Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3
Pramono Anung
meninjau lokasi kebakaran di
Kebon Kosong
, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).
Berdasarkan pemgamatan
Kompas.com
di lokasi, Pramono tiba sekitar pukul 09.08 WIB.
Ia mengenakan kemeja hijau
army
berlengan pendek.
Kedatangannya langsung disambut oleh para anggota Pemuda Pancasila Setempat yang kompak menggunakan seragam loreng oren hitam.
Anggota DPR RI FCharles Honoris juga nampak mendampingi Pramono meninjau lokasi kebakaran pagi ini.
Usai tiba di lokasi, Pramono langsung menyusuri gang sempit.
Kemudian, ia masuk ke SDN 09 Kebon Kosong yang menjadi tempat pengungsian para korban kebakaran.
Di tenda pengungsian, ia berdialog dengan warga untuk mendengar keluh kesahnya.
Salah seorang warga mengeluh dagangannya ludes terbakar dan kehabisan modal usai si jago merah meratakan rumahnya.
“Dagangan saya habis kebakar, modal juga habis,” ucap salah seorang korban pada Pramono di lokasi, Kamis.
Mendengar hal itu, Pramono langsung berusaha menguatkan warga.
“Sabar, ya, bu, sementara ini akan dibantu sama pak lurah dan camat,” jawab Pramono.
Setelah berbincang dengan warga di tenda pengungsian, Pramono langsung memantau ketersediaan bantuan untuk para korban.
Kemudian, ia kembali berkeliling melihat rumah-rumah warga yang terbakar.
Sampai pukul 09.33 WIB, Pramono masih blusukan ke lokasi kebakaran.
Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman padat penduduk semipermanen di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) terdampak kebakaran ini.
Korban kebakaran ditempatkan di dua lokasi pengungsian yang tak jauh dari lokasi kejadian.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: Pancasila
-
/data/photo/2024/12/12/675a4f91b2c0b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong
Megapolitan
12 Desember 2024")
Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong Megapolitan 12 Desember 2024
-
Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif
loading…
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno. Foto/Istimewa
JAKARTA – Seluruh kementerian koordinator (kemenko) menjadi koordinator dari Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama . Sekber ini merupakan amanah yang lahir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno mengatakan bahwa Sekber tersebut memiliki tugas yang tidak ringan karena mengordinasikan semua kegiatan yang berhubungan pelaporan Penguatan Moderasi Beragama di masing-masing lembaga.
“Mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu Kemenag me-launching API-MB (Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama). Melalui aplikasi ini, masing-masing kementerian/lembaga akan terlihat aktivitasnya dalam pelaporan MB,” kata Suyitno saat memberikan laporan pada Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut, menjadi momen penting untuk menunjukkan milestone dalam konteks pengelolaan konflik menjadi solutif hingga Indonesia Emas 2045. “Berdasarkan data, terdapat masalah serius terkait Top 10 Global Risk. Dan yang paling banyak dikhawatirkan pubik adalah konflik sejata antara negara,” ungkapnya.
“Selain itu, yang dikhawatirkan adalah kejahatan kekerasan. Tentu saja kita berharap hal tersebut bisa dihindari,” sambungnya.
Menurutnya, potensi konflik juga masih mengkhawatirkan berdasarkan data dari Setara Institute yang merilis bahwa masih sebanyak 83% pelajar Indonesia berpandangan Pancasila bisa diganti. Ini menjadi angka yang besar apalagi mayoritas berasal dari Gen Z.
“Jika dikontekstulisasi berdasarkan riset yang dilakukan Kemenag, Indeks Kerukunan Umat Manusia (IKUB) tidak selalu tinggi. Hal tersebut menunjukkan tidak mudahnya memanage persoalan kerukunan di Indonesia,” tuturnya.
“Dari berbagai problem tersebut, maka kita perlu mengambil langkah preventif dibanding kuratif. Berbagai upaya inovasi dilakukan untuk menanamkan Moderasi Beragama, seperti gelaran Festival Film Moderasi Beragama dan Festival Musik Moderasi Beragama,” ucapnya.
