Produk: ojol

  • Ojol Batal Demo Copot Kapolda Metro Jaya

    Ojol Batal Demo Copot Kapolda Metro Jaya

    GELORA.CO -Demo ribuan ojek online yang sebelumnya direncanakan di Markas Polda Metro Jaya hari ini dibatalkan. Demo batal setelah mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Penundaan dilakukan atas dasar instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas nasional dan meredam kegaduhan yang saat ini tengah terjadi di Jakarta, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Bapak Kapolri,” bunyi pers release Solidaritas Ojol Senusantara (SOS) dikutip RMOL di Jakarta, Senin pagi, 8 September 2025.

    Demo sedianya digelar pukul 14.00 WIB nanti dengan tuntutan copot Kapolda Metro sebagai bentuk tanggung jawab atas gugurnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. 

    Dalam surat pemberitahuan yang dikirim kepada Polda Metro Jaya, aksi bakal diikuti 1000 peserta menggunakan motor dan 200 lainnya menggunakan mobil. Mereka menyampaikan aksi ditunda hingga waktu yang akan diumumkan lebih lanjut.

    “Solidaritas Ojol Senusantara menegaskan bahwa penundaan aksi bukan berarti surutnya tuntutan. Desakan copot Kapolda Metro Jaya tetap menjadi sikap tegas kami sebagai bentuk perjuangan atas keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan dan seluruh driver ojol di Indonesia,” tulis pers release itu.

    Mereka berharap langkah penundaan demo bisa menjadi ruang bagi pemerintah, Kapolri, dan seluruh pihak terkait untuk menunjukkan keseriusan dalam menyikapi kasus tewasnya Affan. Mereka juga meminta aparat memastikan tidak ada lagi tindakan represif dan arogan yang mengancam keselamatan rakyat, khususnya driver ojol sebagai ujung tombak transportasi rakyat.

    “Kami menyerukan kepada seluruh driver ojol roda dua dan roda empat, serta simpatisan, untuk tetap solid, menjaga kondusivitas, dan menunggu instruksi resmi selanjutnya,” demikian pers release mereka.

  • Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi Bagi Para Demonstran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 September 2025

    Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi Bagi Para Demonstran Nasional 7 September 2025

    Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi Bagi Para Demonstran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak boleh ada kriminalisasi bagi para pedemo yang melakukan aksi unjuk rasa.
    Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa massa demo harus tetap damai dan sesuai aturan yang berlaku. 
    “Saya kira tak boleh ada kriminalisasi bagi para demonstran, tapi harus damai dan sesuai undang-undang. Nanti, petugas juga akan memilahnya,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari
    Kompas.id
    , Minggu (7/9/2025).
    Prabowo juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa juga ada batas waktunya, yakni sampai pukul 18.00.
    “Juga tidak boleh bawa petasan api,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkap bahwa kepolisian telah menangkap sekitar 3.095 orang terkait demonstrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    Paling banyak terjadi di Jakarta, saat polisi menangkap 1.438 demonstran yang melakukan aksi dalam beberapa hari terakhir.
    “Hari-hari terakhir ini, Jakarta itu kurang lebih 1.438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak sembilan kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025) malam.
    “Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17, dan seterusnya,” sambungnya.
    Menurutnya, penangkapan tersebut justru tidak mencerminkan langkah perbaikan dari Polri usai kasus kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pembunuh Mutilasi di Pacet Dikenal Pendiam
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        7 September 2025

