Xcloud.id

Produk: ojol

  • Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    “Mengenai adanya program-program yang merugikan pengemudi online. Jadi kalau di ojek online ini ada namanya program aceng, slot, multi order dan member berbayar, agar semua itu agar dihapuskan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

  • Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    GELORA.CO -Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara maupun Koalisi Ojol Nasional atau KON mengklaim tidak hadir dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2025.

    Kedua kelompok komuitas ojol itu menegaskan memilih untuk tidak turun ke jalan, walapun tetap mendukung perjuangan sesama pengemudi.

    Ketua Koordinator Wilayah Jakarta Utara, Mansyur mengatakan, ada sekitar 2.000 pengemudi ojol yang tergabung di dalam komunitasnya.

    “Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi. Kalau ada anggota yang turun, itu tanggung jawab pribadi,” kata Mansyur dalam keterangannya. 

    Senada dengan Mansyur, Kepala Divisi Legal KON, Rahman, menegaskan, pihaknya menolak ikut serta dalam demo karena diduga sarat kepentingan politik. 

    “KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini syarat kepentingan politis,” kata Rahman kepada wartawan.

    Seperti diketahui bersama, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu 17 September 2025.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun dalam keterangan resmi.

    Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.

    “Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.

    Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI

  • Seandainya Ada Aplikasi Milik Negara, Masih Adakah Demo Driver Ojol?

    Seandainya Ada Aplikasi Milik Negara, Masih Adakah Demo Driver Ojol?

    Jakarta –

    Hari ini driver ojek online (ojol) kembali melakukan aksi demonstrasi. Pengamat transportasi menyarankan agar ada aplikasi milik negara yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan driver ojol.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.

    “Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” sebut Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    Djoko yang mengutip Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, mencontohkan Malaysia dalam penanganan transportasi online. Menurutnya, di negara tetangga driver ojol diakui sebagai pekerja.

    “Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.

    Jika pemerintah memiliki aplikasi transportasi online sendiri, ada beberapa keuntungan signifikan yang bisa didapat, baik bagi pemerintah maupun pengemudi.

    Pertama, kata Djoko, pemerintah akan memiliki data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi online. Selama ini, data ini tidak diketahui secara jelas, sehingga sulit untuk menentukan kewajiban membayar pajak dan mengatur kesejahteraan mereka secara efektif.

    “Kedua, pemerintah dapat memantau dan mengawasi kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung. Dengan data ini, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat dan memastikan ada keseimbangan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Hal ini penting agar bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak,” sebut Djoko.

    Ketiga, lanjutnya, pemerintah dapat menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi pengemudi. Berbeda dengan kondisi saat ini, pengemudi mudah diterima namun sulit mendapatkan penghasilan, pemerintah dapat memastikan bahwa jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar.

    Keempat, pemerintah dapat secara rutin melakukan pembinaan kepada pengemudi, tata cara memuat barang, etika membawa penumpang, dan memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang berkeselamatan di jalan raya.

    “Terakhir, jika aplikasi ini dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Demo Ojol di Jakarta Hari Ini, Pramono: Kami Berjaga Agar Kejadian Kemarin Tak Terulang – Page 3

    Demo Ojol di Jakarta Hari Ini, Pramono: Kami Berjaga Agar Kejadian Kemarin Tak Terulang – Page 3

    Khususnya, kata dia, bagi ekosistem transportasi online yang dinilai berperan seperti pengusaha dan bukan menteri yang seharusnya menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan.

    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” ucap Raden.

    Raden menegaskan, atas alasan tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

  • Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Salah satunya memberikan diskon jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun diskon yang diberikan sebesar 50% untuk 6 bulan ke depan. Pemerintah mengatakan akan melanjutkan diskon ini pada 2026 mendatang.

    Menanggapi hal ini, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai perlindungan sosial yang diberikan tidak menyeluruh terhadap pekerja platform seperti ojol, taksi online (taksol), dan kurir.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyorot soal diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terbatas hanya 50% dan terbatas pada JKK dan JKM.

