Xcloud.id

Produk: Narkotika

  • Satgas Preventif Polri kerahkan anjing pelacak di Terminal Pulo Gebang

    Satgas Preventif Polri kerahkan anjing pelacak di Terminal Pulo Gebang

    Jakarta (ANTARA) – Satgas Preventif Polri mengerahkan anjing pelacak atau K-9 di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Empat anggota Kepolisian berkeliling sembari membawa anjing pelacak di tengah keramaian di terminal bus itu pada Jumat.

    Dengan perlengkapan lengkap, para petugas berjalan menyusuri setiap sudut terminal. Mereka mengawasi sejumlah penumpang beserta barang bawaan sejak pukul 11.54 WIB di lokasi.

    Selain ada Satgas Preventif Polri, ada empat petugas dari Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya berkeliling untuk memastikan pengamanan.

    Satu anjing pelacak yang mereka bawa, mengenakan tali kendali dengan sigap mengendus setiap barang dan area yang dicurigai.

    Sesekali, anjing tersebut berhenti mengarahkan hidung mereka ke arah tas atau sudut tertentu seolah menangkap aroma yang menarik perhatian.

    Kehadiran anjing pelacak bertujuan untuk mendeteksi benda-benda terlarang, seperti narkotika dan bahan peledak serta memberikan rasa aman bagi para penumpang.

    Sementara itu, penumpang di terminal memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu dan waspada. Hingga kini suasana terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) itu kondusif.

    Satgas Preventif Polri mengerahkan 12 anjing pelacak atau K-9 dan empat ekor kuda pada beberapa lokasi tertentu, seperti stasiun, dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran 2025.

    Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho selaku Kasatgas Operasi Ketupat 2025 mengatakan, kehadiran anjing pelacak dan kuda ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

    “Selain menghadirkan rasa aman dan nyaman, keberadaan satwa ini juga memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat yang sedang melaksanakan mudik lebaran,” katanya.

    Selain anjing pelacak dan kuda, Satgas Preventif Polri juga mengerahkan personel Korps Sabhara di berbagai lokasi keramaian.

    Ratusan personel tersebut ditempatkan di berbagai tempat wisata serta objek vital transportasi, seperti bandara, stasiun dan terminal di Jakarta.

    Polri sedang melaksanakan Operasi Ketupat 2025 yang dimulai sejak 23 Maret sampai dengan 8 April 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Pengesahan UU TNI, Anggota DPR RI Bob Hasan Minta Masyarakat Beri Kesempatan Pemerintah Kerja

    Soal Pengesahan UU TNI, Anggota DPR RI Bob Hasan Minta Masyarakat Beri Kesempatan Pemerintah Kerja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Anggota DPR RI Bob Hasan menilai pro kontra terkait pengesahan Undang-Undang (UU) TNI merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

    Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja.

    “Beri kesempatan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja mensejahterakan masyarakat,” kata Bob Hasan, Kamis (27/3/2025).

    Namun, ia berharap aksi protes tanpa dasar yang jelas harus segera dihentikan.

    “Bahwa wacana dwifungsi ABRI sengaja diembuskan untuk menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto yang fokus bekerja untuk mensejahterakan rakyat,” ucap dia.

    Bob Hasan menilai aksi demonstrasi terkait revisi UU TNI tidak bermakna pada kesejahteraan rakyat dan kehilangan substansi.

    “Maka aksi-aksi tevisi UU TNI dirasakan tidak mewakili pikiran dan harapan rakyat,” ujar dia.

    Menurut dia, isu soal dwifungsi ABRI tidak relevan terhadap isi UU TNI yang dianggap fokus pada penguatan terhadap aktivitas TNI.

    “Revisi UU TNI lebih kepada pembentukan norma atau muatan materi dalam UU TNI dimaksud yaitu sebagai pertahanan negara, di mana selama ini TNI berada pada badan-badan terkait dengan bencana alam, bahaya narkotika, dan lain-lain. Hal di luar daripada terkait dengan pertahanan negara, maka personal TNI harus siap mengajukan pensiun dini,” ucap Bob Hasan.

    Bob Hasan menyebut Prabowo sedang melakukan aksi bersih-bersih baik di dalam maupun luar negeri. Ia menilai aksi bersih-bersih itu berpotensi menimbulkan perlawanan. 

