Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Sosok Reza Artamevia, Mertua Thariq Halilintar Tersandung Kasus Dugaan Penipuan Bisnis Berlian

    Sosok Reza Artamevia, Mertua Thariq Halilintar Tersandung Kasus Dugaan Penipuan Bisnis Berlian

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Simak sosok penyanyi Reza Artamevia yang tersandung kasus dugaan penipuan bisnis berlian.

    Ibunda Aaliyah Massaid sekaligus mertua Thariq Halilintar dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/11/2024).

    Reza dilaporkan atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan pelaporan tersebut.

    IM melaporkan Reza Artamevia dan saudari RD. 

    Laporan polisi atas Reza Artamevia dan RD itu teregistrasi dengan nomor LP/B/6928/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA. 

    “Benar (RA adalah Reza Artamevia),” ujar Ade Ary.

    Pelaporan itu sendiri bersumber dari aktivitas bisnis berlian antara IM dengan Reza Artamevia dan RD. 

    Reza dan RD mengajak IM untuk berbisnis berlian.

    Keduanya menjanjikan keuntungan yang besar atas bisnis tersebut. Zonasi 

    Menerima tawaran bisnis itu, IM menyerahkan uang secara bertahap kepada Reza dan RD, ditukar dengan sembilan buah berlian. Total uang yang diberikan sebesar Rp 18,5 miliar. 

    “Terlapor juga menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut dengan keuntungannya senilai Rp 21,3 miliar,” ujar Ade Ary. 

    Usai IM menerima jaminan, ia pun mengecek keaslian berlian itu.  

    “Ternyata hasilnya adalah synthetic diamond,” ungkap Ade Ary. 

    Kecewa atas hal itu, IM melayangkan somasi terhadap Reza dan RD. IM juga meminta agar uang senilai Rp 18,5 miliar dikembalikan.
     
    “Namun hingga pembuatan laporan polisi ini, terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban dan inilah yang akan didalami,” pungkas Ade Ary. 

    Dikutip dari Kompas.com, Reza Artamevia belum mengklarifikasi laporan tersebut.

    Sosok Reza Artamevia

    Reza Artamevia menikah dengan Adjie Massaid pada 9 Februari 1999.

    Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua orang putri bernama  Zahwa Rezi Massaid dan Aaliyah Annisa Jeffar Massaid.

    Pada tahun 2005, tepatnya 17 Januari, Reza dan Adjie resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

    Selama proses perceraiannya dengan Adjie Massaid, Reza dikabarkan menghilang dan meninggalkan kedua putrinya.

    Belakangan diketahui, Reza memilih untuk mendalami agama bersama Elma Theana di padepokan Gatot Brajamusti alias Aa Gatot di Sukabumi, Jawa Barat.

    Hal tersebut semakin melebar, dan beredar kabar bahwa Reza memiliki hubungan khusus dengan Aa Gatot.

    Karir

    Bakat bernyanyi yang dimiliki oleh Reza Artamevia sudah terlihat sejak ia berusia 4 tahun.

    Ibunya pun mengasah bakat Reza dengan mengajarinya bernyanyi dengan perasaan.

    Saat duduk di bangku SD, Reza pun berhasil menjuarai berbagai kejuaraan menyanyi salah satunya Lomba Lagu Anak-anak TVRI 1985.

    Saat duduk di bangku SMP, Reza pun mencurahkan hobi dan bakatnya ini dengan membentuk band. Bahkan hingga kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Reza tetap konsisten bernyanyi. Ia pun terpilih sebagai penyanyi latar grup band Dewa 19.

    Kemudian Reza diorbitkan menjadi penyanyi solo oleh Ahmad Dhani.

    Album pertamanya yang bertajuk Kaeajaiban (1997) laris dan membuat nama Reza Artamevia semakin dikenal.

    Bahkan lagu Pertama dan Satu Yang Tak Bisa Lepas, mengantarkan dirinya meraih gelar Best Female Artist di MTV Video Music Awards 1998.