    “Padahal perlindungan sosial harus mencakup setidaknya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Lily dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Lily mengatakan ada hal yang lebih mendasar yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memberikan kepastian status bagi mitra pekerja ojol.

    “Selama ini perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya selalu berkelit bahwa mereka tidak bisa memberikan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol karena belum ada dasar hukumnya,” Lily menuturkan.

    “Bahkan Kementerian HAM telah menyatakan bahwa dalih status mitra digunakan platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol,” ia menambahkan.

    Untuk itu, SPAI menuntut pemerintah memberikan kepastian status pekerja bagi pengemudi ojol agar tercipta kondisi kerja yang layak dan upah pekerja platform yang manusiawi.

    “Agar tidak berlarut-larut lagi, kami mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Presiden yang melindungi pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir,” ujarnya.

    Menurut Lily, Indonesia harusnya dapat lebih maju lagi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti yang telah dilakukan oleh negara Singapura dan Malaysia dengan mengeluarkan Undang-Undang Pekerja Gig.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pelican Crossing Stasiun Cikini, Warga: Gak Perlu Lompat Pagar dan Jalan Jauh – Page 3

    Pelican Crossing Stasiun Cikini, Warga: Gak Perlu Lompat Pagar dan Jalan Jauh – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kehadiran pelican crossing merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas warga Ibu Kota.

    “Fasilitas ini dihadirkan sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait keterbatasan akses masuk ke Stasiun KRL Cikini. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka pagar di sisi timur stasiun sekaligus menyediakan fasilitas pelican crossing,” ujar Pramono.

    Ia juga menekankan pentingnya ketertiban pengguna jalan agar tidak ada kendaraan yang berhenti sembarangan di pelican crossing, baik taksi, ojek online, maupun kendaraan pribadi.

    “Dengan adanya fasilitas ini, warga tidak perlu lagi memanjat pagar atau berjalan memutar untuk masuk ke stasiun. Harapannya, aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna KRL meningkat, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar stasiun,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Cikini dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

     

    (*)

  • Demo Ojol Siang Ini, Masih Banyak yang Narik di Jakarta Pusat

    Demo Ojol Siang Ini, Masih Banyak yang Narik di Jakarta Pusat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah driver ojek online (ojol) masih terlihat beroperasi di daerah Jakarta Pusat. Rencananya siang ini Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia berencana melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik termasuk Kementerian Perhubungan.

    Pantauan CNBC Indonesia di sekitaran Gondangdia, kawasan Monas, hingga depan Kementerian Perhubungan masih banyak driver ojek online yang beroperasi. Mereka juga masih menggunakan atribut dari aplikator masing-masing yakni helm dan jaket.

    Tidak ada tanda-tanda akan ada demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan. Hanya sejumlah polisi terlihat berjaga di depan kementerian.

    Jalan Medan Merdeka Barat juga masih bisa dilewati kendaraan dan Transjakarta. Tidak terlihat pengalihan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas hingga Medan Merdeka Barat.

    Dilaporkan sebelumnya, sejumlah driver ojol yang tergabung di Garda akan melakukan aksi demonstrasi. Dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, kemudian konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Berikut tujuh tuntutan demo pada Selasa (17/9/2025):

    Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.
    Menetapkan potongan aplikator maksimal
    10% sebagai harga mati.
    Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.
    Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.
    Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
    Mencopot Menteri Perhubungan Dudy
    Purwaghandi.
    Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Demo Ojol di Jakarta Hari Ini Rabu 17 September 2025, Ada Driver Tetap Pilih Narik Ketimbang Off Bid – Page 3

    Demo Ojol di Jakarta Hari Ini Rabu 17 September 2025, Ada Driver Tetap Pilih Narik Ketimbang Off Bid – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi unjuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (17/9/2025). Menurut Yudha, selaku perwakilan dari kelompok ojol Garda Indonesia akan ada 5.000 orang yang terlibat aksi.

