Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aksi demo pengemudi ojek
online
(ojol) akan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025).
Terkait skenario rekayasa lalu lintas, polisi akan melakukannya secara situasional.
Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR/MPR RI, Senayan, dan jalur sekitar Gambir karena berpotensi terjadi kemacetan selama aksi berlangsung.
“Pengalihan lalu lintas sifatnya situasional. Namun, warga diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan gunakan jalur alternatif,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, Rabu.
Aksi yang digelar Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia ini berlangsung dengan skema konvoi dari Cempaka Mas menuju tiga titik utama, yakni Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa massa akan bergerak dalam bentuk konvoi.
Aksi massa demo ojol hari ini rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.
Mereka ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
Apel pengamanan dilakukan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir.
“Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Iptu Ruslan.
Selain mengatur strategi lapangan, Garda Indonesia juga membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang dinamakan 179 Ojol, antara lain:
Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas, terutama di jalur Gambir dan Senayan.
Warga disarankan menggunakan transportasi umum non-ojol atau memilih jalur alternatif selama konvoi berlangsung.
(Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: ojol
-
/data/photo/2025/05/19/682b4ffff0d17.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
Megapolitan
17 September 2025")
Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta Megapolitan 17 September 2025
-
Ojol Demo Lagi, Perlu Ada Aplikasi Milik Negara biar Driver Sejahtera?
Jakarta –
Hari ini driver ojek online (ojol) kembali melakukan aksi demonstrasi. Setidaknya ada tujuh tuntutan driver ojol agar dipenuhi pemerintah. Pengamat transportasi menilai, perlu dihadirkan aplikasi ojol milik negara demi kesejahteraan driver.
Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.
“Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” sebut Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).
Djoko yang mengutip Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, membandingkan angkutan di Malaysia dan Indonesia. Hal yang mendasar adalah soal fokus penanganannya.
“Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.
Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, fokus justru pada aplikator. Pemerintah dinilai tidak bisa melindungi pengemudi secara langsung.
“Akibatnya semua tuntutan pengemudi yang dimintakan ke pemerintah tadak pernah dipenuhi, karena semua tergantung willingness aplikator. Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan,” sebutnya.
Demo Ojol Hari Ini
Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan melakukan demo besar-besaran di Istana Merdeka, Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (17/9).Secara umum, ada tujuh tuntutan utama yang mau disampaikan ‘pasukan hijau’ saat demonstrasi hari ini. Berikut isi tuntutan mereka:
1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026.
2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator.
5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll.
6. Copot Menteri Perhubungan
7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.(rgr/din)
-
6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini
GELORA.CO – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Rencananya, massa akan berdemo di kawasan Istana dan DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025).
“Khusus pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Istana dan DPR/MPR sebanyak 6.118 personel disiagakan,” kata Susatyo dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9/2025)
Sementara itu, Susatyo menjelaskan rekayasa lalu lintas (lalin) akan diterapkan situasional melihat eskalasi massa.
“Lalin situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur dia melanjutkan.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.
Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol bersama mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi demo ojol ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional.
Adapun aksi demo ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tuntutan utama aksi hari ini, yaitu potongan aplikator 10 persen.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, bahwa titik aksi akan diawali di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir di depan gedung DPR RI.
“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya,” ujarnya
-
/data/photo/2025/05/19/682b4ffff0d17.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
Megapolitan
17 September 2025")
6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September Megapolitan 17 September 2025
6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri bakal dikerahkan untuk menjaga demo ojol hari ini, Rabu (17/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta.
“Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki saat dikonfirmasi.
Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan untuk mengantisipasi aksi demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
Apel pengamanan dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), Gambir, Jakarta Pusat.
Aksi massa utama rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia menuntut pencopotan Menteri Perhubungan.
Polres Metro Jakarta Pusat mengimbau masyarakat agar mengantisipasi kemungkinan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi, terutama kawasan Gambir dan Senayan.
Sebelumnya, Para pengemudi juga menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang berpihak pada ojol, sebagai kelompok pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan.