    Pelaku Pembunuh Mutilasi di Pacet Dikenal Pendiam Surabaya 7 September 2025

    Pelaku Pembunuh Mutilasi di Pacet Dikenal Pendiam
    Tim Redaksi
    MOJOKERTO, KOMPAS.com
    – Alvi Maulana (24), pelaku kasus mutilasi yang menggemparkan masyarakat Mojokerto, ditangkap di kamar kosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya pada Minggu (7/9/2025).
    Pelaku diketahui merupakan warga Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
    Ketua RT 01 RW 01 Lidah Wetan, Heru, menyebutkan bahwa Alvi telah tinggal di kos tersebut selama lima bulan dan dikenal sebagai sosok yang pendiam.
    “Biasanya beli makan di warung. Cenderung pendiam, jarang bergaul,” ungkap Heru saat ditemui di lokasi kejadian.
    Alvi sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol) dan diduga telah menjalin hubungan pernikahan siri dengan korban.
    Saat penangkapan, Heru diminta oleh polisi untuk mendampingi sebagai saksi.
    Ia menyaksikan polisi membawa satu kantong plastik dari kamar pelaku.
    “Beberapa polisi lain keluar membawa 1 kresek hitam tanggung. Nggak tau berisi apa, apakah barang bukti atau potongan tubuh,” ujarnya.
    Kasus ini bermula ketika puluhan potongan tubuh korban, seorang perempuan berinisial TAS (25) asal Pacitan, Jawa Timur, ditemukan warga di semak-semak kawasan Pacet, Mojokerto pada Sabtu (7/9/2025) sekitar pukul 10.40 WIB.
    Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tubuhnya dibagi menjadi 63 potongan, termasuk satu potongan kaki kiri dan satu potongan pergelangan tangan kanan.
    Hubungan antara pelaku dan korban diduga merupakan sepasang kekasih, namun hingga saat ini, motif di balik pembunuhan ini masih belum diketahui.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pembunuh Mutilasi di Pacet Dikenal Pendiam
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        7 September 2025

    Pelaku Mutilasi di Pacet Diduga Sudah Nikah Siri dengan Korban Surabaya 7 September 2025

    Pelaku Mutilasi di Pacet Diduga Sudah Nikah Siri dengan Korban
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pelaku pembunuhan mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Pacet, Mojokerto, telah teridentifikasi sebagai Alvi Maulana (24 tahun).
    Ia ditangkap Polres Mojokerto di kamar kosnya yang terletak di kawasan Lidah Wetan, Surabaya pada Minggu (7/9/2025) dini hari.
    Alvi diketahui merupakan warga Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
    “Ditangkap sekitar jam 1 pagi, polisi datang untuk melakukan penangkapan pelaku mutilasi,” ungkap Ketua RT setempat, Heru, Minggu (7/9/2025).
    Heru menambahkan bahwa Alvi sudah tinggal di kos tersebut selama lima bulan sejak April 2025.
    Namun, pelaku tidak pernah meminta surat domisili kepada RT setempat.
    “Alvi belum pernah minta surat domisili. KTP dan surat-surat lain belum diberikan karena ditunda-tunda,” ujarnya.
    Sehari-hari, Alvi bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol) dan kabarnya telah menikah siri dengan korban.
    “Katanya dia adalah driver ojek online. Dikabarkan juga nikah siri, karena saya belum dapat surat,” terangnya.
    Diketahui, puluhan potongan tubuh korban, seorang perempuan berinisial TAS (25) asal Pacitan, Jawa Timur, ditemukan warga di semak-semak kawasan Pacet, Mojokerto pada Sabtu (7/9/2025) sekitar pukul 10.40 WIB.
    Tubuh korban dibagi menjadi 63 potongan jaringan, termasuk satu potongan kaki kiri dan satu potongan pergelangan tangan kanan.
    Hubungan antara pelaku dan korban diduga merupakan sepasang kekasih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Utara tenun persatuan  usai penjarahan

    Jakarta Utara tenun persatuan usai penjarahan

    Jakarta (ANTARA) – Sabtu (30/8) menjadi hari yang gelap di Jakarta Utara. Pada hari tersebut terjadi aksi tindak pidana yang dilakukan segerombolan orang sebagai dampak lanjutan dari aksi anarkis yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, hingga Tanah Abang.

    Kondisi genting yang terjadi di Jakarta Pusat, yang dimulai oleh unjuk rasa Senin (25/8), itu ternyata merambat ke sejumlah daerah di DKI Jakarta bahkan sejumlah daerah di Indonesia. Kota Jakarta Utara juga tak luput dari gelombang aksi anarkis tersebut.

    Aksi anarkis pertama terjadi pada Sabtu (30/8) siang saat warga melakukan aksi unjuk rasa ke rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok.

    Awalnya aksi tersebut berlangsung damai, ada yang menyampaikan pendapat, mereka juga meneriakkan kata-kata sampai sumpah serapah. Sejumlah oknum memanfaatkan rasa kemarahan warga dengan melakukan pelemparan.

