Produk: MRT

DPRD DKI Minta Pramono Tata Feeder-Trotoar Agar Warga Mudah Naik Angkutan Umum

Jakarta –

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku ingin mengubah orientasi warga dari memakai kendaraan pribadi menjadi memakai transportasi umum. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra Wahyu Dewanto mendukung gagasan tersebut.

“Setuju. Untuk itu fasilitas angkutan umumnya harus ditambah dan ditingkatkan, termasuk fasilitas untuk pejalan kakinya, sehingga masyarakat nyaman naik dan berpindah moda angkutan umum,” kata Wahyu kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Wahyu meyakini beroperasinya MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota bakal menjadi momen baik menata angkutan umum. Dia mengatakan jalur pejalan kaki atau trotoar harus diperbaiki juga.

“Sebenarnya dalam beberapa tahun ke depan ada momentum untuk mewujudkan hal ini, yakni seiring beroperasinya MRT dari HI hingga Kota, dapat diiringi dengan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki pada koridor ini,” jelasnya.

Wahyu menyoroti fasilitas angkutan pengumpan atau feeder. Menurutnya, fasilitas tersebut mesti ditata untuk menunjang transportasi umum.

“Menata feeder angkutan umum yang ada,” ujarnya.

“Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” ucap Pramono usai menghadiri Apel Siaga Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

Dia meminta masyarakat Jakarta lebih tertib berlalu lintas. Dia ingin Jakarta dapat menjadi kota aman, nyaman, dan baik bagi masyarakatnya.

(taa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

13/03/2025 08:16
Menhub Dudy Sebut Ada Skytrain di Sentul dan Serpong untuk Feeder MRT-LRT Jabodebek

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan sedang menggodok dua proyek pengadaan skytrain atau kereta gantung untuk angkutan feeder dari Sentul dan Serpong menuju MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengaku pihaknya sedang mencoba dan mematangkan rencana pengadaan skytrain yaitu skytrain dari Sentul sebagai feeder LRT Jabodebek dan juga skytrain dari Serpong untuk MRT Jakarta.

“Seperti misalnya untuk penyelenggaraan angkutan umum yang menggunakan sky train. Kita ada dua yang sedang kita mau coba dan ini sedang dimatangkan oleh Dirjen Kereta Api,” kata Menhub Dudy, dikutip Minggu (9/3/2025).

Lebih lanjut, Dudy mengatakan jika proyek ini nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta agar tidak membebani anggaran negara (APBN). Menhub juga terbuka untuk siapa saja menjadi investor skytrain ini.

“Saya menekankan kepada Dirjen Kereta Api bahwa tidak boleh menggunakan anggaran APBN. Jadi kita terbuka, siapa saja yang masuk dan kita sudah punya gambar-gambarnya dan mereka kemungkinan akan menyampaikan kepada kita proposalnya dan saya buka kepada siapa saja,” lanjutnya.

Adapun sebagai informasi, saat ini LRT Jabodebek memiliki tiga lintas pelayanan utama. Lintas Cibubur melayani rute Harjamukti hingga Dukuh Atas dengan stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. Lintas Bekasi melayani rute Jati Mulya hingga Dukuh Atas dengan stasiun Jati Mulya, Bekasi Barat, Cikunir 1, Cikunir 2, Jatibening Baru, Halim, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas.

Sementara itu, Lintas Cawang menghubungkan Cawang dengan Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Stasiun Dukuh Atas menjadi hub utama yang menghubungkan LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, dan TransJakarta.

Kemudian untuk MRT Jakarta sendiri memiliki satu jalur yang beroperasi, yaitu Lintas Lebak Bulus – Bundaran HI. Jalur ini terdiri dari 13 stasiun, yang terbagi menjadi stasiun layang dan bawah tanah.

Stasiun layang meliputi Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M BCA. Sementara itu, stasiun bawah tanah mencakup Sisingamangaraja, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI.

Selain itu, MRT Jakarta sedang dalam tahap pembangunan untuk fase berikutnya yang akan memperpanjang jalur hingga Kota, serta rencana pengembangan jalur timur-barat. Pengembangan jalur Timur-Barat ini juga masuk dalam PSN yang ditugaskan Presiden Prabowo kepada Kemenhub.

Sebelumnya, Menteri Dudy juga menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kembali dibahas namun tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.

“Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara,” ujar Dudy, dikutip Kamis (6/3/2025).