Adapun, Garda Indonesia akan membawa setidaknya tujuh tuntutan dalam Aksi 179 hari ini, yaitu sebagai berikut:
1. RUU Transportasi Online segera masukkan dalam Prolegnas,
2. Potongan aplikator 10 persen, tidak bisa ditawar lagi,
3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan,
4. Audit investigatif potongan 5 persen hak ojol yang telah diambil oleh aplikator,
5. Hapuskan semua program aplikator yang merugikan ojol seperti aceng, slot, multi order, member berbayar, dll,
6. Ganti Menteri Perhubungan yang pro kepada rakyat,
7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menyebabkan jatuhnya dua korban jiwa dari pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansyah (26) di Makassar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol
Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyebutkan sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring/online (ojol) di Gedung DPR/MPR dan kawasan Monas, Rabu.
“Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan sejumlah aliansi masyarakat yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.
“Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujarnya.
Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib, selain itu massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” katanya.
Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.
“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.
“Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” kata dia menambahkan.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.
Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!")
Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!
GELORA.CO -Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu, 17 September 2025.
“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun, dalam keterangan resmi.
Igun menilai bahwa Dudy lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
Bahkan, Igun menyebut perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil menjadikan Menteri Perhubungan sebagai juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online.
Dari sini, Igun menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.
“Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan 5 persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.
Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.
Untuk itu, Raden Igun mengimbau warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif.
-
Komunitas ojol Jaksel tidak ikut unjuk rasa di Kemenhub dan DPR
Jakarta (ANTARA) – Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC) di Jakarta Selatan tidak mengikuti unjuk rasa di gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI, Rabu.
“Tidak itu bukan kami, itu Garda,” kata Ketua Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC), Hasanah saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Hasanah mengatakan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia tidak sepenuhnya merupakan pengemudi ojol. Tidak seperti URC yang benar-benar memiliki identitas.
“Mereka bukan murni ojol sejati, seperti kita URC,” ucapnya.
Sementara, anggota URC Jaksel, Dimas menambahkan perbedaan lainnya dengan Garda yakni sejumlah tuntutan yang akan disampaikan mereka. Salah satunya yakni terkait potongan tarif dalam aplikasi.
“Kalau Garda kan memperjuangkan potongan 10 persen hingga memperjuangkan status driver menjadi karyawan. Tapi opini 10 persen ini kami anggap kurang pas dan kami menganggap 20 persen lebih pas,” ucap Dimas dihubungi terpisah.
Dimas menilai potongan 20 persen itu terbilang wajar lantaran aplikator akan menggunakannya untuk keuntungan pelanggan dan pengemudi.
Dia mengaku sebagai mitra telah menerima sejumlah keuntungan yang diberikan aplikator.
“Benefit untuk driver seperti asuransi jiwa, diskon membeli sembako, diskon servis motor dan sebagainya,” tambahnya.
Kemudian, dia juga tidak setuju dengan adanya tuntutan status pengemudi menjadi karyawan lantaran sebagai mitra sudah terbilang sesuai.
“Status mitra itu sudah pas karena waktu fleksibel, semakin kita rajin narik semakin besar pendapatan. Sedangkan menjadi pekerja nantinya pasti terikat karena ada kontraknya,” ucapnya.
Sebanyak 3.000 pengemudi ojol telah menjadi bagian komunitas URC Jakarta Selatan.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.
Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ada Demo Ojol di DPR-Kemenhub Hari Ini, Rekayasa Lalin Situasional
Jakarta –
Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga gedung DPR hari ini. Rekayasa lalu lintas (lalin) akan diberlakukan situasional.
“Masih situasional,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Ia berharap demonstrasi yang dilakukan ojol tak menghambat aktivitas masyarakat. “Harapan kami dan kita semua tentu aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan walaupun ada perlambatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demo nanti juga akan diikuti mahasiswa. Demo akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke depan gedung DPR.
Raden Igun mengatakan anggota asosiasinya akan mematikan aplikasi saat unjuk rasa. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan massa. Pertama, massa ingin rancangan undang-undang yang mengatur transportasi online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
Dia mengatakan massa juga ingin potongan dari aplikator maksimal 10 persen. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan.
Mereka juga meminta ada audit terhadap potongan yang diambil regulator. Dia menyebut massa bakal menuntut penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.
Mereka juga menuntut agar peristiwa tewasnya driver ojol Affan Kurniawan diusut tuntas. Massa juga meminta ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.
