Ironi Taman di Jakarta: Dibangun untuk Warga, tetapi Dikuasai Preman
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di balik tawa dan ceria yang seharusnya menggema di taman-taman kota Jakarta, sebuah ironi tengah terjadi.
Taman-taman yang semestinya menjadi ruang bagi semua, tanpa batasan, kini justru menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh orang yang mengatasnamakan kelompok.
Ruang publik yang diharapkan menjadi oase setiap warga, kini terancam kehilangan esensinya sebagai ruang bebas hambatan, tetapi terperangkap genggaman para preman.
Seperti yang terjadi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, misalnya, kini menjadi sorotan setelah viralnya sebuah video yang mengungkap praktik tak semestinya di ruang publik itu.
Dalam video pada akun Instagram @jakartaselatan24jam, seorang pria berbaju hitam dengan topi merah tampak mendekati sekelompok pemuda yang sedang membuat konten.
“Ini izin sama siapa?” tanyanya dengan nada penuh kuasa.
Pengunjung pun mempertanyakan, apakah benar ruang publik seperti Taman Literasi memerlukan izin untuk sekadar membuat konten.
“Hah, tidak ada izin? Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum?” tanya salah satu pengunjung.
Namun, jawaban pria itu justru semakin membingungkan.
“Iyalah. Kalau mbak tidak mau, tidak ada yang ngurusin sana atau tengah jalan,” katanya sambil menyebut nama sebuah organisasi masyarakat (ormas).
Sementara itu, VP Corporate Secretary, Legal, dan Strategy PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) Teuku Firmansyah menegaskan, taman ini tidak terafiliasi dengan ormas mana pun.
“Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi mana pun,” ujar Teuku, Minggu (12/1/2025).
Ia mengimbau masyarakat melaporkan kejadian serupa ke
e-mail
resmi, @itj-mrtjakarta.co.id atau petugas keamanan taman.
Sementara itu, Rifkyman, pria dalam video itu, akhirnya meminta maaf setelah ditangkap Polsek Kebayoran Baru.
“Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa semua kegiatan di taman tersebut hanya membutuhkan izin dari pengelola resmi.
Pada Juli 2024, Taman Langsat, Kebayoran Baru, menjadi saksi kisah pedih Endang, pedagang kopi keliling.
Dengan suara pelan, ia menceritakan rutinitasnya menyetor Rp 100.000 per bulan kepada penjaga wilayah setempat sebagai uang keamanan.
“Biasalah bayar keamanan ke orang sini, Rp 100.000 sebulan,” ujar Endang kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).
Namun, pria berisia 58 tahun itu menganggap hal itu wajar demi ketenangan berjualan.
“Saya enggak masalah sih, biar tenang aja jualannya,” tambahnya.
Namun, pendapatan Endang tak selalu stabil. Di hari hujan, ia hanya membawa pulang Rp 50.000, menyisakan sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Rata-rata setiap hari alhamdulillah dapat Rp 100.000 sih,” katanya lirih.
Kasus serupa terjadi di Jalan Kepanduan II, dekat RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat. Jujun (bukan nama sebenarnya), seorang warga Penjaringan, mengungkap bahwa jalan umum itu dijadikan area parkir oleh ormas.
Setiap pengendara yang lewat dikenakan biaya Rp 5.000 untuk motor dan Rp 10.000 untuk mobil.
“Banyak warga yang keberatan, tapi di sana ada yang namanya sistem premanisme. Jadi, warga sekitar takut,” kata Jujun, Selasa (25/6/2024).
Warga berharap jalan tersebut dibuka kembali tanpa portal atau pungutan. Namun, laporan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum ditanggapi.
Pengelola parkir RTH Kalijodo, Daeng Jamal, membantah tuduhan pungli. Ia mengeklaim area parkir itu resmi sesuai peraturan gubernur.
“Jadi, bukan parkir liar, dan itu bukan jalan umum sepenuhnya. Itu juga sebagai jalan alternatif masyarakat tidak berbayar dan sebagian untuk area parkir pengunjung taman RTH Kalijodo,” ucap Daeng Jamal.
Kini, ironi taman kota mencerminkan persoalan mendalam tentang ruang publik di Jakarta.
Taman yang dibangun untuk kebahagiaan warga justru menjadi lahan kuasa segelintir pihak.
Warga kini bukan tidak mungkin berharap ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengembalikan fungsi taman agar bebas dari tekanan pihak tak bertanggung jawab.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: Pancasila
-

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran
loading…
Berdasarkan pola tahun sebelumnya, pendaftaran Anggota Polri biasanya berlangsung pada kuartal pertama hingga pertengahan tahun, yaitu antara Januari hingga Juni. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA – Menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) adalah cita-cita banyak pemuda di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan calon anggota bersaing melalui seleksi resmi untuk bergabung dalam institusi ini.
Jadwal Penerimaan Polri 2025Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait tanggal pasti pembukaan penerimaan Polri 2025. Namun, berdasarkan pola tahun sebelumnya, pendaftaran biasanya berlangsung pada kuartal pertama hingga pertengahan tahun, yaitu antara Januari hingga Juni.Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id atau akun media sosial resmi Polri di Instagram, @rekrutmen_polri.
Dalam salah satu unggahan Instagram @rekrutmen_polri, diumumkan bahwa pendaftaran akan dibuka untuk jalur Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Bintara Kompetensi Khusus, Bintara Rekrutmen Proaktif, Tamtama Polri, Tamtama Brimob, dan Tamtama Polair.
Syarat Umum Pendaftaran Penerimaan Polri 2025Berikut adalah syarat umum untuk menjadi anggota Polri, sebagaimana dirangkum dari pengumuman resmi sebelumnya:
1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita).
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi kesehatan.
5. Berumur minimal 18 tahun pada saat diangkat sebagai anggota Polri.
6. Tidak pernah terlibat tindak pidana, dengan bukti SKCK.
7. Memiliki karakter yang berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercela.Untuk jalur seleksi tertentu, syarat khusus akan berbeda. Informasi detail persyaratan dapat ditemukan di penerimaan.polri.go.id.
Cara Mendaftar Penerimaan Polri 2025Berikut langkah-langkah pendaftaran melalui website resmi Polri:
1. Kunjungi situs penerimaan.polri.go.id.
2. Pilih jalur seleksi yang sesuai dengan keinginan.
3. Klik “Pengumuman” untuk mengunduh informasi syarat dan ketentuan rekrutmen.
4. Lihat jadwal dan tahapan seleksi di menu “Jadwal Seleksi”.
5. Klik tombol “Daftar” untuk memulai proses pendaftaran (hanya satu jalur yang boleh dipilih).
6. Isi formulir data diri lengkap, termasuk:
– Identitas pribadi (NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya).
– Data pendidikan (SD hingga SMA).
– Informasi orang tua.
7. Unggah pas foto dan dokumen persyaratan seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, hingga SKCK.
8. Pilih Polda dan Polres sesuai domisili untuk verifikasi.
9. Simpan nomor registrasi online, username, dan password yang diberikan.
10. Login kembali untuk melengkapi dan mengunggah dokumen tambahan.
11. Pantau hasil seleksi melalui menu “Nilai” di akun Anda.Persiapan Menuju Penerimaan Polri 2025Dengan jadwal pendaftaran yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat, calon peserta disarankan untuk segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Jangan lupa untuk terus memantau informasi resmi agar tidak melewatkan peluang emas ini.
Semoga sukses dalam perjalanan Anda menuju karier di Polri 2025!(abd)
-

Pertemuan Megawati dan Prabowo Segera Terjadi, Elite PDIP: Tinggal Cari Tempat dan Waktu – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut, rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok.
Hal itu disampaikannya merespons potongan video viral Ketua DPR RI Puan Maharani, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu secara langsung dengan Megawati Soekarnoputri.
“Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata dia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
“Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” imbuhnya.
Basarah mengatakan hubungan baik antara Megawati dan Prabowo membuat wacana pertemuan keduanya sangat mungkin terjadi.
“Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat itu,” ucapnya.
Selain itu, kata Basarah, kedua tokoh tersebut juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Nah pada konteks kerjasama dalam menjalankan ideologi Pancasila yang berintisarikan gotong royong itulah kemungkinan Ibu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto disebut ingin bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini terungkap saat PDIP menggelar HUT ke-52 pada Jumat (10/1/2025).
Saat itu Megawati didampingi anak-anaknya Puan Maharani dan Prananda masuk ke ruangan yang digunakan untuk merayakan ulang tahun tersebut.
Setelah duduk, seorang pria yang diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mendekat ke Megawati.
Ketum PDIP pun terlihat tak mendengar apa yang disampaikan Sidarto Danusubroto. Puan Maharani kemudian mencoba mengulangi kembali pernyataan Wantimpres.
Saat dibaca dari gerak bibir Puan, terungkap Presiden Prabowo meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati
“Presiden Prabowo minta waktu ketemu. Minta ketemu. Sama mama,” demikian gambaran gerak bibir Puan Maharani ke ibunya.
Megawati Bantah Bermusuhan dengan Prabowo
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tidak mengalami masalah.
Persahabatan keduanya tetap terjalin hingga kini dan Megawati merasa harus menyampaikan itu lantaran menyadari bahwa banyak orang yang menduga dia bermusuhan dengan Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Para kader PDI-P yang antusias mendengar klarifikasi Megawati itu pun sontak bertepuk tangan meriah.
Megawati mengungkap, hubungan personalnya dengan Prabowo seakan ingin meyakinkan publik bahwa tiada masalah di antara keduanya.
Prabowo sendiri tidak hadir saat momen pembukaan HUT ke-52 PDI-P karena tidak diundang.
Melanjutkan pidatonya, Megawati mengaku terus menjalin komunikasi dengan Prabowo.
Salah satunya yang terkini adalah ketika Megawati menanyakan perasaan kepada Prabowo apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil.
Megawati menanyakan itu karena melihat dia dan Prabowo sama-sama ketua umum partai politik.
“Lha, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam kesempatan berbeda menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah bermusuhan.
Dasco mengamini 100 persen pernyataan Megawati yang menyatakan bahwa ia tidak pernah bermusuhan dengan Prabowo.
“Kalau pernyataan Bu Mega yang bilang dia enggak pernah musuhan sama Pak Prabowo, ya itu memang 100 persen benar. Enggak pernah musuhan,” ujar Dasco dikutip Kompas.com, Senin (13/1/2025).
Dasco mengaku menjadi saksi hubungan Prabowo dan Megawati yang tidak pernah menjadi musuh.
Dia mengklaim hubungan dan komunikasi antara kedua tokoh itu baik-baik saja.
“Saya jadi saksinya, bahwa hubungan kedua tokoh ini juga baik-baik saja. Komunikasi-komunikasi juga kerap terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya memang begitu adanya,” kata Dasco.
-

Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP: Tinggal Tunggu Waktu
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya tinggal menyesuaikan waktu dan tempat yang tepat.
“Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok,” ujar Basarah di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Basarah menjelaskan hubungan persahabatan yang terjalin baik antara Megawati dan Prabowo akan mempermudah rencana pertemuan tersebut.
“Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat ini,” jelasnya.
Selain hubungan personal, Basarah menambahkan Megawati dan Prabowo memiliki kepedulian yang sama terhadap berbagai isu strategis nasional maupun global. Isu-isu seperti geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan, hingga pemanasan global menjadi perhatian bersama kedua tokoh tersebut.
“Dalam konteks kerja sama menjalankan ideologi Pancasila yang berintisarikan gotong royong, kemungkinan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat relevan,” tambah Basarah.
Sebelumnya, potongan video viral Ketua DPP PDIP Puan Maharani memperkuat kemungkinan pertemuan ini. Dalam video tersebut, Puan menyampaikan pesan Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Megawati.
Video tersebut diambil saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025). Dalam video itu, Megawati terlihat didampingi anak-anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Setelah Megawati duduk, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, mendekat untuk menyampaikan pesan.
Karena Megawati terlihat tidak mendengar dengan jelas, Puan mengulangi pernyataan Sidarto. Dari gerak bibir Puan, terlihat ia mengatakan, “Presiden Prabowo minta waktu ketemu. Minta ketemu. Sama mama”.
-

Gerindra Beri Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Sebelum Kongres PDIP 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengisyaratkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar akan berlangsung sebelum Kongres VI PDIP pada April 2025. Bahkan, Prabowo dikabarkan akan diundang untuk menghadiri kongres tersebut.
“Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Meski demikian, Dasco menjelaskan bahwa waktu pasti pertemuan Prabowo dan Megawati bergantung pada komunikasi yang sedang dibangun antara PDIP dan Gerindra. Kedua partai telah mengutus perwakilan masing-masing untuk membahas pertemuan ini.
“Ya, kita belum tahu, tergantung komunikasi yang dilakukan teman-teman,” tambah Dasco.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, hal ini hanya tinggal menunggu waktu dan tempat yang tepat.
“Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati adalah hal yang sangat mungkin. Tinggal mencari waktu dan tempat yang sesuai,” ujar Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Basarah juga menegaskan bahwa hubungan persahabatan yang baik antara Megawati dan Prabowo menjadi faktor pendukung utama terwujudnya rencana pertemuan tersebut.
“Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan kedua tokoh bangsa ini,” tandas Basarah.
Selain itu, Basarah mengungkapkan bahwa Megawati dan Prabowo memiliki kepedulian yang sama terhadap isu-isu strategis, termasuk geopolitik, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, Timur Tengah, serta isu pemanasan global.
“Dalam konteks kerja sama untuk menjalankan ideologi Pancasila yang berbasis gotong royong, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati menjadi sangat memungkinkan,” pungkasnya.
-

PT ITJ jelaskan kasus yang libatkan warga dengan ormas di Blok M
Sejumlah warga berkumpul di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kawasan Blok M untuk bisa merayakan malam pergantian tahun 2025, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
PT ITJ jelaskan kasus yang libatkan warga dengan ormas di Blok M
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Minggu, 12 Januari 2025 – 18:13 WIBElshinta.com – PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.
Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT Integrasi Transit Jakarta Teuku Firmansyah menegaskan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan adalah ruang publik.
“Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik,” kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Merespons kejadian yang terjadi pada Rabu (8/1) tersebut, Firmansyah menegaskan bahwa dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi manapun.
Oleh karena itu, kata Firmansyah, warga yang mendapatkan informasi dan aduan mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ketika melakukan kegiatan atau aktivitas i sekitar area taman diminta menyampaikan laporannya melalui kanal resmi PT ITJ.
“Email corsec@itj-mrtjakarta.co.id. Kemudian secara langsung pada sekuriti dengan tanda pengenal yang berada di area maupun di kantor operasional Taman Literasi,” ucap Firmansyah.
Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) nampak hendak membuat semacam konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.
Seorang pria berbaju putih nampak menggendong sebuah papan iklan portabel. Ketika sedang membuat video, seorang pria datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.
Pria yang menghampiri para warga tersebut mengklaim bahwa Pemuda Pancasila merupakan pengelola area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.
Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.
Sumber : Antara
-

Tak perlu izin Pemuda Pancasila untuk beraktivitas di Taman Literasi
Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.
Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.
Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.
“Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila,” kata Satriadi.
Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.
“Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu,” tutur Satriadi.
PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.
Selanjutnya, pihaknya akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya.
“Mulai Senin (13/1) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan,” tutur Satriadi.
Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT ITJ Teuku Firmansyah menegaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, adalah ruang publik.
“Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik,” kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.
Seorang pria berbaju putih menggendong sebuah papan iklan portabel. Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ormas tersebut.
Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.
Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
/data/photo/2023/04/08/643155ae2e840.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/12/6783a5a5b1677.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