Suyitno mengungkapkan berbagai langkah inovatif yang konstruktif dan terukur telah dilakukan BMBPSDM untuk meningkatkan daya saing SDM Kemenag. “Kemenag melalui Pusbangkom telah menggelar MOOC yang menjadi jembatan pengembangan kompetensi ASN dengan sifat e-learning full,” pungkasnya.
Kegiatan Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama dibuka oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dengan keynote speech dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno. Hadir pula peserta dari berbagai Kementerian/lembaga yang terlibat di Sekber.
(rca)
-
YPDT-UKI Usulkan Tokoh Pelopor Farmasi Prof Midian Sirait Jadi Pahlawan Nasional
Jakarta: Adanya penghargaan yang mendalam terhadap adat budaya Batak, menjadi benih dari pemikiran dan tindakan Prof Dr Midian yang mampu mempertemukan pemikiran tradisonal dan modern dalam medium budaya masyarakat yang terbuka.
Selain itu, perkembangan semangat patriotisme-nasionalisme tumbuh melalui sekolah pertukangan Jepang di mana Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan beragam latar belakang sosial peserta sekolahnya dari berbagai daerah.
“Semangat patriotisme dan nasionalisme tumbuh bersamaan dengan proses ikut serta menjadi pejuang langsung dalam mempertahankan kemerdekaan,” ujar Sekretaris Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Dr Andaru Sasnyoto dalam Seminar Nasional bertajuk “Perjuangan Prof Dr Midian Sirait dalam Pembangunan Kesehatan di Bidang Formasi dan Obat di Indonesia sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Hadir sebagai narasumber lainnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lucia Rizka Andalusia, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM RI) tahun 2001-2006 Dr Sampurno, Alumni ITB Daryono Hadi Tjahjono, Edy Pramono, dan Dosen Ilmu Politik UKI Fransiskus X Gian Tue Mali.
Lebih lanjut, Andaru mengemukakan, pendidikan di Jerman memberikan pematangan pemikiran dan keterlibatan yang lebih jauh dalam perkembangan negara dan bangsa.
“Masa Pendidikan dari 1956-1961 dalam waktu yang relatif cepat, dapat menyelesaikan studi menjadi Sarjana Farmasi hingga Doktor Bidang Pengetahuan Alam, Fitokimia,” kata Andaru.
Menurutnya, melalui organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Midian Sirait mendorong agar pemerintah lebih menaruh perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan dan mengkritik pemerintah yang membuat Front nasional menjadi tempat yang leluasa untuk berperannya faktor komunis/PKI dalam politik nasional, dan menempatkan Pancasila sebagai alat untuk membelah masyarakat pro dan anti revolusi.
“Pada sisi lain melalui PPI juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembebasan Irian barat dari Belanda dan menyatukan/mengintegrasikan sebagai bagian dari Republik Indonesia (RI),” terangnya.
Menurut Andaru, Midian Sirait setelah menempuh Pendidikan di Jerman kembali ke Indonesia sebagai bagian dari panggilan tanggung jawab dan cinta Tanah Air. Andaru mengatakan, keterlibatan dalam pembaruan politik melalui dukungan terhadap gerakan mahasiswa untuk demokrasi dan perbaikan kehidupan rakyat.
Dia juga menuturkan, di tengah arus perubahan politik yang cepat dan keterbukaan atau reformasi Prof Midian mendorong dibentuknya partai politik yang secara khusus menyuarakan kepentingan-kepentingan dan nilai Kristiani dan hak-hak azasi manusia.
YPDT, lanjuit Andaru, inisiatif awalnya dimulai dan digerakkan oleh Midian Sirait. Menurutnya, dengan adanya kasus HKBP ada keprihatinan keterpecahan yang meluas di kalangan masyarakat Batak, perlu suatu modus yang mempertemuakan semua kepentingan masyarakat di Kawasan Danau Toba.