09/03/2025 13:21
Dorong Pendapatan Nontiket Transportasi Publik di Surabaya, Eri Irawan: Halte Harus Dimonetisasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mendorong pendapatan transportasi publik yang dikelola Pemkot Surabaya tak hanya mengandalkan tiket.

Dia meminta pendapatan nontiket harus dioptimalkan.

Eri mencermati optimalisasi pendapatan nontiket (non-fare box) ini harus dilakukan.

“Daerah lain bisa. Surabaya jauh lebih mampu. Halte dan seluruh sarana transportasi publik harus dijual untuk hak penamaan dan branding pihak ketiga,” desak Eri, Selasa (4/3/2025).

Politisi muda PDIP ini mencontohkan di Jakarta, band terkenal D’Masiv telah “membeli” halte Trans Jakarta di daerah Petukangan.

Band ini mendapat hak penamaan (naming rights) menjadi halte ”Petukangan D’Masiv”.

Penamaan halte inipun menarik perhatian publik.

Halte lain di Jakarta yang juga ‘dijual’ adalah Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Widya Chandra Telkomsel, Halte Cawang Sentral 1 Polypaint, dan Halte Swadarma Paragon.

Demikian pula Stasiun MRT, seperti Stasiun Cipete Raya Kopi Tuku, Stasiun Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, dan sebagainya.

“Pendapatan dari naming rights itu mencapai ratusan miliar rupiah. Di luar negeri, berbagai halte hingga stasiun telah dibeli hak penamaannya oleh merek-merek dunia,” kata Eri.

Dalam konteks Surabaya memang tidak bisa sebesar Jakarta.

Tapi “menjual halte” adalah ikhtiar awal untuk memulai langkah penataan transportasi publik yang semakin baik.

Salah satu syaratnya adalah alur birokrasinya harus dibuat simpel agar dunia usaha tertarik.

“Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Langkah memacu pendapatan nontiket ini penting sebagai penunjang operasional, mengurangi ketergantungan dukungan APBD,” tandas Eri.

Langkah ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengembangan transportasi publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk Surabaya.

Skema pendapatan nontiket bisa juga penamaan terminal yang dikelola Pemkot Surabaya.

Bahkan bisa juga hak penamaan pada jembatan penyeberangan orang (JPO).

Skema lain adalah iklan di armada transportasi yang bisa menempel dalam bentuk konvensional maupun digital di armada Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri.

Kemudian skema merchant partnership melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

Bentuknya macam-macam, bisa pemberian diskon produk dunia usaha untuk pengguna transportasi publik, atau pemasaran bersama antara transportasi publik dan dunia usaha.

Dengan jumlah pergerakan penumpang Suroboyo Bus yang mencapai 2 juta per tahun dan Wira-Wiri 1,42 juta per tahun, lanjut Eri, semestinya bisa menjadi ”modal” menarik minat dunia usaha untuk bekerja sama.

Jumlah armada yang mencapai 70 unit, serta feeder 102 unit, juga bisa dimonetisasi untuk mendapatkan pendapatan nontiket.

Demikian pula potensi hak penamaan halte, JPO, atau terminal yang dikelola Pemkot Surabaya, perlu dibuatkan kajian pola pergerakan orangnya untuk menarik minat sponsor.

Total ada 73 halte dan 838 bus stop di Kota Pahlawan.

”Misalnya, halte ini melayani puluhan ribu pengguna per tahun. JPO berapa orang, terminal berapa orang, Suroboyo Bus rute tertentu sekian orang, dan seterusnya. Bisa dimonetisasi untuk pendapatan nontiket. Salah satu penggunaannya nanti bisa untuk pemeliharaan armada,” jelas mantan pengurus HIPMI Jatim tersebut.

Kalau Jakarta ada D’Masiv, Surabaya bisa menjajaki kerja sama dengan Bernadya, penyanyi muda dan penulis lagu asal Surabaya.

Skemanya, Bernadya bisa menjadi duta transportasi publik Surabaya.

Menurut Eri, pendapatan nontiket tidak semata-mata soal uang atau monetisasi saja.

Tapi upaya menyempurnakan ekosistem transportasi publik.

Utamanya mengkolaborasikan semua stakeholder untuk membangun dan mengampanyekan transportasi publik di Surabaya.

