Produk: ojol

Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono, Inisial D dan S Disebut Calon Kuat Kapolri

GELORA.CO – Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono.

Komjen Dedi Praseyo adalah Wakapolri. Syahardiantono, Kabareskrim.

Keduanya masuk dalam bursa calon Kapolri.

Kini beredar dua nama calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Inisial yang beredar di threads adalah D dan S. Calon Kapolri pangkat Komjen atau jenderal bintang 3.

Threads adalah platform media sosial dibuat oleh Meta (perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp).

Threads dirancang sebagai aplikasi percakapan berbasis teks yang sangat mirip dengan Twitter (sekarang dikenal sebagai X).

Pangkat tertinggi di kepolisian adalah Jenderal atau bintang 4.

Selangkah lagi, perwira polisi pangkat bintang 3 bisa jadi bintang 4.

Bintang 4 hanya dipegang Kapolri.

Sebuah kabar menyampaikan Presiden Prabowo bakal mengganti Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikabarkan dicopot dari jabatan Kapolri.

Presiden Prabowo telah mengirim surat ke DPR RI.

Pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri memang terus digaungkan mulai dari pengamat hingga mahasiswa.

Suara ini makin keras setelah pengemudi Ojol tewas dilindas mobil rantis Brimob pada kahir Agustus kemarin.

Oleh para “penuntutnya”, Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Sejauh ini Tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait Supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons.

Namun, info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini.

Komjen Dedi Praseyo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Upacara pelantikan digelar di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/8/2025).

Sebelumnya, Kapolri telah melakukan mutasi dan rotasi sejumlah Perwira Tinggi (Polri).

Hal itu tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar.

Dalam mutasi kali ini, Kapolri mengganti sebanyak delapan pejabat di lingkungan Mabes Polri.

Salah satu posisi yang mendapat perhatian yakni Wakapolri yang sejak Juli 2025 tidak diisi setelah Komjen Pol Ahmad Dofiri pensiun.

Wakapolri sendiri bertugas membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya.

Selain itu Wakapolri juga dapat mewakili Kapolri saat berhalangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas, bagaimana sepak terjang hingga harta kekayaan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelum menjabat Wakapolri?

Profil dan rekam jejak

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Wakapolri pada 16 Agustus 2025.

Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 26 Juli 1968 itu menggantikan posisi Komjen Pol Ahmad Dofiri yang telah pensiun.

Dedi Prasetyo saat ini menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi.

Komisaris Jenderal Polisi adalah pangkat perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia, setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada Kepangkatan Militer Indonesia.

Tanda kepangkatan yang dipakai adalah tiga bintang.

Dalam lingkungan Polri, Komjen Pol menduduki jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum, Astamaops, Astamarena, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan.

Mengenai pendidikan, Komjen Pol Dedi Prasetyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Selain itu, ia tercatat pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1999 dan SESPIM tahun 2005.

Jejak karier Dedi Prasetyo

Sebelum menjabat Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengemban tugas sebagai Irwasum Polri sejak November 2024 hingga Agustus 2025.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada 2020.

Berikut riwayat perjalanan karier Dedi Prasetyo:

– Pama Polda Jawa Timur (1991)

– Kaur Binops Serse Polres Lamongan (1991)

– Kapolsek Deket (1992)

– Kasat Serse Polres Lamongan (1993)

– Dantontar Akpol (1993—1995)

– Dankitar Akpol (1996)

– Pama Polda Metro Jaya (1996)

– Kapolsek Serpong (1997)

– Pama PTIK (1997—1999)

– Kapuskodalops Polres Marabahan (1999)

– Kapuskodalops Polres Banjar (2000)

– Pama PPITK PTIK (2000—2002)

– Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri (2002)

– Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri (2003)

– Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri (2004)

– Sespri Wakapolri (2004—2005)

– Pamen Sespim Polri (2005)

– Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur (2005)

– Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jawa Timur (2006—2007)

– Kasat Serse Polwiltabes Surabaya (2007)