    Satu per satu batu beterbangan ke bangunan kokoh tersebut, satu, dua hingga jumlah benda keras berterbangan ke rumah kader Partai NasDem tersebut.

    Tak puas melempar, gelombang massa ini mencoba mendobrak pagar rumah tersebut dan dalam hitungan menit gerbang itu roboh. Massa langsung merangsek ke dalam rumah dan melakukan aksi perusakan.

    Sejumlah mobil mewah yang terparkir di garasi mobil menjadi sasaran, selain itu sejumlah barang berharga juga ikut diambil mulai dari uang, sertifikat tanah, jam mewah, dan lainnya.

    Aksi tersebut terekam di sejumlah video yang tersebar di media sosial. Video tersebut tersebar luas dan memancing orang untuk datang ke lokasi tersebut sehingga massa terus bertambah dan merangsek masuk.

    Setelah menjarah, oknum-oknum meninggalkan rumah Ahmad Sahroni dengan membawa barang-barang yang bukan milik mereka. Setelah rumah itu ditinggal massa, polisi dan tentara TNI membuat pembatas dan menutup kawasan tersebut agar tak dimasuki warga.

    Tak sampai di situ, pada malam harinya, Jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama di Jakarta Utara menjadi sasaran aksi perusakan dan vandalisme yang dilakukan orang tak dikenal.

    Mereka merusak sejumlah fasilitas umum berupa kamera pengintai di jalanan, traffic light, hingga sejumlah rambu-rambu.

    Ratusan warga yang datang bergelombang tersebut seperti tidak puas dengan yang sudah dilakukan. Mereka mengarahkan target mereka ke Mako Polres Metro Jakarta Utara. Massa melemparkan batu dan petasan ke dalam kawasan Polres.

    Serangan tersebut berlangsung bergelombang dan dengan adanya pengawalan dari petugas hingga bantuan dari masyarakat sekitar serangan ke Mako tersebut dapat dihentikan pada Minggu (31/8) dinihari.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Donny Gredinad serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang secara bersama-sama ada di Polres malam tersebut menenangkan warga.

    Kombes Erick berterima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga aksi penyerangan itu dapat dicegah.

    Ia bersyukur tidak ada bangunan Polres Metro Jakarta Utara yang rusak sedikitpun dan tidak ada petugas yang terluka dalam bentrokan massa dengan petugas.

    Menyikapi dua kejadian tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) langsung menggelar rapat untuk mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan.

    Apalagi Jakarta Utara sebagai kota yang heterogen yang berisikan warga dari beragam suku di Indonesia bahkan warga asing, selain itu Jakarta Utara juga memiliki warga dengan beragam ras, agama dan status sosial.

    Hal ini menjadi tantangan bagaimana melakukan aksi pencegahan sebagai upaya agar tak ada lagi aksi anarkis hingga penjarahan di Jakarta Utara.

    Pemerintah Jakarta Utara langsung mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Jakarta Utara. Keseluruhan diundang untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi untuk menjaga situasi di Jakarta Utara tetap kondusif.

    Setelah itu, para tokoh masyarakat diajak menandatangani pakta integritas dan nota kesepakatan untuk bersama -sama melakukan aksi “Jaga Jakarta”.

    Seluruh tokoh diminta terlibat langsung dalam menjaga situasi tetap tenang, aman dan nyaman. Mereka yang ikut menyepakati deklarasi juga harus menyampaikan hal ini kepada masyarakat.

    Dalam deklarasi tersebut seluruh tokoh masyarakat serta perwakilan ojek online Jakarta Utara bersama Forkopimda berpegangan tangan untuk menyatakan kesepakatan mereka bersatu untuk menjaga wilayah Jakarta Utara tetap aman, damai dan tenang.

    Tak hanya di situ, Forkopimda esok harinya mengundang perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menyatakan deklarasi menjaga Jakarta Utara.

    Kegiatan yang juga digelar di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara tersebut dipenuhi semangat untuk bersatu dan melawan aksi provokasi yang dapat menimbulkan kerusakan di wilayah setempat.

