Xcloud.id

Produk: ojol

  • Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

    Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

    Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

    “Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

    “Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan,” kata Nasrullah.

    Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

    Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

    “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

  • Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Makassar, Basri Lampe, angkat bicara soal tragedi meninggalnya seorang Ojek Online (Ojol), karena kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/8/2025) malam. 

    Basri Lampe menilai, atas kejadian tersebut Kapolri sebagai Pimpinan tertinggi dianggap gagal memimpin pengamanan massa aksi. Seharusnya massa aksi dilindungi dan dijamin keamanannya, namun terjadi yang tidak diinginkan dalam hal melindas seorang ojol.

    “Maka dari itu kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, telah melakukan kajian hukum. Bahwa atas meninggalnya saudara Affan seorang Ojol, pelaku dalam hal ini anggota Brimob wajib diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Basri Lampe.

    Selain itu, Basri Lampe menjelaskan bahwa Kapolri dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pimpinan tertinggi Polri wajib bertanggung jawab.

    “Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan anggotanya maka wajib mengundurkan diri, dan jika tidak mengundurkan diri, maka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri,” tegas Basri kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).

    “Ini demi kebaikan bangsa dan negara kita cintai, karena kemarahan massa aksi atas meninggalnya seorang Ojol tidak bisa dibendung lagi. Terbukti, mulai dari kemarin sampai tadi malam berbagai daerah massa melakukan aksi sampai terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti Markas Polrestabes Jakarta Timur, di Makassar Gedung DPRD dibakar dan berbagai daerah lainnya. Jadi untuk meredam kemarahan publik sikap yang terbaik Bpk Listyo Sigit Prabowo harus mundur secara terhormat sebagai Kapolri,” tutupnya.

  • Pengusaha Ritel Minta Jaminan Keamanan Pusat Perbelanjaan

    Pengusaha Ritel Minta Jaminan Keamanan Pusat Perbelanjaan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Pengusaha ritel menyampaikan sikap resmi terhadap aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, pada Jumat (29/8/2025). Diterangkan pengusaha meminta adanya jaminan keamanan di pusat perbelanjaan hingga objek vital.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengimbau pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat.

    Selain itu, pengusaha meminta pemerintah memastikan hadirnya penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog.

    “Hippindo mendukung langkah pemerintah menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Budiharjo, dalam keterangan, Sabtu (30/8/2025).

    Dia juga berharap semua pihak bisa menahan diri dan mengutamakan keselamatan dan menjaga ketertiban, di tengah meningkatnya eskalasi unjuk rasa yang menimbulkan kekhawatiran.

    Selain itu, Budiharjo menjelaskan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor retail beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja. Untuk itu dia mendorong dialog dan langkah kongkret untuk menjaga ketenangan publik untuk memastikan roda ekonomi terus bergerak.

    “Demi kesejahterahan masyarakat Indonesia,” katanya.

    Berikut sikap resmi Hippindo :

    1. Menghargai Demokrasi
    Hippindo mendukung hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

    2. Keselamatan adalah Prioritas
    Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan diri serta menjaga ketertiban bersama.

    3. Menjaga Keberlangsungan Ekonomi
    Retail dan pusat perbelanjaan adalah penggerak ekonomi nasional. Kami berharap situasi tetap kondusif sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan tanpa hambatan.

    4. Koordinasi dengan Pihak Terkait
    Hippindo terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk merumuskan langkah mitigasi yang diperlukan, serta menjalankan peran sebagai jembatan aspirasi peritel dan penyewa pusat perbelanjaan.

    5. Perlindungan Ekosistem Retail Padat Karya
    Ekosistem retail melibatkan jutaan karyawan, tenaga penjualan, supir, logistik, hingga mitra transportasi daring (ojol). Hippindo berkomitmen menjaga keberlangsungan ekosistem ini demi kesejahteraan bersama.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

    Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)  menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan akan melaksanakan sidang etik terhadap tindakan 7 anggota yang melindas pengemudi ojek online atau ojol Affan Kurniawan pada Kamis (28/8/2025).

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan para anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa tersebut telah ditangani oleh divisi Profesi dan Pengamanan penanganan Polri (PROPAM) secara cepat dan maraton.

    “Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025)

    Hal ini, lanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk memprosesnya secara pidana apabila ditemukan unsur tersebut.

    Tak hanya itu, pihaknya juga sudah membuka ruang bagi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komnas HAM agar dapat mengakses dan mengikuti proses tersebut.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh polisi ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Adapun, mereka telah ditempatkan selama 20 hari di Penempatan Khusus (Patsus).

    Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim menerangkan, tujuh anggota yang telah ditetapkan Propam melanggar kode etik kepolisian, berada di dalam kendaraan taktis (Rantis) saat itu. 

    Tepat berada di sebelah kursi sopir adalah Kompol C. Sementara pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut yaitu Bripka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C.