    Hits ‘Pertama’ menduduki posisi pertama di tangga lagu Indonesia.

    Berkat hal itu, Reza didapuk sebagai Penyanyi Penyanyi solo terbaik kategori R&B, Lagu terbaik kategori R&B, dan Pendatang Baru Terbaik Kategori Umum, dari Anugerah Musik Indonesia

    Pada tahun 2000, Reza kembali merilis album berjudul Keajaiban.

    Ia menggandeng penyanyi solo asal Jepang Masaki Ueda dalam 3 lagu.

    Ia juga me-recycle lagu Dewa 19 berjudul ‘Cinta Kan Membawamu Kambali’, dan lagu berjudul ‘Aku Wanita’ juga hits di pasaran.

    Pada tahun 2003, Reza merilis album ketiganya dengan proses produksi sendiri, karena Ahmad Dhani tengah sibuk.

    Album yang diberi jduul Keyakinan itu memiliki sejumlah hits andalan, yakni Cinta Kita, Berharap Tak Berpisah, Putus, dan Apapun Kau Mau.

    Tahun 2008 Reza Artamevia mendapatkan kehormatan menyanyikan theme song ajang Asian Beach Games 2008 yang bertajuk Inspire the World.

    Satu tahun setelahnya, Reza kembali merilis album baru selang 7 tahun dari album terakhirnya.

    Album yang bertajuk The Voicer itu juga berisi single-single terbaik Reza dengan dua lagu baru berjudul Ketulusan dan Tidakkah Kau Lihat.

    Di tahun 2019, lagu Reza yang berudul ‘Berharap Tak Berpisah’ yang sempat hits di tahun 2003 kembali bergaung di mana-mana.

    Lagu ini awalnya kerap diputar di daerah Jakarta Selatan dengan berbagai aransemen baru mengikuti musik yang sedang tren di 2019.

    Setelahnya bahkan lahir tanda pagar #izinkanakuchallenge yang ramai di sosial media.

    Penggalan lirik “Izinkan aku untuk terakhir kalinya,” tersebut merupakan bagian dari lagu yang dinyanyikan Reza Artamevia yang dirilis pada 2002.

    Lagu tersebut ditulis oleh Denny Chasmala dan masuk dalam album ‘Keyakinan’.

    DISKOGRAFI

    Keajaiban (1997)

    Keabadian (2000)

    Keyakinan (2002)

    The Voicer (2009)

    VIDEO MUSIK

    1997 Pertama

    1997 Dia

    1997 Satu yang Tak Bisa Lepas

    2000 Biar Menjadi kenangan

    2000 Keabadian

    2002 Cinta Kita

    2002 Putus

    2002 Keabadian

    2004 Getir

    2009 Ketulusan

    FILMOGRAFI

    Hantu Bangku Kosong (2006)

    Azrax Melawan Sindikat Perdagangan Wanita (2013)

    Sayap Kecil Garuda (2014)

    PRESTASI DAN PENGHARGAAN

    1985 – Juara I Lomba lagu anak-anak TVRI

    1985 – Juara II Tingkat anak-anak BKKBN se DKI

    1992 – Finalis Cipta Pesona Bintang

    1993 – Juara I “Panasonic Singer Contest”

    1992/93 – Juara II Nasional Yamaha Music Quest with Wajang “N” Puppet

    1993/94 – Juara Nasional (3 terbaik) Yamaha Music Quest With Matahari

    1998 – Penyanyi solo terbaik kategori R & B dari Anugerah Musik Indonesia

    1998 – Lagu terbaik kategori R & B dari Anugerah Musik Indonesia

    1998 – Pendatang baru terbaik kategori umum dari Anugerah Musik Indonesia

    1998 – Best Female Artist “Most Female Wanted ” di “MTV Video Music Awards”

    2008 – Reza Artamevia mendapat Kehormatan sebagai Penyanyi Pertama yang mewakili Indonesia dalam membawakan Opening Theme Song Asian Beach Games Pertama pada tahun 2008, berjudul “Inspire The World” dengan didampingi 1700 penari di pulau Dewata Bali dihadapan 45 Negara Asia

    2010 – Reza Artamevia masuk dalam jajaran “50 Penyanyi Terbesar Indonesia”, Versi Majalah Rolling Stone Indonesia

    (Kompas.com/TribunSumsel)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kampanye Pilkada 2024 sampai Tanggal Berapa? Simak Lagi Jadwalnya!

