SPBU Pertamina Rajawali Surabaya Duga Pertalite Dalam Botol Saat Sidak Armuji Dibawa dari Luar
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pihak SPBU Pertamina di Jalan Rajawali, Surabaya menyampaikan bahwa botol berisi Pertalite yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan berisi campuran cairan lain itu bukan dari SPBU Pertamina.
Sebelumnya, Armuji melakukan sidak ke SPBU Pertamina Rajawali atas banyaknya laporan motor driver ojek
online
(ojol) yang mogok dan brebet setelah pengisian BBM Pertalite.
Dalam sidak tersebut, Armuji sempat menunjukkan botol berisi Pertalite yang diperolehnya dari seorang pengendara yang sedang mengantre BBM.
Di dalam botol tersebut, terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu cairan berwarna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan berwarna putih yang tidak diketahui.
Manajer Operasional SPBU Rajawali, Budi Susetyo mengatakan, setelah melakukan pengecekan kamera CCTV seharian, tidak ditemukan pengendara tersebut melakukan pengisian BBM Pertalite di SPBU Rajawali.
Ia menduga, BBM Pertalite dalam botol tersebut dibawa dari luar SPBU Pertamina.
“Kan itu kelihatan di CCTV, saya juga cek seharian enggak ada orang itu melakukan tap Pertalite di sini, jadi itu sampelnya dibawa dari luar,” kata Budi saat ditemui
Kompas.com,
Jumat (31/10/2025).
“Sewaktu saya tanya ‘Belinya di mana?’ Orangnya juga enggak jawab,” ujar dia.
Ia menuturkan, pengendara itu langsung kabur setelah menunjukkan botol berisi Pertalite kepada Armuji.
“Terus setelah orangnya nunjukin botol itu ke Cak Ji (sapaan akrabnya), botolnya diambil lagi, terus orangnya langsung kabur, enggak jadi isi bensin di sini,” tuturnya.
Menurutnya, ada dugaan dua zat cair dalam botol tersebut sengaja dibuat-buat.
“Dari visualnya kan airnya bening banget, jadi kayak dibuat-buat begitu, dibikin air terus dikasih Pertalite,” ujarnya.
Sebab, lanjutnya, visual zat etanol juga berwarna putih keruh dan kental bukan bening seperti air.
“Kalau biasanya yang diprakirakan ada bahan campuran seperti etanol itu kan nanti yang tahu laboratorium. Tapi, bentuknya putih keruh dan kental,” ucapnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa kerugian dari pengendara motor ojol yang mogok dan brebet setelah pengisian BBM telah mendapatkan penggantian.
“Kemarin setelah saya data, terus saya verifikasi untuk dilaporkan ke Pertamina. Ada dua orang yang komplain tapi dua duanya sudah diganti,” ucap dia.
Ia mengimbau kepada para pengendara roda dua untuk selalu meminta nota pembayaran setelah melakukan pengisian BBM Pertalite.
Agar dapat mengajukan komplain di SPBU pengisian terakhir apabila motor mogok dan brebet.
“Jadi harus ada nota pembayarannya itu untuk bisa mengajukan komplain di SPBU pengisian terakhir kalau memang motornya mogok atau brebet setelah diisi Pertalite,” kata dia.
SPBU Pertamina Rajawali juga telah bekerja sama dengan empat bengkel Ahass rujukan di Surabaya sebagai bentuk kompensasi masyarakat yang motornya brebet dan mogok tersebut.
“Jadi setelah nota dikirim, nanti kami kasih surat rujukan ke bengkel yang sudah kami kerja sama sebagai kompensasi perbaikan kalau motor yang mogok atau brebet setelah diisi d isini,” paparnya.
Budi juga menyatakan bahwa hari ini telah dilakukan pengecekan tangki pendam dan dispenser bahan bakar oleh Polrestabes Surabaya.
“Tadi dari Polrestabes juga ke sini untuk cek tangki pendam dan dispenser dan didapati semua BBM di sini aman,” ucapnya.
Menurutnya, setelah kejadian tersebut, terdapat penurunan pembeli BBM Pertalite, meski tidak terlalu signifikan.
“Ada penurunan pembelian Pertalite, tapi enggak terlalu signifikan. Malah sekarang banyak masyarakat yang ngantre ya untuk beli Pertamax,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: ojol
-
/data/photo/2025/10/31/69048014b9163.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 SPBU Pertamina Rajawali Surabaya Duga Pertalite Dalam Botol Saat Sidak Armuji Dibawa dari Luar Surabaya
-
/data/photo/2025/10/31/69040670b0ed3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Armuji Akui Dapat Botol Plastik Isi Pertalite dari Warga, Bukan SPBU Surabaya 31 Oktober 2025
Armuji Akui Dapat Botol Plastik Isi Pertalite dari Warga, Bukan SPBU
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengakui sampel Pertalite bercampur cairan bening yang ditunjukkannya saat inspeksi mendadak, berasal dari warga dan bukan tanki SPBU.
