Xcloud.id

Produk: ojol

  • Menyicip Donat Premium di Tomaple Gourmet Potato Donuts

    Menyicip Donat Premium di Tomaple Gourmet Potato Donuts

    JAKARTA – Makin gampang membuat sesuatu menjadi viral dan populer, termasuk kuliner. Berkat omongan dari mulut ke mulut, yang diungkapkan lewat media sosial, suatu hal jadi gampang masyhur.

    Misalnya, Tomaple Gourmet Potato Donuts yang terkenal dari rekomendasi mulut ke mulut di media sosial. Setidaknya itu yang tim VOI lihat di lini masa media sosial beberapa waktu ini. Tempat ini direkomendasikan banyak orang karena makanan yang dijual rasanya enak, serta tempatnya asyik.

    Kafe ini awalnya bernama Lala Cofffe & Donut lalu berubah jadi Tomaple yang memiliki makna merujuk gabungan kata Tomato dan Apple. Kafe ini ada di dua lokasi, Radio Dalam dan di Wisma 46.

    Tim VOI menjajal kafe ini yang berada di Wisma 46 beberapa waktu lalu. Tim datang ke sana di waktu sore. Saat di sana, outlet ini didonimasi pelanggan yang ingin membawa pulang makanan yang dijual di tempat ini. Kebanyakan pelanggannya saat itu adalah driver ojek online. 

    Tomaple Gourmet Potato Donuts memberikan pilihan donat kentang yang memiliki varian rasa manis dan asin. Walaupun ada donat dengan rasa premium, Tomaple tidak melupakan rasa klasik seperti meses, keju, dan gula. Sementara minumannya, kafe ini menyediakan dua kategori; coffee dan non-coffee.

    Pilihan tim VOI jatuh kepada varian donat premium: Nutella Bomb, Floss Mayo, dan Ovo Crunch. Nutella Bomb adalah donat yang ditaburi cinnamon sugar dan berisi krim Nutella yang meleleh. Sedangkan, Ovo Crunch adalah donat kentang yang diolesi selai Ovomaltine. Sementara Floss Mayo  merupakan donat isi abon.

    Tidak ada yang spesial untuk donat dengan olesan Ovomaltine dan abon. Tetapi untuk Nutella, donatnya sangat chewy dan isian Nutella-nya banyak. Donat dengan ukuran sedang ini tidak terlalu tipis maupun keras, sehingga mudah sekali menghabiskan donat tersebut dalam satu waktu.

    Untuk minuman, VOI memilih menu Kopi Susu untuk diminum sore itu. Rasanya enak dan cocok untuk menemani sesi makan donat. Rasa minuman ini seperti kopi susu pada umumnya.

    Buat kamu yang datang sendirian atau bersama teman, Tomaple memiliki ruang yang cukup untuk itu. Tempat ini memiliki bagian indoor atau outdoor. Hanya saja, tempatnya cukup tersembunyi di Wisma 46.

    Soal harga, Tomaple mematok harga yang lumayan. Untuk donat, harganya sekitar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu. Sedangkan, minuman, harganya mulai dari Rp17 ribu. Tomaple juga menyediakan paket setengah lusin untuk Anda yang ingin membeli donat dalam porsi banyak seharga Rp65 ribu.

  • Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menjalankan kebijakan mitigasi terkait dampak yang potensial muncul dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Sehingga kenaikan PPN tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Said menekankan meski ada penyesuaian tarif PPN, penerimaan sektor pajak nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya berupa program untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    “Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Said pun menjelaskan rencana penerimaan pajak 2025 dengan skenario penyesuaian PPN menjadi 12 persen untuk membiayai sejumlah program prioritas. Program-program tersebut antara lain makan bergizi gratis yang membutuhkan sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Sementara, terang Said, Banggar DPR memahami terjadi penurunan kelas menengah sebesar 9 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 61 juta jiwa pada 2018 menjadi 52 jiwa pada 2023. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin,” kata dia.

    Untuk itu, Said memberikan rekomendasi agar dampak kenaikan PPN tersebut bisa dikurangi. Rekomendasi tersebut yaitu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, dengan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.

    “Kedua, subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata dia.

