Xcloud.id

Produk: ojol

  • Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

    Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan KRL jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi akibat demo tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

    Dari pantauan Bisnis pukul 21.09 WIB, ekskalasi massa sudah mulai mereda dan lalu lintas di sekitar jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat dapat dilalui pengendara. Namun masih ada beberapa pendemo yang masih berada di lokasi tersebut.

    Menurut petugas penjaga pintu perlintasan kereta api Pejompongan, Nirvana, mengatakan kereta api belum dapat melintas karena menunggu situasi kondusif.

    “Masih nunggu situasi kondusif,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Dia juga mengatakan ada kerusakan kabel listrik karena terbakar akibat peluru gas air mata. Terpantau petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalan Pejompongan Raya.

    Sebelumnya, massa aksi unjuk rasa merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

    Massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

    Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

    “Woy, jangan dirusak lampunya,” teriak pengemudi ojek online.

    Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.

  • Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

    Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

    Bisnis.com, Jakarta — Belasan Pengemudi ojek online (ojol) membantu ratusan demonstran yang terluka dan terkena gas air mata dengan cara memboncengnya ke ambulans.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ambulans masih belum bisa masuk ke barikade demonstran yang memadati ruas Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Selain itu, jumlah ambulans yang ada di wilayah Pejompongan juga terbatas.

    Salah satu pengemudi ojek online, Hasan mengaku kasihan dengan demonstran yang masih berusia muda dan terkena gas air mata. Maka dari itu, Hasan bersama teman lainnya berinisiatif membonceng pendemo yang terluka ke ambulans terdekat.

    “Saya kasihan lihat mereka bang, makanya ini saya sama temen-temen bawa mereka ke ambulans terdekat,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (25/8).

    Tidak hanya membantu dengan cara membonceng demonstran terluka, tetapi Hasan dan teman-teman ojek lainnya juga membawa air putih yang dimasukan ke dalam spray untuk menyemprot mata para demonstran.

    “Ini saya siapin buat yang matanya perih bang,” katanya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa pendemo yang terluka dan terkena gas air mata langsung dibantu oleh belasan ojek online dan memberikan tumpangan gratis ke ambulans terdekat.

    Ratusan demonstran mulai membakar ban, kayu dan sampah di depan Gedung BNI di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 19.30 WIB, para demonstran masih tetap bertahan meskipun sudah melewati jam penyampaian aspirasi yaitu pukul 18.00 WIB. Bahkan, ada beberapa pendemo yang mulai membakar ban, kayu dan sampah lainnya di depan Gedung BNI Pejompongan.

    Tidak hanya itu, massa yang sebelumnya mulai membubarkan diri satu per satu juga kembali memadati jalan di depan Gedung BNI Pejompongan.

    Bahkan, dari ratusan massa tersebut, ada beberapa orang yang membawa kayu yang sudah terbakar api untuk dilemparkan ke barikade Polisi.

    Beberapa pendemo terlihat mulai kelelahan dan meminta-minta air kepada pengendara motor dan warga yang merangsek masuk ke arena pertarungan untuk melintas.

    Polisi sendiri sampai saat ini memilih untuk bertahan dan tidak melepaskan tembakan air mata ke arah demonstran. Sementara itu, para pendemo terus memancing Polisi dengan menembakkan petasan serta batu.

    Sementara itu, massa berseragam sekolah (STM dan SMA) memilih tetap bertahan melawan Polisi di Jalan Pejompongan, meskipun jam penyampaian pendapat sudah selesai.

  • Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

    Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

    Bisnis.com, JAKARTA – Massa aksi unjuk rasa memprotes tunjangan rumah DPR Rp50 juta merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

    Dari pantauan Bisnis, massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

    Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

    “Woy, jangan dirusak lampunya,” teriak pengemudi ojek online.

    Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.

    Terpantau pada pukul 20.27 WIB, aparat penegak hukum mulai memukul mundur massa dengan kekuatan personel penuh. Rombongan motor brimob menyisir jalan-jalan untuk menyari pendemo.

    Meski begitu, pantauan terbaru saat ini belum ada kereta jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung yang melintas dan akses transportasi umum lumpuh imbas demo malam ini.

  • Kita Sengsara Gaji Mereka Naik Terus

    Kita Sengsara Gaji Mereka Naik Terus

    GELORA.CO – Gedung DPR RI mulai didatangi para demonstran, mulai dari mahasiswa hingga driver ojek online aloas ojol, Senin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, beredar di medsos akan ada aksi demo pada hari ini dengan tajuk Revolusi Rakyat indonesia.

