Xcloud.id

Produk: ojol

  • IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    Lamongan (beritajatim.com) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan turun ke jalan untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan menuntut revolusi Polri, pasca tragedi Kendaraan Taktis (Rantis) yang merenggut nyawa pengemudi ojek online (Ojol) dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

    Aksi demonstrasi yang digelar IMM Lamongan menyasar dua titik, yakni Mapolres Lamongan dan Gedung DPRD Lamongan, Minggu (31/8/2025).

    Ketua umum PC IMM Lamongan, Alexi Candra Putra, mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPR sangat tidak tepat, di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.

    “Kami juga menyayangkan sikap arogansi yang dilakukan oleh anggota DPR saat merespon aspirasi rakyat,” kata Alexi.

    IMM Lamongan juga menuntut revolusi Polri secara menyeluruh, sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan para demonstran, hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta.

    “Kami mendesak Kapolri untuk mengundurkan diri, segera adili oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, segera revolusi Polri, dan Mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Bersamaan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi, beberapa objek vital di Lamongan ditutup, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti SPBU di Jalan Kombespol M. Duryat, yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Lamongan.

    Kemudian kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Lamongan, melakukan langkah antisipasi dengan menutup papan nama dan neon box menggunakan spanduk bekas.

    Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan pihaknya tidak memberikan instruksi untuk penutupan objek vital di wilayah Lamongan.

    “Untuk SPBU bisa ditanyakan kepada pengelolah, untuk layanan Samsat, hari minggu memang tutup. Besok (Senin) layanan tetap normal seperti biasa,” ujar AKBP Agus. [fak/aje]

  • Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri dalam beberapa hari belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Gelombang demonstrasi hingga berujung kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya pun disebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang berharap agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tidak berlanjut. Pasalnya, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” kata Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga sampai mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Dampak ke Ekonomi

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mewanti-wanti gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Kadin pun mengimbau seluruh pihak untuk tenang dan bekerja sama menjaga kondusifitas.

    Anindya menyampaikan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamanan agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.

    Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Menurutnya, jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah melalui dialog.

    Anindya mewakili Kadin Indonesia juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada Kamis (28/8/2025).

    “Kadin juga menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT,” ucap Anindya.

    Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus 2025 malam itu diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

    Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.

    ‎‎”Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos,” kata Anindya

    Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara negara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

    ‎”Hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan. Kedepankan semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong dalam setiap dialog,” katanya.

    Kadin turut meminta para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.

    ‎”Kadin mengimbau semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja, melaksanakan janji politik kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Jaminan Keamanan

    Dunia usaha, imbuhnya, berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    “Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Jika ingin melakukan unjuk rasa agar dilaksanakan dengan damai, rukun dan kondusif jangan sampai merusak fasilitas umum,” tutur Sarman.

    Adanya jaminan keamanan juga diharapkan oleh pengusaha pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    ‎Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyampaikan pihaknya berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan, dan menjaga ketertiban bersama.

    ‎”HIPPINDO mendukung langkah pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Budiharjo, Sabtu (30/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Budiharjo meminta pemerintah agar memberikan penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog yang konstruktif.

    ‎Lebih dari itu, HIPPINDO menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ritel beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja dan keluarga mereka, serta seluruh sektor lain yang menopang perekonomian bangsa.‎

    ‎”Dengan dialog, kebersamaan, dan langkah konkret menjaga ketenangan publik, kita dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan roda ekonomi terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Jakarta pada 25 Agustus untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi demo kemudian berlanjut pada Kamis 28 Agustus yang digelar oleh kalangan buruh di DPR untuk menuntut upah layak dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.

    Usai massa buruh membubarkan aksi unjuk rasa, demo pada 28 Agustus kemudian dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa.

    Bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat keamanan dalam aksi demo pada 28 Agustus hingga berujung pada tragedi wafatnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).

    Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia pada 29 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya Affan Kurniawan.