– Kapolres Kediri Kota (2008)

– Kapolres Lumajang (2009)

– Kasubbagmin Set Rodalpers SDE SDM Polri (2010)

– Kasubag Jakprodiklat Bag Jakdiklat Rojiantra SDE SDM Polri (2010—2011)

– Karo SDM Polda Maluku Utara (2011)

– Karo SDM Polda Kalimantan Tengah (2012)

– Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri (2014)

– Kabagrenmin SSDM Polri

– Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri (2016)

– Wakapolda Kalimantan Tengah (2017)

– Karopenmas Divhumas Polri (2018)

– Karobinkar SSDM Polri (2019)

– Kapolda Kalimantan Tengah (2020)

– Kadiv Humas Polri (2021—2023)

– Asisten SDM Kapolri (2023—2024)

– Irwasum Polri (2024—2025)

– Wakapolri (2025—Sekarang)

– Guru Besar STIK/PTIK Lemdiklat Polri (2023—2024).

Sosok Komjen Wahyu Widada

Komjen Syahardiantono resmi menjabat Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Agustus 2025.

Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.

“Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

Salah satunya adalah Komjen Syahardiantono yang ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

Siapa Komjen Syahardiantono? Berikut profil Kabareskrim baru Polri

Profil Komjen Syahardiantono

Syahardiantono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Syahar juga teman seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pada tahun 2010, Syahar pernah menjadi Kapolres Pasuruan.

Satu tahun kemudian, dia diangkat menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jawa Timur.

Kemudian pada 2012, Syahar sempat ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim.

Pada 2014, Syahar ditunjuk menjadi Dirreskrimsus Polda Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Syahar menduduki posisi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri pada 2016.

Dua tahun setelahnya, Syahardiantono ditunjuk sebagai juru bicara Polri.

Syahar mendapat posisi Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri.

Pada tahun 2019, Syahar menjadi jenderal bintang 1 atau Brigjen.

Syahar ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri.

Kemudian pada 2020, Syahardiantono menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim.

Pada 2022, ia ditunjuk menjadi Kadiv Propam Polri untuk menggantikan Ferdy Sambo.

Setelah itu, ia menempati posisi Kabaintelkam Polri pada 2024.

Kini lewat keputusan mutasi Agustus 2025, Komjen Syahardiantono ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

Berikut riwayat jabatan Komjen Syahardiantono sebelum ditunjuk menjadi Kabareskrim Polri:

-Kasat II Ditreskrim Polda Jatim (2005)

-Kapolres Kota Pasuruan Polwil Malang Polda Jatim (2008)

-Kapolres Pasuruan (2010)

-Wadirreskrimsus Polda Jatim (2011)

-Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri (2012)

-Dirreskrimsus Polda Kepri (2014)

-Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2016)

-Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2017)

-Kabagpenum Divhumas Polri (2018)

-Karo PID Divhumas Polri (2019)

-Dirtipidter Bareskrim Polri (2020)

-Wakabareskrim Polri (2021)

-Kadiv Propam Polri (2022)

-Kabaintelkam Polri (2024). (*)

12/09/2025 23:45
Maling Motor Menyamar Jadi Penghuni Baru di Kos Banyuwangi, Beraksi Saat Semua Orang Tertidur Surabaya 12 September 2025