    Tokoh masyarakat Jakarta Utara Sabri Suaiman mengajak seluruh warga Jakarta Utara bersama-sama menjaga rumah mereka agar tidak terjadi lagi aksi anarkis.

    Menurut dia Jakarta Utara ini pernah mengalami aksi yang bahkan lebih kacau dari yang terjadi saat ini belasan tahun yang lalu. Namun Jakarta Utara tetap bisa bangkit dan bersatu menghadapi perpecahan ini.

    Dia juga mengajak masyarakat mendukung langkah yang dilakukan Wali Kota Jakarta Utara serta Kapolres Metro Jakut dan Dandim 0502/JU yang melakukan upaya bersama masyarakat meredam suasana.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan dengan mempererat silaturahmi itu berarti komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Dia bersyukur situasi cepat kembali kondusif dan ini berkat kerja sama dan kesiapan Forkopimko bersama masyarakat. Dia mengajak seluruh pihak untuk membantu memastikan tidak ada lagi aksi vandalisme hingga perusakan fasilitas umum.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat Jakarta Utara yang telah membantu menjaga dan mengamankan lingkungan.

    Sementara itu, Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel (Inf) Donny Gredinand mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau termakan fitnah yang bisa memicu kerusuhan.

    Kondisi yang sempat meruncing dan menimbulkan keresahan menyadarkan bahwa ketenteraman dan keamanan merupakan hal yang amat mahal untuk diwujudkan.

    Upaya terbaik yang dilakukan adalah menjaga situasi persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dan secara bersama-sama mewujudkan rasa aman di lingkungan terkecil mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat.

    Dengan adanya situasi aman maka kondisi perekonomian berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha untuk meraih kesejahteraan bersama.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 September 2025

    Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas Nasional 7 September 2025

    Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan masyarakat yang melakukan demonstrasi tidak akan ditindak oleh pemerintah.
    Sebab, masyarakat yang melakukan aksi demo hanya menyuarakan aspirasi mereka saja. 
    “Terhadap mereka yang melakukan demonstrasi, itu tidak akan diapa-apain. Kan demonstrasi itu adalah hak dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi akan diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan seluas-luasnya,” ujar Yusril dalam akun YouTube-nya, dikutip Minggu (7/9/2025).
    Sedangkan bagi pihak menjarah dan membaka bakal, kata Yusril, bakal ditindak tegas.
    “Tapi mereka yang menyalahgunakan kesempatan itu dengan cara melakukan pembakaran, penjarahan, perusakan, dan lain-lain, terhadap mereka ini yang dilakukan suatu tindakan tegas,” sambungnya.
    Meski begitu, Yusril mengingatkan bahwa tindakan tegas itu harus dilakukan secara terukur, transparan, dan terbuka sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
    Selain itu, dia juga memastikan bahwa aparat yang melanggar hukum dan HAM bakal tindak tegas. 
    “Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Dan ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas. Artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas,” beber Yusril.
    Lebih lanjut, Yusri juga mengatakan terhadap pihak yang ditangkap dan ditahan akan dijamin hak-haknya. 
    “Jadi terhadap mereka yang dilakukan pemanggilan, terhadap mereka yang dilakukan penangkapan, dan penahanan, mereka itu harus dijamin hak-haknya, harus didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Nah, harus diberikan satu jaminan keselamatan, tempat tahanan yang memadai dan memenuhi persyaratan, dan sebagainya,” imbuh Yusril.
    Sebagai informasi, demo besar-besaran sempat terjadi di berbagai daerah Indonesia beberapa waktu lalu. Sejumlah oknum diketahui melakukan pembakaran fasilitas umum dan menjarah rumah.
    Bahkan, gedung DPRD di beberapa wilayah turut dibakar. Lebih parahnya lagi, insiden pembakaran ini menimbulkan korban jiwa.
    Sementara itu, polisi turut menjadi sorotan lantaran kendaraan taktis (rantis) Brimob mereka melindas seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan sampai meninggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi gandeng ojek online gelar bakti sosial di Jakut

    Polisi gandeng ojek online gelar bakti sosial di Jakut

    Jakarta (ANTARA) –

    Polres Metro Jakarta Utara menggandeng komunitas ojek online untuk menggelar bakti sosial dalam memperkuat sinergi dan menjaga wilayah setempat tetap kondusif.

