Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima meminta jika nantinya Ketum Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subinato dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu, jangan dipersepsikan untuk berkoalisi. Dia meminta agar wacana pertemuan itu berjalan natural saja.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi. Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” kata Aria di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Aria melanjutkan, Megawati tidak ada kendala psikologis untuk bertemu dengan Prabowo. Keduanya, menurut dia, saling bersahabat dengan diplomasi nasi goreng. Ada sejarah terkait nasi goreng antara Prabowo dan Megawati. Megawati pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu terjadi saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

    Saat itu, Prabowo memuji masakan Megawati. Prabowo mengaku menyukai nasi goreng tersebut. Pertemuan itu terjadi di tengah memanasnya situasi antara Megawati dan Prabowo yang berada di kubu berbeda kala Pemilu 2019 lalu. Megawati usai pertemuan tersebut, menegaskan diplomasi politik nasi goreng dengan Prabowo. Dia menegaskan politikus perempuan punya kelebihan karena bisa berdiplomasi lewat masakan.

    “PDI Perjuangan Ibu Mega kemarin jelas ya, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, prinsipnya Ibu Mega tidak ada kendala psikologis secara pribadi. Mereka bersahabat,” tuturnya.

    Aria meyakini pertemuan kedua tokoh bangsa itu akan berlangsung. Dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga akan diberikan dalam bentuk kritis.

    “Kritis pasti konstruktif. Kritis PDI Perjuangan pasti argumentatif. Kritis PDI Perjuangan pasti memberikan persandingan-persandingan solusi. Intinya PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo dengan cara yang benar dari pandang Pancasila, NKRI dan kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Apakah PDIP akan masuk koalisi pemerintah atau menjadi oposisi? Aria mengatakan hal tersebut akan dibahas di kongres partai. Ia menilai kecenderungan PDIP akan berada di luar pemerintahan.

    Sebelumnya, Megawai mengungkap tidak sedikit pihak yang beranggapan hubungannya dengan Prabowo sedang tidak baik-baik saja. Megawati menepis itu.

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, nggak, nggak,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pernyataan Megawati itu pun langsung disambut tepuk tangan kader PDIP. Megawati mengaku sempat berbincang dengan Prabowo mengadukan soal anak buahnya.

    “Lah, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” kata Megawati disambut tepuk tangan hadirin.

    Megawati juga mengungkit Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Bahkan, katanya, Prabowo sempat memintanya memasak nasi goreng lagi.

    “Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng,” kata Megawati.

    Kendati demikian, kata Megawati, permintaan itu belum dipenuhi. Dia berkelakar saat ini suasana hatinya sedang tidak enak.

    “Sudah lama ada yang ngomong, ‘Ibu ada yang sudah minta goreng’, euhh… minta nasi goreng, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi,” kata Megawati.

    (ial/isa)

  • PDIP Akui Program Kerakyatan Presiden Prabowo Senapas Kebijakan Partai

    PDIP Akui Program Kerakyatan Presiden Prabowo Senapas Kebijakan Partai

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

    “Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

    “Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata dia.

    “Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen,” imbuh dia.

    Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

    Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karenanya, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

    “Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujar Hasto.

    “Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun,” katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

    (ial/gbr)

  • Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia

    Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia

    Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (ANTARA/HO-Koleksi Pribadi)

    BPIP: Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

    Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

    Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

    Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

    “Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” katanya.

    Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

     

    Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

    Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

    Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

    Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

    “Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional,” kata Djumala.

    Sumber : Antara

  • Viral Bikin Konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Diminta Izin, Pemprov: Tak Perlu, Apalagi Bayar – Halaman all

    Viral Bikin Konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Diminta Izin, Pemprov: Tak Perlu, Apalagi Bayar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan pembuatan konten oleh masyarakat di taman yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), tidak perlu izin dan bayar.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Bayu Meghantara menyikapi viralnya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Taman Literasi, Blok M, Jakarta, kepada seseorang yang sedang membuat konten.

    Ia menjelaskan, taman masuk kategori ruang publik yang dibebaskan dari pajak atau retribusi daerah.

    Sehingga, masyarakat tak perlu meminta izin apalagi membayar bila ingin membuat konten di taman-taman yang dikelola langsung oleh Distamhut.