    Sejumlah elemen masyarakat seperti ojek online, masyarakat sipil, hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Mako Brimob Jakarta. Selain itu, demo juga terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

    Sedret tuntutan yang disampaikan masyarakat di antaranya menyangkut pencabutan tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, memprotes tindakan represif aparat selama unjuk rasa, pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Sebelumnya, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 WITA.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 WITA, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 WITA.

  • Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan Nasional 1 September 2025

    Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan Nasional 1 September 2025

    Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendorong agar kasus kematian Affan Kurniawan dapat diproses secara hukum dengan transparan.
    “Saya mendukung agar kasus ini diproses hukum secara transparan dan seadil-adilnya,” kata Cak Imin mengutip laman Instagram resmi, Senin (1/9/2025).
    Affan merupakan seorang pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan rantis Brimob di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2025).
    Peristiwa terlindasnya Affan oleh mobil Brimob disaksikan langsung oleh banyak peserta aksi dan turut terekam dalam sebuah video.
    Rekaman tersebut kemudian menyebar luas di media sosial hingga memicu kemarahan para pengemudi ojek online dan warga.
    Massa pun berbondong-bondong mendatangi Mako Brimob Kwitang untuk menuntut keadilan bagi ojol yang dilindas rantis Brimob.
    Sejauh ini, tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat peristiwa itu sudah ditahan.
    “Untuk keluarga Affan, untuk Indonesia lebih baik,” lanjut Cak Imin.
    Di sisi lain, Cak Imin juga mendorong agar masyarakat tidak terpecah belah dan menjunjung tinggi persatuan demi Indonesia yang lebih baik.
    “Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun jangan sampai menjadi alasan bangsa mudah terpecah. Masyarakat harus memperkuat persatuan, bergandengan tangan, dan menjaga semangat gotong royong demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegas Muhaimin.
    Usai kasus tersebut viral, polisi memproses tujuh anggotanya yang diduga melindas pengemudi ojek online tersebut.
    Tujuh anggota tersebut ditahan di Penempatan Khusus (Patsus) dan diproses oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
    “Kami pastikan bahwa tujuh orang terduga sudah diamankan di Div Propam Mabes Polri,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Polisi Abdul Karim, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan dampak serius kerusuhan yang terjadi di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Kerusuhan itu menyebabkan kebakaran, penjarahan, serta hilangnya sejumlah aset, arsip, dan cagar budaya.

    “Jadi, saya akan bacakan runutannya dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kejadian tadi malam di lingkungan kantor Kabupaten Kediri mengakibatkan beberapa gedung ya, beberapa gedung, aset, data arsip inventaris hilang karena kebakaran dan dijarah oleh oknum,” ujar Hanindhito Himawan Pramana, pada Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, kebakaran dan kerusakan terjadi di kantor DPRD, Samsat, hingga 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah Polsek di wilayah hukum Kediri juga terdampak akibat serangan massa.

    “Kurang lebih ada 18 OPD yang terdampak atas kejadian tersebut,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan saat ini Pemkab bersama pihak terkait masih melakukan inventarisasi terhadap aset, data, maupun arsip yang hilang atau terbakar. Ia juga menyoroti kerusakan pada Museum Bagawan Tabari, yang kehilangan sejumlah koleksi bersejarah.

    “Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi museum Bagawan Tabari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik,” jelasnya.

    Mas Dhito berharap benda-benda bersejarah yang dijarah bisa dikembalikan.

    “Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya karena ini peninggalan bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil. Silakan dikembalikan, ditaruh di Pemkab,” tegasnya.

    Kerusuhan juga berdampak pada lumpuhnya aktivitas Pemkab.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini karena kantor kami adalah rumah kedua kami di mana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten ini diambil dan diputuskan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” ungkapnya.

    Meski begitu, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

    “Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pelayanan besok tetap berjalan secara normal terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, lalu kependudukan dan catatan sipil,” kata putra Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tersebut.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

    “Lalu, kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jika mungkin ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung dewan juga hangus,” ucapnya.

    Mas Dhito menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan menolak provokasi.

