Xcloud.id

Produk: ojol

  • Warga Indonesia di Australia Sampaikan Kekecewaan terhadap Pemerintah RI

    Warga Indonesia di Australia Sampaikan Kekecewaan terhadap Pemerintah RI

    Warga Indonesia hadir dalam aksi unjuk rasa bertajuk “People Taking Back Power Rakyat Indonesia Berkuasa!” di Federation Square, pusat kota Melbourne, Selasa kemarin.

    Acara yang diikuti ratusan orang tersebut diselenggarakan oleh organisasi Melbourne Bergerak, menjadi salah satu unjuk rasa terkait Indonesia yang terbesar yang pernah digelar.

    “Hari ini kita bergerak di sini, berkumpul untuk membela kemanusiaan,” ujar Pipin Jamson, yang mengkoordinir aksi di Melbourne.

    “Kita boleh bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini karena ini adalah forum rakyat yang sebenarnya.”

    Dalam memulai orasinya, Pipin merujuk pada Affan Kurniawan, yang meninggal setelah dilindas mobil Brimob.

    “Hari ini kita harus bersatu karena ojol ditindas, dilindas, bahkan sebelum dilindas oleh truk Barracuda itu sudah dilindas oleh kapitalisme, sudah digilas oleh gig economy,” ujarnya diikuti sahutan para peserta.

    Flo, mahasiswi S-2 asal Indonesia mengaku merasa “terkuatkan” melihat kerumunan orang yang berasal dari “semua lapisan masyarakat.”

    “Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah kelewatan batas sehingga setiap orang dari segala kalangan, dari segala profesi semuanya datang untuk menunjukkan kekecewaannya kepada pemerintah,” ujarnya.

    “Kami tidak ingin hanya ada ucapan permintaan maaf, atau hanya ada anggota yang di-nonaktifkan, tapi kami benar-benar meminta ada perubahan di pemerintah, ada reformasi.”

    Anak-anak muda yang datang ke unjuk rasa ini juga menegaskan mereka tidak digerakkan atau didanai pihak asing dalam menyuarakan pendapatnya.

    Seperti yang dikatakan Marya Yenita Sitohang, mahasiswi S3, yang menyebut aksi ini sebagai “gerakan organik” yang dilakukan warga Indonesia di Australia.

    “Ini adalah gerakan organik yang terjadi di seluruh dunia karena kami rakyat Indonesia dan kami benar-benar kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini,” ujarnya.

    “Kita semua sama-sama marah dan [aksi ini] memvalidasi semua perasaan yang ada pada diri kita masing-masing.”

    Rafflialdi Hugo Atthareq, yang juga seorang mahasiswa, mengatakan rasa nasionalismenya “tidak akan pernah luntur” meski tidak berada di Indonesia.

    “Walaupun kita jauh, kita juga merasa akan berdampak kepada kita dan itu sangat penting,” ujar pria yang akrab disapa Hugo tersebut.

    “Kita cuma berharap pemerintah bisa minta maaf, mengakui kesalahan, [kalau] ada beberapa orang [di DPR] yang harus turun, silakan turun karena sudah melakukan kesalahan.”

    Warga asal Indonesia lainnya, Soraya Sri Anggarawati menuduh pemerintah Indonesia “hanya mementingkan kepentingan mereka dan kelompoknya saja.”

    “Harapan saya pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan yang baik, ada perbaikan sistem, perbaikan demokrasi ke depannya,” ujarnya.

    “Enggak oligarki, dan semuanya mementingkan kepentingan rakyat.”

    ‘Tekanan internasional’

    Warga diaspora Indonesia di ibu kota Australia, Canberra, juga akan mengadakan aksi seperti di Melbourne.

    Bertajuk “Tolak impunitas. Lawan kebrutalan aparat terhadap rakyat!”, aksi tersebut akan dilakukan pada Kamis, 4 September 2025 di ANU Fellows Oval.

    Avina Nadhila, salah satu koordinator aksi, mengatakan aksinya akan sejalan dengan pergerakan di beberapa belahan dunia lain, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang.