07/03/2025 12:28
Jelang Akhir Pekan Jumat 7 Maret 2025, Simak 26 Titik Ganjil Genap Jakarta – Page 3

Bagi pengguna kendaraan roda empat atau lebih di Jakarta yang harus menyesuaikan perjalanan dengan aturan ganjil genap, berikut beberapa tips agar tetap nyaman dan efisien di jalan:

1. Cek Nomor Pelat Kendaraan Sebelum Berangkat:

– Pastikan kendaraan Anda boleh melintas sesuai tanggal yang berlaku. Kendaraan dengan angka terakhir pelat ganjil hanya boleh beroperasi di tanggal ganjil, sementara yang berakhiran genap berlaku di tanggal genap.

2. Gunakan Jalan Alternatif:

– Jika perlu menggunakan kendaraan pribadi, rencanakan rute yang menghindari kawasan ganjil genap. Aplikasi navigasi dapat membantu menemukan jalan yang tidak terkena aturan tersebut.

3. Manfaatkan Transportasi Publik:

– Jika rute perjalanan Anda memungkinkan, beralihlah ke moda transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, atau KRL yang bisa menjadi pilihan lebih efisien dan ekonomis.

4. Sesuaikan Waktu Keberangkatan:

– Usahakan bepergian di luar jam penerapan ganjil genap, yaitu sebelum pukul 06.00 WIB atau setelah pukul 21.00 WIB, agar terhindar dari pembatasan.

5. Pastikan Kendaraan dalam Kondisi Prima:

– Lakukan pengecekan rutin terhadap mesin, rem, ban, dan bahan bakar sebelum perjalanan agar perjalanan tetap aman dan lancar.

6. Patuhi Rambu dan Aturan Lalu Lintas:

– Selain aturan ganjil genap, pastikan Anda mengikuti peraturan lain seperti batas kecepatan, penggunaan lampu sein, dan marka jalan untuk keselamatan bersama.

7. Siapkan Dokumen Kendaraan yang Lengkap:

– Selalu bawa dokumen penting seperti SIM dan STNK untuk menghindari kendala saat ada pemeriksaan lalu lintas.

8. Gunakan Teknologi untuk Memantau Situasi Jalan:

– Aplikasi navigasi dan informasi lalu lintas real-time dapat membantu Anda mengetahui kondisi jalan dan menyesuaikan perjalanan agar lebih efektif.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa tetap berkendara dengan nyaman meskipun aturan ganjil genap berlaku. Tetap patuhi regulasi dan prioritaskan keselamatan dalam setiap perjalanan!

07/03/2025 07:00
Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik

Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong agar Revisi Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur dan memaksimalkan
sistem tilang elektronik
atau
Electronic Traffic Law Enforcement
(ETLE).
Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhamadun beralasan potensi denda dari sistem ini sangat besar, misalnya di Jakarta yang mencatat tingginya jumlah pelanggaran yang terekam ETLE, tetapi surat tilang yang terkirim masih sangat kecil dibanding pelanggaran yang tercatat.
“Ini coba kami
capture
fakta di bulan Februari dan Maret di Polda Metro Jaya. Di sana ada 127 perangkat ETLE yang diadakan oleh Pemda DKI. Pada Februari, ada 8,3 juta pelanggaran yang terekam, tetapi yang terkirim dan tercetak hanya 6.272 surat tilang atau 0,1 persen,” ujar Haris dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/3/2023).
“Lalu pada Maret, jumlah pelanggaran meningkat menjadi 10,3 juta, tetapi yang terkirim hanya 32.523 lembar atau 0,3 persen,” kata dia melanjutkan.
Menurut Haris, jika seluruh surat tilang bisa terkirim dan denda maksimal diterapkan, potensi pendapatan negara dari sistem ETLE bisa mencapai triliunan rupiah.
Ia pun mengusulkan agar uang yang diperoleh dari denda ETLE dapat dialokasikan untuk menyubsidi pembangunan transportasi publik di masing-masing daerah.
“Dengan asumsi denda maksimal Rp 500.000 per pelanggaran, maka pada Februari bisa terkumpul Rp 4,1 triliun, dan pada Maret Rp 5,1 triliun. Jika 50 persen dari jumlah ini dikembalikan ke daerah untuk membangun transportasi publik, maka Februari ada Rp 2 triliun dan Maret Rp 2,5 triliun. Total dalam dua bulan saja bisa mencapai Rp 4,6 triliun,” kata Haris.
Haris lantas membandingkan angka tersebut dengan alokasi anggaran subsidi transportasi publik di DKI Jakarta.
Saat ini, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 4,1 triliun untuk subsidi TransJakarta, Rp800 miliar untuk MRT Jakarta, dan sekitar Rp 300 miliar untuk LRT Jakarta.
“Dengan adanya mekanisme
creative financing
seperti ini, dana dari denda ETLE bisa menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk transportasi publik. Tapi syaratnya, sistem ETLE harus berjalan optimal dan semua pelanggaran yang tercatat bisa diproses serta dikirimkan surat tilangnya,” ujarnya.
MTI berharap penambahan pasal terkait ETLE bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam
revisi UU LLAJ
.
Dengan demikian, denda tilang dari ETLE bisa dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan layanan transportasi di daerah.
“Jadi artinya adalah apabila
creative financing
ini bisa dilakukan dengan memberlakukan kamera ETLE, ini dendanya bisa jadi sumber tambahan, tapi dengan syarat semua bisa terkirim,” kata Haris.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/03/2025 19:29
IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