    Kampanye Pilkada 2024 sampai Tanggal Berapa? Simak Lagi Jadwalnya!

    Jakarta –

    Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan Pilkada 2024. Masa kampanye dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon pemilihan untuk mempromosikan program kerja mereka, sebelum hari H pemilihan.

    Kampanye dilakukan dalam beberapa waktu sebelum pemungutan suara. Lantas, kampanye Pilkada 2024 sampai tanggal berapa? Berikut informasinya.

    Dikutip dari PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

    Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan kampanye dilaksanakan tiga hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

    Berikut jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.

    Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan: Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024Iklan media massa cetak dan media massa elektronik: Minggu, 10 November 2024 – Sabtu, 23 November 2024.

    Setelah itu, baru dilakukan masa tenang mulai dari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024 (h-1 pemungutan suara Pilkada 2024). Dengan demikian, kampanye Pilkada 2024 dilakukan sampai tanggal 23 November 2024, h-4 pencoblosan Pilkada 2024.

    Daftar Larangan saat Kampanye Pilkada 2024Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota dan partai politik.Melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik.Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye.Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah.Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan.Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya.Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    (kny/imk)

  • KNPI Siap Jalankan Agenda Pembangunan Pemuda Indonesia – Page 3

    KNPI Siap Jalankan Agenda Pembangunan Pemuda Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyerukan keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai agenda strategis untuk membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa melalui siaran pers diterima.

    “Melalui rangkaian inisiatif yang mencakup reformasi pendidikan, inovasi teknologi, swasembada pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi berbasis desa, KNPI berkomitmen untuk memperkuat peran pemuda sebagai ujung tombak perubahan,” tulis Putri seperti dikutip Sabtu (16/11/2024). Putri menegaskan, pemuda adalah masa depan bangsa. Maka dari itu KNPI percaya, pemuda harus menjadi penggerak utama dalam setiap aspek kehidupan,

    “Kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi besar ini,” ajak Putri.

    Sebagai langkah pertama, lanjut Putri, KNPI akan mendukung penuh reformasi kurikulum yang berorientasi pada penguatan karakter Pancasila di kalangan generasi muda.

    KNPI berharap, dengan memadukan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21, pemuda dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan kemampuan berpikir kritis.

    “Pemuda harus memiliki fondasi moral yang kokoh untuk menghadapi tantangan global. Pancasila adalah panduan kita dalam membentuk karakter yang peduli, inovatif, dan siap menghadapi era digital,” seru Putri. Putri menambahkan, di sektor teknologi, KNPI menegaskan pentingnya pemanfaatan inovasi dalam memajukan bangsa dan mendukung kemandirian teknologi. KNPI mendorong pemuda untuk aktif dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi yang relevan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan industri.

     

  • Dies Natalis ke-68, UKSW Persembahkan Wayang Kolaborasi Rama Tambak Sabtu Besok – Espos.id

    Dies Natalis ke-68, UKSW Persembahkan Wayang Kolaborasi Rama Tambak Sabtu Besok – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pergelaran Wayang Kolaborasi UKSW di Alun-Alun Pancasila Salatiga, Sabtu (16/11/2024) pukul 18.30 WIB hingga Minggu (17/11/2024) dini. (Istimewa)

    Esposin, SALATIGA – Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-68 bertema “Berdampak Bagi Dunia,” Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Salatiga mempersembahkan  pergelaran seni tradisional istimewa,  Wayang Kolaborasi dengan lakon “Rama Tambak.”

    Acara spektakuler ini digelar untuk umum di Alun-Alun Pancasila Salatiga pada Sabtu (16/11/2024), pukul 18.30 hingga Minggu (17/11/2024) dini hari pukul 03.30 WIB.

