Pramono Kaji Usulan Karyawan Swasta Wajib Naik Transportasi Umum Tiap Rabu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
tengah mengkaji mewajibkan
karyawan swasta
menggunakan
transportasi umum
setiap hari Rabu.
Usulan ini mengikuti kebijakan yang sudah lebih dulu diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.
“Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
Langkah ini, menurut Pramono, bertujuan untuk menumbuhkan budaya naik kendaraan umum di kalangan pekerja, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Ia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta akan menjadi kekuatan tambahan dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi besar dalam mengatasi kemacetan serta menekan polusi udara yang kerap menjadi persoalan serius di Ibu Kota dan sekitarnya.
“Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan bahwa inisiatif ini disambut baik oleh sejumlah pihak swasta yang mulai menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta.
“Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta resmi mewajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.
Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi umum, di antaranya Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara, bus reguler, angkot, kapal, atau kendaraan antar jemput karyawan.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yakni sakit, hamil, disabilitas, serta petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: MRT
-
/data/photo/2025/06/11/684930d5bd268.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Kaji Usulan Karyawan Swasta Wajib Naik Transportasi Umum Tiap Rabu Megapolitan 12 Juni 2025
-

Rano Karno sebut pendapatan daerah DKI pada 2024 capai Rp72,95 triliun
Untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari anggaran Rp12,98 triliun
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp72,95 triliun atau 97,34 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp74,94 triliun diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Komponen dari PAD yang terealisasi sebesar Rp50,74 triliun atau 100,55 persen dari target Rp50,46 triliun,” kata Rano di Jakarta, Selasa, pada saat Rapat Paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Untuk PAD sendiri kata Rano, terdiri atas pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp44,44 triliun, atau 98,82 persen dari target Rp44,98 triliun. Kemudian PAD dari sektor retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp713,71 miliar atau 110,18 persen dari target Rp647,74 miliar.
“Ada pula hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp653,70 miliar atau mencapai 103,04 persen dari target Rp634,39 miliar,” ujarnya.
Selain itu, terdapat juga pendapatan daerah lainnya dengan realisasi sebesar Rp4,92 triliun atau 117,17 persen dari target Rp4,20 triliun.
Ia menambahkan bahwa untuk pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen dari target Rp23,77 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp589,16 miliar atau 83,73 persen dari target Rp703,65 miliar.
Selain pendapatan daerah, Rano Karno juga menyampaikan terkait realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp76,02 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Untuk komponen belanja daerah tahun anggaran 2024 kata dia, yaitu belanja operasi terealisasi sebesar Rp58,62 triliun atau 95,66 persen dari anggaran Rp61,28 triliun.
“Untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari anggaran Rp12,98 triliun,” katanya.
Selanjutnya, belanja tidak terduga tidak terdapat realisasi dari anggaran sebesar Rp1,36 triliun, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp383,99 miliar atau 99,73 persen dari anggaran Rp385,03 miliar.
Belanja Daerah juga dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai Program Prioritas di antaranya untuk program prioritas penanggulangan banjir terealisasi sebesar Rp2,99 triliun dari anggaran Rp3,27 triliun, atau mencapai 91,34 persen.
Program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi terealisasi sebesar Rp1,57 triliun dari anggaran Rp1 triliun, atau mencapai 97,51 persen. Kemudian percepatan penurunan stunting terealisasi sebesar Rp1,45 triliun dari anggaran Rp1,6 triliun, atau sebesar 90,25 persen.
“Untuk program prioritas penanganan kemacetan terealisasi sebesar Rp7,15 triliun dari anggaran Rp7,95 triliun, atau sebesar 89,98 persen,” katanya.
Ia mengatakan bahwa anggaran untuk program prioritas penanggulangan kemiskinan, terealisasi sebesar Rp7,66 triliun dari anggaran sebesar Rp7,86 triliun, atau mencapai 97,42 persen.
Selanjutnya, program prioritas penguatan nilai demokrasi, terealisasi sebesar Rp1,05 triliun dari anggaran Rp1 triliun, atau 99,14 persen.
Selanjutnya, kata Rano, untuk realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan, dengan realisasi sebesar Rp9,34 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6,54 triliun.
Kemudian untuk, pengeluaran pembiayaan dengan realisasi sebesar Rp7,84 triliun digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta International Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT MRT Jakafta, dan PT Penjamin Kredit Daerah.
“Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4,43 triliun,” katanya menambahkan.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