Meski begitu, Armuji menyebut hal tersebut hanya kebetulan dan tidak direkayasa. Sebelum diberitakan Armuji melakukan sidak SPBU Pertamina di Jalan Rajawali, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (30/10/2025) kemarin.
Saat itu, Armuji menunjukkan pertalite yang bercampur dengan cairan berwarna bening. Pertalite itu ada di dalam botol plastik yang diserahkan oleh pengendara yang kebetulan mendatangi SPBU itu.
Cak Ji -sapaan akrab Armuji, pun tak menyangkal bahwa Pertalite itu bukan dari tanki SPBU, dan buka rekayasa.
“Saya itu
loh
kemarin berangkat bareng-bareng sama ojol yang lain, terus ketemu di sana bareng-bareng juga, jadi enggak ada yang namanya settingan-settingan.”
“Saya sama orangnya juga enggak kenal
kok,
” kata Cak Ji saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Jumat (21/10/2025).
Ia menuturkan bahwa banyak laporan dari
driver
ojol yang mengeluhkan motornya
brebet
dan mogok usai pengisian BBM pertalite di beberapa lokasi SPBU Pertamina Surabaya.
“Laporan yang masuk itu kan enggak cuma di satu titik SPBU Rajawali aja, kan ada lima tempat itu yang laporan itu berbeda-beda. Kemarin itu kebetulan kita cari yang terdekat,” jelasnya.
Menurutnya, apabila memang ada pihak lain yang ingin menjelekkan BBM pertalite dengan merekayasa pertalite yang diberikan kepadanya, seharusnya dapat dilacak melalui nopol kendaraannya.
“Gini loh, kalau memang ada pihak lain yang menyetting kan bisa aja dilacak lewat nopol dari rekaman CCTV itu dilaporkan saja ke polisi, mudah kan sebenarnya,” terangnya.
Ia meminta semua pihak untuk melihat hasil sidak itu di akun YouTube-nya.
“Itu kan fitnah, semuanya ada kok buktinya di video YouTube saya, biarkan saja masyarakat yang menilai,” pungkasnya.
Dalam sidak itu, supervisor SPBU Pertamina Rajawali, Budi Susetyo berkomitmen akan menyampaikan keluhan tersebut kepada kantor pusat PT Pertamina.
“Iya nanti kita masukkan laporannya, saya ajukan ke kantor (pusat) Pertamina,” kata Budi saat ditemui Cak Ji.
Ia juga menerangkan bahwa setiap laporan harus memiliki nota pembelian sebagai bukti aduan.
“Mekanisme laporan pasti kita terima, tapi pada dasarnya nanti kita minta nota pembeliannya,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, BBM jenis pertalite menjadi sorotan setelah banyak motor mengalami brebet usai diisi jenis BBM tersebut di SPBU Pertamina. Pihak Pertamina Patra Niaga telah merespons keluhan itu dan telah membuka posko pengaduan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Respons Grab Soal Aturan Ojol Terbaru, Ingatkan Soal Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Grab Indonesia menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) soal ojek online (ojol). Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online yang menjadi bagian penting dari ekonomi digital nasional.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan perusahaan menghormati proses penyusunan regulasi yang sedang berlangsung dan percaya bahwa kebijakan yang berimbang akan memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap Mitra Pengemudi melalui model kemitraan yang memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia,” ujar Tirza dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).
Menurut Tirza, model kemitraan yang diterapkan selama ini memungkinkan para mitra untuk mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang. Grab, kata dia akan terus memastikan para mitra tetap memiliki pilihan dan kendali atas aktivitas mereka.
Tirza juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pembahasan mengenai status hubungan kerja antara mitra dan perusahaan. Ia menilai, apabila mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau mendapatkan hak seperti karyawan, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.
“Jika hal ini diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10-20% dari kondisi saat ini,” jelasnya.
Perubahan seperti ini tidak hanya dapat mengurangi jumlah mitra aktif, tetapi perubahan model kemitraan tersebut juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel.
“Karena itu, kami percaya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar Indonesia akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem industri transportasi online,” jelas Tirza.
Grab berharap agar rancangan Perpres ini dapat mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas yang telah menjadi ciri khas sektor ini.
Grab percaya bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang mendorong kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat
luas.
“Kami berharap proses penyusunan Perpres ini dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas Mitra Pengemudi aktif, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojol, juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.
“Sedang dikomunikasikan semua,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.
“Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).
Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-

Pemerintah Siapkan Aturan Ojol Terbaru, GoTo Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah soal aturan baru terkait ojek online (ojol).
Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku industri, termasuk mitra pengemudi.
Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi daring merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ade dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10/2025).