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    Menghadirkan dalang tersohor Ki Mulyono Purwo Wijoyo dari Klaten yang akan menuturkan kisah cinta dan pengorbanan Ramawijaya dan Dewi Sinta, cerita ini berawal dari penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana. 

    Demi menyatukan kembali cinta mereka, Ramawijaya berjuang menghubungkan Pancawati dan Alengka dengan membangun tambak, dibantu oleh pasukan kera yang setia. Alunan gamelan dan rombongan pengrawit dari Klaten, berjumlah 30 orang, siap membawa penonton pada suasana magis, penuh makna, dan sarat kearifan lokal.

    Tak hanya menyuguhkan wayang, acara ini juga dimeriahkan dengan kolaborasi seni dari tokoh-tokoh ternama, seperti Niken Salindry, Cak Slendro, dan Cak Andik, yang turut memperkaya pagelaran dengan sentuhan kreatif dan gaya kekinian.

    Selain wayang, beragam tari tradisional dari berbagai daerah turut memperkaya suasana. Di antaranya adalah Tari Soyong yang akan disuguhkan oleh Sanggar Tari Sekar Rinonce dan Tari Piring oleh siswa SD Kristen Satya Wacana. Tak ketinggalan, Tari Enggang yang akan ditampilkan oleh mahasiswa Perhimpunan Keluarga Kalimantan Salatiga (Perkkasa) dan Tari Gambyong oleh Sanggar Seni Rama Wijaya.

    Para penonton juga akan dimanjakan dengan aneka kuliner khas dan produk unggulan dari berbagai UMKM Salatiga yang akan turut hadir, memperkaya suasana dengan cita rasa lokal. Tak ketinggalan sajian produk inovasi fakultas UKSW yang turut meramaikan stand UMKM.

    Koordinator Pementasan Wayang Amrih Gunarto, S.Sn., M.Pd., mengungkapkan bahwa acara ini bertujuan tak hanya untuk menghibur, namun juga untuk mengapresiasi seni sebagai media pembelajaran dan nilai-nilai luhur. 

    “Ini adalah panggung apresiasi seni, sarana hiburan, dan wadah tuntunan yang bermakna, sekaligus mencerminkan semangat UKSW yang berdampak bagi masyarakat luas,” ujarnya seperti dikutip dari rilis.

    Mari, semarakkan malam seni tradisi yang penuh makna ini, dan rasakan harmoni budaya dalam Pagelaran Wayang Kolaborasi “Rama Tambak.” Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk menikmati karya seni dari para seniman ternama dan para penari muda berbakat, serta mendukung produk lokal bersama UKSW.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Dalam debat yang berlangsung empat sesi tersebut, ada salah satu persoalan yang menarik dan unik untuk disimak. Yakni terkait aksi penangkapan salah seorang warga Kudus terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri belum lama ini.

    Dalam sesi pertanyaan yang disampaikan panelis, mencuatnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kudus masih saja menjadi tempat lalu lintas pelaku aksi terorisme di Indonesia.

    Panelis pun mempertanyakan bagaimana langkah kedua Paslon dalam upaya mencegah agar tidak ada lagi warga Kudus yang terlibat dalam jaringan terorisme.

    Mendapat giliran pertama merespon pertanyaan panelis, namun jawaban mengejutkan dan unik dilontarkan Cawabup Bellinda Sabrina Putri dari Paslon Nomor Urut 1.

    Bellinda mengatakan, bahwa terorisme adalah output atau aksi yang dilakukan oleh orang orang yang berpaham radikalisme. Untuk mencegah aksi terosrime dengan cara menbendung orang-orang yang beridelogi radikalisme itu.

    “Untuk membendung radikalisme caranya dari ,lingkungan kita utama keluarga dan orang tua, pendidikan informal dan sekolah dan guru. Jadi disini pemerintah perlu bekerja sama dengan guru di negeri dan swasta untuk menanggulanginya,” ujar Bellinda.