    “Kegiatan ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap komunitas ojek online yang menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Erick Frendriz di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan, bakti sosial dengan kegiatan bidang kesehatan ini rutin dilaksanakan, bukan karena ada peristiwa tertentu. “Kegiatan ini sebagai komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” katanya.

    Melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama diharapkan hubungan antara Polres Metro Jakarta Utara, pemerintah daerah, TNI, tokoh agama serta komunitas ojol semakin erat dalam menjaga wilayah Jakarta Utara tetap kondusif.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz memberikan sambutan saat kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Mako Polres Metro Jakarta Utara pada Minggu (7/9/2025). (ANTARA/HO-Polres Jakut)

    Kegiatan yang digelar di Mako Polres Metro Jakarta Utara ini diawali dengan pembacaan tahlil, ceramah agama, doa bersama hingga pemberian tali asih dari Kapolres Metro Jakarta Utara.

    Kegiatan juga dihadiri tokoh agama, pengurus komunitas ojol dari enam kecamatan serta sekitar 50 perwakilan pengemudi ojol

    Sebanyak 50 pengemudi ojol mendapatkan layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan tensi darah, pengecekan darah, pemberian obat hingga pembagian makanan ringan.

    Dia berharap kegiatan ini menjadi hal yang baik dan mampu menjadikan Jakarta Utara menjadi lebih aman dan nyaman. “Kami bersama warga saling berjaga menjaga Jakarta Utara tetap aman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjuangan dan Harapan Ojol di Tengah Gejolak Sosial

    Perjuangan dan Harapan Ojol di Tengah Gejolak Sosial

    Picture Story

    Rifkianto Nugroho – detikOto

    Minggu, 07 Sep 2025 08:30 WIB

    Jakarta – Di balik helm hijau dan jaket lusuh, ojek online memikul lebih dari sekadar order: mereka merawat solidaritas dan menyalakan harapan di jalanan kota.

  • OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan demonstrasi masif saat ini bermula dari gelombang gerakan sosial di media sosial lewat tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, hingga pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2025.

    Akhirnya mengerucut di akhir Agustus ini, terjadi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, buruh, ojek online, dan semua lapisan ma syarakat menggumpal men jadi satu kekuatan turun ke jalan.

    Demonstrasi tersebut menuntut banyak hal, namun penulis mencoba melihat dari perspektif perpajakan, mencermati beberapa tuntutan pajak dari buruh mengemuka seperti naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta perbulan, hapus Pajak Pesangon, hapus pajak THR, hapus Pajak JHT, hapus dis-kriminasi pajak perempuan menikah. Juga kasus kenaikan PBB di Kabupaten Pati, sebesar 250%, yang memicu demonstrasi besar.

    Tuntutan pajak memang sangat relevan dengan kondisi saat ini karena dunia perdagangan sangat lesu akibat daya beli masyarakat yang melemah, pelemahan terjadi karena beberapa faktor salah satunya naiknya PPN 11%. Sejak naiknya PPN 11% harga barang mengalami kenaikan, sejak itu pula daya beli masyarakat ikut mengalami penurunan. Indikasi dapat kita lihat dari sektor ekonomi mikro, toko-toko mengalami kelesuan (pedagangnya mengeluh) baik di pasar tradisional maupun di pasar modern dan pedagang dengan cara online.

    Kekecewaan masyarakat terhadap pajak memang terjadi karena mahalnya pajak yang harus ditanggung dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus ditanggung masyarakat di saat kondisi sulit saat ini.

    Rasa kesal terhadap pajak jangan dianggap remeh karena sejarah mencatat kebijakan pajak yang menghasilkan kekacauan besar, seperti revolusi Prancis tahun 1789 karena beban pajak yang berat yang memberikan ketidak adilan pada rakyat jelata. Perang Boston Tea Party tahun 1773 perlawanan rakyat Amerika terhadap pajak teh yang dikenakan oleh Inggris memicu perang kemerdekaan Amerika, Pajak Jizyah pada masa pemerintahan Aurangzeb pada abad ke 17 di India yang memicu perlawanan masyarakat.