    Sementara itu, lima orang lainnya, duduk di bagian belakang mobil. Mereka adalah Aipda R, Briptu D, Briptu M, Bharaka J, dan Bharaka Y. Dengan begitu, Kompol C merupakan anggota kepolisian dengan pangkat tertinggi saat itu.

  • Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD Nasional 30 Agustus 2025

    Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD Nasional 30 Agustus 2025

    Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, berencana melaporkan para anggota DPR-RI yang dinilai menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran yang masih berlangsung hingga hari ini, Sabtu (30/8/2025).
    Mereka akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) karena dinilai telah melukai hati masyarakat yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.
    “Saya ulangi, Partai Buruh akan menjumpai Majelis Kehormatan Dewan atau MKD, mohon diterima minggu depan untuk melaporkan para anggota DPR-RI yang telah melukai hati rakyat, yang telah mencederai hati rakyat,” ucapnya dalam konferensi pers, Sabtu.
    Said Iqbal mengatakan, beberapa di antaranya adalah anggota dewan yang mengatakan rakyat tolol dan berjoget-joget.
    “Anggota DPR yang mengkalkulasi tunjangan perumahan Rp 3 juta per hari, anggota DPR RI yang bilang rakyat jelata,” ucapnya lagi.
    Laporan ini, kata Said, akan dilayangkan pada Rabu, 3 September 2025, bersama dengan koalisi serikat pekerja.
    Said menjelaskan, laporan ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan menurunkan ketegangan di tingkat akar rumput.
    “Ini juga cara kami untuk menurunkan tensi,” katanya.
    Untuk diketahui, aksi unjuk rasa tersebut merupakan kekecewaan masyarakat atas kenaikan pendapatan anggota DPR-RI di saat perekonomian sedang lesu.
    Salah satu tragedi yang menyebabkan peristiwa demonstrasi masih terus terjadi adalah kematian seorang ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob.
    Dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, mobil rantis bertuliskan Brimob tampak melaju cepat saat warga tengah berhamburan.
    Mobil lapis baja itu lantas melindas seorang pengendara ojek online yang tengah berusaha lari dari kerumunan.
    Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.
    Belakangan, pengendara ojek tersebut dikabarkan meninggal dunia.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

    Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons ihwal polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp5 juta per bulan yang di antaranya memicu demo besar-besaran pada 28-29 Agustus 2025. 

    Hal itu disampaikan Puan, Sabtu (30/8/2025), usai mengunjungi rumah keluarga almarhum Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demo berujung ricuh, Kamis (28/8/2025). 

    Menurut Puan, tunjangan rumah bagi anggota legislatif itu hanya akan berlaku sampai Oktober. 

    “Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober [2025],” kata anak Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri itu di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025). 

    Di samping itu, Ketua DPR dua periode tersebut menegaskan pihaknya akan meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi yang menimpa Affan. 

    “Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai,” ucapnya.

    Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

    “Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujarnya. 

    Adapun tunjangan rumah itu sebenarnya telah ditetapkan pada tahun lalu ketika pemerintah memutuskan bahwa anggota legislatif tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, melainkan diganti ke tunjangan. 

    Pada pekan lalu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan, satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara. 

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya. 

  • Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas

    Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat eskalasi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah selama dua hari kemarin cenderung mengarah kepada tindakan anarkis.

    Semula, dia menyebut bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

    Dia tak menampik bahwa penyampaian pendapat memang hak setiap warga negara dan itu dilindungi Undang-Undang, tetapi tentu ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan seperti memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

    “Kalau kita melihat eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah,” katanya dalam konferensi pers di Kopi Koneng, Babakan madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (30/8/2025).

    Adapun, penilaiannya ini dia jabarkan dengan terlihatnya pembakaran gedung, fasilitas umum (fasum), penyerangan terhadap markas-markas, dan tindakan lainnya yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta cenderung mengarah kepada peristiwa pidana.

    “Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait dengan tindakan yang bersifat anarkis, kami Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” tegas dia.

    Listyo berharap bahwa masyarakat bisa menjadi lebih tenang dan tidak gelisah ataupun ketakutan karena TNI dan Polri berjanji akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan.

    “Tentunya kita berharap kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa selama dua hari yang dimaksud Listyo adalah pada Kamis (28/8/2025) dan Jumat (29/8/2025). Adapun, pada Jumat kemarin merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi pembatalan kenaikan tunjangan DPR hingga mengecam aksi kekerasan polisi yang memakan korban jiwa.

    Aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) memakan korban jiwa yaitu driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Barakuda milik Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Gugurnya Affan memantik emosi masyarakat luas. Aksi demonstrasi pun berlangsung di sejumlah titik di Jakarta dan berbagai daerah lain di Indonesia seperti Bandung, Solo, hingga Surabaya. Di Jakarta sendiri, demonstrasi berlangsung di sejumlah titik. Mulai dari Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, dan Gedung DPR/MPR.

