Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Poltek Harber Gelar Seminar Pancasila: Gen Z Kuat, Masa Depan Hebat

    Poltek Harber Gelar Seminar Pancasila: Gen Z Kuat, Masa Depan Hebat

    TRIBUNJATENG.COM — Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) mengadakan Seminar Pancasila dengan tema “Gen Z Kuat, Masa Depan Hebat, Jauhi Pergaulan Bebas, Jauhi Narkoba, Jauhi Judi Online” di Aula Kampus Poltek Harber pada Jumat, (27/12/2024).

    Kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi praktik mata kuliah Pendidikan Pancasila dihadiri oleh 143 peserta mahasiswa dan tamu undangan.

    Seminar ini mengangkat tiga topik utama yaitu, anti narkoba, anti pergaulan bebas, dan anti judi online. 

    Materi tentang bahaya narkoba disampaikan oleh Laelatus Zahro dari BNN Kota Tegal, kemudian materi pergaulan bebas disampaikan oleh Futihat Nikmatul Millah, yang merupakan seorang psikolog, serta materi tentang bahaya judi online disampaikan oleh Lukman Romadhon, finalis Duta Genre Kota Tegal 2024.

    Prasetya Putra Nugraha selaku Dosen Pengampu Pendidikan Pancasila Poltek Harber, menjelaskan dalam sambutannya bahwa seminar ini merupakan bagian dari tugas praktik mata kuliah yang menekankan 70 persen pada praktik, sesuai dengan prinsip pendidikan vokasi.

    “Seminar ini juga melatih mahasiswa dalam kerja sama, public speaking, dan kepemimpinan. Selain itu, kegiatan ini menjadi uji kelayakan bagi mahasiswa Prodi Keperawatan untuk transformasi dari Komunitas Keperawatan menjadi Himaprodi Keperawatan,” ujar Prasetya.

    Sebagai finalis Duta Genre Kota Tegal 2024, Lukman Romadhon mengaku sangat senang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Dia merasa bahwa statusnya sebagai mahasiswa memberikan nilai lebih dalam menyampaikan materi mengenai bahaya judi online.

    “Kegiatan ini saya anggap sebagai tutorial sebaya yang bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, dan saya berharap ini dapat memberikan dampak positif,” ungkap Lukman.

    Laelatus Zahro, narasumber dari BNN, juga menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terjalin melalui seminar ini. Dia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi bahaya narkoba.

    Futihat Nikmatul Millah, selaku psikolog, menambahkan bahwa berbagi pengetahuan tentang pergaulan bebas kepada remaja adalah hal yang sangat penting, mengingat mayoritas pasien yang ia tangani berasal dari kalangan usia remaja.

    Dengan adanya seminar ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan judi online, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

  • Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik fenomena politik liberal di Indonesia. Fahri menyebut sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa.

    Hal ini, menurut Fahri, bisa memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif serta merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional. Dia mencontohkan, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat memiliki kelemahan seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.

    “Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’.

    Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri Bangsa Indonesia.

    “Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.

    Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.

    Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.

    Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.

    “Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.

    Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.

    Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.

    “Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.

    Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.

    Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.

    “Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.

    Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.

    “Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati,” tegas Fahri. [hen/beq]

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.

  • Fahri Hamzah: Politik liberal banyak korbankan konsolidasi nasional

    Fahri Hamzah: Politik liberal banyak korbankan konsolidasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Menurut dia, politik liberal bersifat “centang perenang” yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina.

    Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

    “Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu,” kata Fahri dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan.

    Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

    Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi.

    “Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter,” kata dia.

    Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

    Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

    “Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Libur Tahun Baru, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Hari Ini, 1 Januari 2025 – Halaman all

    Libur Tahun Baru, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Hari Ini, 1 Januari 2025 – Halaman all

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Rabu (1/1/2025). Hal itu sehubungan dengan perayaan tahun baru 2025.

    Tayang: Rabu, 1 Januari 2025 10:55 WIB

    Instagram @dishubdkijakarta

    Ganjil Genap Jakarta Rabu 1 Januari 2025 Ditiadakan – 

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Rabu (1/1/2025).

