Panglima TNI Imbau Seluruh Masyarakat untuk Ciptakan Rasa Aman, Jangan Mudah Terprovokasi
Penulis
KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tidak mudah terprovokasi. Hal itu merespons aksi demonstrasi yang sudah berlangsung pada 25, 28, 29 Agustus 2025.
Imbauan itu disampaikan Panglima Agus usai dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah menteri di Hambalang, Sentul, Jawa Barat pada Sabtu (30/82025).
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” kata Agus dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu.
Dalam kesempatan itu, Panglima juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog ketimbang melakukan aksi anarkis atau perusakan dalam berunjuk rasa.
“Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri,” ujar Panglima Agus
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyebut bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung belakangan ini cenderung tidak sesuai aturan. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Jadi, saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum,” kata Kapolri.
Listyo Sigit bahkan mengatakan, aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah wilayah sudah mengarah pada tindakan anarkis, seperti membakar gedung dan fasilitas umum.
“Kita melihat bahwa ekskalasi yang terjadi dari dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana,” ujarnya.
Untuk itu, Kapolri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar mengambil langkah tegas sesuai undang-undang jika aksi unjuk rasa sudah berubah menjadi peristiwa pidana.
“Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tugas sesuai dengan kebutuhan dan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dadn 28 Agustus 2025, merupakan buntuk kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI di saat perekonomian sedang lesu.
Hingga akhirnya, terjadi insiden pelindasan terhadap pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21), oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob hingga tewas, saat pembubaran demo di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025, malam.
Akibatnya, aksi demonstrasi bertajuk solidaritas dan permintaan tanggung jawab berlangsung pada 29 Agustus 2025.
Bahkan, aksi demonstrasi itu meluas hingga ke beberapa daerah, tak hanya di Jakarta.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga Sabtu, 30 Agustus 2025, dini hari di sejumlah daerah itu memang berlangsung kurang kondusif.
Massa yang marah dan kecewa membakar sejumlah fasilitas umum di beberapa wilayah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: ojol
-

Aktivis Mahasiswa Hindu Sayangkan Anggota DPR Malah WFH Saat Ada Demo
GELORA.CO -Aktivis Mahasiswa Hindu, I Nyoman Sugidana menyayangkan sikap anggota DPR yang justru work from home (WFH) saat massa melakukan demonstrasi dalam beberapa hari terakhir di sekitaran Gedung DPR-MPR, Jakarta Pusat.
Alhasil, massa demonstran justru dibenturkan dengan aparat keamanan yakni pihak kepolisian dan TNI.
“Para pejabat harusnya lebih mawas diri bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah buntut dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, bukannya menerima aspirasi dengan baik masyarakat malah dibenturkan dengan aparat keamanan,” jelas Sugidana sapaan akrab I Nyoman Sugidana dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Lanjut Sugidana, polisi dan rakyat sama-sama menjadi korban yang dipaksa berhadap-hadapan untuk melindungi kepentingan para penguasa
“Polisi dan rakyat sama-sama masyarakat sipil dan sama-sama menjadi korban dari kesewenangan pembuat kebijakan,” kata Sugidana.
Oleh sebab itu, Sugi meminta agar para pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat dan melibatkan partisipasi publik, agar eskalasi kemarahan masyarakat tidak semakin besar yang dapat mengganggu stabilitas politik Indonesia dan memperpanjang catatan konflik antara masyarakat dan aparat keamanan.
Tidak lupa, pada momen ini Sugidana menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob.
“Mabes Polri harus mengevaluasi jajarannya dan menghukum para pelaku sesuai dengan ketentuan Undang Undang,” tutup Sugi.
-

Sam Aliano Menduga Kerusuhan Jakarta Sudah Direncanakan Sebelum Prabowo Dilantik
GELORA.CO – Sam Aliano seorang pengusaha sekaligus politikus yang sempat viral karena mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2018, tiba-tiba muncul ke ruang publik.
Sebagai pengusaha yang menjadi bagian dari masyarakat, Sam Aliano merasa resah dengan demo anarkis yang menimbulkan ketakutan dimana-mana.
“Nurani saya terpanggil untuk menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang sedang terjadi di negara kita,” kata Sam Aliano, Ketua Umum Partai Rakyat, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, di tengah kericuhan aksi dunia usaha terganggu dan ekonomi negara goyang.
“Dunia usaha terganggu, ekonomi negara goyang, serta warga takut melintas di jalan raya terutama karyawan atau aktivitas perkantoran lainnya,” tutur Ketua Umum Pengusaha Muda Indonesia tersebut.