    “Di perda retribusinya sih aman ya,” kata Bayu dikutip dari Tribunjakarta, Minggu (12/1/2025).

    Namun, Bayu menyebut Taman Literasi Blok M di bawah pengelolaan MRT Jakarta. 

    “Taman literasi dikelola PT Integrasi Transit Jakarta,” ucapnya.

    Sebelumnya, viral video di media sosial yang memperlihat pengunjung Taman Literasi ditegur oleh seorang pria saat hendak membuat konten.

    Orang itu kemudian bertanya kepada sekelompok pengunjung itu terkait izin membuat konten di Taman Literasi.

    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut.

    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” sahut salah satu pengunjung.

    “Iyalah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” ujar pria itu lagi.

    “Emang siapa yang ngurus?” kata pengunjung itu penuh tanya.

    “Ada pemuda pancasila,” ujarnya pria itu. (Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta)

     

  • PDIP Tidak Menganut Sistem Oposisi dalam Pemerintahan Presidensial

    PDIP Tidak Menganut Sistem Oposisi dalam Pemerintahan Presidensial

    Jakarta –

    Dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD NRI 1945, negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial, oleh karena itu, seyogyanya juga tidak berlaku istilah oposisi apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

    Istilah oposisi apalagi praktik oposisi biasanya dipraktikan dalam sistem demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

    Oleh karena itu, sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi. Sesuai dengan falsafah Pancasila yang berintisarikan nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya.

    Namun demikian, antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang baik dan panjang. Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut yang menjadi Presiden RI ke-5 dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahmi dan koordinasi yang baik dan efektif antar keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi, utamanya dalam menghadapi berbagai krisis dunia akibat berbagai konflik antar bangsa di dunia maupun akibat global warming (pemanasan global) yang akan berpotensi menciptakan krisis lingkungan dan pangan dunia.

    Kekhawatiran akan terjadinya krisis lingkungan dan pangan akibat konflik antar bangsa dan pemanasan global itulah yang saat ini menjadi concern Ibu Megawati Soekarnoputri dan beliau berharap Prabowo dapat memimpin bangsa ini dengan baik untuk menjaga kepentingan bangsa dan keselamatan Rakyat Indonesia.

    Berkaitan dengan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke VI yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Keputusan resmi kongres PDI Perjuangan tersebut tentunya akan dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri.

    (prf/ega)

  • Puan minta TMP jadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke PDIP

    Puan minta TMP jadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke PDIP

    TMP harus hadir di tengah generasi muda Indonesia untuk mengingatkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang diajukan Bung Karno

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta Taruna Merah Putih (TMP) sebagai organisasi sayap kepemudaan partai agar bisa menjadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri peluncuran logo baru TMP di Kantor Sekretariat TMP Menteng, Jakarta, Sabtu. Kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka peringatan HUT Ke-17 TMP.

    “Saya ucapkan selamat sweet seventeen, selamat ulang tahun Ke-17 untuk Taruna Merah Putih,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Puan pun menyebut umur 17 tahun bermakna TMP sudah memasuki usia dewasa.

    “Ini ibaratnya TMP sudah mulai masuk usia dewasa, karena kalau di Indonesia umur 17 tahun berarti sudah masuk umur boleh punya KTP,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Adapun peluncuran logo baru sebagai bagian dari re-branding TMP yang dinilai perlu dimaknai dalam tiga hal.

    Pertama, adalah penegasan bahwa TMP semakin besar tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP.

    “Partai menaruh harapan besar kepada TMP untuk menjadi gerbang masuknya gelombang generasi muda ke dalam perjuangan kita sebagai partai politik,” jelas Puan.

    “Artinya TMP harus bisa membuat acara-acara yang fun, acara-acara yang asyik dan menarik bagi generasi muda supaya mereka mau mulai terlibat dalam kerja-kerja politik dan insyaallah mereka akhirnya nanti mau menjadi anggota PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Makna re-branding kedua yang disampaikan Puan adalah tentang pentingnya TMP menguatkan gerak organisasi dan kerja-kerja ideologis di tengah-tengah generasi muda Indonesia.

    Apalagi saat ini mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda yang dari kecil sudah terpapar pemikiran dan pandangan hidupnya dengan berbagai informasi global dan terbiasa dengan penggunaan teknologi.

