Produk: Pancasila

  • Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    GELORA.CO – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berbeda seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sama-sama berada di luar pemerintahan, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan mendukung Presiden Prabowo lantaran hubungan keduanya terjalin baik sejak lama.

    Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sempat diutus khusus oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan Prabowo, jauh sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.

    Saat itu, kata Basarah, salah satu poin penting pesan Megawati adalah PDIP tidak menganut paham oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sebab, dalam filosofi Pancasila, yang menjadi dasar ideologi partai, esensi negara adalah gotong royong.

    “Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” tegas Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

    Basarah juga menegaskan, sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak sama dengan posisi politik PDIP di masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 silam. Kala itu, PDIP menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY selama dua periode.

    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, ‘saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Hubungan panjang dan baik ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya (Megawati) dengan Mas Bowo’,” ucap Basarah menyampaikan pesan Megawati.

    Meski demikian, keputusan lebih lanjut mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo akan ditetapkan dalam Kongres VI, sebagai forum tertinggi partai.

    “Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, mandatoris kongres,” demikian Basarah.

  • PDI Perjuangan Jember Perjuangkan 2 Perda Inisiatif pada Masa Vivere Pericoloso

    PDI Perjuangan Jember Perjuangkan 2 Perda Inisiatif pada Masa Vivere Pericoloso

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kosakata yang digunakan Bung Karno, ‘vivere pericoloso’, untuk menyebut situasi yang dihadapi partainya saat ini. Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkomitmen memperjuangkan dua peraturan daerah inisiatif.

    “Kita tahu di tingkat nasional, gejolak ekonomi tidak menentu, dan banyak persoalan fiskal. Itu tentu tantangan. Apalagi kalau betul ada virus semacam dulu yang masuk ke Indonesia, maka tantangan kita semakin berat,” kata Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto, di sela-sela acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan, di kantor sekretariat DPC, Jumat (10/1/2025).

    Sementara di Jember, menurut Widarto, ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, seperti perbaikan infrastruktur yang rusak, persoalan layanan kesehatan, dan hal lainnya yang tak mudah.

    Dalam pidatonya saat membuka peringatan HUT-ke 52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2024), Megawati menyinggung istilah atau frasa Italia ‘vivere pericoloso’ atau tahun menyerempet bahaya.

    “Berbagai ujian menjelang Kongres VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati saat memberikan pidatonya.

    Menindaklanjuti pidato Megawati, Widarto menegaskan, keinginan PDI Perjuangan Jember untuk berkontribusi bersama rakyat dalam situasi apapun. “Bukan bagian dari masalah, tapi kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat, terutama kaum Marhaen,” katanya.

    Widarto menyadari jajaran eksekutif di pusat, provinsi, dan kebupaten bukan representasi PDI Perjuangan. “Tapi kami akan terus bersinergi melalui legislatif, kami akan memberikan masukan. Kami punya komitmen menghasilkan produk legislasi peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Dua rancangan peraturan daerah yang diperjuangkan PDI Perjuangan melalui DPRD Jember adalah Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan dan Rancangan Perda Perlindungan Petani. “Ini harus terus kami suarakan karena itu penting untuk Jember ke depan,” kata Widarto.

    Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan sudah lolos harmonisasi Kementerian Hukum. “Kami tinggal paripurnakan untuk menjadi perda inisiatif Kabupaten Jember,” kata Widarto.

    Sementara untuk Raperda Perlindungan Petani diharapkan Widarto bisa menyelesaikan banyak persoalan di sektor pertanian. “Baik menyangkut bagaimana mereka berproduksi maupun pasca produksi. Banyak hal soal petani yang harus terus kami dampingi,” kata Widarto.

    Upaya memperjuangkan dua perda ini sekaligus membuktikan bahwa PDI Perjuangan dipandu oleh ideologi. “Tidak pernah diombang-ambingkan situasi politik yang begitu dinamis. Pada akhirnya kami meyakini bahwa kebenaran yang akan menang, sebagaimana arti satyam eva jayate,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan juga mendorong pariwisata di Jember agar menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Raperda Ripparkab) sesegera mungkin.

    “Pariwisata harus menjadi sumber pendapatan sekaligus multiplier effect-nya untuk masyarakat yang sangat besar,” kata Widarto. [wir]

  • Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Buka HUT PDIP

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini. 