“Dan itu kebetulan adalah kepentingan lingkungan Kawasan Danau Toba yang dirasakan terus mengalami ketetinggalan bahkan kemerosotan perhatian terhadap kondisi lingkungan danau Toba,” ujar Andaru.
Lucia Rizka Andalusia mengapresiasi setinggi-tingginya peran jasa Prof Dr Midian Sirait dalam mempelopri sistem pengawasan obat dan makanan secara nasional. Menurut Lucia, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik.
“Terutama dengan pembagian peran pusat dan daerah yang merupakan buah pemikiran Prof Dr Midian Sirait,”tambah dia.
Dia mengemukakan, tata kelola supply chain obat dan vaksin yang efisien dan efektif sehingga ketersediaan dan akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat berjaga merupakan hasil dari kebijakan Prof Dr Midian Sirait.
“Jasa Prof Dr Midian Sirait dalam mewujudkan tata Kelola obat yang bermanfaat untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu di Indonesia sangat penting,” ujar Lucia.
Hal Senada, Dr Sampurno, menuturkan, peran Midian Sirait mendirikan Perusahaan Umum (Perum) tidak bisa dianggap sebelah mata.
“Membangun Pabrik Obat Esensial Nasional di Cibitung dengan soft loan dan grant dari Pemerintah Italia adalah salah satu peran Prof Dr Midian Sirait,”ucapnya.
Menurutnya, produksi obat Inpres dengan daftar A, B, dan C untuk menjamin ketersediaan obat terutama di Puskesmas seluruh Indonesia. “Belakangan program strategis ini discontinue, penyediaan obat sector publik dilakukan melalui mekanisme pasar bebas,”tandas Sampurno.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Asren Nasution menuturkan, Midian Sirait menjadi teramat layak untuk untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Prof Dr Midian Sirait menjadi teramat layak untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional,”imbuh Asren.
Diakui Asren, bahwa Midian Sirait bukan hanya pejuang dalam kemerdekaan,akan tetapi Midian Sirait juga salah satu pelopor farmasi di Indonesia.
“Beliau (Midian Sirait) cerdas dan peduli dalam perjuangan bangsa, agak jarang prajurit itu sebagai pemikir atau memilih daya nalar. Ternyata, beliau bukan Naga Bonar. Tetapi beliau angkat senjata, berpikir, dan menjadi guru besar,”ujarnya.
Dalam Seminar Nasional untuk mencari dukungan mengusulkan Midian Sirait sebagai Pahlawan Nasional, UKI dan YPDT melakukan nota kesepahaman. Tampak, Dekan Fisipol UKI Dr Verdinand Robertua dan Ketua Umum YPDT Matuap Siahaan menandatangani nota kesepahaman tersebut.
“Pada bulan Oktober tahun ini Fisipol UKI sudah memasuki 30 tahun, dan Prof. Midian Sirait salah satu pelopor Fisipol UKI,” tandas Verdinand.
Sebelumnya, Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar seminar nasional dengan menghadirkan sejumlah pakar dan sejarahwan mengkaji secara ilmiah terkait kelayakan mengusulkan Prof Dr Midian Sirait sebagai pahlawan nasional dari Sumatra Utara kepada pemerintah pusat.
Midian Sirait lahir di Lumban Sirait, Sumatra Utara pada 12 November 1928. Di usia 83 tahun, tepatnya Minggu, 9 Desember 2011 sekitar pukul 09.25, meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.
Midian meninggalkan tiga anak, di antaranya Sondang Sirait (61), Poltak Sirait (60), dan Sinta Sirait (55), serta empat cucu. Midian dimakamkan di tanah kelahirannya di Porsea, Sumatera Utara, Rabu, 12 Januari 2011.
“Bapak bisa bisa di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi permintaan beliau dimamakamkan di tanah kelahirannya bersama mama kami (Dra. Ellen Kunze boru Situmorang-red),”ujar Poltak.