Halaman 2 dari 2
(isa/eva)
-
/data/photo/2025/05/20/682c1db758c26.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "8
Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
Megapolitan")
8 Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025 Megapolitan
Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengemudi ojek
online
(ojol) dari berbagai daerah direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).
Aksi bertajuk “179 Ojol” ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.
Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
Igun menjelaskan bahwa aksi dimulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dan berakhir di depan Gedung DPR RI.
“Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
Dalam demo ojol hari ini di Jakarta, GARDA Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
GARDA mengklaim sebagian besar pengemudi ojol berencana melakukan
off bid
massal sebagai bentuk solidaritas.
Meski aksi ini diklaim melibatkan ribuan orang, tidak semua pengemudi ojol sepakat untuk turun ke jalan.
Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara, Mansyur, menegaskan, sekitar 2.000 anggota komunitasnya tidak akan ikut serta.
“Lebih baik kita onbid, cari nafkah buat keluarga,” ujarnya.
“Emang dia siapa menyuruh-nyuruh kita matiin aplikasi, saya mewakili ojol Jakarta Utara sangat tidak setuju,” sambungnya.
Namun, Mansyur menekankan, pihaknya tetap menghargai semangat rekan-rekan driver lain yang memilih berdemo.
Sementara itu, sebagian driver memilih jalan tengah dengan meliburkan diri setengah hari sebagai bentuk penghormatan.
Abim (24), pengemudi ojol reguler, mengatakan, dirinya hanya akan menarik order hingga siang hari.
“Kami juga dari (driver) reguler merasa dari Argo Goceng itu merugikan, makanya rata-rata pada kesel juga,” ucapnya.
Tidak sedikit driver ojol yang memilih tetap bekerja karena alasan ekonomi ataupun skeptisisme terhadap efektivitas aksi.
Budi (41), pengemudi di wilayah Gambir, menyebut sudah sering melihat demo serupa tanpa hasil konkret.
“Dari dulu sudah sering ada demo ojol, tuntutannya mirip-mirip. Tapi realisasinya belum kelihatan jelas. Jadi saya pribadi lebih baik kerja saja,” katanya.
Nugroho (47), pengemudi di wilayah Senen, menilai pemerintah jarang menindaklanjuti aspirasi dengan serius.
“Harapannya sih pemerintah dengar, tapi kalau lihat pengalaman, kayaknya enggak ada tindak lanjut serius,” ujarnya.
Roni (28), pengemudi ojol lain, bahkan mengaku tidak merasa terwakili oleh organisasi yang menginisiasi aksi.
“Sudah sering ada demo, tapi ujung-ujungnya begitu lagi,” katanya.
Dengan rencana lokasi demo ojol hari ini di Jakarta, lalu lintas di sekitar Kemenhub, Istana Presiden, dan DPR RI berpotensi mengalami kepadatan.
Warga diimbau untuk memperhatikan
update
kondisi lalu lintas dari kepolisian ataupun Dinas Perhubungan.
(Reporter: Hafizh Wahyu Darmawan, Intan Afrida Rafni, Editor: Faieq Hidayat, Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2
Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Selasa (16/9) kemarin, mulai dari tarif transportasi umum (transum) Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2.
Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali Rabu:
1. Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik di Rp1
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif transportasi publik Rp1 dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 yang jatuh pada 17 September 2025.
“Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
2. Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, cukup efektif di hari pertama.
Kendati demikian, Pramono belum mau memutuskan apakah kebijakan ini sudah berhasil dan akan dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang.
Selengkapnya di sini
3. Belasan RT di Jaksel banjir akibat hujan intensitas tinggi
Sebanyak 12 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) terendam banjir akibat curah hujan tinggi serta luapan Kali Mampang.
“Saat ini genangan terjadi di 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
4. Ribuan pengemudi ojek online Jakut tidak ikut demo di depan DPR
Sekitar 2.000 pengemudi ojek daring (online/ojol) dari Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara, memastikan tidak akan ikut demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Gedung Kementerian Perhubungan dan Istana Negara pada Rabu (17/9)
“Kordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi,” kata Ketua Korwil Jakarta Utara, Mansyur di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
5. Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.
“Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.