    Pada demo itu demonstran menuntut perbaikan nasib hingga pembubaran DPR RI karena dianggap merongrong bangsa.

    Driver ojol yang ikut demo satu suara, meminta para anggota DPR RI memperhatikan nasib rakyat dibandingkan kepentingan peribadinya sendiri. 

    Pengemudi ojol bernama Ari (26), meminta para wakil rakyat di Senayan memikirkan nasib pekerja jalanan seperti dirinya. 

    “Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naek padahal itu juga kan dari kita (pajaknya),” ujar Ari saat mengikuti aksi demo 25 Agustus di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). 

    Bagi Ari, saat ini nasib ojol semakin sengsara. 

    Potongan dari aplikator makin tinggi, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan pendapatan mereka. 

    “Kita ini makin sengsara, saya udah nyobain aplikasi mana aja buat narik, tetep aja parah semua,” kata Ari. 

    “Potongan buat driver makin hari makin banyak, padahal nyari orderan juga makin dikit,” sambung dia. 

    Senada dengan Ari, driver ojol lainnya, Safri (32)mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak pernah serius memperhatikan nasib kesejahteraan pengemudi seperti dirinya. 

    “Sekarang ya, udah berapa kali liat driver ojol kayak kita ini demo. Tapi aturan yang ngatur biar ojol buat sejahtera mana enggak ada juga kan,” ucap dia. 

    Maka dari itu, Safri hari ini memutuskan mengikuti demo 25 Agustus 2025. 

    Dia ingin menyampaikan aspirasinya ke pemerintah dan para wakil rakyat di Senayan. 

    “Ya karena sekarang susah banget ekonomi, mau ngapa-ngapain susah. Apa-apa mahal, kasian istri sama anak saya di rumah,” ujar dia. 

    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. 

    Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. 

    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. 

    Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”. 

    Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pagi ini.

  • Demo 25 Agustus di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Arah Grogol Dialihkan

    Demo 25 Agustus di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Arah Grogol Dialihkan

    Jakarta –

    Sejumlah orang demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta. Jalan Gatot Subroto ditutup imbas banyaknya massa yang hadir.

    Pantauan detikcom, Senin (25/8/2025), lalu lintas (lalin) Jalan Gatot Subroto arah Grogol ditutup per pukul 12.15 WIB. Lalu lintas kendaraan kemudian diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta.

    Penutupan lalin dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus TransJakarta (busway).

    Terlihat pihak kepolisian juga sudah berada di berbagai titik gedung DPR. Setelah itu tak ada kendaraan melintas.

    Demo dihadiri warga dan pengemudi ojek online (ojol). Beberapa pelajar dengan baju kaus dan celana abu-abu seragam SMA juga turut hadir ke lokasi demo.

    Massa sempat melempari mobil polisi menggunakan botol plastik minuman kemasan. Lemparan itu direspons polisi dengan semprotan dari mobil water canon.

    Pengalihan Arus Lalin

    Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat imbas aksi untuk rasa. Kendaraan menuju Slipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu ke Jalan Bendungan Hilir.

    Penutupan lalin dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus TransJakarta (busway). (Devi P/detikcom)

    “Bahasanya pengalihan jalan, yang dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kita alihkan dulu ke arah gerbang pemuda arah Asia Afrika. (dialihkan) di kolong Ladokgi,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

    Robby mengatakan masyarakat diarahkan memutar menuju Jalan Bendungan Hilir. Setelahnya, masyarakat bisa kembali ke arah Slipi.

    “Jadi masyarakat tidak bisa ke arah Slipi lewat depan MPR DPR. tetapi kita alihkan ke kiri supaya bisa melintas kembali di Semanggi. Nanti lewat ke Slipinya lewat jalan Benhil,” ujarnya.

    Robby menambahkan kepadatan arus lalu lintas terjadi di titik pengalihan. Dia menuturkan hingga kini TransJakarta masih bisa melintas di Jalan Gatot Subroto.

    “Karena yang mengarah ke Slipi dialihkan, tentunya banyak masyarakat yang bertanya di bawah kolong Ladokgi dekat pintu 9 GBK. Tetapi setelah masyarakat dikasih penjelasan, banyak yang memahami. Jadi kepadatan hanya karena masyarakat bertanya ke petugas lewat mana kalau mengarah ke Slipi,” kata dia.