Maling Motor Menyamar Jadi Penghuni Baru di Kos Banyuwangi, Beraksi Saat Semua Orang Tertidur
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Polresta Banyuwangi, Jawa Timur membongkar modus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan menyamar sebagai penghuni kos baru.
Pelakunya adalah AR (27), pemuda asal Kabupaten Gondol, Bali yang tinggal di Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi yang melakukan aksi pencurian pada 17 Agustus 2025.
“AR beraksi dengan menyamar sebagai penghuni kos, lalu mencuri motor ketika penghuni lain sedang tertidur,” kata Kapolresta Banyuwangi, Kombes Polisi Rama Samtama Putra, Kamis (11/9/2025).
AR memulai rencana pencurian saat Sabtu (16/7/2025) pukul 22.30 WIB, dengan mengendarai ojek online, ia mencari penginapan, dan berhenti di rumah kosan Nakula yang berlokasi di Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi.
AR masuk kamar pada 23.00 WIB, dan di dalam kos tersebut ia melihat kunci kendaraan tergeletak di atas meja makan.
“Karena suasana sepi, selanjutnya tersangka AR mengambil kunci kendaraan tersebut,” ujar Rama.
Berselang 2,5 jam kemudian, atau sekitar pukul 01.45 WIB, AR meninggalkan rumah kos tersebut dengan membawa kendaraan yang telah berhasil dicurinya.
Namun pelariannya tak berlangsung lama, ia berhasil dibekuk dalam waktu kurang dari 24 jam.
Korbannya adalah Dwi Mariono (31) warga Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro yang kehilangan motor Yamaha N-Max warna biru dengan nopol P-4082-QBD.
“Alhamdulillah, terima kasih atas kesigapan Polresta Banyuwangi dalam merespon laporan saya sehingga pelaku dapat cepat ditangkap,” ucap Dwi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 22:18
Komunitas ojol berkomitmen ikut jaga keamanan wilayah Jaksel

Jakarta (ANTARA) – Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC) berkomitmen untuk terus terlibat dalam kegiatan positif yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk dalam upaya menjaga keamanan melalui “Jaga Jakarta”.

Menurut Ketua Komunitas Ojek Online URC, Hasanah di Polres Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat, selain melalui “Jaga Jakarta”, kolaborasi yang telah dilaksanakan adalah pembagian sembako.

Dia berterima kasih kepada Polres Metro Jaksel yang telah memberikan bantuan sembako kepada warga termasuk kepada Komunitas Ojek Online URC.

Hasanah mengatakan, anggotanya ada yang tidak punya keluarga dan hanya tidur di tempat seadanya. Saat menerima bantuan beras tersebut, mereka benar-benar bersyukur.

“Mereka makan bareng dari pas kemarin dibagi, Alhamdulillah mereka hanya beli telur aja dan makan nasi enak pulen, putih dan bersih,” katanya.

Beras yang dibagikan dalam kegiatan bantuan sosial itu disiapkan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta.

Pimpinan Wilayah Kanwil DKI Jakarta Perum Bulog, Taufan Akib mengatakan bahwa beras yang dibagikan tersebut merupakan beras medium yang dibeli dari petani dalam negeri dan berasal dari gabah terbaik di Indonesia.

Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) itu jika dimasak akan menghasilkan butiran nasi yang empuk dan pulen. “Hasil tanak nasinya itu empuk dan pulen,” katanya.

Kabag Logistik Polres Metro Jaksel AKBP Sri Mukminin menambahkan, kegiatan bakti sosial (baksos) tersebut sasarannya adalah komunitas ojek online, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan warga kurang mampu.

“Sudah dibuktikan para penerima bahwa saat beras sudah dimasak, dimakan dan rasanya enak,” katanya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan membagikan bantuan sembako dan helm bagi 400 pengemudi ojek daring untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan rasa aman di wilayah Jaksel pada Selasa (9/9).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/09/2025 20:43
Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

GELORA.CO – Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah melayangkan surat presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

Berdasarkan informasi, terdapat ada dua nama calon Kapolri yang dikirimkan ke legislatif di Senayan.

Kedua calon Kapolri pengganti Listyo Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

Namun, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI tak merespons terkait beredarnya kabar Supres pergantian Kapolri tersebut.

Desakan Copot Kapolri

Sejumlah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo muncul usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

Saat itu di Jakarta, seorang pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob.

Desakan salah satunya datang dari Seratus aktivis 98. Ubedillah Badrun, sebagai perwakilan mengatakan, peristiwa driver ojol dilindas rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat.

Karena itu, adalah wajar para aktivis menuntut adanya pergantian terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Kami sudah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Presiden agar memberhentikan Kapolri,” desak Ubedilah Badrun, mengutip Jumat 5 September 2025.