Ade menegaskan, GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra pengemudi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi digital.
Sebagai contoh, GoTo telah mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan langsung Presiden. Program tersebut disebut menjadi bentuk penghargaan yang transparan dan berkeadilan terhadap kinerja mitra.
Selain itu, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam upaya mendorong kesejahteraan mitra, fokus utama kami adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip,” jelas Ade.
Menurutnya, strategi GoTo saat ini adalah menjaga pertumbuhan permintaan melalui layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.
GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional.
“Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra serta memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia,” katanya.
Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.
“Sedang dikomunikasikan semua,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.
“Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).
Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-
/data/photo/2025/10/01/68dcfba45a122.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Maxim Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Tinggalkan Penumpang Koma di Depan DPR Megapolitan
Maxim Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Tinggalkan Penumpang Koma di Depan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Maxim Indonesia buka suara terkait pengguna layanan mereka koma ditinggal pengemudi usai kecelakaan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/10/2025)
Public Relation Specialist Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menyampaikan saat ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh.
“Dengan ini kami turut menyampaikan rasa prihatin kami atas musibah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengguna Maxim di Jakarta,” kata Yuan dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Yuan menjelaskan, Maxim telah memberikan sanksi kepada pemilik akun pengemudi yang diketahui menyerahkan akunnya kepada orang lain.
“Kami juga telah memberlakukan sanksi kepada pemilik akun driver yang telah memberikan akun driver kepada orang lain dengan melakukan pemblokiran akun secara permanen,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Maxim disebut telah menemui pihak keluarga korban untuk memberikan dukungan moral dan hukum.
“Kami telah bertemu dengan pihak keluarga korban untuk memberikan dukungan moral dan dukungan hukum dengan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses hukum,” tutur Yuan.
Yuan menambahkan bahwa Maxim memiliki program perlindungan melalui kerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).
Lebih lanjut, Yuan menegaskan bahwa Maxim secara tegas melarang mitra pengemudi memindahtangankan akun mereka kepada pihak lain.
“Maxim secara tegas melarang mitra pengemudi untuk memberikan akun pengemudi mereka kepada orang lain,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Maxim memiliki sistem keamanan tambahan bagi pengguna yang dilengkapi sistem pelacakan dan tombol darurat (SOS).
“Untuk meningkatkan keamanan pengguna, fitur Maxim juga dilengkapi dengan sistem pelacakan dan tombol darurat (SOS),” kata dia.
“Kedua fitur ini dapat dipergunakan penumpang saat keadaan bahaya, sistem akan otomatis menghubungi kontak darurat yang sebelumnya telah didaftarkan pelanggan,” tutup Yuan.
Pengemudi ojek online (ojol) yang meninggalkan penumpang koma usai kecelakaan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, diketahui menggunakan akun milik orang lain.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslan mengungkap akun ojol tersebut digunakan oleh seseorang bernama Bambang.
“Mendapatkan Honda Beat tersebut adalah ojol NRKB B-4558-NKO, dengan akun milik Rudi Sukarno,” kata Ojo, Senin (27/10/2025).
“Penyidik bersama tim Maxim mencari nomor telepon Rudi Sukarno dan tersambung, memberi info bahwa akun tersebut digunakan oleh Bambang,” sambungnya.
Setelah mendapatkan identitas pelaku, Ojo menyebut penyidik langsung mendatangi alamat yang diduga tempat tinggal pelaku di kawasan Larangan Utara, namun keberadaannya belum ditemukan.
Sementara itu, Ojo menambahkan, korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RS Pelni, Jakarta.
“Untuk korban sampai sekarang masih dirawat di RS Pelni, untuk biaya ditanggung Jasa Raharja dan BPJS,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3063344/original/051169800_1582879432-20200228-Pengemudi-Ojek-Online-Demo-di-DPR-tallo-3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Perpres Ojek Online Diminta Atur Jam Kerja hingga Cuti Buat Pengemudi
Liputan6.com, Jakarta – Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati meminta aturan tegas bagi ojek online (ojol) masuk dalam substansi Peraturan Presiden (Perpres) yang digodok pemerintah. Termasuk juga memuat jam kerja hingga hak cuti bagi pekerja ojol.
Lily mengatakan, status mitra ojol perlu diubah menjadi pekerja. Sehingga, hak-hak dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan bisa dinikmati oleh ojol.
“Masuk di UU Ketenagakerjaan, supaya hak-hak yang melekat terpenuhi,” kata Lily kepada Liputan6.com, Kamis (30/10/2025).
Ada beberapa poin yang dimintanya masuk dalam Perpres ojol. Di antaranya, upah minimum, jam kerja 8 jam, waktu istirahat, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan, dan jaminan sosial.
Kemudian, hak mendirikan serikat pekerja, perundingan kerja bersama, serta jaminan tidak ada sanksi berupa suspend dan putus mitra sepihak.