    Halaman 2 dari 2

    (jbr/jbr)

  • 9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Polisi menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Penutupan jalan ini dilakukan karena ada demo 25 Agustus 2025 di depan gedung parlemen.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, penutupan jalan itu mulai dilakukan dari bawah
    flyover
    depan Senayan Park menuju arah Slipi.
    Akses keluar tol yang menuju arah Gedung DPR juga ditutup dan dialihkan ke pintu keluar Tol Slipi.
    Kendaraan roda dua dan roda empat seluruhnya dilarang melintasi area gerbang depan DPR RI, kecuali bus Transjakarta.
    Jalur bus Transjakarta tetap dibuka dan bisa dilintasi dengan penjagaan oleh sejumlah personel kepolisian.
    Namun, terpantau sejumlah motor ikut memasuki jalur Transjakarta dengan mengekor bus yang melintas.
    Adapun jalanan di depan Gedung DPR RI dipenuhi motor-motor para pengemudi ojek online yang mengikuti unjuk rasa.
    Mereka sengaja memarkir motor di sisi jalan sebagai bentuk protes agar mendapat perhatian dari anggota DPR RI.
    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah.
    Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”.
    Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pagi ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton Megapolitan

    2 Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton Megapolitan

    Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada pukul 09.30 WIB, massa mulai berdatangan dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Sebagian peserta aksi memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan dan halte bus, sembari menunggu kedatangan massa lain.
    Para peserta aksi terlihat berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi.
    Beberapa di antaranya merekam situasi untuk dilaporkan ke media sosial. Puluhan pengemudi ojek online juga tampak hadir dengan membawa sepeda motor mereka hingga memenuhi area depan gerbang DPR RI.
    Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.
    “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang.
    Sejumlah pengemudi ojek
    online
    bersikeras memarkirkan kendaraan mereka di depan gerbang DPR dan menolak saat diarahkan polisi untuk pindah.
    “Jangan mau kalau diusir!” ucap seorang pria berseragam ojol.
    Selain massa aksi, pedagang makanan dan minuman mulai memenuhi trotoar, dari arah Restoran Pulau Dua hingga ke depan gerbang DPR. Kehadiran mereka menambah keramaian di kawasan tersebut.
    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto juga terpantau sedikit tersendat karena banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan saat melintas di depan kompleks DPR RI.
    Di sisi lain, aparat kepolisian dan regu Brimob bersenjata lengkap mulai bersiaga di sejumlah titik, termasuk di bawah
    flyover
    dekat Senayan Park, Jakarta Pusat, untuk memantau perkembangan situasi.
    Sebelumnya, seruan aksi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menyatakan akan turun ke jalan.
    Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir, gaji DPR yang naik atau mendapatkan tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan sebagai menjadi viral di media social dan menjadi perbincangan dunia maya.

    Polemik gaji DPR ini menjadi pembahasan panjang di media social Indonesia, sebab netizen membandingkan dengan gaji-gaji pimpinan di negara-negara lain. Sebab, beberapa negara menggaji pejabat negara tidak lebih dari 5x UMR di negara tersebut.

    Adapun gaji DPR di Indonesia mencapai Rp154 juta atau 28 kali UMR Kota Jakarta. Rinciannya ada tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta dan gaji pokok plus tunjangan lainnya sebesar Rp104 juta.

    Jika dibagi 30 hari, setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari—jumlah yang sangat jauh dari keberuntungan buruh dan pekerja informal. Mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara anggota DPR menikmati kemewahan dari uang rakyat.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali mengingatkan tentang kenyataan pahit soal ketimpangan pendapatan yang terus menganga di Indonesia. Menurutnya, saat rakyat berjuang keras mencari nafkah, anggota legislatif justru menikmati penghasilan yang fantastis setiap bulan.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, dia menyoroti betapa jauh berbeda pendapatan anggota DPR RI dari para buruh, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

    Contoh nyata dari ketimpangan pendapatan ini adalah buruh outsourcing di Jakarta yang hanya menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp170 ribu per hari. Sangat menyedihkan. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa lainnya hanya mampu menelan Rp1,5 juta per bulan—setara Rp50 ribu per hari.

    Bahkan, pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang saat ini semakin banyak jumlahnya, hanya bisa mengantongi rata-rata Rp600 ribu per bulan—sekitar Rp20 ribu per hari.