    “Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

    Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Dimana salah satu yang dipesankan Megawati yakni soal keteladanan, dimana pemimpin harus menyatukan kata dan perbuatan.

    Merespons pidato Megawati, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth sepakat dengan pendapat tersebut. 

    Kenneth mengatakan dirinya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya sepenuhnya setuju dengan arahan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai pemimpin, kita harus sanggup menyatukan kata dan perbuatan, serta menjadikan etika, moral, dan hati nurani sebagai landasan dalam setiap keputusan yang diambil. 

    Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu mengikuti perintah Ibu Ketua Umum untuk menjalankan tugas saya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Kenneth, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta ini menilai pidato Megawati itu mengingatkan tentang pentingnya lima prinsip negara paripurna yang harus diwujudkan bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Saya mendukung penuh pentingnya mengaktualisasikan Pancasila secara progresif, sebagai dasar untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. 

    Pancasila harus benar-benar menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang kita buat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung,” tuturnya.

    Ia juga mengaku sepakat dengan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teguh, karena konstitusi telah mengatur dengan jelas sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Tantangan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi fokus yang perlu kita jaga. Saya akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang mengarah pada pembangunan yang berencana, yang tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta,” tegas pria yang juga menjabat Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Terakhir, sebagai kader PDI Perjuangan, Kenneth meyakini bahwa visi Indonesia Raya yang digagas oleh BPUPKI adalah dasar yang kokoh untuk membangun bangsa ini. 

    Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini dengan semangat juang yang tinggi, sebagaimana yang selalu diajarkan Megawati.

    “Dengan keyakinan ini, saya akan terus bekerja keras untuk menjalankan tugas saya sebagai Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta, dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar PDI Perjuangan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. 

    Seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati, kita harus menjadi kader partai yang selalu kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman,” Paparnya.

    5 Prinsip dari Megawati 

    Diketahui, dalam pidatonya, Megawati  menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia. 

    Megawati yakin, prinsip-prinsip ini akan membuka jalan optimisme bagi Indonesia yang ber-Trisakti.

    “Paripurna dalam pemikiran, namun tetap abadi. Konsepsi Negara Paripurna inilah yang harus dijadikan cahaya masa depan,” kata Megawati.

    Dimana kelima prinsip tersebut yakni keteladanan, Pancasila, Undang-Undang 1945, pembangunan berencana dan Indonesia Raya.

    Megawati meyakini, kelima poin ini akan membuka jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dalam ekonomi, dan memiliki kepribadian budaya yang kuat.

    Di akhir pidato, Megawati mengingatkan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk terus semangat dalam perjuangan. 

    “Hadapi segala tantangan dengan percaya diri. Kita bukan cacing yang mudah diinjak. Kita adalah partai yang kuat, partai banteng yang akan terus abadi melintasi zaman,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut HUT ke-52 PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025) akan menggelar seminar bertema ‘Refleksi 52 Tahun Perjalanan dan Perjuangan Mengawal Demokrasi’.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, seminar tersebut akan menjadi ajang refleksi untuk menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan sebagai partai politik yang konsisten mengawal demokrasi dan menjaga keberlangsungan republik.

    “Seminar ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempertahankan sistem demokrasi yang telah dirumuskan bersama. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kami ingin menyampaikan pesan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan demokrasi,” kata Sri Untari di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (10/1/2024).

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut menuturkan, momentum peringatan ulang tahun ini juga menjadi sarana untuk menguatkan soliditas kader di Jawa Timur.

    “Kita solidkan Jawa Timur kepada satu ibu Ketua Umum. Dalam masa yang penuh kesulitan ini, kesolidan adalah kunci untuk membawa PDI Perjuangan menuju kesuksesan,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema besar ‘Satyam Eva Jayate’ yang berarti ‘Kebenaran Pasti Menang’, PDI Perjuangan Jatim menegaskan bahwa perjuangan partai selama 52 tahun merupakan wujud komitmen terhadap prinsip kebenaran dan keadilan.

    “PDI Perjuangan telah melewati perjalanan panjang dan berliku. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itulah pesan penting dari tema tahun ini, yang kami harap dapat menginspirasi seluruh kader dan masyarakat,” ujarnya.