    “Kami berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tetap damai, tetap aman, kondusif, guyub rukun dan tidak terprovokasi,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang muncul dalam gelombang aksi demo.

    “Kami paham, saya selaku pribadi dan mewakili jajaran pemerintah Kabupaten turut berduka atas meninggalnya saudara kita Awan driver ojek online yang kemarin ramai di media,” jelasnya.

    Bupati merinci sejumlah ruangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang hangus terbakar, termasuk kantor Bupati, kantor Wakil Bupati, Kesbangpol, Inspektorat, BKD, BPKAD, Disnaker, Bappeda, hingga gedung DPRD. Data kepegawaian, arsip bantuan organisasi masyarakat, serta aset daerah juga dipastikan hilang.

    “Dengan kondisi ini demokrasi adalah ruang tumbuhnya suara rakyat. Bukan tempat runtuhnya harapan. Saat fasilitas umum terbakar dan kantor bersama dirusak yang hancur bukan hanya sekedar bangunan tapi juga hati kita semua,” tutur Mas Dhito.

    “Api boleh padam, hari ini api sudah padam, rekan-rekan media bisa lihat. Namun luka sosial akan lama sembuh bila kita tidak belajar. Mari kita renungkan bersama perbedaan pandangan adalah sebuah fitrah. Tapi persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah jalan menuju masa depan,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Kapolres Sampang Tolak Tanda Tangan Tuntutan Aksi Demonstrasi

    Kapolres Sampang Tolak Tanda Tangan Tuntutan Aksi Demonstrasi

    Sampang (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi yang digelar aliansi Cipayung Plus Sampang berlangsung panas. Massa turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang diduga menjadi korban tindakan represif aparat kepolisian saat aksi sebelumnya.

    Sejak pagi, ratusan massa telah berkumpul di depan Mapolres Sampang untuk menyampaikan tuntutan mereka. Suasana semakin tegang ketika Kapolres Sampang AKBP Hartono menolak menandatangani surat tuntutan yang diserahkan perwakilan demonstran.

    Merasa kecewa, massa kemudian bergerak menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto dan melakukan blokade di perempatan utama Kota Sampang. Mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi, mendesak transparansi serta keadilan dari aparat. Aksi ini membuat arus lalu lintas di kawasan strategis kota lumpuh total.

    Dalam keterangan resminya, Cipayung Plus Sampang menegaskan tiga poin tuntutan:

    Kepolisian diminta bertanggung jawab penuh atas kematian Affan Kurniawan.
    Mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
    Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat kecil.

    Ahmad Dahlan, koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa tragedi ini bukan insiden biasa.

    “Kematian Affan adalah cerminan ancaman serius terhadap keselamatan rakyat sipil dari aparat yang seharusnya melindungi. Kapolres Sampang menolak menandatangani tuntutan kami, ini menunjukkan ketidakseriusan aparat dalam melindungi rakyat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, Bung Saifi, Ketua Cabang GMNI Sampang, menilai tindakan represif terhadap rakyat tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun, apalagi ketika masyarakat sedang menyalurkan aspirasi secara damai.

    “Kami turun ke jalan sebagai wujud solidaritas untuk korban sekaligus seruan moral agar aparat penegak hukum bertindak profesional, adil, dan berpihak pada keadilan sosial,” tegasnya. (sar/ted)

  • Armand Maulana dan Ariel cs Galang Donasi untuk Bantu Masyarakat Terdampak Aksi Demo

    Armand Maulana dan Ariel cs Galang Donasi untuk Bantu Masyarakat Terdampak Aksi Demo

    JAKARTA – Vibrasi Suara Indonesia (VISI), perkumpulan penyanyi yang dipimpin Armand Maulana dan Ariel NOAH, menggalang donasi untuk membantu mereka yang terdampak aksi demo.

    Seperti diketahui, demonstrasi terjadi di Jakarta untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap DPR. Aksi menjadi semakin besar dan muncul di banyak wilayah setelah seorang pengemudi ojol tewas ditabrak mobil rantis Brimob.