Ia mengaku melihat video yang tersebar luas di beberapa media sosial yang memperlihatkan fasilitas umum rusak total dan banyak mobil masyarakat sipil di jalan raya dalam keadaan hangus terbakar. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lainnya.
“Saya melihat seperti kita menonton film horor. Mobil dan motor sipil yang di dalamnya ada ibu dan anak-anak ketakutan berlarian. Bahkan mobil mereka terbakar. Saya berkata ini unjuk rasa apa an? Ini adalah teror yang sangat berbahaya,” jelas.
Menurutnya, demo berjalan tertib di awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun tiba-tiba digantikan pendemo lain yang anarkis dengan tujuan merusak dan menghancurkan negara.
“Pemerintah dan aparat keamanan harus tegas dan bergegas. Jangan biarkan mereka bergerilya. Segera tangkap siapapun yang berniat menghancurkan NKRI terutama otak mobilisasi dari dalam dan luar negeri,” pinta Sam Aliano.
Selain itu, Sam Aliano juga menyoroti tewasnya seorang ojol bernama Affan Kurniawan karena terlindas oleh mobil Brimob.
Ia berpendapat peristiwa itu bukan sepenuhnya salah pengemudi. Sebab dalam aturan lalu lintas internasional melarang dan menyalahkan seseorang berdiri di tengah jalan raya.
“Terlebih pada malam hari dimana visibilitas berkurang dan dalam keadaan panik karena ulah anarkis para pendemo sehingga pengemudi Brimob tidak melihat seorang ojol yang tengkurap, sekali lagi tengkurap di tengah jalan raya. Bukti video jelas dan bisa disaksikan,” ucapnya.
Ia pun mengendus kerusuhan anarkis sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sebelum pelantikan Prabowo.
Dimotori oleh otak penjahat dari luar dan dalam negeri. Artinya rencana ini sudah ada walau seribu maaf dari Prabowo serta Kapolri, tetap ada rusuh dan meski tidak terjadi kematian Affan pengemudi ojol.
“Kematian Affan membuat rusuh teror itu semakin di atas angin dan melegalkan kebakaran, pemerintah harus tegas dan tangkap siapa saja yang melanggar aturan dan ketertiban umum” kata Sam.
-

LDII minta elit politik dengarkan aspirasi rakyat
Jakarta (ANTARA) – DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta para elit agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat pascademonstrasi yang terjadi di Jakarta serta sejumlah daerah di Indonesia.
“Kami minta agar para elit politik, para pejabat negara, anggota legislatif, para pengambil kebijakan dan pimpinan TNI serta Polri agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang mengedepankan kesantunan, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu
Menurut dia, para elit tersebut harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan menghindari tindakan yang dapat melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan bukan tontonan yang provokatif.
“Para elit ini harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan jangan melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan yang tulus dan jangan membohongi rakyat,” tegas Chriswanto.
LDII, sambung dia, meminta secara khusus kepada aparat kepolisian agar segera melakukan instrospeksi diri dan investigasi secara transparan dan adil sehingga keluarga korban serta masyarakat umum mendapatkan kejelasan hukum.
Dia memandang penyelesaian yang tegas dan terbuka akan membantu meredakan ketegangan di masyarakat.
“Keadilan harus ditegakkan, aparat yang terlibat perlu diperiksa sesuai prosedur hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Namun di sisi lain, masyarakat jangan mengambil langkah sendiri yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban umum,” ujar Chriswanto.
Lebih lanjut, dia menyerukan agar seluruh elemen bangsa mengedepankan musyawarah, dialog, dan penyelesaian damai sehingga suasana tetap kondusif.
“Marilah kita menahan diri, mengendalikan emosi, dan memanjatkan doa agar keluarga korban diberi ketabahan. Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kerusuhan. Mari kita jaga persatuan kesatuan bangsa dan keselamatan bersama,” tutur Chiswanto.
Kendati demikian, LDII mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk selalu berpijak pada konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
Dia menegaskan kekuasaan adalah milik rakyat sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan harus mengedepankan manfaat dan keadilan bagi rakyat.
“Komitmen tersebut harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran elit, baik itu ekskutif, yudikatif, maupun legislatif,” ungkap Chriswanto.
Sebelumnya, Chriswanto menyampaikan keprihatinan terhadap kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah serta meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.
Dia berharap agar kerusuhan tidak semakin meluas dan berujung pada krisis sosial di Indonesia.
