Produk: ojol

Fitur Live Mati, TikTok Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia — Fitur TikTok Live mendadak tidak dapat digunakan. Warganet mengeluhkan hal tersebut sejak pukul 21.00 WIB.

Penangguhan ini bersamaan dengan gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak Senin (25/8/2025) hingga hari ini Sabtu (30/8/2025), yang dipicu isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI dan insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat dilindas rantis Brimob.

Terkait hal tersebut Juru Bicara TikTok menjelaskan bahwa fitur Live tidak dapat digunakan sebagai langkah pengamanan tambahan agar platform tersebut tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

“Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” kata Juru Bicara Tiktok, Sabtu (30/8/2025).

Hingga kini, TikTok belum mengumumkan kapan fitur Live akan kembali aktif di Indonesia.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

30/08/2025 22:19
Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing, 3 September 2025.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sabtu (30/8/2025). Keputusan itu diambil karena adanya situasi demonstrasi besar di dalam negeri yang terjadi sejak 28 Agustus 2025.

“Oleh karena itu, Subianto dengan kerendahan hati, memohon maaf kepada Pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari Pemerintah Tiongkok,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa awalnya Kepala Negara memutuskan untuk menghadiri undangan pemerintah China, sejalan dengan adanya undangan untuk berpidato di Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Prabowo juga disebut mendapatkan beberapa undangan ke luar negeri dari pihak lain.

“Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” lanjut Prasetyo.

Adapun keputusan Prabowo dalam mengurungkan niatnya untuk pergi ke Negeri Tirai Bambu itu didasari oleh dinamika di dalam negeri. Prasetyo mengatakan Presiden ingin memantau terus secara langsung, perkembangan penanganan demonstrasi massa di sejumlah daerah di Tanah Air.

“Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo diketahui menjadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer, Beijing pada 3 September 2025.

Parade militer tersebut bertujuan untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

Sementara itu, di dalam negeri demonstrasi besar-besaran terjadi sejak 28-29 Agustus 2025. Demo itu dipicu di antaranya oleh polemik tunjangan rumah anggota DPR Rp50 juta sebulan, dan diperburuk akibat meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat dilindas kendaraan taktis polisi saat demo ricuh.

30/08/2025 22:15
Massa Demo di Wonosobo Giring Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres ke Kantor Pos: Kirim Surat ke Senayan Regional 30 Agustus 2025

Massa Demo di Wonosobo Giring Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres ke Kantor Pos: Kirim Surat ke Senayan
Tim Redaksi
WONOSOBO, KOMPAS.com
– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menggelar aksi long march pada Sabtu (30/8/2025).
Massa bergerak dari Taman Selomanik menuju Gedung DPRD Wonosobo sekitar pukul 11.00 WIB.
Setelah itu, mereka melanjutkan orasi di Kantor Bupati hingga pukul 14.00 WIB.
Puncak aksi terjadi ketika massa menggiring Bupati Wonosobo, Ketua DPRD, dan Kapolres untuk menandatangani pernyataan sikap.
Selanjutnya, dokumen tersebut dikirimkan bersama-sama ke Senayan melalui Kantor Pos.
Dalam orasi, massa menyoroti berbagai persoalan lokal, mulai dari kondisi jalan rusak, pungutan liar di sekolah dasar dan menengah, kenaikan tarif puskesmas, hingga retribusi pasar.
Mereka juga menuntut penertiban galian C di lereng Gunung Sindoro serta transparansi penggunaan anggaran desa.
Tak hanya isu lokal, massa juga mengaitkan keresahan mereka dengan isu nasional.
Tuntutan yang disuarakan antara lain menghukum aparat yang membunuh Affan Kurniawan, menolak rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro-rakyat, hingga mendesak reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Mereka bahkan menyerukan pembubaran DPR dan pembentukan dewan rakyat.
Koordinator aksi, Ahmad Nursoleh, menegaskan bahwa kebrutalan aparat dalam mengawal demonstrasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 jelas disebutkan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat. Selain itu, tindakan represif aparat merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 28E ayat (3),” ujarnya.
Menurut Ahmad, letupan protes di berbagai daerah mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap tata kelola negara.
Ia menilai, pejabat justru lebih sering mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat ketimbang menjadikan kritik sebagai evaluasi.
“Kemarahan rakyat di jalanan adalah bentuk kejujuran paling tulus terhadap bobroknya pemerintahan. Karena itu, aksi di Wonosobo ini bukan sekadar solidaritas, melainkan perlawanan moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menuntut agar polisi pembunuh Affan Kurniawan diadili, DPR dibubarkan, kepolisian direformasi menyeluruh, RKUHP dan RKUHAP ditolak, serta massa aksi yang ditangkap dibebaskan.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyebut aksi ini sebagai bentuk kepedulian bersama.
Ia mengapresiasi mahasiswa dan ojek online yang bersatu menyuarakan dukungan bagi keadilan kasus Affan Kurniawan.
“Suara mahasiswa menjadi otokritik berharga bagi pemerintah daerah. Kritik yang disampaikan akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam tata kelola pemerintahan ke depan,” kata Afif.
Ia menambahkan, persoalan seperti jalan rusak dan pungutan liar di sekolah dasar maupun menengah akan segera ditindaklanjuti.
“Terkait perbaikan jalan, insya Allah tahun ini sudah ada alokasi anggaran meski dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk pungutan di SD dan SMP, tidak boleh ada lagi karena sekolah sudah gratis. Itu akan segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 22:03
4 Polisi Kritis dalam Aksi Ricuh di Depan Mapolresta Malang Kota Surabaya 30 Agustus 2025