    “Ingat, kita bukan lagi bicara Generasi Milenial yang sekarang sudah makin dewasa. Kita sudah harus bicara Gen-Z, kita bicara Gen-Alpha, bahkan para pakar sudah menyebutkan tahun 2025 ini sebagai tahun awal lahirnya Gen-Beta di dunia,” tambah Puan.

    Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan tersebut menambahkan generasi-generasi yang baru ini akan lebih berbeda lagi cara hidupnya dan cara pandangnya dengan generasi-generasi sebelumnya.

    Terutama, sambung dia, dengan makin maraknya penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

    “Maka TMP harus hadir di tengah generasi muda Indonesia untuk mengingatkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang diajukan Bung Karno,” ujar mantan Menko PMK itu.

    “TMP harus membangkitkan semangat Trisakti Bung Karno di hati generasi muda Indonesia. Ingatkan kepada mereka bahwa di tengah kemajuan dunia, kita ini tetap harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” imbuhnya.

    Makna re-branding selanjutnya adalah bagaimana TMP dapat mempercepat lahirnya kader-kader muda PDIP yang mantap dalam ideologi, mantap dalam berorganisasi, dan mantap dalam kerja turun ke tengah rakyat.

    Menurut Puan, lahirnya kader-kader muda akan semakin memperkuat PDIP.

    “Dengan makin cepat dan banyaknya kader-kader muda TMP artinya makin kuat PDI Perjuangan melangkah ke depan karena masa depan ada di tangan generasi muda,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

    Lebih lanjut, Puan mengatakan TMP harus menjadi garda terdepan untuk elektoral PDIP di tahun 2029.

    “Kita punya waktu 5 tahun (menuju 2029). Kesempatan 5 tahun harus digunakan TMP untuk merangkul dan memperluas jaringan agar anak-anak muda mau masuk dan terlibat,” sebut Puan.

    “Kalian inilah yang tahu bagaimana menarik dan merangkul anak muda supaya tertarik dengan TMP dan PDI Perjuangan. Re-branding harus diarahkan ke situ,” tambahnya.

    Puan juga meminta kader TMP untuk tidak berkutat di kalangan internal saja, tapi harus juga bisa bergaul memperluas jaringan ke luar partai.

    “Siapa pun, berwarna apa pun, harus tersenyum. Jangan semua dianggap musuh, jangan semua diajak berantem tapi bukan berarti penakut. Harus paham taktik menghadapi lawan,” kata Puan.

    “PDI Perjuangan menanti gebrakan selanjutnya dari kalian. Sekali lagi selamat ulang tahun TMP,” lanjutnya.

    Usai memberi sambutan, Puan pun turut mengikuti prosesi tiup lilin peringatan HUT Ke-17 TMP bersama para pengurus organisasi sayap partai PDIP itu. Secara simbolis, Puan juga menyematkan pin logo baru kepada Ketum, Sekjen, dan Bendahara Umum TMP.

    Dalam acara ini ada pula pemutaran film Bung Karno hingga hiburan musik. Di akhir acara TMP juga mengadakan pemberian santunan kepada yayasan dan sejumlah anak yatim-piatu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Arsip – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo bersama Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden ke-5 RU Megawati Soekarnoputri kepada Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai langkah penting dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 RI Soekarno saat perayaan ulang tahun partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan MPR periode 2019-2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

    “Tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno telah digugurkan demi hukum,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

     

    Menurut Bamsoet, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan langkah penting yang bukan hanya memulihkan nama baik Presiden Soekarno, tetapi juga tentang membangun kembali narasi sejarah Indonesia yang lebih adil dan akurat.

    “Melalui pemulihan nama baik Soekarno, harapan untuk sebuah bangsa yang lebih utuh dan bersatu bukan hanya sekedar idealisme, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah bangsa,” ujarnya.

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah.

    Hal itu mengingat Soekarno adalah ‘Bapak Proklamasi’ yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya sangat penting.

    Hal ini juga tidak hanya membawa kembali sebuah narasi yang lebih adil bagi Soekarno, tetapi juga membantu generasi muda Indonesia untuk lebih memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif.

    Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan pentingnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait pula dengan penguatan identitas nasional.

