Produk: Pancasila

Kalender 2025 Hari Libur Nasional, Cek 50 Link Download di Sini!

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Hari ini, Selasa (31/12/2024) menjadi momen terakhir manusia di seluruh dunia menjalani 2024. Besok, kita semua akan menyambut tahun 2025.

Sepanjang 2025, ada 27 hari libur yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Tanggal merah tersebut terbagi atas 17 hari libur nasional dan 10 cuti bersama.

Untuk menyimpan kalender 2025, Anda bisa men-download secara online dalam bentuk PDF maupun JPG.

Selain kalender masehi, Kemenag lewat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam juga menerbitkan Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025. Kalender tersebut membuat jadwal libur hari besar, cuti bersama, dan tanggal tahun Masehi, Hijriah, dan Jawa.

Daftar Hari Libur Nasional 2025

1 Januari : Tahun Baru 2025 Masehi
27 Januari : Isra Mikraj Nabi Muhammad saw
29 Januari : Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
29 Maret : Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
31 Maret-1 April : Idul Fitri 1446 Hijriah
18 April : Wafat Yesus Kristus
20 April : Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei : Hari Buruh Internasional
12 Mei : Hari Raya Waisak 2569 BE
29 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
6 Juni: Idul Adha 1446 Hijriah
27 Juni : 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
17 Agustus : Proklamasi Kemerdekaan
5 September : Maulid Nabi Muhammad saw
25 Desember : Kelahiran Yesus Kristus

Daftar Cuti Bersama 2025

28 Januari : Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
28 Maret : Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
2, 3, 4, dan 7 April : Idul Fitri 1446 Hijriah
13 Mei : Hari Raya Waisak 2569 BE
30 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
9 Juni : Idul Adha 1446 Hijriah
26 Desember : Kelahiran Yesus Kristus

50 link download kalender 2025

Berikut adalah 50 link download kalender 2025 beserta daftar hari libur nasional dan cuti bersama dalam bentuk JPG dan PDF:

Nah, itu dia daftar hari libur nasional dan cuti bersama di kalender 2025 untuk masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat!

(fab/fab)

31/12/2024 12:20
DPR dorong BNPT kolaborasi dengan pemda perbanyak ruang lintas agama

Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kit

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Menurutnya, strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan.

Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Rinto juga menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Adapun pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” jelas Rinto.

Hal ini terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tuturnya.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

31/12/2024 11:43
Komisi VII DPR : Penaikan harga gabah-jagung adalah kebijakan historis

Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penaikan harga gabah dan jagung yang merupakan produksi dari petani, adalah keputusan dan kebijakan historis dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, baru kali ini rapat kabinet memutuskan untuk memproteksi dan melindungi harga produk para petani. Bahkan, pemerintah berani menjamin untuk membeli semua gabah dan jagung produksi petani dengan harga HPP (harga pokok penjualan).

“Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, rapat kabinet pada Senin (30/12), memutuskan bahwa pemerintah menaikkan harga gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, kemudian harga jagung juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.

Baca juga: Mentan: Harga gabah dan jagung naik pada 2025

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan sikap politik yang berkeadilan sosial. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bukti kecintaan Prabowo kepada para petani untuk bisa semakin rajin bekerja dan mengejar swasembada pangan.

Untuk itu, dia pun mendorong agar Kementerian Koordinator Bidang Pangan segera mengeksekusi keputusan rapat kabinet tersebut. Menurut dia, target swasembada pangan dalam 2 tahun ke depan sangat mungkin terealisasi jika para petani dibantu secara benar.

Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan sarana pendukung pertanian, mulai dari alat-alat pertanian, infrastruktur pertanian, irigasi, distribusi pupuk, bimbingan dan penyuluhan, hingga regulasi yang berpihak pada petani.

“Ini adalah momentum bagus untuk mengelola pertanian kita dengan basis ekonomi Pancasila. Kita harus terus maju. Para pendiri bangsa ini tentu akan sangat senang jika para petani di masa kini bisa hidup bahagia dan sejahtera,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

31/12/2024 10:44
Pemerintah Akan Menaikkan HPP Jagung dan Beras

Jakarta, FORTUNE –Pemerintah akan menaikkan harga pembelian petani (HPP) untuk komoditas Jagung dan Beras. Kebijakan ini dihatapkan dapat semakin menguntungkan petani.

“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikutip dari laman setkab, Selasa (31/12).

