Xcloud.id

Produk: ojol

  • SBY soal Demo Berhari-hari: Sadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan – Page 3

    SBY soal Demo Berhari-hari: Sadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan – Page 3

    Aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir bermula pada Senin (25/8/2025), ketika para mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat berupaya menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen di Jakarta berkenaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Setelah itu, demonstrasi kembali dilaksanakan pada Kamis (28/8/2025) di gerbang utama kompleks parlemen di Jakarta untuk menuntut kenaikan upah pekerja.

    Dalam demonstrasi tersebut, seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang sedang mengantar pesanan terlindas kendaraan taktis kepolisian dan tewas, hingga menyebabkan kemarahan warga dan memicu lebih banyak demonstrasi untuk menuntut pihak berwajib menyelidiki secara tuntas kejadian tersebut.

    Selain itu, menyusul aksi demonstrasi yang diwarnai penjarahan ke sejumlah rumah anggota DPR dan perusakan fasilitas umum di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Hingga Sabtu (6/9/2025), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan pada Agustus 2025.

  • Promo Hemat BBM, Masyarakat Hingga Ojol Rasakan Manfaat MyPertamina

    Promo Hemat BBM, Masyarakat Hingga Ojol Rasakan Manfaat MyPertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Antusiasme masyarakat, terutama pengemudi ojek online, mewarnai promo hemat BBM yang dihadirkan Pertamina Patra Niaga pada momentum Hari Pelanggan Nasional.

    Melalui aplikasi MyPertamina, konsumen dapat menikmati potongan Rp500 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, maupun Pertamax dengan total hemat hingga Rp20 ribu.

    “Promo ini sangat membantu, terutama bagi kami pengemudi ojol. Bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Harapannya, promo seperti ini lebih sering diberikan,” ucap Ahmat, pengguna Pertamax di SPBU COCO 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2025).

    Pelanggan lain, Angga, warga Citeureup, juga merasakan manfaat serupa. “Potongan Rp500 per liter ini terasa sangat membantu, terutama untuk pekerja seperti saya. Cukup meringankan biaya harian,” ungkap Angga usai mengisi Pertamax di SPBU COCO 13-1691 Cibinong.

    Sementara itu, Dian dari Cibinong menyampaikan bahwa dirinya mengetahui informasi promo melalui media sosial. “Begitu coba langsung dapat potongan harga,” kata Dian.

    Selain memberikan pengalaman mengisi BBM lebih hemat, promo ini juga diapresiasi oleh konsumen setia MyPertamina.

    “Aplikasinya praktis, banyak promo, dan informasinya jelas. Pertamina sudah konsisten menghadirkan layanan yang baik, tinggal terus dijaga,” imbuh Ivan.

    Di momentum hari pelanggan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo hemat Rp500 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, atau Pertamax pada 5-7 September 2025, pukul 06.00-18.00 WIB di SPBU yang terintegrasi MyPertamina.

    Dengan pembelian minimal Rp25.000 menggunakan aplikasi MyPertamina, pelanggan langsung mendapat potongan harga (maksimal 40 liter atau total hemat Rp20.000).

    Tidak ketinggalan, mulai 6 September, bagi pengguna kendaraan diesel, promo hemat Rp300 per liter untuk Pertamina Dex berlaku sepanjang September 2025.

    “Promo ini wujud terima kasih Pertamina Patra Niaga untuk pelanggan setia. Harapannya melalui aplikasi MyPertamina, kami bisa terus menghadirkan kemudahan sekaligus keuntungan bagi seluruh pelanggan,” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait promo, masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina, mengakses website mypertamina.id, mengikuti media sosial @mypertamina dan @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Call Center 135.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tanggapi Tuntutan 17+8, Menko Airlangga Sebut Satgas PHK sedang Diproses Nasional 6 September 2025

    Tanggapi Tuntutan 17+8, Menko Airlangga Sebut Satgas PHK sedang Diproses Nasional 6 September 2025