    Menurut dia, ketika masyarakat dapat melihat kembali sosok Bung Karno tanpa bias tuduhan yang telah lama mengakar, penegasan akan kesadaran sejarah bangsa menjadi semakin lebih kuat.

    “Ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Soekarno,” ujar Bamsoet.

    ia mengatakan pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menjadi titik tolak bagi generasi saat ini dan mendatang untuk mengkaji ulang sejarah Indonesia dengan lebih kritis.

    Dengan pemulihan nama baik Soekarno, kata Bamsoet, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pemikirannya yang telah memberikan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.

    “Terutama semangat nasionalisme dan keberagaman yang selaras dengan prinsip Pancasila,” ujarnya.

    Bamsoet menegaskan penting untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sejarah dituliskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

    Para pemimpin bangsa saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebaikan dan keburukan dalam sejarah dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

    “Masyarakat pun diharapkan untuk turut berperan dalam mendiskusikan dan menginterpretasikan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang dinamis serta memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif,” ucapnya.

    Selain mencabut TAP MPRS terkait pemulihan nama baik Soekarno, ujar Bamsoet, MPR RI periode 2019-2024 juga resmi memulihkan nama baik Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden ke-3 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan mencabut nama Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR melalui keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024.

    Adapun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

    Hal yang sama juga berlaku untuk TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedudukannya resmi tidak berlaku lagi.

    MPR juga mengusulkan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional. Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

    “MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.

    Sumber : Antara

  • Viral Ngonten di Taman Literasi Jakarta Harus Izin Dulu, Ini Kata Pengelola

    Viral Ngonten di Taman Literasi Jakarta Harus Izin Dulu, Ini Kata Pengelola

    Jakarta –

    Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan sejumlah orang dilarang membuat video di Taman Literasi, Jakarta. Video berdurasi 34 detik ini memperlihatkan seorang pria menegur orang yang mau membuat konten agar izin terlebih dahulu.

    Korban yang ditegur adalah Kiki Arda. Dia datang ke Taman Literasi untuk membuat video dengan menggunakan atribut berupa tumbler dan tas berukuran besar. Lalu saat hendak mengambil video, Kiki tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria.

    “Kita datang lalu pakai atribut seperti tas tumbler berukuran besar. Pas kita mau take video disamperin lah sama bapak-bapak tersebut,” kata Kiki Arda kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Kiki menceritakan bahwa pria tersebut menegurnya agar meminta izin dulu ke pengelola sebelum membuat video. Pria itu bertanya kepada Kiki terkait izin untuk membuat konten di Taman Literasi.

    “Buat konten di sini (taman literasi) udah ada izin belum? Karena di sini ada pengelolanya,” kata Kiki menirukan ucapan pria yang menegurnya.

    Kiki Arda dan teman-temannya yang tidak mengetahui jika harus izin, sempat berargumen dengan pria tersebut. Ia bertanya perihal alasan harus izin untuk ngonten. Sebab yang diketahui Kiki bahwa membuat video di tempat umum tidak perlu izin.

    “Walaupun umum kan ada pengelolanya kalo nggak mau izin di tengah jalan aja,” ucap Kiki menirukan ucapan pria yang menegurnya.

    Kemudian, Kiki Arda dan temannya bertanya kepada siapa mereka harus izin, pria tersebut menjawab kepada Pemuda Pancasila. Mendengar jawaban itu, Kiki Arda dan temannya tidak ingin memperpanjang urusan dan langsung meninggalkan lokasi.

    Pengelola Taman Literasi membantah bahwa pihaknya melarang membuat konten di Taman Literasi seperti pada video yang viral tersebut. Pengelola taman memastikan bahwa pria yang menegur Kiki Arda tersebut bukanlah pengelola Taman Literasi.

    “Bukan, (itu) pihak dari luar. Itu oknum yang menamakan dari taman,” kata pengelola Taman Literasi, Asep, saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/1/2025).

    Namun, Asep membenarkan jika ingin melakukan pengambilan video di Taman Literasi harus izin terlebih dahulu. Izin tersebut harus dilakukan bagi pihak yang membawa atribut brand.

    “Contohnya kayak brand ya, tapi kalau mbak nggak bawa brand silahkan boleh,” ujar Asep.