    Seminar ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam proses kenegaraan dan kebangsaan yang telah berlangsung.

    Sri Untari menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap demokrasi tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tercermin dalam berbagai langkah nyata.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” imbuhnya.

    “Seluruh kader harus bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Perjalanan 52 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Banyak ujian yang telah kita lalui, tetapi dengan prinsip Satyam Eva Jayate’ kita mampu bertahan dan terus melangkah maju,” tandas Untari.

    Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Jatim, Hari Yulianto menambahkan, bahwa seminar ini juga bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara harus terus ditanamkan dalam setiap generasi untuk menjaga integritas bangsa.

    “Prinsipnya, acara ini adalah semakin membumikan Pancasila pada generasi muda. Kami ingin generasi penerus memiliki pemahaman yang kokoh terhadap demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Hari.

    Untuk itu, seminar yang akan digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama tersebut akan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka yang memiliki keahlian di bidang demokrasi dan politik.

    Mereka adalah Adi Prayitno, M.Si., seorang pengamat politik yang dikenal dengan analisisnya yang tajam dan relevan, serta Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., pakar politik senior yang memiliki pengalaman panjang dalam meneliti perkembangan demokrasi Indonesia.

    Selain itu, Ketua DPP PDIP Ir. Bambang Wuryanto, MBA., serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, juga dijadwalkan memberikan pandangan mereka dalam seminar ini.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” jelasnya.

    Politisi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu berharap bahwa seminar tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga inspirasi bagi semua elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

    “Seminar ini adalah salah satu wujud dari komitmen kami untuk terus bersama rakyat. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebangsaan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan PDI Perjuangan,” pungkas Hari. [tok/suf]

  • HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Sejumlah momen mewarnai perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis, menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Berikut ini Tribunnews.com rangkum momen menarik pada perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut.

    Megawati Terisak Tangis

    Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Hal itu seusai Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    “Ucapan terimakasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden RI pertama,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya.

    Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang sudah meluruskan sejarah terkait Soekarno. 

    Yakni, lanjut dia, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ujar Megawati sembari terisak tangis.

    Megawati pun mengingat betul dirinya sempat mencari keberadaan Soekarno ke Sekretariat Negara (Setneg).

    Dia bertanya Soekarno yang dikabarkan ditahan karena dituduh mendukung PKI.

    “Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan ditahan gak tau di istana Bogor, ndak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu tidak tau status Bung Karno itu aja makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunya aja keadilannya selama setengah abad lebih,” jelasnya.

    Ia menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Sebaliknya, pihak keluarga Bung Karno pun sudah memaafkan atas perlakuan yang pernah terjadi di masa tersebut.

    “Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seprang proklamator bangsa penggali pancasila dan bapak bangsa Indonesia,” pungkasnya.

    Sindir KPK

    Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

    Dalam pidatonya di perayaan HUT PDIP hari ini Megawati akhirnya memperikan pernyataannya untuk KPK.

    Megawati menilai bahwa KPK tidak memiliki pekerjaan lain karena menuding Hasto terlibat dalam kasus suap.

    Padahal menurut Megawati, ada banyak tersangka yang lain tapi pemberitaannya tak seramai Hasto.

    “Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu.”

    “Karena kan sebenarnya banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja),” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Megawati menilai bahwa KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

    Namun nyatanya KPK masih belum menetapkan tersangka lain hingga saat ini.

    Megawati juga mengungkap dirinya sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

    “Kalau buka koran, ‘mungkin ada tambahan’ (tersangka). Enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh.”

    “Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi,” ungkap Megawati.

    Megawati Soekarnoputri: Apa Urusannya Aku Mesti Masuk ke KIM

    Megawati Soekarnoputri menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).

    Dia menyebut hal itu tidak ada urusannya dengan pihak di luar PDIP.

    Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. 

    Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik.

    “Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh,” ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Presiden ke-5 RI itu pun mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya.

    Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP bukan bagian dari KIM.

    “Loh kok gak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut.

    Baginya, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM.

    “Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat,” ucapnya.

    Rebut Kursi Ketua Umum PDIP

    Megawati Soekarnoputri menyindir ada pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari dirinya. 