    Tanggapi Tuntutan 17+8, Menko Airlangga Sebut Satgas PHK sedang Diproses
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyebut satu poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni soal langkah darurat mencegah PHK massal, sedang dalam proses.
    “Satgas PHK kan hasil dari rapat dengan Pak Presiden sebelumnya dan lagi berproses,” kata Airlangga di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).
    Airlangga mengatakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi disebut telah menandatangani terkait pembentukan Satgas PHK.
    “Kemarin Pak Setneg mengatakan itu sudah ditandatangani beliau,” tuturnya.
    Namun, Airlangga belum mengungkapkan kapan rencana pembentukan Satgas PHK tersebut direalisasikan.
    “Itu segera ya,” tandasnya.
    Sebagaimana diketahui, sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah pada Agustus 2025.
    Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta sikap anggota Dewan merespons protes rakyat.
    Masyarakat juga mendesak sejumlah tuntutan kepada pemerintah hingga muncul istilah “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” yang diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.
    Dalam tuntutan itu, ada soal sektor ekonomi, yaitu pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online; mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak; serta membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo

    Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo

    GELORA.CO – Suasana politik di Jakarta masih terasa tegang usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlangsung berlarut-larut.

    Pada Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra tiba di Istana Kepresidenan dengan ekspresi serius.

    Kepada wartawan, Herindra menyebut dirinya dipanggil Presiden untuk menyampaikan informasi penting, namun enggan merinci detail laporannya, termasuk mengenai dalang di balik kerusuhan.

    Ia hanya menegaskan bahwa kondisi Ibu Kota dan sejumlah wilayah lain saat ini sudah terkendali. “Insya Allah aman, Insya Allah aman,” ujarnya singkat.

    Nada optimis juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Menurutnya, situasi keamanan berangsur membaik dan sudah dapat diatasi dengan baik.

    Ia juga mengajak media dan publik menjaga rasa persatuan serta tidak hanya fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan.

    Sementara itu, Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menegaskan bahwa kondisi nasional kini berada dalam kendali TNI dan Polri. Ia menyebut sejumlah provokator yang memicu kerusuhan telah berhasil diamankan Polda Metro Jaya.

    Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa pengamanan pada Minggu malam, 31 Agustus 2025, berjalan lancar dan kondisi Jakarta saat ini relatif kondusif.

    Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.

    Menurut Sjafrie, Presiden menekankan bahwa semua bentuk kriminalitas, mulai dari perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pejabat negara, harus ditindak tegas tanpa kompromi.

    Di tengah pernyataan resmi tersebut, mulai muncul informasi mengenai aliran dana besar yang diduga menjadi penyokong aksi kerusuhan.

    Seorang politikus partai pemerintah mengungkapkan bahwa ada ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk menggerakkan massa, bahkan menyebutnya sebagai upaya makar.

    Kecurigaan ini semakin kuat setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online meminta massa bubar, namun provokator justru membagikan pesan berantai berisi daftar target rumah pejabat, termasuk Puan Maharani, Ahmad Sahroni, dan Uya Kuya.

    Sumber dari lingkaran Istana bahkan menyebut bahwa dana tersebut berasal dari luar negeri, tepatnya Kamboja.

    Presiden Prabowo, menurut sumber tersebut, telah mengetahui nama-nama tokoh yang terlibat dan diyakini akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak di balik kerusuhan. 

  • 5 Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Sopir Bank Jateng Sempat Mengeluh Gaji Tak Cukup untuk Susu Anak Regional

    5 Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Sopir Bank Jateng Sempat Mengeluh Gaji Tak Cukup untuk Susu Anak Regional

    Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Sopir Bank Jateng Sempat Mengeluh Gaji Tak Cukup untuk Susu Anak
    Editor
    WONOGIRI, JAWA TENGAH –
    Anggun, sopir operasional Bank Jateng yang membawa kabur uang hampir Rp 10 miliar, dikenal sebagai sosok yang aktif bersosialisasi di lingkungannya.
    Namun, di balik itu, ia sempat mengeluhkan gaji Rp3 juta yang disebutnya pusing untuk memenuhi kebutuhan susu anak dan lainnya.
    Seorang tetangga Anggun di Kelurahan Giriwono, Wonogiri, bernama Wahyu, memberikan gambaran mengenai kehidupan sehari-hari pelaku.
    Menurutnya, Anggun merupakan warga yang mudah bergaul dan peduli dengan kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya.
    “Kalau berinteraksi di masyarakat ya seperti pada umumnya. Lumrahnya masyarakat, sering bersosialisasi,” ujar Wahyu, dikutip
    Tribun Jateng
    Jumat (5/9/2025).
    Wahyu menuturkan, kepedulian Anggun terhadap lingkungan terlihat saat ia ikut berdiskusi mengenai kegiatan peringatan HUT ke-80 RI.
    Saat itu, kondisi nasional sedang memanas akibat demonstrasi, dan Anggun menanyakan detail perizinan acara.
    “Tanya juga apa kegiatannya diizinkan karena sedang ramai demo itu. Diskusinya sampai sedetail itu, dia ada kepedulian dengan kegiatannya,” ungkap Wahyu.
    Meskipun aktif secara sosial, Anggun ternyata pernah mengungkapkan keresahan finansialnya.
    Dalam sebuah obrolan santai bersama warga lain, pelaku sempat menyinggung soal gajinya yang dirasa pas-pasan untuk menopang hidup keluarga.
    “Ada cerita soal gaji di kalangan bapak-bapak itu, dia sempat cerita gaji Rp 3 juta tapi juga pusing untuk kebutuhan, susu anak dan yang lainnya,” imbuh Wahyu.
    Anggun diketahui telah menikah dua kali dan memiliki total tiga orang anak.
    Dari pernikahan pertama, ia memiliki satu anak dan pernikahan kedua memiliki dua anak.
    “Kalau di rumah yang di sini ditempati sudah sekitar 5 tahun,” ucapnya.
    Untuk menopang ekonomi keluarga, istrinya bekerja sebagai pengemudi ojek online sekaligus berjualan pakaian secara daring.
    Wahyu mengaku telah mendengar apa yang dilakukan oleh Anggun. Awalnya ia tak percaya dengan hal itu.
    Sampai akhirnya mencari kebenaran informasi tersebut karena di lingkungan setempat juga ramai diperbincangkan.
     
    Wahyu mengaku sangat terkejut saat pertama kali mendengar kabar kenekatan Anggun. Awalnya ia tidak percaya hingga harus memastikan informasi tersebut ke beberapa temannya.
    “Saya dapat informasi sore, saat itu belum percaya. Sampai saya memastikan telepon ke teman-teman. Saya kaget, karena nekat juga,” ujarnya.
    Setelah kejadian itu, Wahyu menyebut suasana di sekitar rumah Anggun menjadi berbeda karena kerap didatangi orang-orang yang tidak dikenal.
    “Entah siapa, bahasanya nyanggong di sana,” imbuhnya.
    Aksi nekat Anggun terjadi pada Senin (1/9/2025) di area parkir Bank Jateng cabang Solo. Saat itu, ia sedang bertugas mengantar pegawai bank untuk mengambil uang dalam jumlah besar.
    Setelah uang berada di dalam mobil operasional, Anggun memanfaatkan kelengahan petugas keamanan yang sedang pergi ke toilet.
    Ia kemudian beralasan kepada pegawai bank lainnya bahwa ia ingin memindahkan posisi parkir mobil.
    Bukannya kembali, Anggun justru langsung tancap gas membawa kabur mobil beserta uang senilai hampir Rp 10 miliar di dalamnya.
    Rekaman CCTV menunjukkan mobil tersebut meninggalkan area bank sekitar pukul 12.20 WIB. Pihak kepolisian kini telah mengantongi identitasnya dan melakukan pengejaran intensif.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Sopir Bank Jateng Wonogiri yang Bawa Kabur Uang Rp 10 Miliar
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Membangun resistansi melalui algoritma

    Membangun resistansi melalui algoritma

    Bagian penting yang perlu dicatat adalah dominasi masyarakat sipil ini tidak hanya berhenti pada menyuarakan tuntutan, tetapi juga membangun resistansi.

    Jakarta (ANTARA) – Tagar #ResetIndonesia menggema di berbagai platform media sosial dalam sepekan terakhir, sebagai bentuk ekspresi dari akumulasi keresahan masyarakat, yang bertujuan menuntut perubahan tata kelola negara secara sistemik dan menyeluruh.

    Dalam gerakan kali ini, tagar #ResetIndonesia barangkali menjadi deretan akhir yang lahir. Sebelumnya, masyarakat sudah memobilisasi berbagai tagar, seperti #BubarkanDPR yang muncul karena tunjangan, tindakan, dan pernyataan anggota dewan yang dinilai nirempati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

    Juga ada #PolisiPembunuh dan #JusticeforAffan yang merupakan kemarahan masyarakat terhadap insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojol dan merenggut nyawa Affan Kurniawan.