    “Di mana efek dari bersih-bersih ini dimungkinkan berakibat pula adanya kerikil perlawanan, sehingga apapun kebijakan Presiden Prabowo Subianto pasti menuai pro dan kontra,” tutur Bob Hasan.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ada Demo Tolak RUU TNI di DPR Jelang Lebaran, Polisi Siapkan 1.824 Personel Pengamanan – Halaman all

    Ada Demo Tolak RUU TNI di DPR Jelang Lebaran, Polisi Siapkan 1.824 Personel Pengamanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari 1.000 personel disiagakan untuk mengamankan aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) siang atau H-4 Idul Fitri 2025.

    Dalam pamflet yang tersebar, aksi tersebut digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan sejumlah tuntutan yakni penolakan RUU TNI maupun Polri.

    “1.824 (personel dikerahkan),” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis.

    Adapun ribuan personel yang dikerahkan ini tergabung dalam unsur TNI, Polri hingga Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang disebar ke sejumlah titik.

    Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait hal itu.

    Namun, rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan melihat perkembangan situasi di lapangan atau situasional.

    “Kita lihat nanti jumlah massanya, bila massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengimbau personel yang dikerahkan agar bertindak humanis dan tidak terprovokasi. 

    Dirinya pun berharap demonstran tak anarkis saat aksi. Dia berharap demonstran tidak anarkis dan merusak fasilitas umum.

    “Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas. Kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas,” tegasnya.

    Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU.

    Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II, tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Kamis (20/3/2025).

    Saat pengesahan beleid tersebut, elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi penolakan di depan Gedung DPR RI yang berlangsung ricuh hingga malam hari.

    Publik menolak UU TNI tersebut lantaran khawatir akan hidupnya kembali Dwifungsi ABRI dengan adanya aturan perluasan jabatan TNI di Kementerian/Lembaga atau jabatan sipil.

    Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Tetapi, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga, yaitu:

    Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara
    Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional
    ⁠Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
    Intelijen negara
    Siber dan/atau sandi negara
    Lembaga ketahanan nasional
    Pencarian dan pertolongan
    Narkotika nasional
    Pengelola perbatasan
    Penanggulangan bencana
    Penanggulangan terorisme
    Keamanan laut
    Kejaksaan Republik Indonesia
    Mahkamah Agung

  • 300 Narapidana Rutan Salemba Dipindah Cegah Peredaran Narkoba dan Over Kapasitas – Halaman all

    300 Narapidana Rutan Salemba Dipindah Cegah Peredaran Narkoba dan Over Kapasitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 300 narapidana di Rutan Salemba dipindahkan. 

    Hal tersebut dilakukan guna memberantas peredaran narkotika dan penggunaan telepon seluler di rutan.

    Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah menyampaikan bahwa pemindahan tersebut guna menyukseskan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Sebanyak 300 narapidana yang dipindahkan bakal disebar di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Banten.

    “Implementasi dari program akselerasi Menteri Imipas untuk penanggulangan over kapasitas di Lapas/Rutan. Pemindahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi over kapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Wahyu, Kamis(27/3/2025).

    Lebih jauh Wahyu menjelaskan bahwa pihaknya di era keterbukaan informasi ini tidak antikritik. 

    Hal tersebut menyusul adanya kritik terkait peredaran narkotika di Rutan.

    “Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan kritik yang membangun karena ini  adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ujarnya 

    Wahyu Trah Utomo juga menyampaikan bahwa pemindahan ini telah  melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. 

    “Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujarnya.

    Dalam kurun waktu dari bulan November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai Lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang, Banten.

    Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah overkapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba. 

    Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di  beberapa Lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.  Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

    “Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal,” ujar Wahyu 

    RUTAN SALEMBA – Situasi di gerbang Rutan Salemba, Jakarta, Selasa (12/7/2016) (Tribunnews.com)

    Selain itu, program akselerasi yang  dicanangkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

    Tentang 13  Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian di seluruh Indonesia. 

    Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan.

    Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan ini, diharapkan sistem  pemasyarakatan Indonesia dapat semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.

  • 300 napi Rutan Salemba dipindah imbas razia narkotika dan handphone

    300 napi Rutan Salemba dipindah imbas razia narkotika dan handphone

    Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten imbas kegiatan razia narkotika dan handphone (telepon genggam).