Midian dianugerahi Tanda Kehormatan RI Bintang Mahaputera Utama yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat 13 Agustus 2010 di Istana Merdeka. Tanda Kehormatan ini dianugerahkan kepada tokoh yang dianggap berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Jakarta: Adanya penghargaan yang mendalam terhadap adat budaya Batak, menjadi benih dari pemikiran dan tindakan Prof Dr Midian yang mampu mempertemukan pemikiran tradisonal dan modern dalam medium budaya masyarakat yang terbuka.
Selain itu, perkembangan semangat patriotisme-nasionalisme tumbuh melalui sekolah pertukangan Jepang di mana Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan beragam latar belakang sosial peserta sekolahnya dari berbagai daerah.
“Semangat patriotisme dan nasionalisme tumbuh bersamaan dengan proses ikut serta menjadi pejuang langsung dalam mempertahankan kemerdekaan,” ujar Sekretaris Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Dr Andaru Sasnyoto dalam Seminar Nasional bertajuk “Perjuangan Prof Dr Midian Sirait dalam Pembangunan Kesehatan di Bidang Formasi dan Obat di Indonesia sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Hadir sebagai narasumber lainnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lucia Rizka Andalusia, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM RI) tahun 2001-2006 Dr Sampurno, Alumni ITB Daryono Hadi Tjahjono, Edy Pramono, dan Dosen Ilmu Politik UKI Fransiskus X Gian Tue Mali.
Lebih lanjut, Andaru mengemukakan, pendidikan di Jerman memberikan pematangan pemikiran dan keterlibatan yang lebih jauh dalam perkembangan negara dan bangsa.
“Masa Pendidikan dari 1956-1961 dalam waktu yang relatif cepat, dapat menyelesaikan studi menjadi Sarjana Farmasi hingga Doktor Bidang Pengetahuan Alam, Fitokimia,” kata Andaru.
Menurutnya, melalui organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Midian Sirait mendorong agar pemerintah lebih menaruh perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan dan mengkritik pemerintah yang membuat Front nasional menjadi tempat yang leluasa untuk berperannya faktor komunis/PKI dalam politik nasional, dan menempatkan Pancasila sebagai alat untuk membelah masyarakat pro dan anti revolusi.
“Pada sisi lain melalui PPI juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembebasan Irian barat dari Belanda dan menyatukan/mengintegrasikan sebagai bagian dari Republik Indonesia (RI),” terangnya.
Menurut Andaru, Midian Sirait setelah menempuh Pendidikan di Jerman kembali ke Indonesia sebagai bagian dari panggilan tanggung jawab dan cinta Tanah Air. Andaru mengatakan, keterlibatan dalam pembaruan politik melalui dukungan terhadap gerakan mahasiswa untuk demokrasi dan perbaikan kehidupan rakyat.
Dia juga menuturkan, di tengah arus perubahan politik yang cepat dan keterbukaan atau reformasi Prof Midian mendorong dibentuknya partai politik yang secara khusus menyuarakan kepentingan-kepentingan dan nilai Kristiani dan hak-hak azasi manusia.
YPDT, lanjuit Andaru, inisiatif awalnya dimulai dan digerakkan oleh Midian Sirait. Menurutnya, dengan adanya kasus HKBP ada keprihatinan keterpecahan yang meluas di kalangan masyarakat Batak, perlu suatu modus yang mempertemuakan semua kepentingan masyarakat di Kawasan Danau Toba.
“Dan itu kebetulan adalah kepentingan lingkungan Kawasan Danau Toba yang dirasakan terus mengalami ketetinggalan bahkan kemerosotan perhatian terhadap kondisi lingkungan danau Toba,” ujar Andaru.
Lucia Rizka Andalusia mengapresiasi setinggi-tingginya peran jasa Prof Dr Midian Sirait dalam mempelopri sistem pengawasan obat dan makanan secara nasional. Menurut Lucia, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik.
“Terutama dengan pembagian peran pusat dan daerah yang merupakan buah pemikiran Prof Dr Midian Sirait,”tambah dia.