    Keresahan warga yang direspons dengan tindakan tegas aparat dan suara pejabat negara yang belum memenuhi tuntutan warga kemudian melahirkan tagar #ResetIndonesia.

    Di sela berbagai tagar tuntutan, juga ada tagar aksi solidaritas seperti #WargaJagaWarga dan #SipilJagaSipil, yang mengingatkan untuk tidak terjebak dengan disinformasi, marginalisasi kelompok identitas, seruan penjarahan, hingga dugaan mobilisasi menuju darurat militer.

    Pada saat yang sama, terdapat #BravePinkHeroGreen yang terinspirasi dari warna hijab seorang demonstran yang menghadapi pasukan polisi serta warna ojol sebagai penghormatan terhadap Affan. Kedua warna ini kemudian secara kolektif digunakan sebagai simbol solidaritas dan identitas visual gerakan.

    Berbagai tagar itu menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam gerakan kolektif aktivisme digital. Hal ini tak mengherankan bila mengingat Indonesia memiliki basis pengguna media sosial yang tinggi.

    Suara nyaring di media sosial itu tentu bukan hanya sekadar angin lalu. Masyarakat Indonesia secara sadar dan aktif memanfaatkan algoritma media sosial untuk membangun resistansi dalam menghadapi dinamika politik kali ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerusakan Fasilitas Publik saat Demonstrasi adalah Cermin Kerapuhan Relasi Negara dan Warga

    Kerusakan Fasilitas Publik saat Demonstrasi adalah Cermin Kerapuhan Relasi Negara dan Warga

    JAKARTA – Fasilitas publik, termasuk halte, jembatan penyeberangan orang (JPO) kerap menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan.

    Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dimulai pada Senin (25/8/2025). Namun aksi tersebut berlanjut hingga akhir Agustus dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, memicu kemarahan publik. Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan aksi pada Jumat (29/8) malam.

    Dengan cepat peristiwa ini tersebar luas di media sosial sehingga memantik amarah publik. Aksi demonstrasi pun menjalar ke berbagai wilayah seperti Solo, Bandung, Mataram, Makassar, dan kota-kota lainnya. Banyak yang berubah menjadi kerusuhan dan fasilitas umum menjadi sasaran.

    Bus Transjakarta melintas di dekat Halte Senayan Bank DKI yang rusak di Jakarta, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/YU)

    “Fasilitas publik menjadi simbol frustasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak,” pemerhati transportasi Muhamad Akbar, dalam keterangan yang diterima VOI.

    Ruang Paling Dekat Menyalurkan Kecewa

    Menghapus tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta per bulan, menjadi salah satu tuntutan rakyat. Namun aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi rusuh karena tuntutan mereka tidak didengar. Alih-alih mengajak berdialog, pemerintah melalui kepolisian, justru merespons tuntutan ini dengan tindakan represif.

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kekecewaan rakyat memuncak karena banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Belum lagi perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja.

    Di tengah rasa frustrasi lantaran aspirasi rakyat diabaikan, aksi demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan. Ironisnya, fasilitas umum menjadi sasaran publik.

    Pemerhati transportasi Muhamad Akbar menyebut ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 1998, 2019, 2020, dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak di halte, JPO, atau fasilitas umum lainnya. Pola ini terus berulang. Fasilitas publik menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak.

    Gubernur Pramono Anung bersama Forkopimda Provinsi Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin 1 September 2025 (VOI/Diah Ayu Wardani)

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 halte Transjakarta, baik yang berada dalam koridor (BRT) maupun non-BRT terdampak. Enam halte di antaranya dibakar massa, sementara 16 halte rusak akibat aksi vandalisme.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, total kerugian akibat perusakan fasilitas publik mencapai Rp51 miliar, sebagaimana ia sampaikan usai menjalani rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.

    Fasilitas umum, seperti halted dan JPO sering menjadi sasaran di setiap ledakan amarah sosial. Akbar menuturkan, hal ini terjadi karena halte dan JPO adalah representasi negara yang paling kasatmata, mudah dijangkau, tersebar di jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan.

    Tak seperti gedung pemerintah atau markas kepolisian yang dilindungi ketat, halte berdiri tanpa pagar, tanpa pagar kawat berduri, tanpa aparat bersenjata.