    “Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pemindahan 300 narapidana ini adalah wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone (HP) di institusinya.

    Selain itu kata dia, pemindahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan.

    Ia melanjutkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kelebihan (over) kapasitas di rumah tahanan dan lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

    “Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas/ Rutan,” ujarnya.

    Wahyu menyampaikan bahwa pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    Ia menyatakan, dalam kurun November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

    Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah over kapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba.

    Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

    Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

    “Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi Ungkap Peredaran Narkoba dalam Vape, 138 Cartridge Disita Megapolitan 26 Maret 2025

    Polisi Ungkap Peredaran Narkoba dalam Vape, 138 Cartridge Disita Megapolitan 26 Maret 2025

    Polisi Ungkap Peredaran Narkoba dalam Vape, 138 Cartridge Disita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat menyita ratusan
    cartridge
    vape digunakan untuk menyimpan narkoba dari sebuah laboratorium rahasia atau
    clandestine lab.
    “Barang bukti ada 46 kotak warna putih berisi 138
    cartridge
    elektrik cairan liquid yang telah dicampur cairan kimia,” ungkap Kasat Resnarkoba Polres Jakpus AKBP Roby Heri Saputra, Rabu (26/3/2025).
    Selain itu, polisi juga menyita satu plastik berwarna putih bertuliskan ”
    Thank You
    ” yang berisi dua botol cartridge rokok elektrik, satu rokok elektrik warna biru muda, serta empat plastik berisi 22
    cartridge liquid
    yang sudah dicampur dengan narkoba.
    Roby menambahkan, polisi juga menyita sejumlah alat yang digunakan dalam proses pembuatan narkoba, seperti alat suntik, pipet, dan gelas takar berbagai ukuran.
    “Kemudian, kami juga menyita satu botol cairan kimia bertuliskan VG dan PG serta berbagai botol liquid dengan beragam rasa,” tuturnya.
    Selain barang-barang tersebut, polisi juga menyita satu unit ponsel yang diduga terkait dengan kasus ini.
    Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa
    narkoba dalam vape
    tersebut berasal dari sebuah laboratorium rahasia atau
    clandestine lab
    .
    “
    Clandestine lab
    artinya lab rahasia yang berarti juga rahasia dari pembuatan vape mengandung narkotika golongan 1 jenis 5 fluoro ADB,” jelas Roby.
    Jenis narkoba ini telah melalui pemeriksaan di laboratorium forensik dan termasuk dalam narkotika golongan 1, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
    Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial SR, seorang ibu rumah tangga, sebagai tersangka.
    SR diduga menerima perintah dari seorang laki-laki yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berinisial C.
    “SR disuruh untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, dan menyalurkan narkotika golongan 1 yang terkandung dalam vape itu,” jelas Roby.
    Polisi juga  menangkap seorang pengedar berinisial W pada 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB di apartemen Season City.
    “Saat penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan, meskipun sempat lari, akhirnya berhasil ditangkap,” ujar Roby.
    Tersangka dijerat dengan Pasal 129 Sub Pasal 113 ayat (2) Sub 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    Penangkapan ini menandai langkah serius pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, terutama yang memanfaatkan produk-produk seperti vape untuk menyelundupkan barang terlarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapuspen sebut TNI asesmen prajurit sebelum menjabat di 14 K/L

    Kapuspen sebut TNI asesmen prajurit sebelum menjabat di 14 K/L

    Kami juga tidak pengin prajurit TNI aktif yang kami masukkan di kementerian atau lembaga itu tidak perform (melaksanakan pekerjaan) sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bikin malu saja, ngapain?

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan bahwa TNI mengasesmen prajurit aktif terlebih dahulu sebelum menjabat jabatan sipil pada 14 kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Kami juga tidak pengin prajurit TNI aktif yang kami masukkan di kementerian atau lembaga itu tidak perform (melaksanakan pekerjaan) sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bikin malu saja, ngapain?” ujar Kristomei dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa Mabes TNI ingin prajurit yang diusulkan ke 14 K/L untuk menjabat dapat bertugas dengan baik karena membawa nama TNI.

    “Nama baik TNI harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan saat dia berdinas di kementerian atau lembaga yang membutuhkan tadi. Jangan sampai dia tidak bisa perform sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.