Dia mengemukakan, tata kelola supply chain obat dan vaksin yang efisien dan efektif sehingga ketersediaan dan akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat berjaga merupakan hasil dari kebijakan Prof Dr Midian Sirait.
“Jasa Prof Dr Midian Sirait dalam mewujudkan tata Kelola obat yang bermanfaat untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu di Indonesia sangat penting,” ujar Lucia.
Hal Senada, Dr Sampurno, menuturkan, peran Midian Sirait mendirikan Perusahaan Umum (Perum) tidak bisa dianggap sebelah mata.
“Membangun Pabrik Obat Esensial Nasional di Cibitung dengan soft loan dan grant dari Pemerintah Italia adalah salah satu peran Prof Dr Midian Sirait,”ucapnya.
Menurutnya, produksi obat Inpres dengan daftar A, B, dan C untuk menjamin ketersediaan obat terutama di Puskesmas seluruh Indonesia. “Belakangan program strategis ini discontinue, penyediaan obat sector publik dilakukan melalui mekanisme pasar bebas,”tandas Sampurno.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Asren Nasution menuturkan, Midian Sirait menjadi teramat layak untuk untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Prof Dr Midian Sirait menjadi teramat layak untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional,”imbuh Asren.
Diakui Asren, bahwa Midian Sirait bukan hanya pejuang dalam kemerdekaan,akan tetapi Midian Sirait juga salah satu pelopor farmasi di Indonesia.
“Beliau (Midian Sirait) cerdas dan peduli dalam perjuangan bangsa, agak jarang prajurit itu sebagai pemikir atau memilih daya nalar. Ternyata, beliau bukan Naga Bonar. Tetapi beliau angkat senjata, berpikir, dan menjadi guru besar,”ujarnya.
Dalam Seminar Nasional untuk mencari dukungan mengusulkan Midian Sirait sebagai Pahlawan Nasional, UKI dan YPDT melakukan nota kesepahaman. Tampak, Dekan Fisipol UKI Dr Verdinand Robertua dan Ketua Umum YPDT Matuap Siahaan menandatangani nota kesepahaman tersebut.
“Pada bulan Oktober tahun ini Fisipol UKI sudah memasuki 30 tahun, dan Prof. Midian Sirait salah satu pelopor Fisipol UKI,” tandas Verdinand.
Sebelumnya, Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar seminar nasional dengan menghadirkan sejumlah pakar dan sejarahwan mengkaji secara ilmiah terkait kelayakan mengusulkan Prof Dr Midian Sirait sebagai pahlawan nasional dari Sumatra Utara kepada pemerintah pusat.
Midian Sirait lahir di Lumban Sirait, Sumatra Utara pada 12 November 1928. Di usia 83 tahun, tepatnya Minggu, 9 Desember 2011 sekitar pukul 09.25, meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.
Midian meninggalkan tiga anak, di antaranya Sondang Sirait (61), Poltak Sirait (60), dan Sinta Sirait (55), serta empat cucu. Midian dimakamkan di tanah kelahirannya di Porsea, Sumatera Utara, Rabu, 12 Januari 2011.
“Bapak bisa bisa di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi permintaan beliau dimamakamkan di tanah kelahirannya bersama mama kami (Dra. Ellen Kunze boru Situmorang-red),”ujar Poltak.
Midian dianugerahi Tanda Kehormatan RI Bintang Mahaputera Utama yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat 13 Agustus 2010 di Istana Merdeka. Tanda Kehormatan ini dianugerahkan kepada tokoh yang dianggap berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(WHS)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4926354/original/015865200_1724422005-Jepretan_Layar_2024-08-23_pukul_21.03.10.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7 Fakta hingga Respons Sejumlah Pihak soal Jokowi dan Keluarga yang Dipecat dari PDIP – Page 3")
7 Fakta hingga Respons Sejumlah Pihak soal Jokowi dan Keluarga yang Dipecat dari PDIP – Page 3
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi saat ini sudah sah jika disebut seorang politisi. Rekam jejaknya di Pilkada 2024 menorehkan endorse kepada para kandidat yang hendak mencari dukungan.
