Xcloud.id

Produk: ojol

  • Ejekan dan Hinaan Jadi Motif Pembunuhan Sadis di Cakung

    Ejekan dan Hinaan Jadi Motif Pembunuhan Sadis di Cakung

    JAKARTA – Misteri pembunuhan sadis, Rieke Andianti (43) di sebuah rusun di kawasan Cakung, Jakarta Timur berhasil terungkap. Polisi meringkus pria berinisal JA (27) sebagai tersangka kasus pembunuhan sadis tersebut.

    Dari hasil penyelidikan, terungkap motif pembunuhan sadis itu didasari rasa dendam karena tak terima diejek korban.JA yang emosi setelah mendengar hinaan dan cacian itu, kemudian membunuh korbannya di dalam kamar nomor 17 lantai 5 Rusun Griya Tipar Cakung, Jakarta Timur.

    “Setiap bertemu, korban selalu mengejek item dan jelek sering dilakukan sejak 2017,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin 11 November.

    Aksi keji bermula ketika tersangka tengah bercanda dengan sembilan rekannya tak jauh dari lokasi kamar korban. Pria pengangguran itu melihat kearah kamar Rieke yang dalam kondisi jendela terbuka. 

    JA pelaku pembunuhan sadis di Cakung (Rizki/VOI)

    Niat jahat untuk mengakhiri nyawa wanita yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online itu pun muncul. Saat itu juga, JA langsung pamit undur diri kepada rekan-rekannya. Tersangka yang juga merupakan penghuni rusun persis di bawah kamar korban pun menuju kamarnya. Ia sudah merencanakan akan membunuh Rieke saat itu. 

    “Dia (tersangka) pulang mengambil pisau di rumahnya dengan harapan untuk balas dendam,” ucap Argo.

    Dengan mengendap-endap masuk ke kamar Rieke yang dibuka kuncinya lewat jendela, pelaku menghujamkan 6 kali tusukan ke korban yang sedang tidur. Korban pun tewas bersimbah darah sebelum ditemukan oleh saksi.

    Guna menghilangkan jejak, tersangka sempat mengambil baju dan celana anak korban. Yang kemudian dikenakan agar para penghuni rusun lainnya tak mengetahui apa yang dilakukannya.

    “Kemudian dia (Tersangka) mengambil celana anak korban di dalam rumah dan memakainya. Pelaku mengambil tas korban, kemudian dimasukkan celana dan baju tersangka yang kena darah,” kata Argo.

    Aksi pelaku masuk dan keluar dari kamar tersangka terekam oleh kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi. Sehingga, dengan mudah tersangka pun dibekuk.

    JA kini sudah ditetapkan sebagai tersangka JA dan dijerat Pasal 338 juncto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam hukum penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

  • Peneror Penyiraman Air Keras di Bekasi Belum Ditangkap, Korban dan Keluarga Dihantui Ketakutan 

    Peneror Penyiraman Air Keras di Bekasi Belum Ditangkap, Korban dan Keluarga Dihantui Ketakutan 

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, MEDAN SATRIA – Pelaku teror penyiraman air keras pria berinisial VU (38) di Perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi tak kunjung ditangkap. 

    Adik korban, TA, mengatakan, teror tersebut membuat keluarganya selalu dihantui ketakutan setiap kali ada aktivitas orang mendekat ke kediamannya. 

    “Iya setiap hari saya lihat CCTV, kayak ada yang ngintai atau enggak, saya takut ada orang jahat datangi rumah saya,” kata TA. 

    Akibatnya, keluarga korban kini lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah karena rasa takut yang selalu menghantui. 

    “Iya saya sih mengurangi aktivitas saya di luar, jangan sampai ada teror lain, seperti yang bilang saya suka lihat CCTV kalau ada yang mencurigakan saya langsung kirim ke Polisi,” jelas dia. 

    TA menjelaskan, kasus penyiraman air keras yang menimpa kakaknya sudah dilaporkan ke Polsek Medan Satria. 

    Korban berinisial VU, sudah dimintai keterangan setelah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Minggu (8/12/2024) kemarin. 

    “Terakhir kakak saya sudah BAP (berita acara pemeriksaan), pulang dari rumah sakit langsung mampir ke Polsek,” ungkap TA. 

    Teror yang menimpa kakaknya sudah terjadi sejak akhir Juli 2024, awalnya pelaku hanya mengincar kendaraan Isuzu Panther milik kakaknya. 

    Puncaknya, pelaku membakar mobil kakaknya dengan cara melempar bom molotov pada Senin (21/10/2024). 

    Kasus bom molotov sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, tetapi Polisi tak kunjung mampu menangkap pelaku. 

    “Terakhir dipanggil (Polisi dilakukan pemeriksaan) itu 16 November terkait kejadian bom molotov, sampai sekarang belum ada updatenya,” kata TA. 

    Pelaku teror yang tak kunjung ditangkap membuat jiwa korban terancam, kendaraan yang sebelumnya berulang kali diincar bukan lagi jadi sasaran.  

    Pada Sabtu (30/11/2024) pagi, korban hendak berangkat kerja. Dia berkendara sepeda motor Honda PCX hitam dari kediamannya.  

    Tak jauh dari gang rumah, pakai motor dan berjaket ojol, pelaku sudah menunggu korban melintas dengan membawa air keras.  

    Teror yang keenam kalinya ini benar-benar membahayakan jiwa korban, VU disiram air keras tepat mengenai bagian wajah.  

    TA berharap kasus yang menimpa kakaknya menjadi atensi, agar pelaku dapat segera ditangkap dan tidak ada lagi rasa takut yang menyelimuti keluarganya. 

    Bahkan, dia berencana bersurat dan mendatangi Komisi III DPR RI agar kasus teror yang menimpa keluarganya segera ditangani sampai tuntas. 

    “Saya minta tolong dibantu follow up, karena ini saya juga akan pergi ke Komisi III DPR RI kalau kayak begini,” tegasnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ojol Dapat Subsidi BBM, Bos Pertamina Buka Peluang Integrasikan Aplikasi

    Ojol Dapat Subsidi BBM, Bos Pertamina Buka Peluang Integrasikan Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri buka suara soal ojek online (ojol) yang bakal mendapat subsidi BBM dalam skema baru.

    Dia menjelaskan Pertamina bakal mengikuti arahan dari pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojol. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu berperan sebagai pelaksana, sedangkan terkait regulasi berada di tangan pemerintah.

    Simon pun membuka peluang untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan ojol dengan dengan Pertamina. Hal ini pun dilakukan agar penyaluran subsidi untuk ojol lebih terukur.

    “Untuk kelanjutan nantinya penerima misalnya ojol dan kita perlu kombinasikan aplikasi yang ada di sana [perusahaan ojol] dengan Pertamina,” kata Simon konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).

    Dia pun mengatakan Pertamina siap pengerahan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang dimaksud.

    “Kami akan lakukan dengan sumber daya yang dimiliki Pertamina baik itu Pertamina digital hub dan tim IT untuk terus berkoordinasi dan mencari program aplikasi terbaik,” ucapnya.

    Menurut Simon, aplikasi baru harus dirancang agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, penyaluran subsidi BBM itu tidak bocor.

    “Tentunya apabila ada suatu aplikasi baru, tentunya kita harus mencari cara supaya potensi-potensi penyalahgunaan atau potensi kebocoran dan lainnya bisa diantisipasi dengan baik,” kata Simon.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi BBM. Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut. 

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpeluang tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang. 

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dia mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha. Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi.  

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil. 

  • Ojol Bisa Dapat BBM Subsidi? Ini Kata Bahlil & Menteri UMKM Maman

    Ojol Bisa Dapat BBM Subsidi? Ini Kata Bahlil & Menteri UMKM Maman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana untuk menerapkan skema blending atau pencampuran untuk penyaluran subsidi energi, baik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema blending ini yaitu dengan tetap memberikan sebagian subsidi pada komoditas atau BBM, dan juga ada pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang berhak.

    Namun demikian, untuk pemberian subsidi kepada barang atau BBM, akan ada kriteria tertentu yang masih mengizinkan masyarakat untuk mengisi BBM bersubsidi. Artinya, akan ada golongan masyarakat yang selama ini menikmati BBM subsidi, namun ke depannya takkan bisa lagi menikmatinya. Hal ini guna membuat penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

    Lantas, bagaimana dengan pengemudi ojek online (ojol)?

    Bahlil mengakui, pihaknya masih mengkaji skema yang tepat untuk pengemudi ojol. Dia menjelaskan, penerima subsidi BBM hanya untuk kendaraan berpelat kuning atau tergolong transportasi publik. Sedangkan ojol itu sendiri memiliki pelat hitam.

    Tapi dia pun sepakat bahwa pengemudi ojol itu sendiri termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Golongan UMKM itu menurutnya termasuk berhak menerima BBM subsidi.

    “Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM, cuman memang selama ini kan pelat motornya kan adalah hitam, jadi nanti subsidi akan kita kasih dalam exercise yang kami salah satu di antaranya adalah pelat kuning itu tetap akan mendapatkan subsidi,” jelasnya saat ditemui di sela acara Indonesia Mining Summit 2024, di Hotel Mulia, dikutip Senin (9/12/2024).

    Bahlil menyadari, saat ini terjadi dinamika terkait penerima BBM subsidi termasuk ojol. Dengan begitu, pihaknya sedang mengkaji dan membedakan mana pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojol roda dua akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi.

    Namun, terkait taksi online roda empat, Maman menegaskan hal itu bukan menjadi fokus kementeriannya, melainkan kewenangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ESDM.

    “Jadi kita fokusnya kepada ojek online. Tapi kalau berdasarkan aturan kan untuk roda 4 yang berhak mendapatkan adalah pelat kuning. Namun, saya pikir itu ranahnya Kementerian Perhubungan dan ranahnya Kementerian ESDM. Jadi kalau kami sih fokus kepada teman-teman yang ojek online, yang roda 2,” kata Maman saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop) Jakarta, dikutip Senin (9/12/2024).

    Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pengemudi ojol roda dua tetap mendapatkan subsidi BBM karena perannya yang signifikan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi barang, yang bergantung pada jasa transportasi ini.

    “Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan jasa ojek online. Jangan sampai terganggu, karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai suplai, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” tukas dia.

    Ia juga menekankan, ojek online roda dua memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro yang menjadi perhatian utama Kementerian UMKM.

    Sementara untuk nasib taksi online roda empat yang mayoritas berpelat hitam, masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait. Aturan mengenai subsidi BBM untuk kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai angkutan umum akan menjadi ranah Kementerian Perhubungan dan ESDM.

    (wia)

  • Bahlil Atur Strategi Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

    Bahlil Atur Strategi Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi kombinasi yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Tujuannya adalah subsidi diterima oleh orang yang tepat.

    Perubahan ini harus dilakukan karena skema penyaluran yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

    Oleh karenanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM di era Pemerintahan Prabowo Subianto akan tepat sasaran yakni untuk rakyat kecil. Salah satunya adalah para pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Senada, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ojek online atau ojol berhak menerima subsidi BBM.

    Maman menyampaikan, dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

    Mengingat ojol masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

    “Saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Maman menyebut bahwa pemerintah harus memerhatikan sektor ekonomi masyarakat paling bawah. Artinya, kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan arahan Kepala Negara.

    Untuk itu, Maman menyebut bahwa pihaknya berkewajiban untuk mengamankan sektor transportasi umum mengingat saat ini ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Jangan sampai terganggu karena pasti nanti akan terganggu rantai masuk, rantai supply, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” tegasnya.

    Alasan Skema Kombinasi Dipilih

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema penyaluran BBM subsidi akan dilakukan secara kombinasi atau blending.

    Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu.

    Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi saat untuk masyarakat mampu kemungkinan naik.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

    Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi.

    “Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

  • Pembunuhan Sadis, Driver Ojol Wanita di Cakung

    Pembunuhan Sadis, Driver Ojol Wanita di Cakung

    JAKARTA – Polisi masih memeriksa CCTV di Rusun Griya Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan dan perampokan, dari Rieke Andianti (43) sebagai korbannya.

    Rieke yang bekerja sebagai pegawai travel umrah, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya di lantai 5nomor 17 Rusun Griya Tipar Cakung. Wanita berusia 43 tahun itu tewas dengan luka disekujur tubuhnya mulai dari leher, lengan, kaki, perut, pipi dan kepala, ditemukan bekas luka tusuk.

    “Masih dugaan pembunuhan, tapi untuk perampokan belum bisa dipastikan karena belum diketahui motifnya,” ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Hery Purnomo saat dihubungi, Sabtu 8 November 2019.

    Tubuh wanita yang juga berprofesi sampingan sebagai pengemudi ojek online itu pertama kali ditemukan oleh anaknya, Usman, Jumat (8/11). Kala itu, putra korban mendapat sambunga telepon soal ibundanya yak tak masuk kerja tanpa asalan jelas. Sehingga, Usman pun mendatangi kediaman ibunya itu. Hanya saja, rumah tersebut dalam kondisi terkunci.

    “Jadi korban itu tinggal sendiri. Anaknya itu dapat kabar kalau ibunya tidak masuk kerja. Jadi saksi datang untuk memeriksa,” kata Hery.

    Panik dengan kondisi ibundanya, Usman memutuskan masuk ke rumah itu secara paksa. Hingga akhinya, Rieke ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan.

    Sementara, dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), Hery menyebut telah mengantongi identitas terduga pelaku. Hanya saja, dikatakan hal itu tak bisa disampaikan lantaran masih mencari bukti-bukti kuat untuk memastikannya

    “Dengan bukti-bukti yang ada sementara, yang diduga itu kemungkinan si pelakunya, kami sudah tahu, tapi masih dugaan. Jadi mesti didalami lagi,” pungkas Hery.

  • PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Ketua Komisi XI Misbakhun memberikan pernyataan pers usai pertemuan DPR RI dan Presiden RI membahas penerapan PPN 12 persen di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Livia Kristianti

    Banggar DPR: PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 21:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Said menjelaskan, negara membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

    Untuk itu, Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diimplementasikan pada 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Said.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN, di antaranya beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    “Selain barang-barang tersebut, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam kelompok ekonomi lebih tinggi bisa berkontribusi lebih banyak terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Namun, Said mengamini kontribusi PPnBM terhadap penerimaan negara tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata sebesar 1,3 persen sepanjang 2013-2022. Artinya, bila PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang mewah yang termasuk objek PPnBM, kemungkinan kurang mampu mendongkrak target penerimaan pajak 2025.

    Sementara kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.

    Maka dari itu, Banggar DPR meminta Pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif.

    Ketua Banggar merekomendasikan delapan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah.

    Pertama, menambah anggaran perlindungan sosial sambil menambah jumlah penerima dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

    Kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG untuk rumah tangga miskin harus dipertahankan, termasuk kepada kelompok pengemudi ojek online (ojol).

    Ketiga, memperluas subsidi transportasi kepada moda yang digunakan masyarakat sehari-hari.

    Keempat, subsidi perumahan perlu dipastikan dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah.

    Kelima, mempertebal bantuan dan beasiswa pada perguruan tinggi.

    Keenam, melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan inflasi terkendali.

    Ketujuh, menaikkan porsi belanja pemerintah untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Terakhir, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa masuk ke sektor yang berdaya saing. Bahkan, lanjut Said, Pemerintah juga bisa menyinkronkan kebijakan ini dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

    Sumber : Antara

  • Update Pemulung Paruh Baya Diduga Minum Genangan Air di Cengkareng, Ini Penjelasan Pengunggah Video – Halaman all

    Update Pemulung Paruh Baya Diduga Minum Genangan Air di Cengkareng, Ini Penjelasan Pengunggah Video – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Viral di media sosial seorang pria paruh baya diduga meminum air genangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

    Dikutip dari TribunBogor, pria tua itu membawa gerobak diduga pencari rongsok mengundang perhatian dari pengguna jalan.

    Tanpa alas kaki, kakek tersebut terlihat kesulitan untuk mendorong gerobak yang bebannya cukup berat.

    Saking beratnya, kakek tersebut akhirnya tertunduk lesu.

    Tak hanya itu, saking lelahnya kakek tersebut sampai minum genangan air.

     Kisah pilu itu dibagikan akun media sosial TikTok Brorambe.

    “Yaampun si bapak minum air hujan,” ucap si perekam.

    “Itu tiga kali bapak itu sujud gua kira ngapain kan. Ternyata si bapak minum air genangan di depan steam (cuci mobil),”  sambungnya.

    Usut punya usut peristiwa itu terjadi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

    Melihat peristiwa tersebut seorang pria perekam momen yang diduga berprofesi sebagai ojek online hatinya bergetar.

    “Woi bantu nih orang Cengkareng nih. Yang daerah macet nih, ketemu bapak itu tolong dibantu,” tegasnya.

    Pencarian Pak Budi

    Perekam yang juga pemilik akun Brorambe itu membagikan kisahnya mencari pria yang disebut bernama Budi.

    Banyak netizen pengguna media sosial bereaksi.

    Sejumlah warganet mengaku sering melihat kakek itu berkeliling mencari barang rongsok.

    Ada pula yang berkomentar jika kakek tersebut sempat viral.

    Bahkan kakek itu sempat menerima uang belasan juta rupiah dari influencer.

    Kendati demikian belum bisa dipastikan mengenai kabar tersebut.

    “Tadi ada yg bilang udh pernah viral influencer pernah viralin kasih duit Rp 10 sampai 15 jt. Tapi sibapak masih begini di Taman Palem Lestari sering (memulung) katanya, btw rumahnya Pulo Harapan Indah menceng,” jelasnya.

    Dalam video yang diambil sekitar empat hari lalu, sang perekam mengungkap alasan dirinya tidak berhenti saat melihat pria paruh baya.

    Dirinya harus mengantar penumpangnya yang sedang buru-buru mengejar bus untuk ke Yogyakarta.

    “Gw tahu pasti ada yang bilang kenapa lu ngga berhenti? Emang gw ngga ada duit dan gw nggak kepikiran juga,” katanya.

    Setelah video itu direkam dan diunggah, sang pemilik akun ternyata berusaha mencari Pak Budi.

    Bahkan ada yang mendonasikan sejumlah uang untuk diserahkan kepada sang pemulung.

    Hanya saja tidak dijelaskan apa alasan pemilik akun berhenti melakukan pencarian Pak Budi.

    “Jadi banyak isu yang beredar sampai komunitas pemulung disini mengaku (bapak) itu berbohong. Tapi karena video pertama sudah viral dan bergulir,” katanya.

    Dirinya tak menghiraukan siapa pun yang ingin membantu Pak Budi sang pemulung.

    Penggungah video yang sudah melakukan pencarian selama dua hari itu hanya mendoakan supaya Pak Budi segera mendapatkan bantuan yang layak. (*)

  • Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024. 

    Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. 

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. 

    Maka, kata Said, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12?alah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah. 

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said menambahkan, meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN.

    Antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, danf atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, lanjut Said, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.

    “Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi,” terangnya.

    Namun, Jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. sebab PPNBM rata – rata saja sejak 2013 – 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2%, hanya 1,3% (PPnBM dalam negeri + PPnBM Impor).

    “Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahwa rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program – program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp. 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Banggar DPR memahami bahwa sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. 

    Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” ujar Said.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” sambung dia.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3. Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal secara hari hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

  • Antisipasi Dampak PPN 12 Persen, Banggar DPR Ingatkan Pentingnya Kebijakan Mitigasi Komprehensif

    Antisipasi Dampak PPN 12 Persen, Banggar DPR Ingatkan Pentingnya Kebijakan Mitigasi Komprehensif

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah menerapkan kebijakan mitigasi secara komprehensif guna mengantisipasi dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen secara selektif.

    Said menegaskan, pemberlakuan tarif baru pada Januari 2025 tidak boleh memberatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

    “Kami meminta pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat yang daya belinya sudah menurun,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said mengusulkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan PPN. Pertama, perlu penambahan anggaran perlindungan sosial. Said menekankan pentingnya memperluas penerima manfaat perlindungan sosial, tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin. Program ini harus tepat waktu dan sasaran.

    Kedua, subsidi energi. Pemerintah diharapkan mempertahankan subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga, serta memastikan driver ojek online tetap mendapatkan akses BBM bersubsidi.

    Ketiga, subsidi transportasi dan perumahan. Subsidi transportasi umum perlu diperluas untuk mendukung moda transportasi massal harian, sementara subsidi perumahan harus difokuskan pada kelas menengah bawah.