    Sementara itu, ketika ditanya mengenai usulan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) agar penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat diseleksi oleh K/L yang membutuhkan terlebih dahulu, dia mengatakan bahwa TNI mengapresiasi usulan tersebut.

    “Saya mengapresiasi betul kalau memang ada usulan. Itu yang sedang kami kerjakan untuk prajurit-prajurit TNI aktif kami yang masuk ke kementerian atau lembaga,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa penempatan prajurit TNI biasanya dimulai dengan permintaan dari K/L kepada Mabes TNI.

    “Kemudian, kami menawarkan dan mencari kandidat, siapa dari prajurit TNI yang bisa menduduki posisi jabatan itu sesuai dengan kriteria atau skill requirement (syarat kemampuan) yang dibutuhkan tadi,” ujarnya.

    Setelah itu, Mabes TNI mengasesmen kandidat-kandidat tersebut, dan menyerahkan usulan nama prajurit TNI kepada K/L yang membutuhkan.

    “Kepada kementerian atau lembaga yang meminta tadi, silakan diasesmen lagi sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

    Berdasarkan UU TNI yang baru, prajurit TNI aktif dapat menjabat pada K/L seperti koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, sekretaris militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

    Berikutnya, K/L yang baru diatur untuk dapat ditempati prajurit aktif dalam UU TNI baru adalah pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba melalui penandatanganan PKS di Jakarta, Senin (24/3).

    Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) BNN Agustinus Pangaribuan berharap pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data penyalahgunaan narkoba dapat semakin optimal dengan adanya kolaborasi antara BNN dan BPS.

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” ujar Agustinus dalam sambutan acara penandatanganan PKS dengan BPS, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, pihak BPS berkomitmen dalam mendukung pengelolaan data narkotika yang lebih sistematis dan berbasis ilmiah.

    Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud menuturkan pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam pengolahan dan analisis data untuk membantu BNN dalam memetakan kondisi penyalahgunaan narkoba secara lebih akurat.

    “Sinergi ini diharapkan mampu memberikan solusi berbasis bukti bagi perumusan kebijakan nasional terkait narkotika,” kata Edy dalam kesempatan yang sama.

    Penandatanganan PKS antara BNN melalui Puslitdatin dan BPS dilakukan seiring penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi permasalahan serius dan mengancam generasi bangsa Indonesia.

    Melalui kerja sama tersebut, BNN dan BPS akan mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk dukungan perancangan desain sampling dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba sebagai referensi bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Penandatanganan PKS itu menjadi langkah maju dalam memperkuat kebijakan berbasis data dan membangun strategi nasional yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih dari narkoba (Bersinar).

    Adapun dalam acara penandatanganan PKS, turut hadir Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto, Kapuslitdatin BNN Agustinus Pangaribuan, dan Plt. Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud, beserta jajarannya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perjalanan kariernya sebagai politisi berlatar belakang pengusaha diwarnai kontroversi dan sejumlah tuduhan korupsi. 

    Posisi Thaksin dalam sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diumumkan, Senin (24/3/2025). Dia menjadi satu dari lima tokoh yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara. Empat orang lainnya yaitu Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs dan F. Chapman Taylor. 

    Menariknya, hanya Thaksin yang memiliki latar belakang dunia politik di antara lima Dewan Penasihat Danantara tersebut. 

    Thaksin merupakan Perdana Menteri Thailand yang berkuasa selama 2001-2006. Sebelum memimpin Negeri Gajah Putih, beberapa jabatan publik yang juga sudah dipegangnya, yakni Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. 

    Sebelum berganti abad, atau tepatnya pada 1998, Thaksin mendirikan partai politik bernama Thai Rak Thai (TRT). Partai dengan kebijakan populis itu menjadi kendaraan politik Thaksin untuk memenangkan Pemilihan Umum 2001. 

    Kebijakannya dikenal populis karena berfokus pada memperluas cakupan perlindungan kesehatan, pengembangan area rural dan subsidi pertanian. Dia juga terkenal atas kebijakannya yakni perang terhadap narkotika. 

    Kendati berhasil menyelesaikan periode pemerintahannya secara penuh, partai TRT tak bertahan lama. Pada 2007, partai itu bubar dan Thaksin dijatuhi hukuman berupa tidak boleh masuk ke ranah politik selama lima tahun. 