    Pantauan di sejumlah ruas jalan Jakarta, sampai pukul 11.00 WIB, Rabu (17/9/2025) masih banyak pengemudi ojol atau driver yang narik.

    Awak redaksi Liputan6.com pun juga mencoba melakukan order pada pukul 09.00 WIB dan pukul 10.00 WIB tidak mendapat kesulitan. Orderan diterima oleh driver ojol.

    Berbincang dengan beberapa driver, memang tidak semua driver akan off bid dan ikut aksi hari ini. Salah satunya, Aris yang mengaku tetap akan narik karena menjadi sumber penghasilan utama sehari-hari.

    “Kalau hari ini tidak narik, nanti tidak makan, pendapatan saya hanya dari narik,” ujar Aris saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (17/9/2025).

    Walau tidak ikut aksi, Aris memastikan tetap menghormati perjuangan teman-teman lain yang mengawal aspirasi kelompok driver.

    “Tetap saya dukung, semoga aspirasi kami bisa diterima,” harap dia.

    Senada dengan Aris, driver ojol lain bernama Tendi mengatakan masih melihat situasi. Kalau sekiranya bisa mungkin dia akan ikut.

    “Kalau sekarang saya narik dulu, nanti siangan mungkin ikut tapi lihat situasi dulu,” jelas Tendi.

    Tendi menilai, ikut tidaknya driver dalam aksi unjuk rada dikembalikan lagi ke masing-masing individunya. Dia berharap, kepada masing-masing pihak bisa saling menghormati.

    “Kita saling ngerti aja, kalau ada yang tidak ikut jangan harus dipaksa-paksa, jadi masing-masing,” tutur Tendi.

     

    Presiden Prabowo melayat rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai dilindas rantis Brimob. Prabowo disambut isak tangis kedua orang tua Affan.

  • Berkas Sidang Etik 5 Brimob yang Lindas Affan Kurniawan Belum Rampung – Page 3

    Berkas Sidang Etik 5 Brimob yang Lindas Affan Kurniawan Belum Rampung – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian pengendara ojek online Affan Kurniawan yang meninggal dunia karena dilindas rantis Brimob.

    Prabowo menyatakan akan mempelajari tuntutan masyarakat yang dinilainya masuk akal, normatif dan dapat didiskusikan dengan baik. Wacana ini disampaikan pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu (6/9/2025) itu.

    “Saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti bagaimana,” kata Prabowo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam pertemuan selama 14 jam bersama pimpinan redaksi media massa, Prabowo menegaskan tuntutan masyarakat dapat diterima dan dibicarakan lebih lanjut.

    Namun demikian, Prabowo menyebut ada poin yang dapat diperdebatkan, yaitu usulan penarikan TNI dari pengamanan sipil.

    Menurut Presiden, tugas TNI adalah menjaga masyarakat, terutama dari ancaman mana pun. Ancaman tersebut dapat berupa aksi pembakaran dan kerusuhan kepada masyarakat.

    “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan? Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” kata Presiden.

  • Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi Megapolitan 17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi Megapolitan 17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi demo ojek online (ojol) di depan DPR dan Istana, Jakarta pada hari ini Rabu (17/9/2025).
    Pramono menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi warga negara.
    “Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Pramono usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas, Rabu.
    Meski memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, Pramono memastikan bahwa aparat tetap siaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
    “Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali. Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh ojol maka saya yakin pasti akan baik-baik saja,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan jaga demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Personel pengamanan ditempatkan di beberapa titik rawan seperti kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, yang menjadi pusat aksi utama.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan di Pos Polisi Merdeka Barat pada pukul 08.00 WIB sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
    Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat akibat aksi unjuk rasa hari ini.
    Beberapa titik yang disarankan untuk dihindari antara lain kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.