“Untuk pelaksanaan Perpres ini harus ada pengawasan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan agar hak pengemudi ojol sebagai pekerja terjamin sepenuhnya,” tutur dia.
Perlu Sanksi
Tak cukup pengawasan, Lily meminta pemerintah mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Dia menilai ada indikasi pelanggaran dalam kebijakan bonus hari raya (BHR) yang diberlakukan tempo hari.
“Kita belajar dari pengalaman aturan Bonus Hari Raya Ojol yang sebelumnya dilanggar dan disiasati platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir,” tegas dia.
Pemerintah saat ini masih menggodok Perpres tentang perlindungan ojek online (ojol). Pembahasan itu masih berlangsung dan diharapkan bisa terbit dalam waktu dekat.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3239981/original/072454600_1600257705-20200916-Ojol-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Alasan di Balik Tuntutan Pengemudi Ojol Soal Status Pekerja Tetap Aplikator
Liputan6.com, Jakarta Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol) memuat status pekerja. Mengingat, saat ini status pengemudi ojol masih disebut sebagai mitra.
Ketua SPAI, Lily Pujiati menegaskan perlunya penegasan status tersebut bagi kelompok ojol. Dia mensyaratkan Perpres tentang pelindungan ojol itu harus mengakui status ojol sebagai pekerja.
“Benar, posisi tawar driver lemah kalau sebagai mitra,” ungkap Lily saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (30/10/2025).
Lily merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 15, mengatur hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
“Ketiga unsur itu sudah jelas terdapat di dalam aplikasi pengemudi yang dibuat oleh perusahaan platform,” tegasnya.
Kemudian, menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan yang mewakili Pemerintah Indonesia di sesi International Labour Conference (ILC) ke-113 pada pada Sidang ILO di Jenewa, Juni lalu, telah menyepakati istilah pekerja platform pada tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi platform seperti ojol.
-

Warga Pasuruan Resah, Polisi dan Disperindag Sidak Dugaan Kualitas Pertalite Bermasalah di Beji dan Bangil
Pasuruan (beritajatim.com) – Keresahan warga terkait dugaan kualitas BBM Pertalite di wilayah Kabupaten Pasuruan terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Banyak pengendara mengeluhkan bahan bakar yang dinilai tidak normal dan dikhawatirkan bisa merusak mesin kendaraan mereka.
Menanggapi hal itu, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan, Iptu Ahmad Kelvin Prawira, melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Sidak dilakukan di dua lokasi berbeda di Bangil dan Beji yang dianggap rawan terjadi penyimpangan kualitas BBM.
“Ada dua titik yang kami datangi bersama Disperindag untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait Pertalite. Kekhawatiran warga cukup tinggi karena takut berdampak pada mesin kendaraan,” ungkap Iptu Kelvin.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi dengan metode sederhana menggunakan pasta uji pada tandon BBM. Dari hasil pengecekan awal di salah satu titik, pihaknya tidak menemukan kejanggalan signifikan pada kualitas bahan bakar.
“Dari hasil uji cepat, warna pasta tidak berubah saat dicelupkan ke tandon BBM, artinya masih aman. Tapi kalau nanti ada indikasi mencurigakan, kami akan lanjutkan ke tahap uji laboratorium,” tegasnya.
Meski hasil awal menunjukkan kondisi aman, banyak warga masih meragukan transparansi proses sidak tersebut. Mereka menilai langkah pemerintah dan kepolisian belum cukup meyakinkan untuk menghapus keresahan di lapangan.
Sementara itu, Deddy Irawan, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Pasuruan, menyebut bahwa timnya telah turun ke lapangan bersama pihak kepolisian. Ia menegaskan, pengawasan dilakukan di wilayah Beji dan Bangil untuk memastikan tak ada pelanggaran di SPBU.
“Yang kami cek khusus BBM Pertalite. Dari hasil sementara SPBU Latek, Bangil aman, dan alat ukur volumenya juga sesuai, satu liter ya seribu mili,” ujarnya menjelaskan.
Namun, beberapa pengguna kendaraan, terutama pengemudi ojek online, masih mengaku was-was. Marzuki, salah satu pengendara ojek online, mengaku tetap membeli Pertalite di SPBU tersebut meski sempat mendengar kabar bahan bakar bermasalah.
“Setiap hari saya beli di sini, sejauh ini memang belum pernah ada masalah. Tapi tetap saja agak takut kalau denger katanya bensinnya bisa bikin mesin cepat rusak,” ucapnya.
Kendati hasil uji lapangan menunjukkan kondisi aman, masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat hukum tidak berhenti pada sidak sesaat saja. Mereka meminta agar dilakukan uji laboratorium secara terbuka agar tidak ada kecurigaan adanya campuran bahan yang menurunkan kualitas BBM di Pasuruan. [ada/aje]

