonesia Raya” ini Dhany menekankan peran penting pemerintah daerah untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan dengan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik serta berkesinambungan.

    Dhany juga mengajak semua pihak bersama-sama melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan Prabowo didorong tingkatkan kualitas hidup pekerja

    Pemerintahan Prabowo didorong tingkatkan kualitas hidup pekerja

    Jakarta (ANTARA) –
    Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendorong pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pekerja di Tanah Air. 

    “Kami telah melakukan kajian terhadap pidato perdana Presiden Prabowo saat pengambilan sumpah dan kami apresiasi rencana dan program untuk bangsa melalui astacita,” kata Ketua Umum DPP SKEP SPSI R Abdullah di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pihaknya memiliki 18 federasi pekerja di tingkat nasional dan seluruhnya sepakat mendorong pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

    “Kami menaruh harapan besar perubahan paradigma dan tata nilai memandang kehidupan para pekerja yang dalam lima tahun terakhir belum beruntung,” kata dia.

    Ia mengatakan pekerja membutuhkan kerja yang layak, upah yang layak dan jaminan sosial yang layak.

    Baca juga: Wakil Ketua MPR: Nasib purna-PMI harus diperhatikan pemerintah

    “Tiga hal ini menjadi kunci untuk menyejahterakan pekerja,” kata dia.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja karena membuat ketidakpastian terhadap pekerja di Indonesia.

    “UU Cipta Kerja membuat kehidupan pekerja berubah dari dulunya ‘long life employment’ (pekerjaan jangka panjang) menjadi ‘flexible employment’ (pekerjaan fleksibel),” kata dia.

    Ia menjelaskan dulu pekerja yang baru melakukan pekerjaan percobaan selama tiga bulan dan jika bagus langsung diangkat jadi karyawan tetap dengan segala fasilitas yang dimiliki.

    “Saat ini pekerja menjalani pekerjaan paruh waktu, kontrak yang diperpanjang setiap tahunnya sehingga tidak ada kepastian kerja,” kata dia.

    Baca juga: Pimpinan buruh internasional janji perjuangkan nasib pekerja Indonesia

    Selain itu, pemerintah harus memastikan perusahaan memberikan upah layak kepada pekerja dan memberikan kenaikan upah yang selayaknya.

    “Kami butuh kerja layak dan upah layak sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

    Adapun astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    Baca juga: Prabowo ajak buruh berjuang bersama wujudkan Indonesia Emas

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Baca juga: Gibran: Prioritaskan beasiswa untuk anak buruh

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024, Akademisi Universitas Pancasila: Hanya Pepesan Kosong

    Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024, Akademisi Universitas Pancasila: Hanya Pepesan Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebelum berlangsungnya debat kedua, beberapa lembaga survei dari persepi merilis hasil temuannya yang cukup berbeda dimana hasil survey dari LSI Pramono-Rano memiliki elektabilitas sebesar 41,6% sementara RIDO 37,4% dan Dharma-Kun hanya 6,6% dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 15%.

    Sementara Poltracking mengumumkan pasangan RIDO mendapatkan 51,6% sementara Pramono-Rano 36,4 % dan Dharma-Kun meraih 3,9% dan yang belum memilih sebesar 9,1%.

    Direktur Network Society Indonesia (NSI), Ihsan Suri, hasil survei dari kedua lembaga tersebut sangat menarik, dimana lembaga survei mengeluarkan hasil yang berbeda. Artinya pilihan masyarakat Jakarta juga masih bisa berubah tergantung para calon kepala daerah dengan tim kampanye saat terjun langsung di masyarakat untuk mampu menarik simpati.

    Debat Pilkada Jakarta yang sudah dilaksanakan pada Minggu (27/10/2024 di Ancol, dimana berlangsungnya debat tersebut hanya untuk mendengarkan visi misi dan gagasan para kontestan calon kepala daerah Jakarta sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat Jakarta.

    Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila mengamati selama belangsungnya debat dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, dimana hanya berisikan program-program yang sudah dilaksanakan.

    “Jadi selama debat hanya terlihat pepesan kosong dengan balutan bahasa yang manis tidak menyentuh substansi dari para pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

    “Baik Siswono, Rano Karno dan Kun Wardana selama berlangsungnya debat hanya bisa mengeluarkan janji dengan menggunakan kartu-kartu dan program pelaksanaan yang hanya bersifat administasi saja, padahal yang dibutuhkan masyarakat Jakarta adalah bagaimana menjalankan kebijakan sebagai kepala daerah guna memenuhi kebutuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial masyarakat, sehingga tidak ada terobosan dan gagasan baru yang disampaikan,” ujar Ihsan Suri yang juga sebagai Tokoh Pemuda Betawi.

  • Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, ….Jakarta (ANTARA) – Willy Aditya yang baru ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI menyatakan siap memimpin komisi yang membidangi urusan reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) itu dengan semangat kolaboratif lintas sektor.

    “Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM,” kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.

    “Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi,” ujarnya.

    Menurut dia, pembagian ruang lingkup kerja komisi di DPR pada periode ini telah dilakukan dengan efektif, serta penambahan komisi yang ada diperlukan untuk membuat kerja-kerja parlemen semakin maksimal.

    “Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif, ya. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum dan HAM di komisi sendiri, itu menjadi akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan,” tuturnya.

    Ia  menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo dalam mengawal urusan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM.

    “Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Nah, ini sebagai sebuah komitmen bersama dari DPR dan Pemerintah agar lebih efektif,” kata dia.

    Baca juga: Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri Hukum
    Baca juga: Pakar nilai pemekaran komisi DPR dapat bantu pemerintahan baru

    Sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama para anggota Komisi XIII DPR RI menyetujui Willy Aditya menjadi Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024—2029 dalam rapat internal yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi XIII DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Komisi XIII?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    Para anggota Komisi XIII DPR RI pun secara kompak menyetujui nama Willy beserta empat nama lainnya untuk menjadi pimpinan Komisi I DPR RI.

    Empat wakil ketua Komisi XIII DPR RI lainnya, yaitu Andreas Hugo Pairera, Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Rinto Subekti.

    Komisi XIII DPR RI ditetapkan membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perempuan Bangsa gandeng pesantren buat modul antikekerasan

    Perempuan Bangsa gandeng pesantren buat modul antikekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan lembaganya ingin menggandeng pengelola pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membuat modul pendidikan antikekerasan yang bisa dipakai para pengajar.

    Menurut dia, akhlakul karimah atau karakter moral para santri harus dididik lebih baik lagi ke depan melalui tindakan kasih sayang, serta ilmu agama sebagai fondasi, sehingga bisa memahami secara utuh tentang nilai-nilai luhur Pancasila.

    “Kami ingin mengajak mereka semua untuk bersama-sama mengadvokasi para santri di pesantren, kemudian juga para kiai, para ustadz, ustadzah, dan para guru semuanya untuk menerapkan pendidikan yang berkonsep kasih sayang,” kata Siti usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Baca juga: Menko PM sebut pesantren harus jadi pionir pendidikan antikekerasan

    Ia mengatakan modul itu akan menghindarkan santri sebagai objek kekerasan, meski selama mengikuti proses belajar telah melakukan kesalahan.

    “Kami ingin membersamai pengelola pesantren yang memang punya kesepakatan bersama untuk bersama melindungi santri dari tindakan oknum, sebagai bagian dari upaya membangun bangsa dan negara,” ujar dia.

    Siti menekankan segala bentuk kekerasan, mulai dari fisik, seksual, hingga diskriminasi sosial, bisa merusak mental para santri serta berujung kerugian bagi negara akibat generasi penerus yang terdampak negatif.

    Baca juga: Rycko minta Duta Damai dan Duta Santri gelorakan konten antikekerasan

    Padahal, sejatinya para santri dipersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ke depan melalui perpaduan antara ilmu agama yang lebih mendalam dengan ilmu pengetahuan.

    “Jadi, kalau pun ada sanksi atau hukuman yang diberikan, itu semua tidak boleh mengakibatkan hilangnya nyawa, menyakiti, atau merusak mental peserta didik dengan mengatasnamakan pendidikan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, lanjut Siti, lembaganya telah menjalin kerja sama dengan berbagai ponpes, seperti Ponpes Mahasina, untuk mendeklarasikan antikekerasan dalam segala bentuk, sebagai langkah awal untuk bersama membuat modul pendidikan yang bisa mengikuti perkembangan zaman.

    Baca juga: Akademisi: Jadikan agama sebagai pedoman perdamaian dan antikekerasan

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan pemerintah beserta segenap jajarannya di kementerian/lembaga (K/) memiliki tanggung jawab dalam penyelarasan program untuk mencapai tujuan Astacita Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerja.

    Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, jajaran Kabinet yang dibentuk dengan komposisi terdiri dari 53 menteri terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh dan berbagai latar belakang politik, termasuk para profesional.

    Adapun rincian kementerian yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu 7 orang dari Kementerian Koordinator, 41 orang Kementerian Teknis, dan 5 orang yang dipilih merupakan kementerian lembaga tidak di bawah koordinasi Menko. Selain itu, kabinet ini juga memiliki Dewan Ekonomi Nasional.