    Ketiga, perluasan subsidi untuk transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal harian. Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    Kelima, bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal agar bisa menjangkau kelas menengah bawah lebih banyak. Keenam, menggelar operasi pasar rutin sedikitnya dua bulan sekali agar inflasi terkendali.

    Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah dan menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    “Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak,” kata Said. [beq]

  • Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta –

    Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya.

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.
    Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi.

    Rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program-program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3, Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal sehari-hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

    Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

    (akd/akd)

  • Subsidi BBM Ojol Harus Tepat Sasaran, Jangan Jadi Keuntungan Perusahaan Aplikator

    Subsidi BBM Ojol Harus Tepat Sasaran, Jangan Jadi Keuntungan Perusahaan Aplikator

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (Aspebindo) Anggawira merespons soal polemik mengenai pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojek online (ojol). Menurut Anggawira, subsidi BBM harus tepat sasaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pemerintah perlu menilai secara hati-hati apakah pengemudi ojol atau ojek online dapat dikategorikan sebagai pelaku UMKM sesuai definisi hukum,” ujar Anggawira kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

    Anggawira mengingatkan pemerintah agar subsidi BBM yang besar tersebut hanya menjadi keuntungan bagi perusahaan aplikator, sementara pengemudi yang seharusnya menerima manfaat justru terabaikan. Dia justru menyarankan agar pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk mendukung transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik oleh pengemudi ojol.

    Menurutnya, langkah ini tidak hanya menghemat anggaran subsidi tetapi juga membantu menciptakan kualitas udara yang lebih baik.

    “Daripada terus memberikan subsidi BBM yang berpotensi salah sasaran, pemerintah sebaiknya mendorong pengemudi ojol untuk beralih ke kendaraan listrik. Ini sesuai dengan agenda transisi energi nasional yang juga mendukung kelestarian lingkungan,” jelas Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

    Dia juga mengkritik perusahaan aplikator ojol yang hingga kini belum menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kesejahteraan pengemudi mereka. Menurut dia, pemerintah sebaiknya melakukan audit terhadap perusahaan aplikator terkait pengelolaan armada transportasi dan sistem pembagian keuntungan.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikator, seperti Gojek, Grab, dan Maxim bertanggung jawab atas kebutuhan bahan bakar armada mereka. Jangan hanya membebankan seluruh tanggung jawab kepada pengemudi yang sebenarnya adalah pekerja, bukan pemilik usaha,” tegasnya.

    Pihaknya mendukung kebijakan yang tepat terkait peruntukan BBM bersubsidi untuk ojol ataupun transportasi online sejenisnya. 

    Menurut Anggawira, aturan yang ada sudah jelas, subsidi BBM diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kecil dengan kriteria tertentu, seperti kendaraan pribadi berkapasitas mesin rendah atau alat usaha skala kecil.

    “BBM subsidi bukan untuk kendaraan komersial yang dioperasikan oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis. Logikanya, jika perusahaan besar, seperti Blue Bird mampu menanggung kebutuhan bahan bakar armadanya, perusahaan aplikator ojol juga seharusnya bisa,” paparnya.

    Anggawira menambahkan, persoalan ini perlu diselesaikan secara komprehensif agar subsidi BBM untuk ojol benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    “Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk melindungi anggaran negara dan memastikan kesejahteraan pengemudi ojol secara adil,” pungkas Anggawira dalam merespons subsidi BBM.

  • Soal Subsidi BBM Ojol, Bos Pengusaha EBT Bilang Harus Tepat Sasaran

    Soal Subsidi BBM Ojol, Bos Pengusaha EBT Bilang Harus Tepat Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (Aspebindo) buka suara terkait polemik pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojek online (ojol). Anggawira, Ketua Umum Aspebindo menegaskan bahwa subsidi BBM harus tepat sasaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pemerintah perlu menilai secara hati-hati apakah pengemudi ojek online dapat dikategorikan sebagai pelaku UMKM sesuai definisi hukum,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (7/12/2024).

    Ia berharap subsidi yang besar ini jangan menjadi keuntungan bagi perusahaan aplikator, sementara pengemudi yang seharusnya menerima manfaat justru terabaikan.