    “Ketika kemarahan massa menggelegak, halte jadi simbol yang paling mudah dimasuki, mudah dirusak, dan penuh makna. Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan,” jelas Akbar.

    Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat dilampiaskan langsung kepada sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, JPO, atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau. Di tengah kerumunan yang panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek protes tanpa arah.

    Publikasi Lewat Kerusakan

    Akbar mengakui, dalam banyak kasus, kerusuhan tidak selalu berasal dari demonstran, melainkan unsur luar yang menyusup untuk memperkeruh situasi. Provokator sengaja memicu kekacauan demi membelokkan pesan aksi damai.

    Di sisi lain, kerusuhan ada dibuat oleh kelompok penjarah yang memanfaatkan momen untuk menjarah di tengah kekacauan. Tujuannya bukan aspirasi, tapi oportunisme. Ini adalah cara cepat dan brutal untuk menyampaikan bahwa relasi antara negara dan warganya sedang terganggu.

    “Visual halte yang terbakar dan jembatan yang rusak menciptakan kesan dramatis. Mudah viral, cepat menyebar. Sorotan media meningkat, dan isu yang diperjuangkan—meski lewat cara negatif—menjadi perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah mencari publikasi lewat kerusakan,” lanjutnya.

    Ke depannya, Muhamad Akbar mendorong agar halte tidak sekadar struktur fisik yang indah, tapi juga menjadi ruang publik yang kuat secara sosial dan tanggung menghadapi risiko.

    Sejumlah halte Transjakarta memang didesain cantik, futuristik, dan Instagramable. Namun secara teknis belum siap untuk menghadapi risiko kerusuhan, padahal sudah berulang kali halte menjadi sasaran.

    Warga berjalan di samping Halte Bus Trans-Jakarta Bundaran HI yang hangus dibakar pengunjuk rasa penolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA /Aditya Pradana Putra)

    Karena itu, dikatakan Akbar, perlu evaluasi serius terhadap desain halte dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur kota tidak hanya perlu indah, tapi juga tangguh menghadapi situasi darurat.

    “Solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi. Halte bisa didesain modular – mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal. Kamera pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga sekitar sangat penting. Ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga,” tegasnya.

    “Merawat halte adalah tanggung jawab kita bersama. Dari halte, kita bisa mulai membangun ulang kepercayaan yang retak—antara warga, ruang publik, dan negara,” kata Akbar menyudahi.

    Disclaimer:

    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga. Redaksi VOI menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk. Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.

  • 9 Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Anggun Sopir Bank Jateng Sempat Curhat: Pusing Gaji Rp 3 Juta untuk Istri-Anak Regional

    9 Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Anggun Sopir Bank Jateng Sempat Curhat: Pusing Gaji Rp 3 Juta untuk Istri-Anak Regional