    Dalam teori perpajakan beberapa teori pajak yang menekankan pentingnya tidak membebankan rakyat secara berlebihan, Teori pajak Adam Smith ekonom terkenal yang menjelaskan negara dalam memungut pajak empat prinsip, keadilan, kepastian, kemudahan, efisiensi. Teori yang terkenal lainnya ability to pay bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan mem-bayar wajib pajak, semakin besar kemampuan mem-bayar wajib pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dari beberapa teori ini, jelas pajak tak bisa dibebankan semaunya, jadi perlu di ukur kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan.

    Selain itu hasil dari pajak perlu juga dikaji dan digunakan untuk kepentingan rak-yat, yang membawa rakyat kecewa dimana uang rakyat digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat saat ini yang menjadi isu yang paling banyak dibahas oleh netizen bagaimana gaji dan tunjangan anggota DPR yang naiknya selangit dengan sehingga gaya hidup mereka bermewah-mewah. Berbanding terbalik di mana di negara-negara maju pemimpinnya hidup bersahaja, misalnya di Denmark yang mencatat pendapatan perkapitanya pada 2024 tercatat US$71.851 atau setara dengan Rp1,168 miliar.

    Namun, Ratu Mary dari Denmark dikenal sebagai bangsawan paling sederhana. Kesederhanaan itu membuatnya sebagai salah satu bangsawan Eropa paling dikagumi dan dihormati. Billed Bladet dalam laporannya tanggal 27 Agustus 2025, Mary memakai gaun yang sama dalam setidaknya tiga kesempatan pada Juni-Agustus 2025.

    Mungkin bagi kebanyakan orang memakai gaun yang sama berkali-kali suatu hal yang biasa saja. Namun bagi bangsawan dan Ratu pula, biasanya baju untuk setiap acara publik dipakai hanya sekali. Sebenarnya jika ingin dia bisa memakai gaun sekali saja karena tunjangan 127,2 juta krona Denmark atau Rp324,5 miliar per tahun bagi keluarga Kerajaan Denmark, hal itu mudah sekali untuk dilakukan. Namun Ratu Mary memilih memakai baju yang sama untuk dipakai berkali-kali. Ratu sadar dia berstatus istri raja mayoritas biaya hidupnya dari anggaran negara. Secara sadar dia harus hidup sederhana sehingga memberikan contoh positif buat pejabat dan keluarga istana.

    Dengan pola hidup peja-bat sederhana, otomatis rakyat akan puas dan percaya terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga tidak akan ter-jadi peristiwa seperti saat ini di Tanah Air, di mana kemewahan dipertontonkan membuat rakyat kecewa dan tak percaya.

    Selain itu, tarif pajak yang rendah dan memberikan akses pelayanan masyarakat yang baik akan memberikan keperca-yaan dan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya Singapura membuktikan bahwa pajak yang relatif rendah sekitar 21%, dapat mengatasi kesejahteraan masyarakatnya.

    Makna yang dapat diambil dari Denmark dan Singapura: pola hidup seder-hana para pejabat dan tarif pajak yang rendah, juga upaya menyejahterahkan akan dapat memberikan pengaruh besar bagi rakyat secara menyeluruh sehingga berdampak positif bagi rakyat. Semoga

  • Pramono: Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan – Page 3

    Pramono: Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan – Page 3

    Aksi unjuk rasa akbar terjadi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025. Mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat berupaya menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen di Jakarta berkenaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Setelah itu, demonstrasi kembali dilaksanakan pada Kamis (28/8/2025) di gerbang utama kompleks parlemen dan kawasan Patung Kuda untuk menuntut kenaikan upah pekerja.

    Dalam demonstrasi di kawasan parlemen, seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang sedang mengantar pesanan terlindas kendaraan taktis kepolisian dan tewas, hingga menyebabkan kemarahan warga dan memicu lebih banyak demonstrasi untuk menuntut pihak berwajib menyelidiki secara tuntas kejadian tersebut.

    Selain itu, menyusul aksi demonstrasi yang diwarnai penjarahan ke sejumlah rumah anggota DPR dan perusakan fasilitas umum di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Hingga Sabtu (6/9/2025), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan pada Agustus 2025. Demikian dilansir Antara.