    Namun jika guru diberikan beban tambahan untuk ikut menanggulangi pencegahan aksi terorisme di sekolah, Bellinda berharap, kesejahteraan guru ditingkatkan lebih dahulu.

    “Jika nantinya kesejahteraan guru cukup, maka peran guru dapat maksimal dalam menanggulangi hal itu (aksi terorisme). Selain itu, perlunya pemerintah membentuk ekosistem positif di lingkungan social di Kudus,” imbuh Cawabup berusia 25 tahun yang berlatar belakang Sarjana Kedokteran ini dengan nada optimis.

    Berbeda dengan pandangan Paslon 01, Cawabup Mahawih dari Paslon 02 merespons bahwa penanganan persoalan terorisme membutuhkan peran semuanya tidak hanya peran pemerintah saja. Namun dibutuhkan terutama peran pentahelix dengan penanganan terpadu.

    “Memang faktanya aksi terorisme dan radikalisme marak. Persoalan-persoalan yang ada di Kudus itu komplek, sehingga perlu adanya penumbuhan wawasan kebangsaan, pembinaan dan edukasi organisasi kemasyarakatan pemuda di Kudus secara massif,” ujar Mawahib.

    Selain itu, kata Mawahib, pencegahan dilakukan sejak usia dini melalui lembaga lembaga pendidikan. Selain itu perlunya mendukung putra local Kudus yakni Abdul Mu’ti yang ditunjuk sebagai Menteri Pendikan Dasar dan Menengah, untuk mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah.

    ( Arief Pramono)

  • Gelombang PHK Makin Besar, DPR Ingatkan Jangan Sampai IHT Ikut Tertekan

    Gelombang PHK Makin Besar, DPR Ingatkan Jangan Sampai IHT Ikut Tertekan

    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa jangan sampai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menjadi ancaman bagi industri hasil tembakau (IHT) nasional sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
     
    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pemerintah perlu melihat kontribusi sektor IHT melalui penerimaan cukai yang sangat besar bagi negara, sebelum merumuskan kebijakan. Ia menegaskan, pemerintah perlu belajar dari kegagalan dalam melindungi sektor tekstil yang menyebabkan banyaknya pengangguran baru.
     
    “Ada satu kepentingan lebih besar yang harus dirujuk. Kita harus belajar dari kasus Sritex, banyak pengangguran, terus kita mau buat perundang-undangan yang semena-mena? Jangan pak,” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi di Senayan, dilansir, Rabu, 13 November 2024.
    Willy menekankan jangan sampai aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang didorong oleh Kemenkes justru menimbulkan dampak baru yang melahirkan banyak praktik ilegal, seperti yang marak terjadi di negara lain. Jika aturan ini disahkan, semua pihak terkait dalam mata rantai pertembakauan akan celaka, baik dari hulu maupun hilir.
     
    “Di era deindustrialisasi jangan sampai negara justru mematikan industri nasional di tengah krisis yang melanda. Keberpihakan itu penting, meletakkan basis-basis kompetitif kita. Kita hidup di bumi Pancasila, ini Tanah Air kita, jadi tidak ada yang bisa semena-mena. Kita duduk bareng-bareng, kalau tidak bisa, kita cari jalan lain,” tegasnya.
     

    Ancaman PHK
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga belum diajak berdiskusi oleh Kemenkes, padahal dampak terhadap tenaga kerja terlihat sangat nyata dari adanya Rancangan Permenkes. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dikeluarkan, Kemenaker menerima laporan potensi PHK hingga 2,2 juta pekerja di sektor tembakau.
     
    “Kami concern bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 dan turunannya akan berpotensi meningkatkan PHK. Kalau aturan ini terlalu kenceng sesuai teman-teman Kesehatan, akan ada 2,2 juta orang ter-PHK, baik dari tembakau maupun industri kreatif yang mendukung industri tembakau,” ungkap Dirjen Hubungan Industrial Kemenaker Indah Anggoro Putri.
     