Kang Ubed -sapaan Ubedilah Badrun- menjelaskan, insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol almarhum Affan Kuriawan pada Kamis pekan kemarin, telah merusak citra Indonesia di mata dunia. Jadi adalah layak bagi seratus aktivis 98 menuntut Kapolri dicopot.

“Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yakni Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB,” tegasnya.

Aktivis 98 pun menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak kunjung mengganti Jenderal Pol Listyo pascakejadian itu.

Padahal pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional.

Pencopotan Kapolri sendiri sebenarnya adalah agenda reformasi Kepolisian.

“Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi structural. Di antaranya, memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elite kepolisian jika terjadi kesalahan fatal, dalam konteks saat ini ialah memberhentikan Kapolri, Kapolda, dan lain-lain yang bertanggungjawab atas peristiwa tragis pelindasan Affan Kurniawan,” tuturnya.

Seratus aktivis 98, ujar Kang Ubed, berpendapat elite politik Indonesia kehilangan moral jika Presiden tidak mencopot Jenderal Listyo seusai peristiwa mematikan itu.

“Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligacy justru dari lapisan elit kekuasaan. Tentu ini menyedihkan dan meremukan jiwa bangsa,” sesalnya.

Geng Solo dan Nasib di Ujung Tanduk

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

“Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

“Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

“Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

“Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

12/09/2025 19:56
Kronologi Kecelakaan Maut di Setiabudi, Pengemudi Motor Naik Trotoar dan Lawan Arah Megapolitan 12 September 2025

Kronologi Kecelakaan Maut di Setiabudi, Pengemudi Motor Naik Trotoar dan Lawan Arah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Prof Dr Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025) pagi.
Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, kejadian bermula ketika sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan itu menaiki trotoar pembatas jalan dan melawan arah di depan gedung Sampoerna Strategic.
Kemudian, sepeda motor yang dikendarainya menabrak pengendara lain, R (45), yang melintas di jalan tersebut.

“Ketika sedang berjalan tanpa disadari tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor wanita tak dikenal, loncat melewati trotoar pembatas jalan sehingga menabrak saudara R,” jelas Ojo kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
Keduanya kemudian terjatuh dan mengalami luka serius. R terluka di bagian wajahnya. Sementara perempuan tak dikenal itu meninggal di tempat.
“Korban R mengalami luka terbuka di bagian wajah. Korban tak dikenal mengalami luka di bagian dalam dan meninggal di TKP,” terang Ojo.
Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk ditangani lebih lanjut.
Selain itu, dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan juga rusak.
Kondisi jalan usai kejadian diunggah melalui melalui media sosial instagram @seputar_jaksel.
Pada video usai kejadian, terlihat beberapa bagian sepeda motor yang pecah dan bertebaran di jalan.
Sejumlah pengemudi ojol terlihat membantu meminggirkan pecahan tersebut.
Seorang satpam tampak mengatur lalu lintas, sementara seorang wanita bercelana biru tergeletak di tengah jalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:19
Airlangga Umumkan Paket Stimulus Ekonomi, dari Pembebasan Pajak hingga BPJS TK Ojol

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah.

Pengumuman itu Airlangga sampaikan usai melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (12/9/2025) siang.

Setidaknya, ada tujuh program yang disampaikan Airlangga. Pertama, insentif untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterimaan atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate). “Nanti di link and match kan. Nanti [program magang] dapat pendapatan,” ujar Airlangga.

Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP). Saat ini, insentif pembebasan pajak itu hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan sehingga akan diperluas untuk pekerja di sektor Hoteca (Hotel, Restaurant, dan Cafe/Catering) atau pariwisata.

Ketiga, program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025. Keempat, berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (Naker) seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk kepada pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online atau ojol.

“Nah, ini [berbagai jaminan kerja untuk pengemudi Ojol] kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” jelasnya.

Kelima, fasilitasi BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Keenam, program percepatan pencairan anggaran padat karya di sektor perhubungan dan sektor perumahan.