4 Polisi Kritis dalam Aksi Ricuh di Depan Mapolresta Malang Kota
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Malang Kota pada Jumat (29/8/2025) malam memakan korban dari pihak aparat kepolisian.
Empat orang petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka serius, atau dalam kondisi kritis.
Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono, mengonfirmasi langsung jumlah dan kondisi anggotanya yang menjadi korban.
“Empat orang (petugas) terluka, dan lukanya bukan main-main,” kata Kombes Nanang pada Sabtu (30/8/2025).
Semua korban merupakan anggota Polri dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Kapolresta merinci cedera parah yang diderita para anggotanya.
“Satu korban mengalami kepala bocor, dua mengalami luka parah di bagian wajah. Ketiga menderita patah tulang tangan kanan akibat lemparan (benda keras), dan mengalami dislokasi pada tangan kiri akibat hantaman kayu,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, massa aksi mendatangi depan Mapolresta Malang Kota pada Jumat (29/8/2025) malam.
Aksi ini merupakan luapan amarah dan tuntutan keadilan atas tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek
online
(ojol) yang dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi demonstrasi di Jakarta, sehari sebelumnya.
Massa mulai berdatangan di depan Mapolresta Malang Kota sekitar pukul 18.30 WIB.
Tidak lama, massa merusak sejumlah fasilitas, termasuk mencopot lampu LED panjang dan membakar water barrier yang ada di sekitar markas kepolisian tersebut.
Beberapa waktu kemudian, datang beberapa truk TNI dengan para prajurit TNI yang turun dan berjaga di area depan Mapolresta.
Tak lama berselang, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Susilo, turun langsung untuk menenangkan massa.
Upaya mediasi pun dilakukan.
Mayjen TNI Susilo bersama perwakilan ojol, Rudi, memasuki Mapolresta untuk berdialog langsung dengan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono.
Hasilnya, pihak kepolisian berjanji akan mengawal tuntutan yang diajukan oleh massa aksi.
Di hadapan massa, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Saya selaku Kapolresta Malang Kota, kami meminta maaf dengan serendah-rendahnya hati kami. Kami memohon maaf kepada rekan-rekan,” kata Kombes Pol Nanang pada Jumat (29/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 22:01
WNI di AS, Jerman, & Australia Kompak Gelar Aksi untuk Affan Kurniawan

Jakarta, CNBC Indonesia — Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Australia, Jerman, hingga Amerika kompak melakukan penghormatan terakhir untuk Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang tewas dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob pada hari demonstrasi tanggal 28 Agustus 2025.

Akun Instagram @amerikabergerak mengunggah ajakan aksi tersebut yang akan digelar serempak pada 1 September 2025. Untuk aksi WNI di Amerika, akan dimulai 18.45 ET dengan melakukan jalan berbaris dari East Green (Central Park) menuju Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York. Acara penghormatan terakhir itu diadakan tepat dengan hari buruh nasional AS.

“Halo semuanya, mahasiswa dan anggota masyarakat Indonesia sedang menyelenggarakan acara penghormatan terakhir untuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas di tangan polisi dalam demonstrasi buruh 28 Agustus,” kata akun Instagram @amerikabergerak, dikutip Sabtu (30/8/2025).

“Kehadiran Anda sangat dihargai! Kenakan pakaian hitam dan bawalah bunga & lilin.”

Sementara di Berlin, Jerman, akan digelar “aksi solidaritas & perlawanan” besok Minggu (31/8/2025) pukul 11.00 CEST. Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Jerman mengajak seluruh WNI yang berada di sana untuk ikut menyuarakan suaranya di titik kumpul Pariser Platz, Brandenburger Tor Berlin.

Akun Instagram @melbournebergerak mengajak para WNI di sana untuk membawa poster, spanduk, dan semangat solidaritas.

“Mari kita bersatu, membawa suara mereka yang dibungkam, dan menunjukkan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam,” tulis @melbournebergerak dalam unggahannya, dikutip Sabtu (30/8/2025).

Selanjutnya, akun Instagram @melbournebergerak mengunggah ajakan aksi solidaritas dan konsolidasi untuk gerakan rakyat di Indonesia. Konsolidasi digelar hari ini, Sabtu (30/8/2025) pukul 17.30 waktu setempat di Graduate Student Association, The University of Melbourne.

Sementara aksi dilakukan di Federation Square pada Selasa (2/9/2025) pukul 16.00 waktu setempat.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

30/08/2025 22:00
Tanggapi Demo Besar-besaran, Rismon Ingatkan Pernyataan Kubu Jokowi ‘Kalau Ijazah Ditunjukkan Bisa Chaos’

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia diwarnai demonstrasi besar-besaran.

Bahkan, sejumlah demo berujung peristiwa yang duka karena menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Selain kasus tewasnya Affan Kurniawan seorang driver ojol di Jakarta, di Makassar, 3 orang dilaporkan tewas terkait pembakaran gedung DPRD Kota Makassar.

Sementara itu, pakar digital forensik, Rismon Hasihola Sianipar, turut merespons ramainya demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah.

Dia bahkan mengingatkan kembali pernyataan dari kubu Jokowi, dalam hal ini Pengacara Yakup Hasibuan.

“Kubu Jokowi Sebut Bisa ‘Chaos’, jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik,” tulis Rismon sembari membagikan gambar pemberitaan terkait pernyataan kuasa hukum Jokowi tersebut.

Rismon kemudian meminta masyarakat agar berhati-hati dengan kode keras tersebut.

“Hati-hati pada kode keras ‘CHAOS’ yang diungkapkan Yakup Hasibuan!” saran Rismon, dikutip dari akun @SianiparRismon di X, Sabtu malam (30/8/2025).

Untuk diketahui, Yakup menyampaikan pernyataan chaos dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” ujarnya saat itu.

Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Pakar telematika Roy Suryo pun menilai bahwa menunjukkan ijazah tak akan menciptakan kekacuan.

30/08/2025 21:55
PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya Nasional 30 Agustus 2025

PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk mengevaluasi tunjangan yang didapatkan anggota DPR RI.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menyebutkan, langkah itu juga diimbangi dengan dorongan agar para anggotanya bekerja semakin keras.
“Kami sudah sepakat untuk mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat,” ujar Jazilul pada
Kompas.com
, Sabtu (30/8/2025).
Dia pun menuturkan, bakal melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja anggota dewan PKB yang dinilai belum optimal.
Sebab, Jazilul menegaskan, PKB akan terus bersama rakyat dan harus ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat saat ini.
“Kami juga akan evaluasi anggota kami yang kinerjanya belum maksimal. (PKB) ikut merasakan dan mendengarkan keadaan yang dialami masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, sikap serupa sudah disampaikan oleh beberapa fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Artinya, tinggal empat fraksi yang belum menyampaikan pandangannya soal dorongan untuk menghilangkan tunjangan anggota DPR RI, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Demokrat, dan Nasdem.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani terbaru tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 21:54
Grab Indonesia Benarkan Driver Ojol Jadi Korban Tewas Demo di Makassar Makassar 30 Agustus 2025

Grab Indonesia Benarkan Driver Ojol Jadi Korban Tewas Demo di Makassar
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Sosok pria yang tewas dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan kampus UMI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (29/8/2025) malam, terungkap.
Korban adalah Rusdamdiansyah atau Dandi, yang berprofesi sebagai ojek online (Ojol).
Hal itu diungkap Grab Indonesia dalam akun Instagram resminya @grabid.
“Dengan penuh duka, kami membenarkan bahwa sosok yang berpulang dalam insiden di Makassar semalam (29 Agustus 2025) adalah Mitra Pengemudi kami, Almarhum Rusdamdiansyah (Dandi),” tulis Grab Indonesia, dikutip Sabtu (30/8/2025).
Dandi dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (30/8/2025) di RSUP CPI Makassar setelah mengalami kondisi kritis.
Kepala BPBD Makassar, M Fadli Tahar sebelumnya juga mengatakan, seorang korban ditemukan tewas usai dikeroyok massa di depan kampus UMI Makassar.
Ia mengatakan, korban laki-laki ini dikeroyok massa lantaran diduga merupakan anggota intel.
“Jadi ada kejadian satu orang di depan kampus UMI. Itu meninggal juga, tapi ini bukan korban dari titik DPRD Makassar,” kata dikonfirmasi
Kompas.com,
Sabtu.
Berdasarkan informasi yang didapat, korban yang merupakan warga sekitar itu berada di lokasi unjuk rasa untuk menonton langsung aksi demonstrasi.
Dia pun terjebak hingga jadi korban penganiayaan oleh massa yang tidak terkendali tersebut.
“Di sana kan demo juga (diduga dikroyok) yang meninggal warga. Kemungkinan korban ricuh di situ, bisa jadi itu (dikira Intel). Iya betul saat ini ada empat korban meninggal dunia,” beber Fadli.

Fadli menyebutkan, untuk total korban luka dalam peristiwa pembakaran DPRD Makassar mencapai tujuan orang. Salah satunya masih dinyatakan kritis.
“Total korban semuanya 10, tiga meninggal dan sisanya luka,” ujar dia.
Selain Dandi, tiga korban meninggal lainnya yaitu:
Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika anggota DPRD Makassar rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Makassar.
“Satu (anggota) Satpol PP dan Kasi Kesra (Kecamatan) Ujung Tanah. Satu terjebak, perempuan atas nama Sarina, staf pendamping anggota dewan,” ujar Dahyal, Sabtu (30/8/2025).
Berdasarkan data BPBD Makassar, total kerugian akibat unjuk rasa itu mencapai lebih dari Rp 253 miliar.
Sebab, massa merusak gedung DPRD Makassar, DPRD Sulsel, dan dua pos polisi. Selain itu, massa juga merusak 67 mobil dan 15 motor berbagai jenis.
Kematian Dandi diinformasikan langsung oleh akun resmi Grabid.
Dalam unggahan yang dilihat
Kompas.com,
ucapan belasungkawa disampaikan langsung oleh akun transportasi daring tersebut.
A post shared by Grab Indonesia (@grabid)
Tertulis, almarhum telah lebih dari 7 tahun menjadi mitra Grab.
“Beliau bukan sekadar Mitra Pengemudi, tetapi pejuang jalanan yang setia, sahabat bagi sesama Mitra, dan bagian dari keluarga besar Grab,” demikian isi pernyataan Grab Indonesia.
“Doa terbaik kami panjatkan agar Almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan. Selamat jalan, Dandi. Doa kami selalu menyertaimu,” tulis Grab menutup pernyataannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 21:52
Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI Fraksi PAN DPR RI sekaligus artis Eko Patrio meminta maaf atas perbuatannya yang membuat masyarakat geram dan menjadi salah satu api penyulut demonstrasi.

Eko sendiri sempat menjadi sorotan setelah diduga liburan ke China di tengah ramainya aksi unjuk rasa menentang tunjangan bernilai fantastis untuk para anggota DPR yang berujung pada tuntutan membubarkan DPR.

Sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. Padahal, demonstrasi itu sampai menyebabkan pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

Eko pun lantas meminta maaf kepada masyarakat. Dia mengaku mendengar aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan yang ada.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikitpun terbesit niat saya memburuk keadaan,” tutur Eko melalui akun Instagram pribadinya, @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PAN itu pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Dia mengaku bakal berkomitmen menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

Dia bahkan berjanji bekerja dengan tulus, berani, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.

“Saya berharap permintaan maaf ini bisa diterima sekaligus jadi pengingat an refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalan amanah dan tanggung jawab diberikan,” ucap Eko.

Seperti diketahui aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam dua hari terakhir. Massa turun ke jalan menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Padahal, kondisi ekonomi tengah mencekik masyarakat di akar rumput.

Demonstrasi kian memanas setelah menelan korban, yakni pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun itu dilindas mobil taktis Brimob pada Kamis malam.

Merespons situasi yang memanas di Tanah Air, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan.

“Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

“Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

30/08/2025 21:39
Partai Buruh Tolak Anarkisme, Desak DPR Hentikan Tunjangan

Jakarta, CNBC Indonesia — Partai Buruh menyampaikan sikap resmi atas dinamika politik dan sosial yang memanas di tanah air, termasuk aksi demonstrasi besar yang beberapa hari terakhir berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pihaknya berada di barisan rakyat dalam menyuarakan tuntutan perbaikan sistem, namun menolak keras aksi anarkisme.

“Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan, pekerja ojol yang menjadi korban. Kami juga mendoakan agar para korban lainnya segera pulih,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Tolak Anarkisme, Ingatkan Aparat

Said menegaskan buruh mendukung penuh aspirasi rakyat yang menuntut perbaikan di semua lembaga negara, khususnya DPR RI. Namun, aksi vandalisme dan perusakan fasilitas umum dinilai hanya merugikan rakyat dan berpotensi memecah persatuan.

“Buruh menolak tindakan anarkis. Kami juga meminta aparat menghentikan sikap represif yang bisa menghilangkan nyawa demonstran. Aparat harus bertindak adil, humanis, dan penuh kesabaran,” tegasnya.

Partai Buruh juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kaum buruh, ikut berperan aktif dalam memulihkan situasi agar tercipta Indonesia yang damai.

Dorongan Reformasi DPR

Dalam pernyataannya, Said meminta DPR segera melakukan perbaikan internal, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota dewan. Menurutnya, aturan harus kembali ke mekanisme lama, yakni penggunaan rumah dinas negara.

Selain itu, Partai Buruh menuntut adanya sanksi tegas bagi anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan maupun tindakan tidak pantas, seperti berjoget atau pamer harta di tengah kondisi rakyat tertekan. Bila tidak ada langkah nyata, Partai Buruh mengancam akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Lima RUU Prioritas

Lebih jauh, Partai Buruh menekan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU) prioritas, yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Perlindungan Buruh Migran.

“Langkah cepat DPR harus diumumkan secara terbuka kepada rakyat, agar jelas apa kerja-kerja legislatif,” kata Said.

Tuntutan Konkret Pekerja dan Rakyat

Partai Buruh juga membawa sejumlah tuntutan sektoral:

Untuk pekerja ojol: penurunan potongan komisi dari 20% menjadi maksimal 10%, penghapusan tarif minimal (argo goceng) dan paket hemat, serta jaminan tidak ada sanksi suspend/PHK bagi mitra yang ikut aksi.
Untuk buruh: kenaikan upah minimum 8,5%-10,5%, pencabutan PP 35/2021 soal outsourcing dan PHK, penghapusan pajak THR/pesangon/JHT, serta kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta.
Untuk siswa dan mahasiswa: biaya sekolah SD-SMP gratis sesuai putusan MK dan pemotongan biaya kuliah hingga 50%.
Untuk rakyat miskin: percepatan realisasi rumah gratis dan rumah murah.

Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo

Meski kritis, Said menegaskan buruh tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut, katanya, adalah bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas negara, dengan catatan pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan buruh, ojol, mahasiswa, serta rakyat kecil.

“Partai Buruh tetap mendukung pemerintahan yang sah. Tetapi kami akan terus mengingatkan agar tuntutan rakyat segera diwujudkan,” pungkas Said.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

30/08/2025 20:47