    “Ibarat bayi mendapatkan susu, anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih setiap hari, sementara buruh di jalanan cuma mendapatkan Rp20 ribu. Mereka inilah yang benar-benar menopang roda ekonomi nasional, tetapi belum mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak,” tegas Iqbal dalam pernyataannya pada Sabtu (23/8/2025).

    Selain soal ketimpangan pendapatan, Said Iqbal juga mengkritik sistem ketenagakerjaan yang dinilai sangat timpang. Banyak buruh yang bekerja dalam sistem outsourcing dan tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan di-PHK kapan saja tanpa kepastian keamanan ekonomi.

    Dia menambahkan, sistem pensiun anggota DPR pun dinilai tidak adil, karena mereka yang hanya bekerja selama lima tahun bisa mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara nasib pekerja puluhan tahun masih dalam ketidakpastian.

    Salah satu tuntutannya adalah reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi pekerja di seluruh negeri. “Pekerja di garis terdepan dalam pembangunan bangsa harus dihormati dan dilindungi, bukan justru dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian,” tegas Iqbal.

    Kata-kata Said Iqbal ini menjadi pengingat penting bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kesejahteraan pekerja adalah indikator keberhasilan pembangunan nasional, dan harus ada reformasi nyata agar keadilan sosial bisa benar-benar tercapai.

    Polemik Tunjangan Rumah DPR

    Anggota DPR 2024-2029 di Indonesia memperoleh tambahan tunjangan senilai Rp50 juta sebagai kompensasi dari dihapusnya fasilitas rumah pejabat. Tambahan tunjangan itu terjadi ketika pemerintah sedang menggenjot efisiensi anggaran dan wacana menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

    Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

    “Engggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, isu seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp3 juta per hari viral di media sosial. Apalagi, jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulan bisa mencapai Rp90 juta.

    Ini Gaji DPR

    DPR RI mendapat pendapatan per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

    Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pemimpin Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

    Diketahui, gaji pokok anggota DPR dibagi menjadi tiga kategori utama yakni gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua.

    Sedangkan tunjangan DPR RI diatur dalam Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

    Berikut ini rincian gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI per bulannya.

    Gaji dan Tunjangan DPR RI

    Gaji Ketua DPR
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menyebutkan bahwa gaji ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan untuk gaji Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 per bulan.

    Gaji Anggota DPR
    Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan gaji anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan.

    Tunjangan Ketua dan Anggota DPR
    Selain gaji, ketua dan anggota DPR juga menerima beberapa tunjangan dan fasilitas. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

    Tunjangan yang Diterima Ketua dan Anggota DPR seperti:

    Tunjangan anak 2% dari gaji pokok.
    Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR
    Tunjangan jabatan. Ketua DPR menerima Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000.
    Uang sidang/paket Rp2.000.000
    Tunjangan komunikasi intensif ketua DPR menerima Rp16.468.000, wakil Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000.
    Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua DPR sebesar Rp5.250.000, diikuti wakil ketua menerima Rp4.500.000, sedangkan anggota DPR Rp3.750.000
    Tunjangan kehormatan Rp6.690.000 untuk ketua DPR, Rp6.450.000 untuk wakil ketua dan anggota DPR menerima Rp.5.580.000.
    Tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813.
    Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.

  • Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Jakarta –

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik gaji serta tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Said pun membandingkan dengan gaji dan buruh yang jauh perbedaannya dengan anggota DPR.

    Ia mengetahui besaran gaji serta tunjangan DPR dari rilis sebuah media. Dalam rilis tersebut, merinci besaran gaji pokok, tunjangan, serta kebijakan baru terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR.

    “Memang yang besar tunjangan perumahan, Rp50 juta saya lihat. Berarti kan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya sekitar Rp54 juta. Kalau kita totalkan benar Rp104 juta yang dilaporkan oleh BBC yang saya baca di online-nya, maka kalau kita bagi 30 hari kan memang benar. Kira-kira Rp3 juta lebih per hari,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Kemudian, Said membandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, lanjut Said, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR.

    Menurut Said, ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari.

    Kemudian, ia juga membandingkan dengan upah pengemudi ojek online (ojol). Said menyebut rata-rata upah mereka mendapatkan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

    “Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari,” terang Said.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” imbuh Said.