Kendati demikian, dia mengaku belum mau mengungkapkan besaran anggaran untuk berbagai program tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar sebelum ada keputusan resmi. “Kita akan rapatkan hari Senin [15/9/2025] dan total nilainya akan kita fix-kan. Sudah ada semua tapi nanti kita lihat,” katanya.

Selain itu, dia menjelaskan ada beberapa program lain untuk stimulus ekonomi seperti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025 terkait deregulasi dan debirokraksi yang mulai efektif 5 Oktober 2025.

Dalam beleid itu, ada aturan fiktif positif OSS (Online Single Submission) yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu service level agreement yang telah ditetapkan. “Sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat,” jelas Airlangga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mendanai berbagai program tersebut. Kementerian Keuangan, sambungnya, ingin agar setiap anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan.

“Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya. Kan kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap,” ungkap Purbaya dalam kesempatan yang sama.

12/09/2025 16:29
BAM DPR dukung tuntutan ojol turunkan potongan aplikasi jadi 10 persen

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendukung tuntutan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) yang meminta potongan biaya layanan aplikasi ojek online diturunkan dari 15 persen menjadi 10 persen.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para pengemudi wajar karena beban potongan saat ini cukup besar setelah ditambah dengan iuran jaminan sosial.

“Potongan sekarang sekitar 15 persen, ditambah jaminan sosial 5 persen dari pendapatan. Totalnya 20 persen,” kata Heryawan di Jakarta, Jumat.

la menilai penurunan potongan tidak akan mengurangi keuntungan perusahaan aplikasi transportasi daring, mengingat volume transaksi harian yang sangat besar. Menurut fia, aplikator tetap untung, tetapi kesejahteraan pengemudi juga harus diperhatikan.

Selain potongan biaya layanan, menurut dia, APOB juga mengkritisi kebijakan paket hemat yang dinilai merugikan pengemudi karena algoritma aplikasi lebih menguntungkan pengguna yang membayar biaya prioritas. Kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi sulit mendapatkan pesanan jika tidak ikut serta dalam program itu.

APOB juga meminta agar tata kelola kemitraan tidak hanya dipusatkan di Jakarta, melainkan sebagian diserahkan ke daerah sehingga aspirasi bisa diselesaikan lebih cepat di tingkat lokal.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa BAM akan segera mengundang pihak aplikator, kementerian terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas solusi.

“Langkah selanjutnya kami akan gelar forum grup diskusi (FGD) dan mengundang aplikator untuk mencari solusi terbaik. Harapannya keputusan ini bisa lebih cepat karena BAM menerima aspirasi lebih cepat daripada mekanisme biasa,” katanya.

Selain itu, dia juga berupaya agar BAM dapat memiliki kewenangan lebih besar sehingga rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar dapat menghasilkan keputusan yang mengikat.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/09/2025 13:26
Ambisi Besar, Vietnam Dorong Peralihan Massal ke Motor Listrik

Jakarta –

Vietnam kini tengah memasuki era baru transportasi. Pemerintah menargetkan sekitar 80 juta pengendara motor beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke motor listrik dalam beberapa tahun ke depan.

Pada Juli lalu, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengumumkan bahwa seluruh sepeda motor berbahan bakar bensin akan dilarang melintasi Ring Road 1 Hanoi, jalan lingkar sepanjang 7 kilometer yang mengelilingi pusat ibu kota tersebut, mulai pertengahan 2026.

Hanoi disebut sebagai “kota dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia” pada 2025. Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi sekitar 2 juta orang yang bepergian setiap hari di ibu kota.

Pemerintah berencana memperluas cakupan larangan tersebut, dengan membatasi akses sepeda motor berbahan bakar bensin di Ring Road 2 pada 2028 dan Ring Road 3 pada 2030, bersamaan dengan pembatasan bagi mobil berbahan bakar bensin yang akan datang.

Kebijakan serupa sedang dibahas di Ho Chi Minh City. Otoritas setempat ingin menghapus secara bertahap sekitar 400.000 motor ojek online berbahan bakar bensin dari pusat kota pada awal 2026, sebelum dihapus sepenuhnya pada akhir 2028.