    Bawa Kabur Rp 10 Miliar, Anggun Sopir Bank Jateng Sempat Curhat: Pusing Gaji Rp 3 Juta untuk Istri-Anak
    Editor
    WONOGIRI, KOMPAS.com
    – Inilah sosok Anggun, sopir Bank Jateng Wonogiri yang menggondol uang Rp 10 miliar saat bertugas.
    Anggun tinggal di sebuah rumah tingkat di Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri Kota, Jawa Tengah.
    Keseharian pria itu diungkap seorang tetangganya bernama Wahyu.
    Sebagaimana warga pada umumnya, tak ada yang aneh pada keseharian Anggun.
    Ia memiliki istri yang berkerja sebagai ojek online (ojol) dan berjualan online.
    “Istrinya itu nyambi ojek, ojol itu. Selain itu juga berjualan baju online,” jelasnya, Jumat (5/9/2025).
    Selain itu menurutnya Anggun sudah menikah 2 kali.
    Dari pernikahan pertama memiliki satu anak dan pernihakan kedua memiliki dua anak.
    “Kalau di rumah yang disini ditempati sudah sekitar 5 tahun,” katanya.
    Ia menerangkan sosok Anggun dikenal sering bersosialisasi dan termasuk warga yang aktif di lingkungan.
    “Kalau berinteraksi di masyarakat ya seperti pada umumnya. Lumrahnya masyarakat, sering bersosialisasi,” katanya.
    Menurutnya Anggun tinggal bersama istri dan anaknya di rumah itu.
    Ia menyebut belum lama ini juga bertemu dengan Anggun, tepatnya sekira sepekan lalu
    Anggun saat itu menanyakan soal kegiatan peringatan HUT ke-80 RI di lingkungan tempat tinggalnya, sebab saat itu situasi nasional sedang memanas.
    “Tanya juga apa kegiatannya diizikan karena sedang ramai demo itu. Diskusinya sampai sedetail itu, dia ada kepedulian dengan kegiatannya,” paparnya.
    Saat itu, Anggun dan beberapa warga lain yang berkumpul juga sempat membicarakan masalah gaji.
    Ada obrolan soal gaji dalam tongkrongan bapak-bapak di lingkungan.
    “Ada cerita soal gaji di kalangan bapak-bapak itu, dia sempat cerita gaji Rp 3 juta tapi juga pusing untuk kebutuhan, susu anak dan yang lainnya,” imbuhnya.
    Ia sendiri mengaku sudah mendengar apa yang dilakukan Anggun pada Senin (1/9/2025).
    Awalnya ia tak percaya tetangganya berbuat hal tersebut.
    Hingga akhirnya ia mencari-cari kebenaran informasi itu, pasalnya di lingkungan setempat juga sempat ramai menjadi perbincangan.
    “Saya dapat informasi sore, saat itu belum percaya. Sampai saya memastikan telepon ke teman-teman. Saya kaget, karena nekat juga,” ujar dia.
    Usai kejadian itu, berdasar informasi warga yang tinggal di sekitar rumah Anggun, banyak orang asing yang berdatangan.
    “Entah siapa, bahasanya nyanggong disana,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Seorang sopir bank daerah di Kabupaten Wonogiri nekat membawa kabur uang hampir Rp 10 miliar dengan alasan hendak memindahkan letak parkir mobil, Senin (1/9/2025) lalu.
    Aksi nekat tersebut ia lakukan ketika sedang bertugas mengantar pegawai bank mengambil uang di area parkir Bank Jateng Cabang Solo, Jalan Slamet Riyadi, Gladag.
    Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul
    Bawa Kabur Uang Rp 10 Miliar, Anggun Sopir Bank Jateng Pernah Curhat Soal Gaji, Istri Kerja Ojol
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
    Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
    “Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
    Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
    Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
    Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
    “Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
    Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
    Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
    Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
    Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
    serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
    Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
    Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
    “Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
    Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
    Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
    Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
    Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
    Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
    Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
    “Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
    Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
    Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
    Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
    “Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
    “Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal hal yang menjadi kebutuhan para korban. Ia pun menyebutkan Kemensos memiliki program perlindungan sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar sehat dan memiliki fungsi sosial yang utuh.

    “Kemensos akan mengawal sampai beliau bisa mandiri, sehat jasmani rohani. Pembiayaan segala macam bisa kita diskusikan bersama,” kata Gus Ipul.

    Usai memberikan santunan, malam harinya Gus Ipul juga menyempatkan diri menjenguk Budi ke RS Primaya. Ia juga berbincang dengan dokter mengenai kondisi Budi. Lalu juga mendoakan kesembuhan Budi.

    Kemensos memberikan santunan untuk keluarga 4 korban meninggal masing-masing sebesar Rp15 juta. Total santunan untuk keluarga dari 4 korban meninggal sebesar Rp60 juta.

    Lalu Gus Ipul juga memberikan santunan untuk 5 korban luka dalam insiden unjuk rasa sebesar Rp5 juta. Total santunan untuk korban luka sebesar Rp25 juta.

    Kemensos juga menyalurkan paket sembako untuk keluarga korban meninggal dan korban luka sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing orang. Total bantuan paket sembako untuk 9 orang sebesar Rp89.500.000.

    Insiden unjuk rasa di Makassar mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

    Berikut daftar korban meninggal dunia:

    1. Rusdam Diansyah alias Dandi (ojek online);

    2.  Muhammad Akbar Basri (staf Humas DPRD Kota Makassar);

    3. Syahrina Wati, staf DPRD;

    4. Syaiful Akbar, Kasi Kesra di Kecamatan Ujung Tanah.

    Berikut daftar korban luka:

    1. Budi Haryadi (karyawan swasta)

    2. Agung Setiawan (karyawan honorer)

    3. Sahabudin (sopir anggota DPRD)

    4. Arif Rahman