PSN Carry over

Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

PSN Baru

Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

06/03/2025 15:41
26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025 – Page 3

Bagi pengendara mobil atau kendaraan roda empat lainnya di Jakarta yang menerapkan sistem ganjil genap, berikut beberapa strategi agar perjalanan tetap nyaman dan efisien:

1. Periksa Nomor Pelat Kendaraan:

– Pastikan angka terakhir pada pelat kendaraan Anda sesuai dengan aturan yang berlaku pada hari tersebut. Jika tanggal genap, hanya kendaraan dengan nomor akhir genap yang boleh melintas, dan sebaliknya.

2. Gunakan Rute Alternatif:

– Cari jalan yang tidak masuk dalam area ganjil genap. Manfaatkan aplikasi navigasi untuk menemukan rute tercepat dan terhindar dari sanksi.

3. Pilih Transportasi Umum:

– Jika memungkinkan, gunakan moda transportasi publik seperti MRT, KRL, atau TransJakarta untuk menghindari pembatasan sekaligus menghemat biaya perjalanan.

4. Berangkat Lebih Awal atau Setelah Jam Ganjil Genap:

– Atur jadwal perjalanan Anda agar tidak bertepatan dengan jam pemberlakuan aturan, yaitu pagi pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 16.00-21.00 WIB.

5. Pastikan Kendaraan dalam Kondisi Optimal:

– Lakukan pengecekan sebelum berangkat, seperti bahan bakar, kondisi ban, rem, dan lampu, agar perjalanan lebih aman dan nyaman.

6. Patuhi Semua Peraturan Lalu Lintas:

– Tidak hanya aturan ganjil genap, pastikan juga mengikuti peraturan lain seperti batas kecepatan, marka jalan, serta rambu lalu lintas untuk menghindari risiko kecelakaan dan tilang.

7. Siapkan Kelengkapan Dokumen Kendaraan:

– Selalu bawa SIM, STNK, dan dokumen penting lainnya agar tidak mengalami kendala jika ada pemeriksaan oleh petugas di jalan.

8. Manfaatkan Teknologi untuk Memantau Lalu Lintas:

– Gunakan aplikasi peta digital untuk mengetahui kondisi lalu lintas secara real-time dan menentukan jalur perjalanan yang paling efisien.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat menghindari kendala selama berkendara di Jakarta yang menerapkan sistem ganjil genap. Selalu prioritaskan keselamatan dan kepatuhan demi kelancaran bersama.

06/03/2025 07:00
Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

2. Bendungan Way Apu
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

3. Bendungan Jragung
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

4. Bendungan Mbay
Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

5. Bendungan Bulango Ulu
Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

6. SPAM Regional Wosusokas
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

7. SPAM Regional Benteng-Kobema
Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

11. North Hub Development Project Selat Makassar
Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

13. Biorefinery Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

17. Pengembangan KEK Galang Batang
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

22. Kawasan Industri Bantaeng
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

Kawasan Industri Tanah Kuning
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

25. Kawasan Industri Pulau Ladi
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

26. Kawasan Industri Fakfak
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

35. Kawasan Industri Futong
Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

36. Kawasan Industri Pulau Penebang
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

38. Kawasan Industri Alumina Toba
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

40. Kawasan Industri Tabuk
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

41. Kawasan Industri Rimau
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

45. Jalan Tol Serang-Panimbang
Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

48. Jakarta Sewerage System
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

(hal/kil)

04/03/2025 08:30
Pemprov DKI siap kolaborasi dengan PSSI untuk benahi akses JIS

Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyinkronkan pembenahan infrastruktur transportasi publik dan lahan parkir di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Saya hari ini menerima Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin. Kemudian, saya mendapatkan surat dari Ketua Umum Perbasi Budisatrio Djiwandono yang meminta beberapa nama atlet untuk disetujui memiliki KTP Jakarta, yang nantinya akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

Pramono mengaku masih mendapat keluhan masyarakat terkait JIS. Maka dari itu, kolaborasi Pemprov DKI dan PSSI akan dimaksimalkan demi kepentingan publik.