    Indah memaparkan dari enam juta pekerja tembakau, hampir 89 persen adalah pekerja wanita, bahkan 85 persen di antaranya adalah kelompok rentan. Indah mengatakan negara perlu hadir untuk melindungi kelompok ini karena apabila angka pengangguran meningkat, dampak sosialnya akan sangat besar hingga berujung pada peningkatan kriminalitas.
     
    Tak hanya itu, Indah menyoroti banyaknya para pekerja yang bekecimpung di industri kreatif semestinya dilindungi. Ia menekankan agar Kemenkes mempertimbangkan keseimbangan pengusaha agar sama-sama dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen dari Presiden Prabowo.
     
    “Kita perlu selamatkan sektor tembakau ini, mitigasinya dari kami tentu serap aspirasi. Izin juga untuk Kemenkes, kalau rapat kami juga perlu diundang. Karena sebelumnya Kemenkes dikritik kurang public hearing, jadi kedepannya kami siap untuk mendukung dan diajak berdiskusi,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Akademisi IAIN: Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Organisasi Terlarang

    Akademisi IAIN: Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Organisasi Terlarang

    Jakarta, Beritasatu.om – Guru besar sejarah peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Didin Nurul Rosidin mengatakan, aparat penegak hukum di Indonesia harus konsisten dalam memberantas pergerakan organisasi terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

    Lebih jauh Didin Rosidin menyebut, penegak hukum harus tegas melaksanakan keputusan pemerintah yang telah menyatakan dua organisasi itu dilarang. Oleh sebab itu, tidak boleh ada bendera, logo, atau hal lainnya yang mengatasnamakan organisasi tersebut karena sudah tidak diakui secara hukum.

    “Apa pun yang sifatnya memang secara aturan dilarang maka konsistensi dan komitmen dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan itu menjadi tantangan tersendiri. Hal ini sekaligus juga menjadi tuntutan,” kata Didin, Rabu (13/11/2024).

    Pernyataan tersebut disampaikan Didin karena, menurut dia, penyebaran radikalisme di kalangan remaja masih dimotori oleh pihak yang sama, yakni HTI dan FPI.

    “Pemerintah sekitar 2017 dan 2019 sudah menyatakan dan membuat keputusan untuk melarang keberadaan dari kedua organisasi ini. Artinya, sudah dianggap ilegal. Tentu ketika organisasi ini dianggap ilegal, maka segala hal terkait dengan kegiatan mereka menjadi dilarang,” ucapnya.

    Didin mengatakan, masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa kejahatan yang bersifat ideologis, termasuk radikalisme dan terorisme, lebih sulit untuk ditindak.

    Hal ini karena kejahatan tersebut sukar dikenali dibanding jenis kejahatan lainnya yang tampak, seperti kriminalitas.

    Menurut Didin, pemerintah dan penegak hukum harus melakukan kontra narasi radikalisme dan terorisme melalui edukasi.

    Didin Rosidin menyarankan, ketika dekonstruksi ideologi radikal telah dilakukan maka dilanjutkan dengan rekonstruksi pemikiran agar kembali moderat.

    “Misalnya tentang ideologi Pancasila, apa kebaikan dari ideologi Pancasila? Mengapa Indonesia menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar? Mengapa Indonesia menjadikan undang undang dasar sebagai konstitusi? Ini yang saya rasa penting disampaikan pada masyarakat luas,” kata Didin.

  • Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.

    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.

    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 

    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.

    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 

    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 

    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.

    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.

    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
     
    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
     
    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
     
    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 
     
    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
     
    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 
     
    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 
     
    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
     
    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
     
    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Kondisi Pendidikan di Jawa dan Papua Berbeda, Pengamat Usul Kurikulum Tak Hanya Satu Jenis

    Kondisi Pendidikan di Jawa dan Papua Berbeda, Pengamat Usul Kurikulum Tak Hanya Satu Jenis

    Tangerang, Beritasatu.com – Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengusulkan sistem kurikulum pendidikan tidak hanya satu jenis. Alasannya karena keterbatasan setiap daerah di Indonesia.