Namun pertanyaannya, saat ini Jokowi tidak memiliki partai. PDI Perjuangan sebagai partai yang telah melahirkannya sudah mencoret namanya sejak pecah kongsi saat Pilpres 2024.
Emrus Sihombing menyatakan sebagai seorang politisi, tentu Jokowi ingin bernaung di sebuah kekuatan politik tertentu. Namun, Jokowi saat ini sedang berhitung siapa partai yang akan memberinya peluang paling banyak.
“Bisa saja dia menjadi kader dari suatu partai dan saya lihat peluang itu ada pada Partai Gerindra atau Golkar,” kata Emrus saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (10/12/2024).
Namun ketika berhitung peluang antara keduanya, Emrus membedah kondisi psikologis Golkar yang disebut partai yang dinamis ketimbang Gerindra.
“Golkar sangat dinamis, sangat apa namanya, lebih pas lah kita sebut istilah dinamis. Kenapa saya katakan sangat dinamis? Karena selalu ada di pusat keuasaan kan? Bahkan yang tidak didukung menang, dia bergabung juga ke situ kan? Jadi posisi untuk Pak Jokowi bisa yang sifatnya memberi suatu kedudukan posisi yang menghormati ke sosial, tapi tidak pengambil keputusan,” ungkap Emrus.
Terkait Gerindra, Emrus melihat terlalu sulit jika Jokowi bergabung. Sebab hampir tidak mungkin partai yang sudah dibangun dibesarkan Prabowo lalu diserahkan kepada orang lain yang hitungannya kader baru.
“Tidak mungkin dong Pak Prabowo yang sudah berdarah-darah membangun Gerindra kan? Semudah itu diberikan, KTA mungkin dibuatlah tapi posisi kedudukan bisa saja disebut sebagai sesepuh partai,” jelas Emrus.
Emrus berpandangan, bisa saja Jokowi mendirikan partai sendiri dengan memanfaatkan relawan loyalnya seperti Projo. Namun syaratnya, nama tersebut harus diubah tidak bisa Partai Projo.
“Mungkin boleh jadi diubah nama gitu kan? Kalau Projo kan mengkultuskan Jokowi doang. Padahal negara demokrasi kalau mengkultuskan justru tidak dapat respon dari publik. Karena sesuai seseorang yang dikultuskan bisa bergeser menjadi otoritarian,” saran Emrus.
Terlepas dari berbagai kemungkinan Jokowi berpartai, Emrus mengatakan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh panutan dan guru bangsa ketimbang masuk ke dalam politik praktis
“Biarlah Pak Jokowi menjadi guru bangsa yang berpijak kepada konstitusi dan Pancasila. Tidak berpihak kepada kekuatan politik mana pun. Sangat saya sayangkan. Kalau turun lagi berpolitik begitu ya, bukan jadi guru bangsa,” Emrus menandaskan.
-
DPR tegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital
“Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,”
Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.
Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.
“Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,” ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.
Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.
Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.
Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.
“Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda,” tuturnya.
Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.
Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.
Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.
Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.
“Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak,” ucap Sugiat.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024 -
BPIP: Tumbangnya Assad buktikan prinsip bebas aktif tetap relevan
Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah.
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.
“Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing,” kata Djumala di Jakarta, Rabu.
Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global
Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.
Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).
Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).
Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.
“Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad,” ujarnya.
Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.
Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.
Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.
Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.
Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.
Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.
Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.
Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2024/10/31/67233cf02416d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM")
Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM
Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM
Tim RedaksiJAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri
Hak Asasi Manusia
(
HAM
),
Natalius Pigai
, mengeklaim separuh misi pemerintahan
Prabowo Subianto
, Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.
“Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah
hak asasi manusia
. Mari kita tepuk tangan,” kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar
Kementerian HAM
di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.
“Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM,” lanjut dia.