    “Izin dulu kita ke taman, soalnya kan udah bawa nama ya, ngerti kan. Tapi kalau mbak buat pribadi itu boleh silahkan,” tambahnya.

    Asep menjelaskan bahwa pembuat video dengan membawa nama brand dapat mengisi sebuah formulir secara online. Pada formulir tersebut peminta izin dapat mengisi perihal untuk keperluan apa video dibuat.

    “Itu nanti ada aplikasi untuk isi data ya. Ada form, ada kegiatan apa, izinnya apa, keperluannya apa, gitu,” imbuhnya.

    (fas/dhn)

  • Viral Dugaan Pungli di Taman Literasi Blok M, Begini Keterangan Pemprov DKI 

    Viral Dugaan Pungli di Taman Literasi Blok M, Begini Keterangan Pemprov DKI 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, BLOK M – Viral di media sosial dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

    Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pengunjung ditegur oleh seorang pria saat hendak membuat konten.

    Orang itu kemudian bertanya kepada sekelompok pengunjung itu terkait izin membuat konten di Taman Literasi.

    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (11/1/2025).

    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” sahut salah satu pengunjung.

    “Iyalah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” ujar pria itu lagi.

    “Emang siapa yang ngurus?” kata pengunjung itu penuh tanya.

    “Ada pemuda pancasila,” ujarnya pria itu.

    Terkait video viral ini, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Bayu Meghantara tak mau banyak berkomentar.

    Pasalnya, Taman Literasi berada di bawah pengelolaan MRT Jakarta.

    “Taman literasi dikelola PT Integrasi Transit Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi TribunJakarta.com.

    Meski demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini menyebut, masyarakat tak perlu meminta izin apalagi membayar bila ingin membuat konten di taman-taman yang dikelola langsung oleh Distamhut.

    Sebab, taman masuk kategori ruang publik yang dibebaskan dari pajak atau retribusi daerah.

    “Di perda retribusinya sih aman ya,” kata dia.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bambang Pacul: Demokrasi Indonesia Masih Memiliki Tantangan Besar!

    Bambang Pacul: Demokrasi Indonesia Masih Memiliki Tantangan Besar!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ir Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul menegaskan, pentingnya pendidikan politik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

    Dalam Seminar Refleksi 52 Tahun PDI Perjuangan, yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-52 PDI Perjuangan di Jawa Timur, Bambang Pacul menekan bahwa demokrasi yang ideal tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga kecerdasan dan kesetaraan masyarakat.

    Menurut Bambang, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan besar, khususnya dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Pancasila yang diinginkan oleh Bung Karno. Ia mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi bangsa ini sempat berada dalam masa transisi.

    “Dulu, di era Orde Baru, kita mengenal demokrasi ekonomi yang liberal, tetapi demokrasi politiknya otoritarian. kita bertempur melawan otoritarianisme, kini kita masuk ke era demokrasi liberal. Namun, ini bukan demokrasi Pancasila seperti yang diimpikan Bung Karno,” kata Bambang Pacul saat acara Seminar HUT PDIP yang diadakan PDIP Jatim di Mercure Grand Mirama Surabaya, Sabtu (11/1/2025).

    Lebih lanjut Bambang Pacul menekankan, bahwa demokrasi liberal yang sekarang dijalankan masih jauh dari sempurna karena belum sepenuhnya diimbangi dengan pendidikan politik yang kuat.

    Demokrasi yang ideal, menurut dia, hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, kesadaran politik yang tinggi, dan kondisi sosial yang setara.

    “Salah satu syarat mutlak demokrasi liberal adalah masyarakat yang pintar dan setara dalam hal kesejahteraannya. Karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting,” tegasnya.

    “Langkah utama yang harus diambil adalah memulai dari metode berpikir. PDI Perjuangan terus terbuka untuk merefleksi dirinya. Seminar ini, misalnya, menjadi ruang untuk memperkuat komitmen internal dan tetap setia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi Bung Karno,” imbuhnya.

    Bambang berharap bahwa pendidikan politik dapat terus menjadi perhatian utama, baik di tingkat partai maupun masyarakat luas. Dengan begitu, Indonesia dapat mencapai demokrasi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demokrasi yang cerdas, adil, dan berkeadilan sosial. (tok/ted)