    “Kami menyadari perlunya international pressure [tekanan internasional] yang ditunjukkan supaya pemerintah Indonesia lebih aware apa yang mereka lakukan dan perbuat itu bukannya tidak dilihat oleh khalayak umum masyarakat dunia,” ujarnya.

    “Kami menuntut ini adalah bagian dari kami menjalankan demokrasi supaya pemerintah lebih mau mendengarkan warga masyarakatnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga warga Indonesia di luar Indonesia.”

    Tan Jenar Kibar Lantang, mahasiswa S-2 yang juga anggota Canberra Bergerak turut mengkritik tindakan aparat di Indonesia.

    “Mahasiswa Indonesia di Canberra marah terhadap kekerasan aparat dan juga secara keseluruhan perbuatan pejabat publik yang sewenang-wenang,” ujarnya.

    “Baik itu dari komentar verbal, secara tertulis, atau perbuatan-perbuatan yang nir empati, layaknya kunjungan ke luar negeri tanpa mempertimbangkan atau menaruh empati yang lebih tinggi terhadap hal yang sekarang terjadi di Jakarta.”

    Tan mengatakan Canberra Bergerak memiliki beberapa tuntutan yang sejalan dengan tuntutan 17+8 yang beredar di media sosial.

    Beberapa tuntutan 17+8 tersebut antara lain mengenai pembentukan tim investigasi independen untuk kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan pembebasan seluruh demonstran yang ditahan.

    Menurutnya Canberra Bergerak menuntut “akuntabilitas dan empati dari beberapa parlemen dengan membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.”

    Pada 30 Agustus 2025, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI Australia) melayangkan surat terbuka untuk mengkritik anggota DPR yang dilaporkan berada di Sydney saat unjuk rasa dan kerusuhan terjadi di Indonesia.

    PPI Australia dalam suratnya mempertanyakan waktu kunjungan yang terjadi hingga akhir pekan dan anggota dewan yang “ikut serta dalam kegiatan non-kerja”.

    “Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi di balik alasan kerja,” bunyi surat tersebut.

    “Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati publik.”

    Lihat juga Video: Viral 17+8 Tuntutan Rakyat, Pemerintah Akhirnya Buka Suara

  • Terkuak! Ini Isi Pembicaraan 8 Driver Ojol dengan Gibran di Istana

    Terkuak! Ini Isi Pembicaraan 8 Driver Ojol dengan Gibran di Istana

    Jakarta –

    Baru-baru ini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundang delapan driver ojek online (ojol) untuk berdiskusi di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Lantas, apa yang mereka bicarakan di pertemuan tersebut?

    Salah satu perwakilan ojol yang hadir dalam pertemuan itu, Mohamad Rahman Tahir menjelaskan, dia dan rekan-rekannya hadir lebih dulu di Istana sebelum kedatangan Wapres Gibran. Sebab, mantan Walikota Solo itu harus menghadiri agenda penting.

    Selama menunggu Gibran, para ojol berdiskusi dengan sekretaris pribadi Gibran yang bernama Ali. Mereka ketika itu sempat menyampaikan keluh kesah tentang permasalahan menjadi ojol.

    “Jadi, satu jam pertama kami berbicara dengan sespri-nya, Pak Ali. Ditanyakan kira-kira apa sih permasalahan di ojol. Ya kami jelaskan secara rinci seperti kita butuh payung hukum, terus mitra terlalu banyak atau segala macam. Itu kita bicarakan hal-hal yang memang berkaitan dengan ojol,” ujar Rahman, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/9).

    “Kalau bisa BPJS tenaga kerja untuk deliver ojek online dikasih gratis dong. Intinya itulah. Kami ngebahas awal seperti itu saja. Enggak ada yang spesial, spesifik, dan segala macam,” tambahnya.

    Ojol bertemu Gibran. Foto: Doc. Istimewa.

    Tak lama kemudian, Gibran tiba di lokasi pertemuan. Mereka lebih dulu makan bersama sebelum masuk ke topik obrolan utama.

    Menurutnya, saat ngobrol bersama, Gibran lebih sering mendengar ketimbang berbicara. Pada kesempatan itu, mereka juga sempat membahas kasus demo, hingga kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas aparat menggunakan kendaraan rantis.