    Lewat akun Instagram resmi, VISI menyatakan donasi ini dibuka sebagai bentuk kepedulian untuk saling menjaga antar warganegara.

    “Di tengah situasi belakangan ini, kami atas nama VISI bersama teman-teman #wargabantuwarga ingin mengulurkan tangan. Donasi ini Kami buka sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain,” bunyi pernyataan resmi, Minggu, 31 Agustus.

    Adapun donasi yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan medis dan logistik bagi mereka yang terdampak aksi demo.

    “Setiap dukungan akan digunakan untuk membantu kebutuhan medis dan logistik bagi mereka yang terluka atau terdampak selama aksi maupun setelahnya,” katanya.

    “Sebagai jembatan untuk kemanusiaan, kami percaya: Pengumpulan donasi ini adalah cara kita bergandeng tangan, agar bantuan bisa benar-benar sampai pada mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

    Adapun, donasi yang digalang VISI ini dapat diikuti melalui tautan kitabisa.com/visibersamawarga.

    “Kemanusiaan adalah vibrasi yang tak boleh padam. Mari bergandeng tangan untuk bantuan medis teman-teman kita yang membutuhkan,” tandasnya.

  • Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menyerukan agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tak berlanjut.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” tutur Sarman.

    Oleh karena itu, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    Sebelumnya, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas dan diwarnai kericuhan. 

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengajak seluruh masyarakat saling rukun merespons situasi sepekan belakangan ini.
    “Pak Presiden sudah memberikan statemen kepada masyarakat, bagaimanapun juga kita semua anak bangsa. Kalau saling bertikai, menang jadi arang, kalah jadi abu, yang diuntungkan mungkin pihak-pihak lain,” kata Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam.
    Dia barus aja mengikuti sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, membahas perkembangan situasi keamanan nasional belakangan ini yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan di pelbagai daerah.
    “Marilah kita sama-sama rukun membangun bangsa ini,” ujarnya.
    Aries menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menyampaikan pesan persatuan tersebut sebagai kunci Indonesia bangkit.
    “Beliau juga sudah menyampaikan, apabila ada tindakan-tindakan anarkis, menjarah, masuk rumah orang, akan ditindak tegas oleh aparat,” ujarnya.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Situasi Makin Genting, Habib Rizieq Minta Umat Tunggu Komando Ulama: Siap Turun??

    Situasi Makin Genting, Habib Rizieq Minta Umat Tunggu Komando Ulama: Siap Turun??

    GELORA.CO –  Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berujung anarkisme dalam beberapa hari terakhir pasca tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

    Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak bergerak sebelum ada instruksi atau komando dari para ulama di tengah kondisi Indonesia yang semakin genting.

    “Jangan bergerak melakukan apa pun sebelum ada komando dari ulama. Tapi, kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapa pun kecuali oleh umat,” kata Habib Rizieq.

    Hal itu disampaikan ulama kondang ini saat peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul ke 15 Alhabib Syech bin Ali bin Sholeh Aljufri, di Jakarta Timur, Sabtu 30 Agustus 2025.

    “Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun? Siap jaga Jakarta? Siap jaga Indonesia” tanya Habib Rizieq.

    Sontak para Jemaah kompak menyatakan kesiapannya. “Siap..,” ucap para Jemaah.

    Sebagai informasi, aksi massa semakin brutal khususnya dalam dua hari terakhir. Tak hanya unjuk rasa, berbagai tindak anarkisme juga berlangsung disejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Jakarta.

    Aksi ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI di tengah ekonomi dan daya beli yang terus menurun.

    Sikap para wakil rakyat juga dinilai tak berempati bahkan dinilai mengejek kondisi rakyat yang semakin terjepit ekonomi.

    Amarah masyarakat dan sejumlah elemen lainnya memuncak pasca tewasnya Affan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob di wilayah Pejompongan, Jakarta Barat.

    Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan para elite politik, pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

    “Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.”

    Seluruh pihak, juga diingatkan untuk menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Semua pihak hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,” tulis PP Muhammadiyah, Sabtu (30/8/2025)