    Ia mencontohkan kurikulum pendidikan di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan kurikulum yang berada di luar Pulau Jawa, seperti di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Sejak dahulu saya itu mengatakan kita sebagai bangsa yang beragam ini tidak cukup satu jenis kurikulum karena misalnya sekolah-sekolah favorit yang ada di Jawa, enggak bisa kurikulumnya disamakan dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Jawa sana pasti harus lebih spesifik mungkin mengadopsi kurikulum-kurikulum dari luar negeri,” ujarnya kepada Beritasatu.com seusai focus group discussion (FGD) “Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia” di kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024).

    Darmaningtyas melihat kurikulum pendidikan di luar Pulau Jawa haris dibuat lebih sederharna karena adanya keterbatasan infrastruktur.

    “Jadi mungkin kalau ini benar-benar sederhana mungkin ini bisa diterapkan, tetapi masalahnya adalah apakah betul yang disebut Kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dibandingkan Kurikulum 2013?” ucapnya.

    Ia menginginkan kurikulum nasional perlu menentukan muatan wajib, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Moral, dan Pancasila. Selebihnya, tiap daerah bebas menentukan muatan kurikulum lainnya.

    “Kalau misalnya pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pelajaran Ilmu Bumi mestinya masing-masing daerah bisa menyusun kurikulum sendiri karena misalnya kita belajar sejarah Diponegoro akrab di Jawa, tetapi kalau di Papua sana akrab?” ungkap Darmaningtyas.

    “Jadi yang ada bidang-bidang yang memang perlu dibuat kurikulum khusus untuk tingkat lokal, tetapi ada bidang-bidang yang memang bersifat nasional yaitu IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pendidikan Moral, Pancasila itu pakem,” lanjutnya.

  • Calon Wali Kota Salatiga Robby Hernawan ajak warga minum susu gratis

    Calon Wali Kota Salatiga Robby Hernawan ajak warga minum susu gratis

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Pilkada Salatiga 2024

    Calon Wali Kota Salatiga Robby Hernawan ajak warga minum susu gratis
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 16:04 WIB

    Elshinta.com – Minum susu gratis menjadi trend pada ajang kampanye Pilkada 2024, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Calon Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan. Bersama warga Robby Hernawan mengajak minum susu gratis di Alun-alun Pancasila, Salatiga, Selasa (12/11/2024).

    Robby Hernawan yang berpasangan dengan Nina Agustin di Pilwakot Salatiga 2024 dengan nomor urut 1 itu menjelaskan, bahwa kegiatan minum susu gratis  bertujuan mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting, masalah gizi yang masih banyak dialami anak-anak di Indonesia.

    “Selain itu, ini juga untuk membantu para peternak susu yang saat ini menghadapi tantangan dalam pemasaran produk mereka,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (12/11).

    Dengan kampanye minum susu gratis lanjut Robby, para peternak susu lokal  juga dapat memperoleh manfaat lebih besar, yang secara langsung dapat membantu peningkatan perekonomian mereka. 

    “Kegiatan ini sejalan dengan program Salatiga Sehat dan Salatiga Zero Stunting. Susu juga bagus untuk ibu hamil dalam menjaga kecukupan gizi mereka,” terang Robby. 

    Menurutnya dengan  minum susu dapat mencegah dan penanggulangan stunting, serta membantu para peternak susu lokal.

    Sebanyak 45 liter susu dari peternak lokal terserap pada kegiatan minum susu gratis itu. Robby berjanji jika terpilih sebagai Wali Kota Salatiga akan  merencanakan program “Sehati” (Salatiga Sehat Terlindungi), yang menargetkan tidak ada lagi kasus stunting dan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup.

    Ny Budi warga  Karangalit, Salatiga  mengaku senang dengan program minum susu gratis itu.  

    “Saya langsung antre untuk dapat susu gratis dari dr Robby. Antrenya cukup panjang, tapi akhirnya bisa dapat juga,” ujarnya.

    Sumber : Radio Elshinta