    Hal itu sehubungan dengan perayaan tahun baru 2025.

    “Sehubungan dengan perayaan Tahun Baru 2025, ketentuan Ganjil Genap pada 1 Januari 2025 DITIADAKAN,” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (31/12/2024).

    Peniadaan ganjil genap tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

    Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DPR Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk Perbanyak Ruang Lintas Agama

    DPR Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk Perbanyak Ruang Lintas Agama

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti mendorong agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang lintas agama.

    Ruang agama tersebut sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

    Ia mengatakan, dengan strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme tetapi juga mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rinto Subekti, dikutip dari Antara, Rabu (1/1/2025).

    Menurut Rinto, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik, karena tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, tetapi juga bisa membangun kepercayaan satu sama lain.

    Legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus menggelar dialog-dialog kebangsaan.

    “Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” katanya.

    Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ini menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

    Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. “Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” kata Rinto.
     

  • Waka MPR Bicara Penguatan Komitmen Anak Bangsa Hadapi Dinamika Global

    Waka MPR Bicara Penguatan Komitmen Anak Bangsa Hadapi Dinamika Global

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berbicara penguatan komitmen setiap anak bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurutnya, hal ini penting dilakukan di tengah berbagai tantangan yang hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipengaruhi dinamika global dan nasional harus dijawab dengan penguatan komitmen setiap anak bangsa untuk bertekad mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Dia mengatakan memasuki tahun 2025, diperlukan semangat untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun sejumlah sektor kehidupan menjadi lebih baik lagi, mengingat tantangan yang dihadapi juga semakin besar.

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pemerintahan baru yang mengusung misi Asta Cita, yang antara lain berisikan tentang upaya pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif itu, harus benar-benar serius diwujudkan.

    Penguatan komitmen terkait sejumlah target di berbagai sektor pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu, penting untuk direalisasikan sebagai bagian upaya membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Tanpa gerak bersama dalam kolaborasi yang harmoni setiap anak bangsa, jelas Rerie, berbagai tujuan pembangunan yang telah dicanangkan akan sulit dicapai.

    “Kebersamaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan,” jelasnya.

    Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu mendorong agar setiap anak bangsa mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan seperti nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, gotong-royong, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam keseharian mereka.

    (akd/akd)

  • Bupati Lamongan Ajak Kader Muhammadiah Jadi Pelopor Wawasan Kebangsaan

    Bupati Lamongan Ajak Kader Muhammadiah Jadi Pelopor Wawasan Kebangsaan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak kader Muhammadiah menjadi pelopor wawasan kebangsaan sebagai pola perilaku dalam berkehidupan sosial ditengah era digitalisasi.

    Ajakan tersebut disampaikan Yuhronur saat hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Seminar Wawasan Kebangsaan bersama Warga Muhammadiah Lamongan di Hall H. Syamsuri Hotel Elresas Lamongan, Selasa (31/12/2024).

    “Saya mengajak untuk menjadi pelopor dan menjadi terdepan dalam menjadikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang, bahwa NKRI didasari Pancasila yang menjadi kesepakatan founding fathers dan terus kita menggerakan itu menjadi sebuah cara pandang yang luas untuk menjaga NKRI sebagai pola perilaku dan kebiasaan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Menurut Pak Yes, di tengah kemajuan teknologi informasi, digitalisasi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak tersendiri bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

    Kebebasan berpendapat tanpa adanya batasan ruang dan waktu, dapat memframing suatu informasi yang dibentuk secara berulang-ulang.

    “Media sosial ini membentuk opini masyarakat contohnya jalan, padahal jalan ini sudah banyak yang kita perbaiki, kita rabat dan kita tinggikan, tapi setiap saya ketemu orang Lamongan yang berada di luar Lamongan selalu yang ditanyakan Pak jalannya, padahal ketika saya tanya kapan terakhir pulang itu 2-3 tahun lalu, artinya pernyataan yg di ulang ulang ini bisa menjadi kebenaran dan dipercaya,” ujar Pak Yes.

    Diselenggarakannya seminar kebangsaan dengan mengambil tema merajut spirit kebangsaan Muhammadiyah di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi harapan tersendiri bagi Pak Yes, untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa terjerat berita hoax.

    Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiah (PDM) Lamongan Sodikin mengungkapkan, Muhammadiah dengan sejarah perannya dari masa kemasa untuk bangsa Indonesia, berharap kader-kader saat ini dapat memaksimalkan potensinya untuk ranah publik.

    “Kami mengharapkan peran muhammadiah dalam kebangsaan dan keumatan yang baik, maka para kader Muhammadiah masuk ke lorong-lorong publik sesuai potensinya masing-masing. Kalau potensinya pengusaha masuk ke pengusaha, kalau potensinya politik ya masuk ke politisi, kalau potensinya sebagai ulama masuk secara serius untuk memberikan peran kebangsaan dan keumatan yaitu silahkan semua kemakmuran untuk semua,” ucapnya. (fak/ted)

  • Lima Napiter Lapas Surabaya Nyatakan Ikrar Setia kepada NKRI

    Lima Napiter Lapas Surabaya Nyatakan Ikrar Setia kepada NKRI

    Surabaya (beritajatim.com) – Lima narapidana terorisme (napiter) di Lapas Kelas I Surabaya menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tambahan lima orang ini, total sebanyak 14 napiter di Lapas Porong telah menyatakan kesetiaan mereka kepada NKRI sepanjang tahun 2024.

    Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Heri Azhari, mengungkapkan bahwa pada awal tahun ini, tepatnya pada 18 Januari 2024, sembilan napiter juga telah melakukan hal serupa. Ia menilai capaian ini sebagai hasil positif dari program pembinaan di lapas yang dipimpin oleh Kalapas Jayanta.

    “Kami berharap hal ini mampu menjadi awal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” ujar Heri, Selasa (31/12/2024).

    Heri memberikan apresiasi kepada pihak Lapas Surabaya atas keberhasilan mereka dalam membina narapidana. Ikrar ini menjadi bukti bahwa para warga binaan siap mencintai NKRI, menjaga Pancasila, dan menghargai perbedaan sebagai nilai-nilai kebangsaan.

    “Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar Negara Republik Indonesia, tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa,” tambah Heri.

    Kalapas Surabaya, Jayanta, menegaskan bahwa ikrar setia kepada NKRI yang dilakukan oleh para napiter bukan sekadar formalitas. Ikrar tersebut mencerminkan perubahan perilaku dan komitmen nyata para napiter untuk mendukung ideologi NKRI, yaitu Pancasila.

    “Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024, mereka dengan konsisten mengikuti program pembinaan kemandirian atau keterampilan, serta cepat berbaur dengan petugas dan warga binaan lainnya,” jelas Jayanta.

    Jayanta juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan pembinaan ini. Ia menyebut bahwa kolaborasi dengan TNI-Polri, BNPT, eks warga binaan dalam lingkar perdamaian, dan stakeholder lainnya menjadi faktor penting dalam program deradikalisasi.

    “Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi,” tambahnya.

    Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung proses deradikalisasi di lapas. Program pembinaan kemandirian dan pendekatan persuasif diharapkan terus mendorong lebih banyak narapidana untuk berkomitmen pada NKRI. [uci/beq]

  • ASN Pindah ke IKN di 2025, Infrastruktur Sudah Siap? – Page 3

    ASN Pindah ke IKN di 2025, Infrastruktur Sudah Siap? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan dua milestone besar yang akan menjadi acuan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di waktu mendatang.

    Dalam pernyataannya, Basuki menjelaskan bahwa dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN Nusantara yakni pada 2025 dan 2028.

    “Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028. Di 2028, kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    “Sedangkan di 2025, apabila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mengarahkan ke sana, kita akan siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti air, listrik, serta pertokoan, yang akan memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke IKN,” terangnya.

    Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan. Terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

    “Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor,” paparnya.

    Penetapan target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

    “Kita berdiri di sini mengingatkan bahwa prinsip ekonomi kita harus kita pegang teguh, ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Kita masih berpegang teguh bahwa pembangunan harus direncanakan. Tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh,” kata Prabowo dalam kesempatan tersebut.