  • Puan Maharani Minta Maaf di Tengah Gejolak, Janji DPR Akan Berbenah Usai Tragedi Affan

    Puan Maharani Minta Maaf di Tengah Gejolak, Janji DPR Akan Berbenah Usai Tragedi Affan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyampaikan permintaan maaf apabila kinerja anggota dewan selama ini belum maksimal. Sebagai pimpinan DPR, ia memastikan lembaganya akan berbenah diri dan bekerja lebih baik untuk kepentingan rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan Puan menyikapi situasi kebangsaan yang kurang kondusif beberapa hari terakhir, termasuk gejolak massa usai tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob.

    “Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” kata Puan usai bertakziah ke kediaman almarhum Affan Kurniawan di kawasan Blora, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Seperti diketahui, Affan meninggal dunia setelah tertabrak mobil Rantis Barakuda Brimob saat aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8) malam. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan mendorong gelombang aksi solidaritas di berbagai daerah.

    Puan menegaskan DPR RI akan melakukan evaluasi kinerja dan menerima masukan masyarakat demi kepentingan rakyat serta menjaga persatuan bangsa. “Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan korban jiwa baru. “Kita semua rakyat Indonesia, kita bantu bangsa ini bersama-sama bergotong royong semuanya saling menahan diri. Mari kita bersihkan Indonesia,” ucap Puan.

    Puan mendorong agar semua elemen bangsa saling menghormati dan menjaga persatuan. “Dan marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati. Jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini,” tegasnya. [hen/ian]

  • Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu

    Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dalam waktu sepekan ke depan Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) akan segera menggelar sidang etik tujuh terduga pelaku yang melindas driver ojek online (ojol) Affan kurniawan pada Jumat (28/8/2025) kemarin.

    Informasi tersebut dia sampaikan setelah dirinya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan menteri terkait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang, Kabupaten Bogor untuk evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini.

    Semula, Listyo mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Propam untuk segera menindaklanjuti ketujuh terduga pelaku dan menginformasikan kepada masyarakat.

    “Saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat marathon, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik,” katanya di Hambalang, Sabtu (30/8/2025).

    Dia juga memastikan bahwa jika memang ada kesalahan yang perlu diproses secara pidana, maka akan pihaknya lakukan. 

    “Dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang kalau memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, Komnas HAM untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani,” ujar Listyo.

    Sebelumnya, Divisi Promam Mabes Polri telah memutuskan ketujuh terduga pelaku yang melindas Affan Kurniawan (21) melanggar kode etik kepolisian. Namun, pihak kepolisian belum menyampaikan motif di balik ketujuh pelaku melakukan kekerasan itu.

    Kepala Divpropram Polri Irjen Pol Abdul Karim menerangkan, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mencari detail kejadian melalui proses pemeriksaan terhadap ketujuh pelaku.

    “Fakta sudah kita temukan, tapi kronologi secara detail belum saya dapatkan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (29/8/2025).

    Adapun penetapan ketujuh pelaku yang melanggar kode etik itu diputuskan oleh Divpropam Polri setelah melakukan gelar perkara atas kejadian tersebut. Melalui gelar perkara awal tersebut, Divpropam Polri telah memutuskan bahwa ketujuh terduga pelaku melanggar kode etik profesi kepolisian.

  • Kena Lemparan Saat Temui Massa Aksi, Demonstran ke Dedi Mulyadi: Jangan Syuting Dulu

    Kena Lemparan Saat Temui Massa Aksi, Demonstran ke Dedi Mulyadi: Jangan Syuting Dulu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nasib sial dialami Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia kena lemparan saat menghampiri massa yang berdemonstrasi.

    Tak hanya itu, Dedi juga diteriaki saat menghampiri pendemo. Teriakan demonstran pun beragam, ada yang menyentil ‘Gubernur Konten’ itu agar “jangan syuting dulu”.

    Kejadian itu diketahui saat unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring atau Ojol dan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    Dedi mulanya muncul di tengah pendemo dikawal anggota TNI. Beberapa waktu kemudian, Dedi dilempari.

    Akibatnya, pelipis sebelah kiri Dedi terkena lemparan.

    Dalam sebuah video yang diunggah ulang di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi membagikan momen saat ia berdesak-desakan dengan para pendemo.

    Setelah itu, Dedi memperlihatkan momen ketika ia mendapat perawatan dari petugas medis kepolisian yang hadir di lokasi kejadian.

    Terlihat seorang polwan memasangkan plester pada pelipis orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

    Dedi hanya bisa tertunduk dengan wajah dipenuhi coretan berwarna putih yang diduga pasta gigi, untuk menangkal atau mengurangi efek gas air mata.

    Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bapak Aing itu menjelaskan dalam keterangan video yang ia unggah bahwa dirinya baik-baik saja.

    “Insyaallah saya nggak apa-apa,” tulis Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 30 Agustus 2025. (Arya/Fajar)