Sejumlah pembenahan dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan, seperti kemudahan akses transportasi publik dan penyediaan lahan parkir agar masyarakat lebih mudah menjangkau JIS.

Ia berharap pengunjung JIS dapat memarkir kendaraan di Ancol yang memiliki lahan parkir cukup luas. Akan disediakan juga bus antar-jemput (shuttle bus) dari Ancol menuju JIS.

“Transportasi dan parkir di JIS masih sering menjadi keluhan masyarakat. Karena JIS tidak terlalu jauh dari Ancol, sedangkan Ancol memiliki (lahan) parkir yang mencukupi, akan sangat baik bila terkoneksi dengan baik,” kata Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan, hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Pramono adalah melakukan sinkronisasi transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, baik LRT Jakarta maupun MRT Jakarta.

“Ini harus menjadi solusi agar pelayanan publik menjadi maksimal. Saya rasa Presiden Prabowo juga sama ingin ada efisiensi yang bisa memaksimalkan pelayanan publik,” kata Erick.

Selain itu, lanjut Erick, ke depannya akan ada banyak pertandingan sepakbola, khususnya di bulan Juni-Juli. Sehingga, tidak mungkin hanya menggunakan Gelora Bung Karno saja.

“Maka, kita ingin JIS disinkronisasikan dan dimanfaatkan untuk pertandingan. Memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta. Tadi Gubernur Pramono sudah memberikan arahan untuk menyinergikan kegiatan tim nasional yang ada di PSSI, seperti yang sudah dilakukan untuk Persija,” kata Erick.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

03/03/2025 17:40
Erick Thohir Temui Pramono Anung, Minta Pakai JIS untuk Timnas dan Piala Presiden Megapolitan 3 Maret 2025

Erick Thohir Temui Pramono Anung, Minta Pakai JIS untuk Timnas dan Piala Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, Kompas.com
– Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir
, mengunjungi Balai Kota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta,
Pramono Anung
, pada Senin (3/3/2025).
Pertemuan ini membahas penggunaan
Jakarta International Stadium
(JIS) secara lebih rutin untuk pertandingan Timnas Indonesia.
“Hari ini saya menerima Pak Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin,” ungkap Pramono.
Namun, Pramono mengakui bahwa akses transportasi menuju JIS masih tergolong sulit.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan
infrastruktur transportasi
agar mudah dijangkau.
“Jadi kami akan bekerjasama dengan PSSI untuk melakukan pembenahan fasilitas yang ada di JIS,” kata Pramono.
Pramono juga menyambut baik upaya perbaikan ini. Ia merasa optimis dengan keterlibatan Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, dalam proses perbaikan infrastruktur tersebut.
“Kalau Ketum yang Menteri BUMN ini ikut campur urusan JIS, saya yakin sarana infrastruktur menuju JIS pasti akan lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Erick Thohir sedang mencari solusi untuk menyelaraskan moda transportasi publik, seperti LRT dan MRT, guna mempermudah akses menuju JIS.
Menurutnya, perbaikan transportasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang menginginkan pelayanan publik yang lebih efisien.
“Jadi salah satu poin terbesar adalah bagaimana mensinkronkan transportasi publik yang dimiliki pemerintah dan daerah, baik LRT maupun MRT,” ungkap Erick.
Erick juga menjelaskan bahwa agenda Timnas Indonesia tahun ini sangat padat, termasuk Piala Presiden, pertandingan Timnas Senior, serta Kualifikasi U-17 dan U-20, serta Tim Putri.
Dengan banyaknya jadwal yang ada, penggunaan satu stadion saja dianggap tidak cukup.
“Ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki dua fasilitas, yaitu GBK dan JIS, ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan. Karena memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta,” kata Erick.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/03/2025 16:34

Produk: MRT

Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom: