Xcloud.id

Produk: ojol

  • Pukul Ojol di Bali, 3 Debt Collector Diringkus Polisi 

    Pukul Ojol di Bali, 3 Debt Collector Diringkus Polisi 

    BADUNG – Polsek Kuta Selatan, Bali, menangkap tiga debt collector atau penagih utang karena memukul seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Deka Prasetyo Mahardiko.

    Ketiga pelaku diketahui bernama Azizmon Yoaquim Dance, Damianus Bebioja, dan Yohanes Dhae. Ketiganya ditangkap polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kabupaten Badung, Selasa (18/11), setelah peristiwa pemukulan viral di media sosial (medsos).

    Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Komang Agus Dharmayana membenarkan, adanya keributan tersebut. Tiga terduga pelaku masing-masing Azizmon Yoaquim Dance, Damianus Bebioja, dan Yohanes Dhae langsung diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    “Begitu menerima informasi, anggota langsung menuju TKP, mengamankan para pihak, serta membawa semuanya ke Polsek untuk mencegah keributan lanjutan,” kata Kompol Agus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 November.

    Peristiwa penganiayaan itu, terjadi di halaman parkir KFC Jimbaran, Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kejadian  ricuh itu pada Selasa (18/11) sore.

    Seorang pria bernama Deka Prasetyo Mahardiko diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan tiga orang pria yang belakangan diketahui bekerja sebagai debt kolektor.

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat korban hendak mengambil sepeda motornya di area parkir. Tiba-tiba, tiga orang pelaku mendatangi korban dan menanyakan terkait kepemilikan kendaraan.

    Dari informasi sementara, para pelaku telah berada di lokasi sejak siang hari karena sedang mencari unit sepeda motor yang diduga bermasalah dalam pembayaran kredit.

    Situasi yang awalnya berupa percakapan biasa berubah memanas ketika terjadi rebutan kunci antara korban dan salah satu pelaku. Cekcok tidak terhindarkan hingga berujung tindakan kekerasan.

    “Korban mengaku ditanduk dan dipukul oleh para pelaku, menyebabkan luka pada bagian bibir dan rasa sakit pada hidung serta kepala,” imbuhnya.

    Keributan tersebut sempat menyita perhatian pengunjung dan warga sekitar. Rekaman video yang beredar di media sosial membuat situasi semakin ramai, sehingga pihak kepolisian segera menuju lokasi.

    Dari keterangan sementara, para pelaku berdalih sedang melakukan pengecekan unit kendaraan terkait tunggakan kredit. Namun, perdebatan di lokasi berujung tindakan fisik terhadap korban.

    “Terkait permasalahan tersebut korban telah membuat laporan resmi di Polsek Kuta Selatan. Sementara itu, kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim untuk pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

  • Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menjelaskan, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra, jajarannya akan memperkuat edukasi melalui kunjungan ke sekolah dan kampus, penyuluhan di traffic light dan pusat keramaian, sambang komunitas motor dan ojek online, serta sosialisasi digital melalui media sosial.

    “Kita ingin masyarakat memahami risiko dari setiap pelanggaran. Edukasi akan terus kita intensifkan agar angka kecelakaan dapat ditekan sebelum memasuki masa libur akhir tahun,” jelasnya.

    Lulusan Akpol tahun 2000 ini mengungkapkan, Polda Riau mengerahkan 967 personel untuk Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, terdiri dari 122 personel jajaran Polda dan 846 personel Polres.

    Kombes Taufiq menegaskan, perlunya sinergi lintas sektor untuk menjaga situasi lalu lintas tetap aman, nyaman, dan terkendali menjelang pelaksanaan Operasi Lilin.

    Dirlantas mengajak masyarakat tetap disiplin, menggunakan helm SNI, tidak memainkan handphone saat berkendara, tidak ugal-ugalan, tidak mengonsumsi alkohol saat mengemudi, serta memastikan anak-anak tidak mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur.

    “Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan disiplin, kepedulian, dan komitmen bersama menjaga lingkungan, mari kita wujudkan Riau yang aman, nyaman, dan berkeselamatan menjelang Operasi Lilin 2025,” dia menutup.

     

  • Ketika Rugi Tanggung Jawab Siapa?

    Ketika Rugi Tanggung Jawab Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang tegas jika ingin melibatkan Danantara dalam merger Gojek-Grab, mengingat terdapat dana publik yang dikelola oleh badan tersebut. Regulasi akan mengatur mengenai hak dan kewajiban Danantara.  

    Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keterlibatan Danantara membutuhkan landasan regulasi yang jelas dan pengawasan ketat. Dia menyoroti dana Danantara berasal dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tetap merupakan dana publik. 

    Karena itu, keterlibatan badan tersebut dalam aksi korporasi seperti merger Grab–GoTo berpotensi mengalihkan manfaat dana publik kepada entitas privat. Dia juga menyoroti risiko keuangan negara apabila investasi tersebut mengalami kerugian.

    “Ketika rugi, loss, itu siapa, dana publik siapa yang bertanggung jawab kan?” kata Trubus kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025).

    Trubus menambahkan, negara pada prinsipnya tidak boleh berkompetisi dengan rakyatnya dalam mencari keuntungan, sehingga motif investasi pemerintah harus benar-benar berlandaskan kemanfaatan publik. 

    Ketika ditanya mengenai potensi monopoli pasar karena pangsa kedua perusahaan yang digabung dapat mencapai sekitar 90%, Trubus menyebut pemerintah cenderung melihat isu tersebut dari sudut pandang penyerapan tenaga kerja. 

    Namun dia mengingatkan model intervensi pemerintah dalam bisnis swasta harus dibatasi oleh aturan yang tegas dan transparan. 

    Sebagai perbandingan, Trubus menyinggung persoalan tata kelola proyek Kereta Cepat Whoosh yang sempat disorot KPK terkait transaksi lahan negara. 

    Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan perlunya regulasi yang jelas agar pemanfaatan aset negara dalam proyek bisnis tidak menimbulkan kerancuan. 

    “Ini kan juga harus ada kejelasan, untuk bisa optimal menurut saya ini perlu aturan regulasi yang betul-betul rigid, transparan, terbuka, dan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga.  

    Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan GoTo. Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025). 

    Saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan Danantara, Prasetyo memberi isyarat adanya peran lembaga tersebut. Menurutnya, rencana penggabungan Grab dan GoTo masih berada pada tahap penjajakan untuk menentukan bentuk yang paling tepat.

    Beberapa opsi yang tengah dikaji mencakup skema merger maupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ujarnya.

    Prasetyo juga menekankan pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring.  Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan. 

    “Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

  • Riset Harvard Ungkap Kebiasaan yang Bisa Bikin Umur Panjang, Mudah Dilakukan

    Riset Harvard Ungkap Kebiasaan yang Bisa Bikin Umur Panjang, Mudah Dilakukan

    Jakarta –

    Sebuah penelitian yang telah dilakukan selama puluhan tahun oleh peneliti Harvard telah ‘memecahkan’ apa rahasia yang membuat seseorang bahagia dan berumur panjang.

    Dikutip dari CNBC Make It, penelitian ini dimulai pada tahun 1938 dengan bantuan catatan kesehatan dari 724 peserta. Mereka diberi pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan pribadi.

    Hasilnya mengejutkan, ternyata aktif secara sosial merupakan alasan nomor satu seseorang bahagia, lebih sehat, dan dapat hidup lebih lama.

    Apa Hubungannya?

    Hubungan sosial yang baik dengan sesama dapat memengaruhi secara fisik. Ini kembali kepada kodrat setiap manusia bahwa mereka adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan membantu segala urusan.

    Profesor psikiatri di Harvard Medical School, Robert Waldinger, MD, mengatakan seseorang yang memiliki koneksi sosial yang positif akan menurunkan risiko mengalami penyakit-penyakit kronis.

    “Orang dengan koneksi sosial yang lebih kuat menunjukkan tingkat diabetes, arthritis, penurunan kognitif, dan kondisi kronis lainnya yang lebih rendah,” kata Robert yang terlibat dalam studi tersebut kepada CNBC Make It.

    Kebiasaan Lain untuk Panjang Umur

    Selain aktif secara sosial, ada beberapa kebiasaan lain yang diklaim mampu menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga berpengaruh pada umur panjang.

    Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu umur panjang, dikutip dari Harvard Health.

    1. Mindfulness

    Ini adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan serta menerimanya secara terbuka.

    Terlalu sering mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan jarang membantu. Pelepasan hormon stres yang terlalu sering memengaruhi jantung, otak, dan tidur yang semuanya berdampak buruk bagi kesehatan

    2. Prioritaskan Tidur

    Di era modern, tidur nyenyak dan berkualitas agaknya menjadi suatu barang mewah. Padahal, memprioritaskan tidur dapat membantu menjaga kesehatan secara menyeluruh.

    Harvard Publishing menyatakan bahwa rata-rata jumlah jam tidur yang ideal adalah tujuh jam. Namun, kualitas tidur mungkin lebih penting daripada kuantitasnya.

    3. Menjaga Pola Makan

    Makanan tentu memiliki peran besar dalam kesehatan seseorang. Banyak bukti menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, polong-polongan dan kacang-kacangan seperti lentil, kacang polong, dan buncis, serta makanan yang diproses secara minimal, mendukung umur panjang dan vitalitas

    4. Aktif Bergerak

    Sedentary lifestyle atau gaya hidup bermasal-masalan mulai menjadi masalah di era sekarang. Banyak distraksi yang membuat banyak orang enggan untuk bergerak atau berolahraga.

    Padahal, menjaga tubuh tetap aktif dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bisa dimulai dari yang sederhana, seperti memilih menggunakan tangga, alih-alih lift jika lantai yang dituju tidak terlalu atas atau memilih jalan kaki daripada menggunakan ojek online.

    Halaman 2 dari 3

    (dpy/dpy)

  • Sisi Humanis Operasi Zebra, Polda Riau Beri Bantuan Kursi Roda ke Penyintas Kecelakaan

    Sisi Humanis Operasi Zebra, Polda Riau Beri Bantuan Kursi Roda ke Penyintas Kecelakaan

    Pekanbaru –

    Polda Riau menunjukkan sisi humanisnya dalam Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, dengan tidak hanya berfokus pada penindakan dan penegakan hukum, tetapi juga melakukan aksi kepedulian sosial. Polda Riau menyalurkan bantuan berupa kursi roda dan tongkat kepada sejumlah penyintas kecelakaan lalu lintas.

    Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan usai gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, di lapangan Polda Riau, pagi tadi. Total ada 7 orang penerima kursi roda dan 2 orang penerima tongkat bantuan berjalan yang diberikan kepada para penyintas.

    Salah satu penerima kursi roda, Ryan Guspriyanto, mengaku senang dan mengapresiasi bantuan kursi roda yang diserahkan Kapolda Riau tersebut. Menurut Ryan, kursi roda ini sangat membantunya untuk aktivitas sehari-hari.

    “Saya sangat senang, karena kadang di rumah (berjalan) cuma satu kaki saja,” kata Ryan seraya mengimbau masyarakat untuk lebih tertib lalin.

    Warga lainnya, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kursi roda tersebut.

    “Terima kasih kepada kapolda atas bantuan tongkatnya. Imbauan untuk masyarakat agar berkendara dengan hati-hati,” kata warga tersebut.

    Foto: Pemberian helm kepada ojol di Apel Pasukan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 di Polda Riau. (dok. Polda Riau)

    Polda Riau berharap, bantuan ini dapat meringankan beban hidup para penyintas dan keluarga mereka. Secara tidak langsung, kehadiran para penyintas ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat tentang konsekuensi fatal dari kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas.

    “Bantuan ini adalah bentuk empati kami, sekaligus seruan agar kita semua lebih bertanggung jawab di jalan,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

    Dalam Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 ini, Kapolda menekankan jajaran untuk meningkatkan edukasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Ia turut menyampaikan angka kecelakaan di Provinsi Riau selama Januari-November 2025 mencapai 800 lebih kecelakaan lalu lintas, dan 446 orang di antaranya meninggal dunia.

    Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini memerlukan perhatian semua stakeholder, termasuk masyarakat pelaku jalan itu sendiri. Oleh karena itu, Irjen Herry Heryawan meminta agar jajaran turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas.

    “Untuk membuat kesadaran kolektif itu ada dua: pertama membuat narasi, kedua, diulang-ulang terus narasinya menyampaikan di lingkup terkecil keluarga dan sekolah, semua tingkatan,” katanya.

    Kapolda juga meminta dukungan pers sebagai pilar keempat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban lalu lintas (kamseltibcarlantas).

    “Kami berharap, marilah, teman-teman media sebagai pilar keempat, kita harus bisa menekan jumlah pelanggaran dan dampaknya,” pungkasnya.

    (mea/dhn)

  • Kenaikan Tarif Ojol Mengintai di Tengah Wacana Merger Grab-Gojek

    Kenaikan Tarif Ojol Mengintai di Tengah Wacana Merger Grab-Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Merger antara Gojek dan Grab Indonesia diperkirakan berdampak pada harga layanan yang makin mahal, yang diterima oleh pengguna. Jika merger terealisasi, perusahaan gabungan Gojek dan Grab akan menjadi penguasa pasar dan tidak ada penantang.

    Pada Juni 2025, dikabarkan tarif Gojek di Jabodetabek atau zona II sebesar Rp2.500-Rp3.400 per kilometer/KM. Tarif minimumnya sekitar Rp14.040-Rp15.525.

    Sementara GrabBike biaya per kilometer sekitar Rp2.700-Rp3.500. Biaya minimum sama yaitu Rp14.040-Rp15.525 untuk jarak 5 kilometer pertama.

    Tarif berbeda untuk zona I yang meliputi Sumatra, Jawa (diluar Jabodetabek) serta Bali, dan zona III yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Untuk zona I saat ini tarif berkisar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer. Sementara itu zona III berkisar Rp2.100-Rp2.600 per kilometer.

    Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%, yang membuat harga layanan makin mahal.

    “Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis pada Jumat (14/11/2025).

    Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Pengemudi ojol menunggu penumpang

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya. 

    Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja. 

    Pengemudi Grab

    Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi. 

    Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur,  cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

    “Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

  • Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang lolos untuk penilaian validasi lapang dalam kompetisi Innovative Government Awards (IGA) 2025. Pada penilaian IGA kali ini, Banyuwangi mengajukan 221 inovasi dari berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

    Tim penilai IGA datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (13-14/11/2025) untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA. Tim terdiri dari Aldo Harjunanto dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan praktisi media Titin Rosmasari⁠.

    IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan pembangunan.

    “Kami datang untuk nge-cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari yang merupakan Presiden Direktur CNN saat diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan segenap jajaran OPD Banyuwangi.

    Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan, di antaranya bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan Warung-Warung Rakyat.

    Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021 itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal “cantik” misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11), dan seterusnya.

    “Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, balita stunting, korban bencana alam, dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi,” kata Ipuk.

    “Bahkan, kami juga men-support helm dan jaket untuk driver dan ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” imbuh Ipuk.

    Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD).

    “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

    Selanjutnya mereka mengecek pelaksanaan inovasi Sijakawangi (sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi) dan Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah.

    Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

    “Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin.

    Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi.

    “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

    Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [tar/ian]

  • Ada Operasi Zebra mulai 17-30 November 2025, Ini Daftar Sasarannya

    Ada Operasi Zebra mulai 17-30 November 2025, Ini Daftar Sasarannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Operasi Zebra kembali digelar secara serentak pada 17–30 November 2025 sebagai langkah awal untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

    Melalui operasi ini, Korlantas Polri berharap bisa menekan angka pelanggaran, mengurangi kecelakaan, serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan berkendara.

    Sebagai bagian dari upaya cipta kondisi, Polda Metro Jaya turut menggelar Operasi Zebra Jaya 2025. Operasi ini menjadi momentum penting untuk mengatur arus lalu lintas sebelum memasuki masa libur panjang akhir tahun yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat di jalan raya.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut pendekatan yang digunakan akan lebih humanis, preventif, dan edukatif, termasuk bagi pengemudi ojek online (ojol) yang juga diajak menjadi pelopor keselamatan di jalan.

    “Operasi Zebra 2025 ini menjadi tahapan awal untuk menyiapkan kondisi tertib di jalan raya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Nataru,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho kepada wartawan, dikutip Jumat (14/11/2025).

    Selain itu, penertiban balap liar akan menjadi fokus penting karena fenomena tersebut semakin meresahkan masyarakat.

    Persiapan pelaksanaan operasi telah disampaikan Kabagops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin dalam pertemuan evaluasi di Bandung, Jawa Barat.

    Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa Operasi Zebra bukan hanya kegiatan penegakan hukum, tetapi juga sarana membangun kesadaran dan keamanan lalu lintas.

    Kombes Aries juga menjelaskan bahwa Operasi Zebra 2025 diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu persiapan Operasi Lilin, analisis situasi keamanan serta keselamatan lalu lintas tiga bulan terakhir, dan respons terhadap fenomena di masyarakat.

    Salah satu perhatian khusus adalah penertiban balap liar, yang dianggap berpotensi menciptakan kecelakaan dan kerawanan.

    Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa dalam tiga bulan terakhir terdapat 639.739 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Mayoritas pelanggar merupakan usia produktif 26-45 tahun dan didominasi pengendara sepeda motor.

    Meski idealnya 95% penindakan dilakukan melalui kamera ETLE dan hanya 5% melalui tilang manual, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penilangan manual masih cukup tinggi.

    Sasaran Operasi Zebra 2025

    Berikut daftar sasaran pelanggaran yang akan menjadi fokus Operasi Zebra 2025:

    Tidak menggunakan sabuk keselamatan.Tidak memakai helm berstandar SNI.Melanggar rambu atau marka jalan.Melanggar lampu APILL.Menggunakan ponsel saat berkendara.Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.Aksi balap liar.Pelanggaran tata cara pemuatan angkutan barang.

    Melihat luasnya sasaran dan pendekatan yang digunakan, Operasi Zebra diharapkan bukan hanya menciptakan efek jera, tetapi juga menanamkan budaya tertib berlalu lintas bagi seluruh warga.

  • Mensesneg Beri Bocoran, Aturan Ojol Bakal Berbentuk Undang-undang?

    Mensesneg Beri Bocoran, Aturan Ojol Bakal Berbentuk Undang-undang?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa pengaturan terkait transportasi online atau ojek online (ojol) akan terlebih dahulu disusun melalui peraturan presiden (perpres) sebelum nantinya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

    Saat ditanya mengenai format aturan yang akan digunakan dalam waktu dekat, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah cenderung memilih jalur perpres untuk mempercepat penyelesaian persoalan di sektor transportasi online.

    “Ya. Kemungkinan gitu [undang-undang tentang ojol],” ujarnya saat ditanya apakah regulasi transportasi online akan berbentuk perpres.

    Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan regulasi, Prasetyo menegaskan bahwa perpres menjadi pilihan paling cepat, sementara kemungkinan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan dikaji kemudian.

    “Nggak. Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu. Kalau diaturnya dengan nanti, bilamana kita kemudian perlu merasa mengatur dengan undang-undang, baik misalnya itu undang-undang yang baru, atau bagian dari undang-undang yang lain, atau undang-undang yang lama, itu bagian nanti yang dikaji juga,” katanya.

    Terkait masukan dari anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Saiful Huda mengenai perlunya regulasi yang mencakup pekerja gig atau informal, termasuk pengemudi online dan pekerja kreatif, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih berpegang pada konsep perpres sebagai dasar awal pengaturan.

    “Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara,” ujarnya.

    Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus menjaring masukan dari berbagai pihak terkait kerumitan status kerja di sektor transportasi online. Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara pekerja formal dan pelaku usaha atau kemitraan, sehingga perlu diatur dengan pendekatan yang tepat.

    “Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal hal yang secara formal itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formal, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formal. Seperti teman-teman di Ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman Ojolnya, kan mitra,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formulasi yang terbaik untuk menangani persoalan hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online.

    “Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah,” ujar Prasetyo.

  • Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memulai pembahasan terkait isu merger antara GoTo dan Grab.

    Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

    Ketika ditanya mengenai perkembangan diskusi terkait potensi penggabungan dua raksasa layanan digital tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu kepulangan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang saat ini tengah mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia.

    “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang pulang dari Australia,” ujarnya.

    Isu merger GoTo–Grab sebelumnya mencuri perhatian publik karena dinilai dapat berdampak besar terhadap ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM.

    Namun hingga kini, pemerintah menyatakan belum ada pembahasan lanjutan sebelum seluruh pihak terkait dapat melakukan koordinasi secara lengkap.

    Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

    Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai regulasi transportasi daring. “Kira-kira begitu [Danantara terlibat],” ujarnya saat ditanya mengenai peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

    Menurut Prasetyo, proses penggabungan masih dalam tahap pencarian bentuk. Opsi yang dikaji dapat berupa merger ataupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi mengenai isu bahwa Grab akan dibeli GoTo, Prasetyo memberikan jawaban singkat dan mengamini. Dia kembali menegaskan bahwa kajian masih berlangsung. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

    Prasetyo menekankan bahwa pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring. 

    Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan.

    “Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.