    Hal itu disinggung saat perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Presiden ke-5 RI itu mulanya mengaku saat ini banyak kader PDIP yang memintanya mengisi jabatan Ketua Umum PDIP lagi.

    Karena itu, dia meminta kadernya bersemangat di bawah kepemimpinannya.

    Namun, Megawati pun tidak menampik ada pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP.

    Dia mempertanyakan apakah kader mau dipimpin oleh pihak yang ingin merebut posisi pucuk pimpinan PDIP.

    “Katanya minta saya ketua umum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh. Emoh. Wah terus ada yang kepengen wah gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen iku? Ayo,” tanya Megawati kepada kader PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Kader yang hadir dalam puncak perayaan HUT PDIP pun kompak berteriak tidak mau dipimpin pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati. 

    Di sisi lain, Megawati juga sempat menyindir kader PDIP yang tidak mau mendengarkan omongannya sebagai Ketua Umum PDIP.

    Dia meminta kader yang tidak mau menurut untuk mundur dari kader partai.

    “Ibu itu minta seluruh yang mendengarkan omongan ibu kalau enggak cocok sama PDIP keluar aja gitu gampang bukannya terus plintat plintut aku tuh capek tau engga ngurusin orang plintat plintut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati mengatakan saat ini ada banyak pilihan parpol yang bisa menjadi pelabuhan kadernya yang tidak mau menurut dengan keputusan PDIP.

    “Udah tegas aja cari partai lain, orang ada berapa ya partai sekarang piro bukan yang KIM aja. Kan ada yang nambah itu piro? 18 iya baru? oh yang baru aja yang masuk yang ikut pemilu sekarang yang baru partai baru piro? 8? iyo lah mbok saiki nang ndi gitu loh. Maksud saya bukan menggurui bikin partai ga gampang loh,” katanya.

     

     

  • Saya Cuma Bilang Tuh Orang Pengecut

    Saya Cuma Bilang Tuh Orang Pengecut

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku lebih memilih berdiam diri belakangan ini. Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku lebih memilih berdiam diri belakangan ini. Sikap itu dikedepankan daripada memilih untuk bersikap marah-marah.

    “Timbang aku marah-marah enggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas, atau ya meneng wae, diem aja,” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

    Bahkan Megawati mengaku enggan menanggapi pihak-pihak yang berbicara berkaitan dengan dirinya. Presiden kelima Indonesia itu lebih memilih untuk bersikap acuh.

    “Lo ngomongin gue gini bodo amat, saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok,” ungkap Megawati.

    Dalam kesempatan itu, Megawati lantas menyinggung bahwa Pancasila dikagumi oleh negara-negara di luar. Sebaliknya, di Indonesia, Pancasila justru hanya menjadi hapalan namun tidak diikuti perbuatan.

    “Saya sering ikut disuruh konferensi kan, saya sendiri jadi pusing, wah Pancasila di dunia luar itu laris banget, lha di sini orang aja hafalan mulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak,” pungkasnya.

    (rca)

  • TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut, Megawati Menangis

    TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut, Megawati Menangis

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan terima kasih usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut MPR RI. Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan rasa terima kasih ke rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut oleh MPR RI.

    Diketahui HUT PDIP ke-52 mengusung tema ‘Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’.

    “Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno,” ucap Megawati dengan suara lirih dan meneteskan air mata saat momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

    “Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 dianggap sebuah momen mengembalikan martabat proklamator, Soekarno. Ini menjadi sebuah langkah awal meluruskan sejarah dan pemulihan keadilan bagi Presiden pertama Indonesia itu.

    “Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa,” ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

    TAP MPRS yang dikeluarkan pada era Orde Baru itu diketahui mencabut kekuasaan Soekarno karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

  • BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (ANTARA/HO-Koleksi Pribadi)

    BPIP: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

    “Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS,” kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

    Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

    “Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh,” katanya.

    Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

    Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

    Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

    Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

    Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

    Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

    Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

    “Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS,” katanya.

    Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya “menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah” akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

    Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

    BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

    Sumber : Antara

  • Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Pangkalpinang (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

    “Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS,” kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

    Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

    “Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh,” katanya.

    Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

    Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

    Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

    Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

    Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

    Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

    Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

    “Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS,” katanya.

    Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya “menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah” akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

    Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

    BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

    Pewarta: Joko Susilo
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025