    Ia pun menyoroti dana pensiun seumur hidup yang diterima DPR padahal hanya bekerja lima tahu. Sementara, buruh bisa dengan mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perlindungan jaminan sosial.

    “Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • 1 Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok Megapolitan

    1 Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok Megapolitan

    Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) nonaktif Immanuel Ebenezer atau Noel tengah menjadi sorotan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang disampaikan pada 17 Januari 2025, Noel tercatat memiliki total kekayaan Rp 17,62 miliar.
    Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12,14 miliar, termasuk sejumlah properti di Depok, Jawa Barat.
    Penelusuran
    Kompas.com
    pada Minggu (24/8/2025) mendapati Noel memiliki dua rumah di Perumahan Taman Manggis Permai, Sukamaju, Cilodong, Depok.
    Rumah pertama terletak di samping Musala Al Ikhlas, bercat dominan ungu dan putih, dengan garasi berpintu besi hitam serta gerbang putih sebagai akses utama.
    Lokasinya berada di nomor dua dari pintu masuk Jalan Tole Iskandar menuju kompleks.
    Menurut warga, rumah tersebut dulunya ditempati orangtua Noel sebelum ia pindah ke rumah lain di Blok P.
    “Katanya rumah yang dekat musala itu rumah orangtuanya, terus pindah ke sini setelah menikah,” kata Ina (31), tetangga Noel.
    Sementara itu, rumah kedua berada di Blok P Nomor 12, tepat di ujung jalan kompleks yang berbatasan dengan lapangan bola.
    Bangunan berlantai satu di bagian depan dan dua lantai di bagian belakang itu dicat putih dengan pagar besi bermotif floral.
    Pagar renggang membuat bagian dalam rumah terlihat jelas, termasuk carport luas yang dipenuhi mobil dan sepeda.
    Dinding carport dicat oranye, berpadu kontras dengan dominasi putih pada bangunan, sementara atap seng abu-abu menaungi rumah yang memanjang sekitar 15 meter ke belakang dan 10 meter ke samping.
    “Kalau dilihat dari luar, memang lebih baru dari rumah orangtuanya di dekat musala,” ujar Ina.
    Ina menyebut Noel sudah tinggal di Blok P 12 bersama istri dan dua anaknya sekitar lima tahun.
    “Saya di sini sudah lima tahun, kayanya bareng pindah sama bapak (Noel). Kalau suami saya asli sini, sudah sepuluh tahun tinggal di komplek ini,” katanya.
    Ia menambahkan, Noel memiliki dua anak laki-laki, masing-masing duduk di bangku SMA dan SMP.
    “Biasanya kalau pagi saya sering lihat beliau antar anak ke sekolah atau jalan pagi,” ujarnya.
    Rino (32), tetangga lain, mengatakan keseharian Noel tampak biasa saja.
    “Kadang keluar rumah buat olahraga pagi atau antar anak sekolah. Kalau ketemu suka senyum, nyapa, tapi enggak terlalu sering ngobrol lama,” tuturnya.
    Meski jarang terlibat dalam kegiatan RT, Noel dan istrinya beberapa kali hadir dalam acara 17 Agustus atau bazar warga. Noel juga disebut memiliki seorang asisten rumah tangga.
    “Ada asistennya, biasanya dipanggil kak. Tapi sehari-hari Noel juga sering kelihatan di rumah, karena mobilnya hampir selalu ada di carport,” kata Ina.
    Karena itu, warga mengaku terkejut ketika kabar Noel ditetapkan sebagai tersangka mencuat.
    “Enggak nyangka, soalnya kesehariannya biasa banget. Ramah juga, enggak kelihatan tertutup. Baru tahu dari berita kalau katanya dulu sempat jadi ojol,” kata Rino.
    KPK menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    Ia diduga mengetahui, membiarkan, bahkan meminta jatah dari praktik pemerasan yang dijalankan bawahannya.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi, artinya proses yang dilakukan para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan, Noel seharusnya mencegah praktik tersebut, namun justru membiarkannya sejak 2019.
    “Sampai dengan 2025 praktik pemerasan ini masih berjalan. Bahkan saat tangkap tangan dilakukan, Noel mengetahui dan membiarkan,” kata Asep.
    Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana hingga Rp 3 miliar. Saat ini ia ditahan KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Immanuel Ebenezer dikenal sebagai mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) yang kemudian mendirikan Relawan Prabowo Mania pada Pilpres 2024.
    Setelah Pilpres, ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.