Natalius menganggap, hal itu menunjukkan bahwa HAM dianggap penting sebagai titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa melalui Pancasila dan nilai-nilai dunia internasional.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM oleh Prabowo.
Natalius mengaku, kementeriannya tidak hanya mengurusi pembangunan HAM.
“Tetapi juga menyangkut tentang seluruh elemen dan unsur-unsur hak asasi manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga di pusat, provinsi, kabupaten, dan juga sektor-sektor swasta,” sebut dia.
“Salah satu tugas dan fungsi dari kementerian adalah membuat regulasi-regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh institusi, pusat maupun juga di daerah, mengawasi, mengevaluasi secara keseluruhan,” tambah Natalius
Dikutip laman Indonesia.go.id, berikut ini adalah daftar lengkap isi Asta Cita Prabowo:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
PWNU-PCNU Sulsel tolak Muktamar Luar Biasa NU
PWNU dan PCNU se-Sulsel mengambil sikap tegas, menolak apapun upaya orang-orang tertentu itu untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB
Makassar (ANTARA) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dengan tegas menolak wacana dan rencana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
“Sejarah telah mencatat bahwa setiap upaya percobaan untuk mengadakan MLB yang dilakukan oleh segelintir orang atau oknum tidak pernah berhasil,” papar Ketua PWNU Sulsel Anre Gurutta (AG) KH Hamzah Harun Ar Rasyid melalui siaran pers yang diterima di Makassar, Selasa.
Ia menilai MLB ini menjadi upaya untuk merongrong dan memecah belah keutuhan NU, karena itu upaya melemahkan NU melalui MLB tersebut harus dihalau karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah serta budaya organisasi yang berkembang di lingkungan NU selama ini.
Selain itu, seluruh elemen NU di Sulsel, kata dia, telah berkomitmen bersama-sama mengembangkan Jam’iyah NU yang solid dan koheren, dan mendukung PBNU untuk terus melangkah dan tetap istiqamah dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis.
Hal ini merupakan wujud peningkatan khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain menolak MLB, dukungan kepada PBNU solid. PWNU dan PCNU Se-Sulsel mengajak segenap elemen NU, baik struktural maupun kultural agar senantiasa berada dalam satu barisan yang solid bersama PBNU.
Tujuannya, untuk mewujudkan visi merawat jagat dan membangun peradaban sebagai wujud khidmah jam’iyah untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan secara universal.
Sekretaris Umum PWNU Sulsel, H Muhammad Tonang menyatakan tidak paham apa urgensi pelaksanaan MLB tersebut yang terus didorong segelintir pihak-pihak atau kelompok tertentu yang diduga akan memecah belah NU.
“PWNU dan PCNU se-Sulsel mengambil sikap tegas, menolak apapun upaya orang-orang tertentu itu untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” ujarnua menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholis Staquf menghadiri rapat koordinasi, konsolidasi dan pembinaan PWNU dan PCNU se-Sulsel di Karebosi Condontel Makassar, Jumat, 6 Desember 2024.
Dalam pertemuan itu, pengurus PWNU dan PCNU se-Sulsel menyampaikan penyataan sikap bersama mendukung kepengurusan PBNU dibawa kepemimpinan Gus Yahya Cholis Staquf periode 2022-2027.
Selain itu menolak pelaksanaan MLB dengan menyatakan agenda tersebut adalah bentuk propaganda oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab ingin memecah belah keutuhan NU dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah dan budaya organisasi.
Selanjutnya, mendukung agenda kerja Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh AGH KH Baharuddin HS (Rois Syuriyah), Prof Phil H Kamaruddin Amin, (Katib), Prof KH Hamzah Harun Al-Rasyid, MA (Ketua Tanfidziyah) dan H Muhammad Tonang, (Sekretaris Tanfidziyah)
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2024/12/10/6757ee1d69122.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bentrok 2 Ormas di Sergai: Kantor Grib Dibakar, Polisi Turun Tangan
Medan
10 Desember 2024")
Bentrok 2 Ormas di Sergai: Kantor Grib Dibakar, Polisi Turun Tangan Medan 10 Desember 2024
Bentrok 2 Ormas di Sergai: Kantor Grib Dibakar, Polisi Turun Tangan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Bentrokan antara dua organisasi masyarakat (Ormas) Grib dan Pemuda Pancasila (PP) terjadi di Kecamatan
Perbaungan
, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (9/12/2024).