    Menurut Dewi, dengan komposisi kementerian yang dibentuk saat ini, pemerintahan baru memiliki tantangan yang harus dihadapi. Hal menimbang terdapat beberapa kementerian yang berkembang menjadi nomenklatur baru.

    “Jajaran kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden memiliki tantangan yang harus dihadapi, baik secara konteks ketatanegaraan maupun dalam penyelenggaraan infrastruktur operasional kementerian,” kata Dewi.

    Dalam konteks ketatanegaraan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus memastikan bahwa kementerian yang dikembangkan harus merupakan bentuk organisasi baru yang tidak memiliki kesamaan peran dan fungsi dengan kelembagaan lain.

    Baca juga: Pengamat nilai peningkatan lapangan kerja jadi misi Astacita prioritas

    Baca juga: BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Sedangkan penyelenggaraan infrastruktur akan terkait dengan operasional, seperti sarana dan prasarana untuk kementerian maupun badan terkait akan berkantor, perangkat SDM, termasuk penyelenggaraan anggaran yang dikeluarkan untuk hal tersebut.

    Selain itu, dia menekankan bahwa dalam upaya akselerasi program, Prabowo juga perlu melakukan penyelarasan program.

    Apalagi menimbang terdapat beberapa program sebelumnya merupakan program dari pemerintah sebelumnya yang perlu dilanjutkan.

    “Misalnya, Program Dana Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Program ini memiliki kesamaan dengan Astacita yang juga mengkehendaki adanya pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dari bawah dan dari desa,” ujarnya.

    Dalam hal ini, sambung dia, akselerasi program dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Dewi mencontohkan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bersama dengan Bappenas, dengan koordinasi dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko PMK.

    “Hal ini juga perlu ditopang dengan merujuk data dari program terkait yang telah dilakukan di periode pemerintahan sebelumnya sebagai acuan untuk akselerasi program ke depan, termasuk dari aspek sumber daya dan tata kelola kebijakan terkait,” pungkas Dewi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Senator: Pidato Prabowo beri harapan keberpihakan pada rakyat

    Senator: Pidato Prabowo beri harapan keberpihakan pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Ke-8 RI memberi harapan atas keberpihakan bagi rakyat Indonesia.

    Mantan Ketua DPD RI itu pun mengapresiasi materi pidato yang disampaikan Prabowo setelah dilantik sebagai preisden di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    “Alhamdulilah, pidato Presiden Prabowo sesuai dengan visi misi yang disampaikan beliau pada saat pemilu presiden Februari yang lalu. Sehingga sangat memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama komitmen Pak Prabowo untuk berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia juga berharap para pembantu presiden yang dipilih sebagai menteri kabinet mampu menjabarkan visi besar dan keberpihakan, serta jiwa patriotik Presiden Prabowo dalam tiap kebijakan yang diimplementasikan.

    “Karena keberhasilan cita-cita presiden juga tergantung dari kinerja para menteri kabinet,” ucapnya.

    Selain itu, dia berharap seluruh elemen bangsa bersatu padu agar bangsa Indonesia memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara.

    “Terutama, dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan dipenuhi dengan suasana turbulensi,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara diperlukan pula satu tekad bersama yang membutuhkan kerja sama, semangat juang, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan seluruh elemen bangsa.

    “Karena itu, saya mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa demokrasi di Indonesia harus dikembalikan kepada demokrasi yang sesuai dengan watak dasar bangsa Indonesia yang sudah ditemukan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang digali dari bangsa Nusantara ini,” tuturnya.

    Dia pun mendukung penuh peta jalan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari memastikan kedaulatan negara Indonesia.

    “Tentu ini harus kita dukung dengan membangun kesadaran dan sikap bersama,” ujarnya.

    Terakhir, dia mengajak anggota DPR RI maupun DPD RI untuk menempatkan dan menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam melahirkan undang-undang sebagai produk kerja legislatif.

    “Sehingga pembangunan Indonesia berprinsip kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi, dan pada akhirnya pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi,” kata dia.

    Pada pidato perdananya usai dilantik, Presiden Prabowo mengatakan bahwa dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia diperlukan suasana kebersamaan dan persatuan di tengah pemimpin dan masyarakat Indonesia.

    “Di tengah cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi, kerja sama, bukan cekcok berkepanjangan,” kata dia.

    Di sisi lain, Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4–5 tahun ke depan.

    “Saya yakin paling lambat 4–5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ucapnya.

    Baca juga: Ketua DPD RI akan dorong Prabowo bawa bangsa bermain di tingkat global

    Baca juga: Ketua DPD: Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politik

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024