Adapun, untuk komoditas jagung HPP yang disepakati naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

“Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

Produksi menuju swasembada

Harga jagung ditingkat petani naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram akibat permintaan bahan baku pakan ternak meningkat. ANTARA FOTO/Seno

Dia mengatakan, pemerintah akan bekerja keras dan memfokuskan swasembada pangan tahun depan. Salah satu yang ia soroti adalah produksi pangan dalam negeri yang telah menunjukkan hasil positif.

“Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 (juta ton) ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 (juta ton) produksi beras,” katanya.

Untuk mendukung peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah juga tidak akan melakukan impor untuk sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

Selain itu, ia juga memastikan seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). “Tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” katanya.

Pembangunan berdasarkan nilai Pancasila

Presiden Prabowo Subianto. (dok. Setkab)

Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan perencanaan dalam pembangunan nasional sangat penting untuk berlandaskan ekonomi Pancasila, sebagai penggabungan terbaik antara pemahaman pasar bebas dan ekonomi.

“Pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayoman rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus menjadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam Musrenbangnas Tahun 2025-2029, Senin (30/12).

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kesejahteraan rakyat secara kolektif harus tercapai sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

31/12/2024 10:31
Sambut 2025, Partisipasi Aktif Masyarakat Dibutuhkan untuk Penguatan Toleransi

Jakarta, Beritasatu.com – Guru besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, menyambut 2025, partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan dalam penguatan semangat toleransi.

“Mewujudkan kehidupan toleransi antargolongan, sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tentu tidaklah mudah. Berbagai tantangan kerap dijumpai bangsa Indonesia demi memelihara kehidupan yang rukun dan damai,” kata Zuly Qodir dikutip dari Antara, Senin (30/12/2024).

Zuly Qodir menjelaskan, Indonesia cukup kondusif untuk menaungi perbedaan agama dan golongan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Kondisi Indonesia sebagai negara yang toleran relatif baik pada 2024. Hal ini bisa terlihat dari penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu yang minim sentimen agama atau atribut golongan lainnya. Ini menunjukkan kemajuan dan kedewasaan dalam berpolitik yang makin meningkat yang perlu kita jaga bersama,” ujar Zuly Qodir.

Menurutnya, pada akhir tahun biasanya ada peristiwa yang akan menyeret sentimen keagamaan sebagai motivasinya. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk perilaku yang mencurigakan dan terjadi di sekitarnya.

Zuly Qodir berpendapat, pemerintah harus mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam membumikan nilai toleransi.

Dia berharap masyarakat dari tingkat perdesaan sampai perkotaan dan menjangkau segala tingkat pendidikan menjadi lebih menghargai dan memahami pentingnya memelihara keragaman dan kebinekaan.

“Ini adalah upaya agar zero attack terrorism yang telah dicapai pada 2024 bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia tetap perlu mewaspadai segala pergerakan jaringan teror agar lebih siaga dalam menghadapi ancaman destabilisasi nasional.

“Bisa jadi kelompok-kelompok intoleran dan radikal sedang mengembangkan strategi baru atau aktivitas lain yang tidak terlihat oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ancaman radikalisme masih ada dan perlu diantisipasi secara serius,” kata Zuly Qodir.

31/12/2024 01:03
Revolusi Mental Bertransformasi Jadi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Jakarta: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memerlukan fondasi yang kokoh berupa Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB). Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa merupakan sebuah transformasi dari Revolusi Mental.

Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi ke PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga, Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi.

Fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta.

Program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan Revolusi Mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

“Hal ini menggarisbawahi pesan Bapak Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” ujar Warsito, dalam keterangannya dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.

Warsito mengatakan tantangan transformasi GNRM ke PKJB tak gampang. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

“Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” ungkap dia.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

“Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” kata Warsito.

Transformasi dari GNRM menuju PKJB adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.

Jakarta: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memerlukan fondasi yang kokoh berupa Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB). Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa merupakan sebuah transformasi dari Revolusi Mental.

Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi ke PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga, Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi.
Fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta.

Program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan Revolusi Mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

“Hal ini menggarisbawahi pesan Bapak Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” ujar Warsito, dalam keterangannya dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.

Warsito mengatakan tantangan transformasi GNRM ke PKJB tak gampang. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

“Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” ungkap dia.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

“Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” kata Warsito.