Video aksi kekerasan ini sempat viral di media sosial. Video inni memperlihatkan kedua kubu saling serang di jalan raya menggunakan batu, senjata tajam, dan tangan kosong.
Akibat bentrokan tersebut, kantor Pimpinan Anak Cabang Grib di Kecamatan Perbaungan juga dibakar.
Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Jhon Sitepu, membenarkan terjadinya bentrokan tersebut. Pihak kepolisian segera turun tangan untuk mendamaikan kedua ormas.
Jhon menjelaskan, bentrokan awalnya terjadi sekitar pukul 13.00, tetapi belum merinci penyebabnya.
“Penyebab
bentrokan Ormas
PP dan Ormas Grib dikarenakan selisih paham antara kedua belah pihak. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian mendatangi dan melerai aksi tersebut,” kata Jhon dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12/2024).
Jhon menambahkan, mediasi berlangsung sekitar pukul 15.00. Namun bentrokan kembali terjadi tidak lama setelahnya, dengan kedua ormas saling menyerang menggunakan senjata tajam.
“Aksi bentrok ini mengakibatkan salah satu korban mengalami luka gores di bagian leher, yang saat ini sudah membuat laporan dan tengah dalam perawatan,” ujar Jhon.
Setelah bentrokan kedua, pada Selasa (10/12/2024) dinihari, polisi kembali memediasi kedua pihak. Kedua ormas sepakat untuk berdamai.
“Kedua ormas sepakat untuk saling menjaga anggota masing-masing dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat merugikan satu sama lain. Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di masyarakat,” ungkap Jhon.
Dari kesepakatan
perdamaian
tersebut, terdapat sembilan pernyataan yang ditandatangani pimpinan cabang PP dan Grib Perbaungan. Termasuk pernyataan bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menuntut terkait bentrokan yang terjadi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita
Jakarta –
Ketua MPR RI ke-15 sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dilantiknya Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI). Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya menduduki jabatan Sekjen MPR.
Diketahui, pelantikan Siti Fauziah berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Menurutnya posisi Siti Fauziah yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memberikan pengalaman berharga dan pemahaman mendalam mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi MPR.
“Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya sebagai Sekjen MPR. Ini tidak hanya menandai kepemimpinan seorang perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan,”ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan Setjen MPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara anggota MPR dengan masyarakat serta semua instansi terkait. Dia menekankan dukungan administratif yang efektif diperlukan guna memastikan kelancaran tugas MPR dalam menjalankan amanah konstitusi. Dalam konteks ini, kata Bamsoet, tantangan yang besar adalah bagaimana menyelaraskan berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi.
“Dalam kapasitas barunya sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan tidak hanya meneruskan tradisi yang telah ada, tetapi juga memimpin dengan inovasi dan semangat untuk meningkatkan efektivitas lembaga. Dengan posisi yang diembannya, Siti Fauziah akan mengambil peran krusial sebagai penggerak dan pengelola sistem pendukung yang vital bagi operasional MPR RI,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan tantangan tidak kalah besar menanti Siti Fauziah ke depan. Menurutnya MPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Karena itu kemampuan Sekjen dalam membangun jaringan dan kolaborasi, baik dengan lembaga lain maupun masyarakat menjadi kunci.
“Melalui pelantikan Sekjen yang baru, terdapat harapan besar agar MPR RI dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menjaga konstitusi, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap langkah dan kebijakannya. Sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan mampu mengelola dan melayani anggota MPR, baik dalam aspek administratif maupun keuangan, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai representatif rakyat secara lebih efektif,” pungkas Bamsoet.
(ega/ega)