    Anggawira juga menyarankan agar pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk mendukung transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik oleh pengemudi ojol. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menghemat anggaran subsidi tetapi juga membantu menciptakan kualitas udara yang lebih baik.

    “Daripada terus memberikan subsidi BBM yang berpotensi salah sasaran, pemerintah sebaiknya mendorong pengemudi ojek untuk beralih ke kendaraan listrik. Ini sesuai dengan agenda transisi energi nasional yang juga mendukung kelestarian lingkungan,” lanjutnya.

    Kemudian Anggawira mengkritik perusahaan aplikator ojol yang hingga kini belum menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kesejahteraan pengemudi mereka. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan aplikator terkait pengelolaan armada transportasi dan sistem pembagian keuntungan.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim bertanggung jawab atas kebutuhan bahan bakar armada mereka. Jangan hanya membebankan seluruh tanggung jawab kepada pengemudi yang sebenarnya adalah pekerja, bukan pemilik usaha,” tegasnya.

    Ia juga mendukung kebijakan yang tepat terkait peruntukan BBM bersubsidi unyuk ojek online ataupun transportasi online sejenisnya.

    Anggawira menjelaskan bahwa aturan yang ada sudah jelas, subsidi BBM diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kecil dengan kriteria tertentu, seperti kendaraan pribadi berkapasitas mesin rendah atau alat usaha skala kecil.

    “BBM subsidi bukan untuk kendaraan komersial yang dioperasikan oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis. Logikanya, jika perusahaan besar seperti Blue Bird mampu menanggung kebutuhan bahan bakar armadanya, perusahaan aplikator ojol juga seharusnya bisa,” paparnya.

    Anggawira menambahkan, persoalan ini perlu diselesaikan secara komprehensif agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    “Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk melindungi anggaran negara dan memastikan kesejahteraan pengemudi ojol secara adil,” tutupnya.

    (fsd/fsd)

  • Menteri UMKM Tegaskan Pengemudi Ojol Tetap Dapat BBM Subsidi

    Menteri UMKM Tegaskan Pengemudi Ojol Tetap Dapat BBM Subsidi

    ERA.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pengemudi ojek daring (ojek online/ojol) tetap berhak menerima alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

    “Nah mengingat saudara-saudara kita, ojek online ini masuk kategori usaha mikro. Oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman usai melakukan audiensi dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

    Maman menegaskan hal tersebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah.

    Upaya ini diharapkan menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan dan mengamankan sektor transportasi umum.

    “Mengamankan dan memastikan sektor transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia ini hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online tentunya wajib kita untuk amankan,” katanya lagi.

    Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan distribusi barang-barang yang kerap dimanfaatkan oleh para pengusaha sektor mikro melalui ojek online.

    Hingga kini, kata dia lagi, Kementerian UMKM yang juga tergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi BBM bagi para pengemudi ojol.

    Usai pertemuan dengan asosiasi ojek online, ia membeberkan akan mengundang beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek daring seperti Grab, GoJek, hingga Maxim untuk meminta data soal jumlah mitra pengemudi ojek online yang terdaftar di masing-masing perusahaan itu.

    Pihaknya juga bakal menjalin koordinasi dengan PT Pertamina untuk menghubungkan data terkait pengemudi ojol dengan perusahaan penyalur BBM subsidi itu.

    “Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam memberikan penjelasan soal isu BBM subsidi untuk pengemudi ojek online.

    “Ojek online tetap menerima subsidi BBM di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sekaligus mengimbau kepada rekan-rekan kami seluruh ojek online yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa per hari ini pemerintah melalui Kemeneterian UMKM menegaskan namanya pencabutan BBM subsidi bagi ojek online itu tidak ada dan ojek online adalah penerima BBM bersubsidi,” ucapnya.

  • Ojol Dipastikan Dapat Subsidi BBM, Asosiasi Bilang Begini

    Ojol Dipastikan Dapat Subsidi BBM, Asosiasi Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memastikan, ojek online (ojol) tetap mendapat subsidi BBM. Sebab, ‘pasukan hijau’ itu masuk kategori UMKM. Lantas, apa kata asosiasi ojol mengenai keputusan tersebut?

    Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengapresiasi keputusan pemerintah yang batal mencabut subsidi BBM ojek online. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat dan sesuai permintaannya.

    “Mengenai akhirnya pemerintah menetapkan ojol tetap mendapatkan subsidi BBM atas klasifikasinya sebagai rantai distribusi UMKM merupakan hal yang patut diapresiasi karena pemerintah cepat menanggapi keresahan para pengemudi ojol di seluruh Indonesia,” ujar Igun kepada detikOto, Sabtu (7/12).

    “Keresahan tersebut akhirnya terjawab dan berakhir setelah Menteri UMKM dan Menteri Sosial akhirnya mentapkan ojol sebagai penerima BBM bersubsidi,” tambahnya.

    Ojol dapat subsidi BBM. Foto: Agung Pambudhy

    Dia sebagai pimpinan asosiasi berharap, ke depannya tak ada lagi wacana atau rencana mencabut, membatasi atau mengalihkan subsidi BBM untuk ojek online.

    “Karena penggunaan BBM bersubsidi ini merupakan hal yang sangat vital bagi operasional pengemudi ojol, sehingga apabila subsidi BBM dicabut maka akan terjadi efek domino ekonomi, karena ojol merupakan rantai distribusi barang retail dan makanan bagi sebagian besar masyarakat di perkotaan,” kata dia.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan, pemerintah telah memutuskan ojol masuk dalam kategori UMKM. Sehingga, mereka berhak menerima subsidi bahan bakar atau BBM.

    Ojek online atau ojol Foto: Agung Pambudhy

    Keputusan itu, kata Maman, berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Satgas Subsidi BBM yang digelar beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM turut terlibat dan mengusulkan UMKM seperti ojol mendapatkan alokasi BBM subsidi.

    “Jadi ojek online ini masuk dalam klasifikasi UMKM. Sektor UMKM adalah sektor yang tetap mendapatkan subsidi BBM,” ujar Maman dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, dikutip dari Antaranews.

    Maman menegaskan, dengan demikian driver ojol bisa menjalankan aktivitasnya tanpa perlu khawatir soal subsidi BBM. Sementara aturan teknis soal penyaluran BBM subsidi berada dalam arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

    (sfn/dry)

  • Sopir Ojol di Bogor Nyambi Jadi Kurir Narkoba, Simpan Paket Ganja di Gerobak Mi Ayam

    Sopir Ojol di Bogor Nyambi Jadi Kurir Narkoba, Simpan Paket Ganja di Gerobak Mi Ayam

    ERA.id – Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat membekuk oknum ojek online (ojol) berinisial R (28) karena diduga menjadi kurir narkoba jenis ganja. Ganja itu disimpan oleh R di gerobak mi ayam.

    Kasat Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Eka Chandra mengatakan tersangka ditangkap beserta barang bukti ganja seberat 5,2 kilogram di Kelurahan Balumbang Jaya, Kota Bogor.

    Penangkapan ini bermula dari masyarakat yang resah bahwa daerahnya diduga kerap dijadikan transaksi jual beli narkotika. Oleh karenanya, jajaran Satnarkorba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hasil laporan informasi dari masyarakat tersebut.

    “Saat itu kami melihat ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor, dengan gerak-gerik mencurigakan sambil mencari sesuatu di bawah gerobak mi ayam,” kata Eka, dikutip Antara, Jumat (6/12/2024).

    Kemudian, pihaknya langsung melakukan penyelidikan serta penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah gerobak mi ayam.

    “Di situ kami berhasil menemukan di bawah gerobak mi ayam berupa plastik hitam berisi lima paket ganja yang dilapisi lakban cokelat,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Eka, tersangka berikut barang bukti 5,2 kilogram ganja dibawa ke Mako Polresta Bogor Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 114 ayat (2) Subsider Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

  • Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan dengan Grab Indonesia, Jumat (6/12/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas soal pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk ojek online (ojol).

    Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam itu, Maman menyebut bahwa perusahaan transportasi online itu telah sepakat untuk mendukung pemerintah dalam mengalokasikan BBM bersubsidi ke ojol, dengan memberikan data-data pengemudinya.