    Beberapa kontroversi yang membayangi perjalanan karier Thaksin meliputi skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasinya, Shin Corporation, hingga sejumlah kasus korupsi. 

    Pada 2006, atau pada tahun terakhir pemerintahannya, Thaksin menjual saham Shin Corporation senilai 73,3 juta baht ke Temasek Singapura. Dilansir Reuters, lawan poliitknya menuding adanya benturan kepentingan. Thaksin dan keluarganya diduga tidak membayar pajak atas penjualan saham tersebut. 

    Kontroversi itu turut mendorong kudeta militer di Thailand yang terjadi pada 2006. Thaksin lalu memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 

    Pada 2008, dia sempat kembali ke Thailand. Namun, dia kembali ke pengasingan usai dituntut atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Pada tahun tersebut, Thaksin diputus bersalah atas salah satu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya yakni mengenai korupsi pembelian tanah. Pengadilan menyatakan Thaksin bersalah menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah. 

    Tidak sampai di situ, pada 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah dalam menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation. Para hakim menyatakan Thaksin memiliki benturan kepentingan ketika tidak secara terbuka mengakui kepemilikan saham olehnya dan istrinya di Shin Corporation. 

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya, yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. Instagram @prabowosubianto

    Pertemuan Prabowo dan Thaksin 

    Pada September 2024 lalu, atau sebulan sebelum dilantik, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.  

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia

    Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia],” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Kini, Thaksin dan empat tokoh lainnya resmi menjadi Dewan Penasihat Danantara. SWF Indonesia itu mengelola aset-aset BUMN yang secara keseluruhan mencapai US$900 miliar. Danantara, super holding BUMN yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan pada 24 Februari 2025.  

    Pada tahap pertama, sebanyak tujuh BUMN sudah lebih dulu masuk ke Danantara yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

  • Musim Mudik Lebaran, 165 Bus Disiapkan di Terminal Cicaheum Bandung

    Musim Mudik Lebaran, 165 Bus Disiapkan di Terminal Cicaheum Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Selama musim mudik Lebaran 2025 ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyiagakan sebanyak 106 unit bus AKAP dan 59 unit bus AKDP di Terminal Cicaheum. Armada bus tersebut disiapkan untuk mengangkut penumpang menuju kampung halamannya.

    Plt Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia mengungkap arus mudik diprediksi terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik diprediksi pada 4-5 April 2025.

    “Untuk kesiapan mudik lebaran kami menyiapkan armada bus khususnya di Terminal Cicaheum sebanyak 106 unit bus AKAP, dan 59 Unit bus AKDP,” kata Asep dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (21/3/2025).

    Dishub Kota Bandung, kata Asep, menyiagakan 694 personel yang terdiri dari 181 personel teknis, 277 personel pos pengamanan (pospam), dan 236 personel gatur. Seluruhnya akan dilaksanakan pada H-9 hingga H+9 di Terminal Cicaheum dan Terminal Leuwih Panjang.

    Sejak 19 Maret 2025 lalu, Asep mengeklaim Dishub juga telah melakukan ramcheck untuk memastikan kelayakan armada bus.

    “Ramcheck sudah mulai dilaksanakan dan akan ada 10 titik pospam angkutan lebaran 2025. Di antaranya Simpang Dago, Gedung Sate, Gedung Merdeka, Alun-alun Kepatihan, Terminal Cicaheum, Bunderan Cibiru, Cikapayang Dago, Buah Batu, Stasiun Bandung dan Terminal Leuwih Panjang,” tutur Asep.

    Selain itu, Dishub juga telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung untuk memastikan keamanan dan keselamatan.

    “Kami juga berkodinasi dengan Dinkes untuk menyiapkan pos kesehatan, ambulans, ruang tunggu dan fasilitas kebersihan lainnya. Untuk BNN, juga akan menyelenggarakan uji urine yang akan dilakukan di Terminal Cicaheum,” ujar Asep.

    Sebagai informasi, pos kesehatan akan tersebar di beberapa titik Kota Bandung. Di antaranya Terminal Cicaheum, Terminal Leuwihpanjang, Stasiun Kiaracondong, Alun-alun Kota Bandung, Rest Area 147, Bunderan Cibiru, Taman Cikapayang, Stasiun Bandung (Klinik PT KAI).

     

    Penulis: Arby Salim