Kementerian Transportasi Vietnam juga telah menetapkan target nasional: 30 persen mobil dan 22 persen motor di Vietnam harus bertenaga listrik pada akhir dekade ini.

Menurut pakar, dorongan pemerintah ini didasari pertimbangan lingkungan sekaligus industri. “Proses pembuatan kebijakan di Vietnam tidak selalu jelas, jadi sulit untuk mengidentifikasi motif utama pengambilan keputusan tersebut,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, kepada DW.

“Tentu saja polusi udara menjadi masalah besar di kota seperti Hanoi, dan pemerintah ingin terlihat mengambil langkah nyata,” ujarnya.

Selain itu, larangan ini turut mendukung rencana pemerintah untuk memperkuat kelompok perusahaan swasta besar seperti VinFast dan Pega, yang kini menguasai pasar motor listrik Vietnam yang berkembang pesat.

Kota-kota Vietnam yang penuh polusi

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 warga Vietnam setiap tahun, menjadikannya penyebab kematian terbesar kedua setelah kanker.

Pada Januari lalu, lembaga pemantau kualitas udara IQAir menyebut Hanoi sebagai “kota paling tercemar di dunia.”

Beberapa bulan kemudian, konsentrasi partikel berbahaya PM2.5 di Hanoi tercatat 24 kali lipat lebih tinggi dari batas aman WHO. Kabut asap memaksa sekolah dan pabrik ditutup.

Sebuah studi dari Universitas Ekonomi Nasional Hanoi pada 2020 memperkirakan polusi menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir antara Rp162 triliun hingga Rp209 triliun, atau setara sekitar 5 persen dari produk domestik bruto tahun itu.

Pekerja informal bergantung pada motor bensin

Pendapat publik terkait larangan sepeda motor berbahan bakar bensin masih terbelah, menurut Hanh Nguyen, kandidat doktor asal Vietnam di Australian National University, kepada DW.

“Ada yang mendukung larangan ini, dan dukungan tersebut bisa dipahami karena Hanoi semakin tercemar dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Namun, ada juga anggapan bahwa kebijakan ini terlalu terburu-buru, terutama bagi “pekerja sektor informal yang bergantung pada motor bensin untuk mata pencaharian.”

Puluhan juta pengendara motor kini menghadapi kemungkinan harus mengganti motor mereka dalam hitungan bulan. Bahkan model motor listrik termurah pun harganya sekitar Rp7 juta, harga yang mahal untuk negara dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp4,75 juta per bulan.

Kekhawatiran lain adalah minimnya stasiun pengisian serta kemampuan jaringan listrik Vietnam yang rapuh untuk menanggung lonjakan permintaan pengisian dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Keuntungan bagi perusahaan kendaraan listrik lokal

Menurut laporan Kirin Capital pada Juli lalu, Vietnam kini memiliki jumlah pengguna motor listrik terbanyak di Asia Tenggara dan ketiga terbanyak di dunia, setelah Cina dan India.

Pada 2022, motor listrik telah mencapai 12 persen dari total sepeda motor di Vietnam, naik signifikan dari 5,4 persen pada 2019.

Awal tahun ini, Partai Komunis Vietnam mengumumkan serangkaian reformasi ambisius yang untuk pertama kalinya menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan berjanji mendukung “jagoan nasional”, yakni perusahaan swasta besar yang mampu bersaing secara global seperti VinFast.

Dalam lima bulan pertama 2025, penjualan motor listrik kecil melonjak 113 persen, sementara penjualan model motor listrik yang lebih besar naik 49 persen, menurut data dari Motorcycles Data.

Pertumbuhan ini menjadi berkah bagi merek lokal. Raksasa asal Jepang, Honda, masih menguasai 80 persen pasar motor konvensional Vietnam, namun peranannya di segmen listrik nyaris tak terlihat. Sebaliknya, produsen Vietnam seperti VinFast dan Pega menyumbang sekitar 70 persen penjualan motor listrik.

VinFast, eksportir otomotif global pertama Vietnam, memimpin pasar pada 2021 dengan 43,4 persen dari total penjualan, diikuti Pega dengan 15 persen, serta produsen Taiwan Dibao dan Yadea dari China, menurut International Council on Clean Transportation.

VinFast mencatat lonjakan penjualan hampir 500 persen pada awal 2025, berdasarkan data dari Motorcycles Data. Perusahaan tersebut memangkas harga hingga 20 persen sejak Mei, dengan model Motio dijual sekitar Rp7,4 juta, sementara model Evo dibanderol di bawah Rp12,2 juta. Pega juga kompetitif di segmen menengah ke bawah.

Sementara itu, Honda meluncurkan skema sewa motor listrik sekitar Rp950.000 per bulan, tetap belum mengimplementasikan produksi massal roda dua listrik di Vietnam.

Antara politik dan polusi

Masih belum pasti apakah Hanoi akan benar-benar menerapkan larangan tersebut tahun depan.

Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam, yang mayoritas anggotanya perusahaan asing, menilai langkah ini terlalu cepat.

“Warga, pelaku usaha, dan regulator membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tahun untuk bersiap,” kata asosiasi itu dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah pada Juli lalu, dikutip VNExpress.

Mereka merekomendasikan agar larangan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan membatasi penggunaan motor beremisi tinggi dan kendaraan yang dipakai untuk bisnis, sementara motor pribadi tetap diperbolehkan.

Asosiasi memperingatkan larangan yang terlalu cepat bisa menimbulkan kehilangan pekerjaan dalam skala besar dan membuat penjualan motor bensin anjlok bagi perusahaan asing.

Giang, peneliti tamu di ISEAS Singapura, mengatakan tidak akan terkejut jika kebijakan ini nantinya ditunda, mengingat “pemerintah pernah mundur dari kebijakan ambisius sebelumnya ketika implementasinya tidak sesuai.”

Jika itu terjadi, lanjutnya, pemerintah kemungkinan akan menyebutnya sebagai penyesuaian kebijakan, bukan kegagalan. “Meski hal ini bisa sedikit menurunkan kredibilitas, pemerintah tidak akan menanggung aib besar,” lanjutnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani

Editor: Rahka Susanto

Tonton juga Video: Review Motor Listrik Polytron Fox 200: Enak, Ringan, dan Canggih!

(ita/ita)

12/09/2025 13:06
Bupati Banyuwangi Ajak ASN Naik Transportasi Umum Tiap Jumat untuk Dongkrak Pendapatan Sopir

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemandangan berbeda terlihat di jalanan Banyuwangi pada Jumat pagi (12/9/2025). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Bupati Mujiono dan para karyawan Pemkab kompak menggunakan transportasi umum dan ojek online (ojol) saat berangkat kerja.

Langkah ini merupakan bagian dari gerakan rutin setiap Jumat yang diinisiasi Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum. Bupati Ipuk sendiri tampak memesan transportasi online dari rumah menuju Kantor Pemkab.

“Hari ini saya ke kantor naik ojol. Ini adalah gerakan yang akan kita rutinkan mulai Jumat ini dan seterusnya. Seluruh karyawan pemkab akan berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi publik, baik kendaraan umum maupun ojek online, termasuk layanan pesan antar,” kata Ipuk.

Menurut Ipuk, gerakan ini diharapkan mampu membantu menambah penghasilan para sopir angkot maupun driver ojol yang saat ini menghadapi penurunan jumlah orderan. “Kami berharap dengan masifnya para karyawan memanfaatkan transportasi umum akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, Ipuk juga menyempatkan berbincang dengan Trisilawati, driver ojol yang mengantarnya. “Sudah enam tahun saya kerja ngojek Bu. Saya ndak malu melakoninya, yang penting halal dan bisa menghidupi lima anak saya,” kata Trisilawati.