    “Udah oke. Mereka siap men-support semua kepentingan dan kebutuhan pemerintah,” kata Maman usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    Selain Grab Indonesia, Kementerian UMKM juga berencana untuk memanggil perusahaan transportasi online lainnya. Rencananya, pemerintah minggu depan akan memanggil Gojek. 

    Sementara pertemuan dengan perusahaan lainya, akan dijadwalkan. Mengingat, pihaknya tengah membuat daftar perusahaan-perusahaan transportasi online yang ada di Indonesia.

    “Kayaknya kalau enggak Senin, Selasa ya. Nanti lagi diatur. Shopee juga kita ajak ketemu, semuanya,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta data-data pengemudi ojol yang terdaftar di perusahaan-perusahaan transportasi online. 

    Data-data yang ada tersebut, selanjutnya akan dikoneksikan dengan Pertamina agar pengemudi ojol yang terdaftar bisa menerima BBM bersubsidi.

    “Kementerian UMKM akan memanggil beberapa perusahaan-perusahaan operator salah satunya Grab, nanti ada Gojek, dan beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek online kita akan panggil,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

    Adapun, Maman dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Grab Indonesia hari ini, Jumat (6/12/2024). Pertemuan dengan perusahaan transportasi online lainnya juga akan segera dijadwalkan secara bertahap.

    Langkah pemanggilan ini sejalan dengan pernyataan Maman yang menegaskan bahwa ojol berhak menerima BBM bersubsidi. 

    Dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

    Mengingat ojek online masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

    “Saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujarnya. 

    Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme untuk memverifikasi para pengemudi ojek online. Proses ini dipandang perlu agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Oleh karena itu, Maman akan memanggil perusahaan-perusahaan operator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxime dalam waktu dekat, termasuk Pertamina. 

    “Supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online, mana yang enggak,” pungkasnya.

  • Kiamat Driver Online Makin Dekat RI, Dibawa Mantan Raja Ojol RI

    Kiamat Driver Online Makin Dekat RI, Dibawa Mantan Raja Ojol RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi pengganti driver online makin menyebar mendekati Indonesia. Uber baru saja meluncurkan layanan taksi tanpa sopir di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

    Uber, platform aplikasi on-demand, meluncurkan layanan taksi robot bekerja sama dengan WeRide, perusahaan teknologi kendaraan otonom asal China. Peluncuran ini adalah layanan taksi robot pertama Uber di luar Amerika Serikat.

    Pesaing utama Uber dalam layanan taksi robot adalah Waymo, perusahaan “saudara” Google,  yang berada berada di bawah Alphabet sebagai perusahaan induk.

    Berbeda dengan Waymo yang mengembangkan aplikasi dan mobil sendiri, Uber harus bekerja sama dengan perusahaan lain yang fokus dalam pengembangan mobil tanpa sopir atau logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, Google telah bekerja sama dengan Wayve, Serve Robotics, Aurora Innovation, dan Waabi. 

    Ketertinggalan Uber dari Waymo membuat investor cemas. Apalagi, Tesla milik Elon Musk dikabarkan sedang mengembangkan teknologi dan layanan serupa.

    Pada Kamis, saham Uber jatuh 10 persen setelah Waymo mengumumkan peluncuran layanan taksi robot di wilayah Miami.

    Layanan robot taksi di Abu Dhabi, jelas juru bicara Uber, akan sangat terbatas tanpa mengumumkan jumlah armada yang telah dan akan mereka sediakan. Untuk tahap awal, mobil otonom Uber bisa digunakan di wilayah Pulau Saadiyat, Pulau Yas, serta dari dan ke Bandara Zayed International.

    Taksi robot Uber masih akan diawaki oleh operator “keselamatan” pada tahap-tahap awal peluncuran. Layanan yang sepenuhnya otonom baru akan tersedia tahun depan.

    Uber adalah pelopor bisnis on-demand di dunia dan sempat mengoperasikan layanan taksi online dan ojek online di Indonesia. Namun, perusahaan asal Amerika Serikat ini tak mampu bersaing dengan Gojek dan Grab.

    Akhirnya, Uber hengkang meninggalkan pasar Indonesia dan menjual bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab.

    (dem/dem)