    “Kami sampaikan juga aksi demo sekarang ini sudah tidak murni ojol lagi. Memang ojol awalnya pada malam pertama. Tapi kan ke sini-ke sini lagi demo itu sudah menyimpang. Ojol cuma menuntut keadilan yang seadil-adilnya bagi keluarga korban agar dihukum seberat-beratnya dan proses itu transparan. Tuh, kami cerita itu sama Mas Wapres,” kata dia.

    Lebih jauh, dia juga mengungkap, delapan driver ojol yang hadir mengeluh soal penghasilan mereka yang mengalami penurunan. Dia ingin, semuanya segera pulih dalam waktu dekat.

    “Dan kami bilang terus terang Pak, selama aksi ini pendapatan kita menurun. Wajar dong kami ngomong begitu,” tuturnya.

    “Karena kan ketika demo berlangsung semua karyawan hampir 100 persen di Jakarta itu WFH ya. Jadi sepi orderan satu, kedua juga area narik jadi terbatas. Kalau kami dapat penumpang ke arah Senen ya itu takut. Itu yang kami bicarakan,” lanjutnya.

    Menimpali obrolan tersebut, Gibran merespons dengan mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk menjaga wilayah agar kembali kondusif.

    “Mas Wapres bilang makanya kami berharap sama-sama jaga kondusif wilayah biar wilayah aman teman-teman bisa narik ya kan. Kembali seperti semula, kondisi Jakarta kantor-kantor pada masuk anak sekolah, sehingga membantu jumlah orderan yang meningkat,” katanya.

    Lebih lanjut, Rahman yang telah menjadi ojol sejak 10 tahun lalu itu membantah jika dalam pertemuan kemarin sempat terjadi obrolan terkait politik.

    “Jadi gak ada pesan-pesan khusus gak ada bicara hal-hal politik. Lebih banyak mendengarkan dan memberi arahan buat bantu kami. Karena demo sudah menyimpang ada pengrusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan itu memang riil terjadi kan gitu loh. Gak mengada-ada,” kata Rahman.

    (sfn/rgr)

  • Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    GELORA.CO – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air sepekan kemarin telah menenggelamkan isu ijazah palsu yang menghantam Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Demikian dikatakan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 3 September 2025.

    Selain soal ijazah palsu, maraknya unjuk rasa massa juga sukses menghilangkan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Ribut demo ada 2 isu yg hilang: ijazah palsu Mulyono & Pemakzulan Fufufafa. Jadi siapa yg punya kepentingan dari pengalihan isu demo ini?” tulis Guntur Romli.

    Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa.

    Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR  itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian demo berlanjut pada Kamis 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional.

    Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Affan Kurniawan terlindas Rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aksi demo pada 25-28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

    “Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Selasa 2 September 2025, dikutip Rabu 3 September 2025.

  • Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/9). Mereka mau protes lantaran lima tuntutan utama terkait kematian Affan Kurniawan belum digubris pemerintah!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pemerintah belum memberikan respons soal lima tuntutan yang telah dilayangkan pekan lalu. Hal tersebut yang akhirnya memicu reaksi ‘pasukan hijau’ untuk mengepung Gedung DPR RI.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Rabu (3/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang ada 2 ribuan ojol yang ikut aksi demo,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apa pun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.

    Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.

    Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.

    Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:

    1. 38 Tersangka Anarkis

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.

    “38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.

    2. Ada 6 Tersangka Penghasutan 

    Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    3. Data Kerusakan Fasum

    Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.

    Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.

    “Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.

    4. Rumah Pejabat Dijarah

    Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.

    Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

    Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.

    “10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

    5. Jakarta Sudah Aman

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.

    Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta. 

    Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.

    “Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.

    “Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.

    Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.

    “Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.

  • Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR Megapolitan 3 September 2025

    Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR Megapolitan 3 September 2025

    Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Massa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB massa mulai berjalan kaki dari arah depan Gedung DPR RI menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Mobil komando pun meninggalkan lokasi aksi dan bergerak ke arah Gerbang Pancasila di Jalan Gelora.
    Mereka membubarkan diri secara masing-masing dengan berjalan kaki maupun menggunakan bus Transjakarta yang melintas di depan Gedung DPR.
    Beberapa dari mereka bergotong-royong membersihkan sampah-sampah yang tersisa.
    Sementara, poster-poster dan spanduk berisi tuntutan ditinggalkan tertempel di barikade depan gerbang utama.
    Selain itu, tim logistik API juga berkeliling membagikan makanan dan minuman gratis yang masih tersisa kepada pedagang dan pengemudi ojek online.
    Situasi arus lalu lintas di depan terpantau ramai lancar.
    Kepadatan lalu lintas sempat terjadi saat awal pembubaran massa karena banyaknya pengemudi ojek online yang ngetem di sisi jalan untuk menunggu penumpang.
    Aksi itu bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” digelar pada pukul 10.00 WIB di area gerbang utama Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto.
    Aliansi Perempuan Indonesia menyebut tuntutan utamanya ditujukan kepada DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto.
    Mereka menuntut agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
    “Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” terang Ika, salah satu tim humas Aliansi Perempuan Indonesia kepada Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Ponorogo Pulangkan 4 Pemuda Berjaket Ojol, Tak Terbukti Penyusup

    Polres Ponorogo Pulangkan 4 Pemuda Berjaket Ojol, Tak Terbukti Penyusup

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tercatat ada 4 pemuda yang sempat diamankan di Pos Lantas Dengok, jelang rencana demo di depan Gedung DPRD Ponorogo pada Senin (1/9/2025) lalu. Namun, akhirnya Polres Ponorogo memulangkannya ke rumah masing-masing. Mereka sebelumnya dicurigai hendak menyusup dalam aksi unjuk rasa yang dikabarkan bakal berlangsung di Bumi Reog tersebut.

    Empat orang itu diamankan, setelah sejumlah pengemudi ojek online (ojol) lokal dan Satlantas Polres Ponorogo mendapati kejanggalan. Saat diperiksa di lokasi, tak seorang pun mengenali mereka sebagai bagian dari komunitas ojol di Ponorogo. Kecurigaan pun muncul, hingga informasi sempat beredar bahwa mereka merupakan penyusup dalam demo.

    Namun, hasil pemeriksaan mendalam, memastikan hal tersebut tidak benar. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, menegaskan ke-4 pemuda itu tidak memiliki kaitan dengan rencana aksi maupun upaya provokasi.

    “Mereka bukan bagian dari kelompok penyusup yang akan membuat onar, dan tidak ada niatan ikut demo. Hasil pemeriksaan menyebutkan mereka warga asli Ponorogo,” kata AKP Imam Mujali, Rabu (3/9/2025).

    Dia juga menerangkan, jaket hijau ojol yang dikenakan para pemuda itu bukanlah atribut resmi untuk bekerja sebagai pengemudi online. Mantan kanit Jatanras Polda Jatim yang ikut melakukan pendalaman kasus.

    Ia menyebut, tidak ada hubungan antara keempat pemuda itu dengan kelompok penyusup atau pihak yang berniat melakukan aksi anarkis. Karena tidak terbukti bersalah, mereka dipulangkan. “Itu jaket lama yang mereka beli sendiri, jadi bukan tanda bahwa mereka driver ojol,” pungkasnya. (end/kun)

  • Tampang Komandan di Mobil Brimob Pelindas Affan Kurniawan saat Sidang Etik

    Tampang Komandan di Mobil Brimob Pelindas Affan Kurniawan saat Sidang Etik

    Bisnis.com, JAKARTA — Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosma K Gae menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

    Sidang tersebut berlangsung di Gedung TNCC, Mabes Polri pada Rabu (3/9/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis melalui siaran langsung yang sempat disiarkan Polri TV di YouTube, nampak Kosmas telah hadir di ruang sidang.

    Sebelum itu, Kompol Kosmas sempat dikawal oleh anggota Provos Polri sebelum duduk di tengah ruang sidang etik tersebut.

    Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasi soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

    “Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

    “Siap,” jawab Kosmas.

    Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut. Bahkan, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

    Sekadar informasi, Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

    Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

    Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

    “Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

  • Cerita Umar Driver Ojol Korban Demo Ricuh di DPR: Saya Dipukul Brimob, Sadar Sudah di RS

    Cerita Umar Driver Ojol Korban Demo Ricuh di DPR: Saya Dipukul Brimob, Sadar Sudah di RS

    Liputan6.com, Jakarta- Umar Amiruddin (31), seorang pengemudi ojek online (ojol) asal Kampung Sukamukti, Desa Cikidang, Kabupaten Sukabumi, menjadi korban salah sasaran saat bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

    Umar dipukul anggota Brimob hingga pingsan dan sempat menjalani perawatan intensif di RS Pelni Jakarta. Umar kini sudah kembali ke rumahnya di Sukabumi untuk pemulihan.

    Umar menceritakan kondisi yang dialaminya sebelum dilarikan ke RS Pelni. Saat itu, anggota Brimob tiba-tiba memukulnya bertubi-tubi hingga pingsan.

    “Saya dihajar lagi sama polisi. Habis itu saya pingsan. Tahu-tahu sudah di rumah sakit,” tutur Umar, sambil menunjukan luka dialami di beberapa bagian tubuhnya, Selasa (2/9/2025).

    Safrudin, kembaran Umar, menambahkan awalnya Umar menurunkan penumpang dan kemudian memarkir motornya di dekat sebuah masjid untuk menunaikan salat magrib.

    Setelah salat, Umar keluar dan melihat keramaian di depan. Karena penasaran, Umar mendekat untuk menonton bersama beberapa ibu-ibu, bukan untuk ikut demonstrasi.

    “Setelah itu, ada anggota Brimob yang berteriak, ‘Awas kalian, jangan divideo! Bubar! Bubar!’. Tiba-tiba, dari belakang, dia ditangkap dan dipukuli oleh enam orang,” ungkap Safrudin.

  • Viral Diaspora RI Ramai-ramai Demo, Bawa Tuntutan Rakyat 17+8

    Viral Diaspora RI Ramai-ramai Demo, Bawa Tuntutan Rakyat 17+8

    Jakarta, CNBC Indonesia – Diaspora Indonesia, baik dari kalangan mahasiswa maupun pekerja di luar negeri, kompak menggelar demonstrasi di negara domisili masing-masing.

    Pantauan CNBC Indonesia, seruan aksi demo dibagikan melalui media sosial gerakan atau lembaga seperti ‘Amerika Bergerak’ (Amerika Serikat/AS), ‘Aksi Kamisan Netherlands’ (Belanda), ‘Melbourne Bergerak’ (Australia), ‘Jerman Bergerak’ (Jerman), maupun Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai wilayah.

    Unggahan unjuk rasa masing-masing mendapat sorotan dari netizen Indonesia dan berbagai pihak. Banyak netizen yang menyampaikan dukungan dan rasa terima kasih atas partisipasi diaspora Indonesia untuk berekspresi dan menyuarakan pendapat.

    “Terimakasih telah lantang bersuara meskipun sudah tinggal nyaman di luar sana,” kata seorang netizen di Instagram.

    “terharu.. terima kasih untuk ikut berjuang,” ujar netizen lainnya.

    Pada 31 Agustus 2025, lebih dari 100 anggota diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman berkumpul di Berlin untuk menggelar demo terkait situasi di Tanah Air.

    [Gambas:Instagram]

    Sementara itu, pada 28 Agustus hingga 1 September 2025, lebih dari 300 diaspora Indonesia di New York City menggelar long march memperingati korban yang tewas dalam unjuk rasa di Indonesia.

    [Gambas:Instagram]

    Sejumlah diaspora Indonesia di Australia juga turun ke jalan dan menyuarakan pendapat. Mereka membawa tuntutan rakyat 17+8 untuk pemerintah Indonesia, seperti yang digaungkan para demonstran di Tanah Air.

    [Gambas:Instagram]

    Di Jepang, seorang diaspora bernama Zhafira Aqyla berdiri di tengah jalan membawa poster berisi tuntutan rakyat 17+8.

    [Gambas:Instagram]

    Para diaspora di Belanda juga merencanakan unjuk rasa pada 4 September 2025 dengan berjalan dari ISS Erasmus University Rotterdam menuju KBBI Den Haag. Dalam poster yang beredar, aksi ini ditujukan sebagai bentuk solidaritas untuk driver ojek online (ojol) yang tewas, Affan Kurniawan, serta seluruh korban kekerasan negara.

    [Gambas:Instagram]

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]