162 Ribu Penumpang Naik LRT Jabodebek saat Libur Panjang Idul Adha
Jakarta –
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 162.052 penumpang LRT Jabodebek pada momen libur panjang Idul Adha pada 6 hingga 9 Juni 2025. Dari empat hari libur panjang, puncak jumlah pengguna terjadi pada Senin, 9 Juni 2025 dengan total 55.262 pengguna.
Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, pada Minggu, 8 Juni 2025 jumlah pengguna lainnya tercatat 41.157. Kemudian pada Sabtu, 7 Juni sebanyak 37.147 pengguna, dan pada Jumat sebanyak 28.486 pengguna.
“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang terus memilih LRT Jabodebek untuk berbagai kebutuhan mobilitas, termasuk pada momen libur panjang Idul Adha,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Purnomosidi mengatakan, pada libur panjang tersebut LRT Jabodebek mengoperasikan 1.158 perjalanan dan memastikan layanan berjalan optimal dan tepat waktu. Sementara untuk tarif yang diterapkan mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal Rp 10.000. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan moda transportasi publik yang efisien dan terjangkau.
“Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan andal setiap saat,” katanya.
3 Stasiun dengan Pergerakan Penumpang Tertinggi:
– Stasiun Dukuh Atas BNI: 29.022 pengguna tap in dan 30.852 pengguna tap out
– Stasiun Harjamukti: 21.068 pengguna tap in dan 20.506 pengguna tap out
– Stasiun Cikoko: 14.185 pengguna tap in dan 13.967 pengguna tap outTonton juga Video: Survei Indikator: Warga Puas Transportasi KRL, LRT, dan MRT di Era Jokowi
(ara/ara)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5106979/original/047048300_1737630974-WhatsApp_Image_2025-01-23_at_17.39.52_b0596a18.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Selesai Libur Cuti Bersama Idul Adha, Ganjil Genap Jakarta Berlaku Lagi Selasa 10 Juni 2025 – Page 3
Berkendara di Jakarta membutuhkan strategi yang matang, terutama saat aturan ganjil genap diberlakukan. Bagi pengemudi roda empat atau lebih, memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan ini sangat penting agar perjalanan tetap lancar, efisien, dan bebas pelanggaran.
Berikut tips berkendara saat ganjil genap di Jakarta dengan format poin dan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya:
1. Selalu periksa kalender sebelum berkendara
Pastikan Anda mengetahui apakah hari tersebut tanggal ganjil atau genap, lalu sesuaikan dengan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan Anda.
2. Gunakan fitur jalur bebas ganjil genap di aplikasi navigasi
Aplikasi seperti Google Maps dan Waze kini menyediakan pilihan rute yang menghindari jalan-jalan yang terkena aturan ganjil genap.
3. Rencanakan waktu perjalanan dengan cermat
Jika memungkinkan, berangkatlah lebih awal atau tunda keberangkatan hingga di luar jam pemberlakuan ganjil genap untuk menghindari sanksi.
4. Pertimbangkan moda transportasi publik
Saat kendaraan Anda tak bisa digunakan, manfaatkan MRT, TransJakarta, LRT, atau KRL untuk mobilitas yang lebih efisien.
5. Coba kendaraan ramah lingkungan
Mobil listrik atau berbasis energi alternatif umumnya dikecualikan dari aturan ganjil genap, menjadikannya opsi menarik dalam jangka panjang.
6. Gunakan skema berbagi kendaraan
Carpooling bersama teman atau kolega yang memiliki pelat sesuai bisa menjadi solusi praktis dan ramah lingkungan.
7. Ikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah
Aturan ganjil genap bisa berubah sewaktu-waktu, baik dari segi waktu maupun ruas jalan. Selalu ikuti informasi resmi agar tidak keliru.
Dengan menerapkan tips di atas, pengendara dapat lebih siap menghadapi pembatasan ganjil genap tanpa harus mengorbankan mobilitas.
Kepatuhan terhadap aturan tak hanya membantu kelancaran lalu lintas, tapi juga mendukung terciptanya udara yang lebih bersih dan lingkungan kota yang lebih tertib.





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2846280/original/058735300_1562395380-20190706-Pengecekan-Kelengkapan-Administrasi-Calon-Jemaah-Haji4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)