“Semua pihak harus menjaga diri demi keamanan dan ketertiban bersama, sekaligus menata kembali kehidupan dan berbangsa dan bernegara,” pungkas Chriswanto.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/08/30/68b2b0177b270.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025 Nasional
Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya tidak akan dibatalkan. Sebab, Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5332881/original/070305100_1756541125-IMG_20250830_132746.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mahasiswa Sebut Demo Ricuh di Surabaya karena Massa Tidak Ditemui Pimpinan Daerah dan Polri
Liputan6.com, Jakarta Salah satu mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sekaligus peserta aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur (Jatim), Alif menyebut bahwa ricuh yang terjadi di Kota Pahlawan hingga dini hari tadi merupakan puncak kemarahan rakyat.
“Ricuh itu ibarat ada api maka ada juga asap. Karena teman-teman aktivis maupun demonstran tidak ditemui oleh pimpinan tertinggi instansi baik pemerintah maupun Polri di daerah pada saat aksi unjuk rasa,” kata Alif saat berbincang dengan liputan6.com, Sabtu (30/8).
Dia mengatakan, walaupun pemegang keputusan berada di Jakarta, namun setidaknya pemimpin di daerah mau menemui demonstran dan mendengarkan tuntutan untuk diteruskan ke pusat.
“Itu akibatnya ketika pemimpin di daerah tidak menemui demonstran maka bakalan ricuh. Selain itu, ini merupakan rentetan kejadian dari efisiensi anggaran sehingga tarif Pajak Bumi Bangunan naik, namun di sisi lain tunjangan untuk anggota dewan masih tinggi dan hingga akhirnya insiden meninggalnya pengemudi ojol akibat terlindas mobil rantis polisi di Jakarta,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Alif, rekan-rekan mahasiswa di Surabaya menuntut keadilan untuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang meninggal dunia tersebut. “Kami juga mendesak aparat kepolisian untuk bersikap humanis terhadap demonstran, jangan arogan,” ujarnya.
Selain itu, Afif juga menyayangkan aksi para pihak yang merusak sejumlah fasilitas umum di Kota Surabaya selama demo berlangsung.
“Pembangunan fasilitas umum tersebut dibangun dengan menggunakan uang rakyat melalui pajak, ketika itu dirusak maka sama saja menghamburkan uang rakyat,” ucapnya.
Afif berharap, para aktivis maupun demonstran untuk bisa tetap menjaga kondusifitas di Surabaya. “Taati aturan yang ada, jangan melebihi batas waktu unjuk rasa dan jangan terprovokasi,” ujarnya.
Diketahui, aksi di depan Mapolda Jatim hari ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Wijaya Kusuma, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Dr Soetomo, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
-

Ketum LDII sampaikan keprihatinan dan minta semua pihak tahan diri
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto Santoso menyampaikan keprihatinan terhadap kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah serta meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
Dia pun berharap agar kerusuhan tidak terus meluas dan berujung pada krisis sosial di Indonesia.
“Semua pihak harus menjaga diri demi keamanan dan ketertiban bersama, sekaligus menata kembali kehidupan dan berbangsa dan bernegara,” kata Chriswanto di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, peristiwa tragis itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa unjuk rasa massa pada Kamis malam (28/8) di Jakarta.
“Semoga almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan dapat menghadapi dengan sabar, memperoleh keadilan yang semestinya. Kami berharap peristiwa ini tidak menimbulkan krisis sosial yang berkelanjutan, yang ditandai degan kerusuhan dan penjarahan,” ucap Chriswanto.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan pentingnya aparat keamanan agar bertindak lebih humanis dan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam setiap operasi di lapangan.
Segenting apapun situasi yang dihadapi, sambung dia, aparat keamanan seharusnya terlatih dan tetap memperhatikan aspek keselamatan warga guna menghindari jatuhnya korban.
Dia mengungkapkan tugas aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban merupakan pekerjaan berat, namun keselamatan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama.
Jika rakyat menjadi korban, lanjut dia, maka rakyat akan semakin jauh dari rasa aman.
“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dan percayakan proses hukum kepada pihak berwenang, sebagaimana janji Kapolri untuk bertindak secara profesional dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan. Diharapkan peristiwa ini tidak menimbulkan luka sosial yang lebih mendalam,” harap Chriswanto.
Pihaknya juga menyerukan kepada masyarakat agar menahan diri, tidak terprovokasi dan menghindari tindakan anarkis yang justru memperkeruh keadaan.
“Jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan politik dan instabilitas negara dan menambah jatuhnya korban dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan,” pungkas Chriswanto.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/08/30/68b2b59e177c2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