Gerakan ini disambut antusias para sopir angkutan. Siti, driver ojol yang baru empat bulan menjalani profesinya, mengaku sangat terbantu. “Di tengah banyak turunnya orderan akhir-akhir ini, program ini sangat membantu kami, bisa untuk menambah pendapatan. Orderan makin banyak kalau tiap Jumat dirutinkan kegiatan ini,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ian, driver ojol lain yang berterima kasih atas inisiatif Pemkab Banyuwangi. “Terima kasih Bu Ipuk karena memperhatikan kami. Semoga gerakan ini berlangsung rutin sehingga menambah orderan kami,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah melaksanakan program angkutan sekolah gratis dengan melibatkan puluhan sopir angkot untuk mengangkut pelajar setiap hari. Program ini disebut Ipuk terbukti menambah pendapatan para sopir angkot.

“Alhamdulillah, program ini terbukti mampu menambah pendapatan para mereka,” kata Ipuk. [alr/beq]

12/09/2025 12:01
Kardinal Suharyo Harap Pemerintah Beri Update Tuntutan 17+8: Penghiburan Besar bagi Rakyat Nasional 12 September 2025

Kardinal Suharyo Harap Pemerintah Beri Update Tuntutan 17+8: Penghiburan Besar bagi Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyarankan Sekretaris Negara maupun juru bicara pemerintah untuk meng-
update
tuntutan rakyat yang berisi 17+8 poin pascademo yang pecah pada Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
Menurutnya,
update
perkembangan tuntutan sudah menjadi penghiburan yang besar bagi masyarakat.
“Yang saya bayangkan, alangkah hebatnya, kalau yang dirumuskan misalnya, isinya 17+8 itu, seandainya ada Sekretaris Negara atau juru bicara pemerintah (menyampaikan), ‘Ini lho, pemerintah sekarang sedang menanggapi isu ini. Kami memikirkan begini, jalannya begini’,” kata Kardinal Ignatius Suharyo dalam program Gaspol, dikutip Jumat (12/9/2025).
“Oh, itu sudah penghiburan yang sangat besar bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kardinal Ignatius beranggapan, perkembangan tetap perlu diinformasikan, sekalipun pemerintah belum dapat melaksanakan sejumlah poin tuntutan karena kendala tertentu.
Sekaligus, menyampaikan kepada masyarakat apa alasannya sehingga rakyat mengerti.
“Harusnya begitu, kalau memang (pemerintah menyatakan) menerima (tuntutan itu), ya. Bisa juga, kalau menurut pertimbangan-pertimbangan yang rakyat itu tidak tahu, tetapi pemerintah tahu, diceritakan bahwa ini tidak bisa dijalankan karena ini, ini, ini,” ucap Kardinal Ignatius.
Ia menuturkan, penjelasan akan membuat segala prosesnya transparan, yang berujung menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.
“Transparan, akuntabel, lalu bisa dipercayakan, rumusannya gitu ya, konsepnya. Transparan, dapat ditanggunggugatkan, bukan hanya tanggung jawab, tanggung gugat. Akuntabel. Baru dipercaya. Kalau tidak, ya apa yang dipercaya?” beber Kardinal Ignatius.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah aksi unjuk rasa pecah di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR, sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
Demo itu terjadi karena kemarahan publik usai pernyataan para anggota dewan yang membalas kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI mencapai Rp 50 juta tanpa empati.
Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam, dua pekan lalu.
Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Publik kemudian menuntut tuntutan yang berisi 17+8 poin, salah satunya membentuk tim investigasi independen.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, usulan untuk membentuk tim investigasi independen pasca demo yang berujung ricuh sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025, masuk akal.
Hal ini dikatakannya untuk menanggapi 17+8 tuntutan rakyat saat berbincang dengan pemimpin redaksi (Pemred) media di kediamannya di Hambalang, akhir pekan lalu.
Menurutnya, banyak hal yang masuk akal dan bisa dibicarakan bersama.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Tim Media Presiden Prabowo, Selasa (9/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 11:49

Produk: ojol

Jejak karier Dedi Prasetyo