Transformasi dari GNRM menuju PKJB adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

31/12/2024 00:01
Kemenko PMK: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kuatkan Asta Cita Presiden Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan fondasi penguatan karakter dan jati diri bangsa (PKJB) merupakan transformasi dari revolusi mental yang menguatkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa berdaya saing. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi menjadi PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

“Jadi fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. PKJB akan menyasar enam pilar, yakni sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, pendidikan dan keilmuan, dan lingkungan semesta,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Warsito memaparkan, program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan revolusi mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

“Tentu ini menggarisbawahi pesan Menko PMK (Pratikno), yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” papar dia terkait transformasi dari GNRM menuju PKJB, seperti dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Warsito, tantangan transformasi GNRM menjadi PKJB tidaklah mudah. Selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka menemui tantangan global seperti digitalisasi, dan artificial intelligence, yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

“Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya,” urai dia.

Warsito menilai, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

“Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia,” ujar Warsito.

Transformasi dari GNRM menuju PKJB, seperti dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila.

30/12/2024 21:16
Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

“Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

“Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan,” tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

“Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” pesan Prabowo.

“Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

“Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” katanya.

“Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, ‘Ini perintah presiden’,” sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

“Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak,” beber Prabowo.

“Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih,” imbuhnya berkelakar kepada Ara.

(skt/sfr)

30/12/2024 20:45
Aria Bima Soroti Langkah MKD Imbas Pemanggilan Rieke Soal Unggahan PPN 12%

Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari soal pemanggilan Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Untuk diketahui, pemanggilan ini dilakukan imbas dari adanya aduan terkait unggahan Rieke di media sosial, yang dianggap sebagai ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%.

Aria meminta MKD untuk bisa menempatkan porsi tugas dan kewenangannya, sehingga tidak perlu “latah” dalam mengurusi hal-hal yang menyangkut fungsi dan tugas anggota dewan.

“Kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya menciderai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

Anggota Komisi II DPR RI meyakini bahwa MKD tidak akan memanggil Rieke terkait dengan pernyataan-pernyataannya tentang pelaksanaan penerapan PPN 12%. Hal ini karena, lanjutnya, yang disoroti Rieke bukanlah berupa penolakan terhadap penerapan PPN 12%.

“Yang disoroti Mba Rieke setau saya adalah implementasi timing-nya [penerapan PPN 12%] mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tidak [merasa] menjadi beban,” tuturnya.

Dilanjutkan Aria, yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) haruslah ideologis dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pendapatan negaranya pun tidak boleh mencekik rakyat.

Kendati demikian, lanjutnya, karena UU yang mengatur hal tersebut sudah diputuskan, maka haruslah dilaksanakan. Namun, dia yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak serta merta memiliki niat untuk mencekik rakyat.

“Saya sepakat dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kita ini ada di luar pemerintah, tapi saya tidak setuju kalau kita apriori terhadap kebijakan pemerintah. Kita harus membela pemerintahan presiden Prabowo ini dengan cara yang benar,” ungkap Politikus PDIP tersebut.

Menurutnya, cara yang benar ini adalah dengan berdasarkan pada ideologi pancasila, cara pandang konstitusi UUD 1945, dan kepentingan rakyat. Kemudian, imbuhnha kalau memang ingin mengkritisi sesuatu maka haruslah memberikan cara pandang yang argumentatif.

“Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, gak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil, siapa MKD?” pungkasnya.

30/12/2024 17:57
Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

“Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu. Kami berpegang teguh pada UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, insya Allah, kita akan mencapainya,” tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya perekonomian berbasis asas kekeluargaan, seperti yang diajarkan oleh para pendiri bangsa. Ia menekankan ekonomi Pancasila harus menjadi landasan dalam pengelolaan kekayaan bangsa.

“Presiden pertama kita, Soekarno, merancang rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh presiden kedua dengan rencana pembangunan lima tahun. Gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus tetap berdasarkan asas kekeluargaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai prioritas utama pemerintah.

“Melindungi rakyat berarti memastikan mereka cukup makan. Swasembada pangan adalah syarat mutlak untuk melindungi seluruh bangsa. Tanpa pangan, tidak ada negara atau peradaban yang bisa bertahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada kebutuhan mendasar ini,” paparnya.

Presiden Prabowo Subianto juga menggarisbawahi swasembada energi menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Dalam beberapa tahun ke depan, kita harus menuju swasembada energi. Dengan itu, kita akan memperkuat kedaulatan bangsa,” tutup Prabowo.

30/12/2024 17:21