Produk: MRT

  • Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa Nasional 2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data kerusakan aset negara, termasuk fasilitas umum, pasca aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
    Data ini dipaparkan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 lewat YouTube Kemendagri RI, Selasa (2/9/2025).
    Dari data tersebut, ada setidaknya 23 daerah yang fasilitas umum hingga kantor pemerintahannya dirusak dan dibakar.
    “DKI Jakarta, ini kita lihat datanya, kerusakannya. Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Kota Surabaya, ini gedung pemerintah,” kata Tito dalam paparannya, Selasa.
    Sejumlah daerah juga melaporkan bahwa Gedung DPRD, museum, hingga kantor dan pos polisinya dirusak.
    Bahkan, ada sejumlah benda purbakala di Kediri yang dilaporkan hilang atau rusak.
    Berikut ini datanya:
    1. DKI Jakarta
    Sebanyak 22 halte rusak dengan kerugian Rp 33 miliar untuk MRT, Rp 416 miliar untuk Transjakarta, Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
    2. Kota Makassar
    Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar
    3. Kota Surakarta
    Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar
    4. Kota Surabaya
    Gedung Grahadi dibakar, 11 pos polisi rusak berat/terbakar
    5. Kota Kediri
    Gedung DPRD Kota dibakar dan dijarah, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak
    6. Kota Mataram
    Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya dibakar dan dirampas
    7. Kota Bandung
    Aset rumah dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dirusak
    8. Kota Semarang
    Gedung DPRD Jawa Tengah dibakar
    9. Kabupaten Brebes
    Gedung DPRD dibakar
    10. Kota Pekalongan
    Gedung DPRD dan Pemkot dibakar
    11. Kota Tegal
    Gedung DPRD dan polres dibakar
    12. Kabupaten Cilacap
    Gedung DPRD dirusak
    13. Kabupaten Kediri
    Gedung DPRD, Gedung Pemerintah Kabupaten, dan Samsat dibakar dan dijarah, Museum Baghawanta Bari serta sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    14. Kabupaten Kebumen
    Kerusakan kaca Gedung DPRD.
    15. Kabupaten Jepara
    Kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, penjarahan Kantor DPRD Jepara, kerusakan lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, serta pembakaran di sekitar Tugu Kartini.
    16. Kota Malang
    Ada 13 pos polisi dirusak dan 3 pos polisi dibakar
    17. Kota Cirebon
    Gedung DPRD Kota dirusak dan dijarah
    18. Kabupaten Banyumas
    Kantor Pemkab, pendopo bupati, dan eks Gedung DPRD dirusak
    19. Kota Banjar
    Gedung DPRD Kota Banjar dirusak
    20. Jambi
    Gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak
    21. Kota Tasikmalaya
    Gedung DPRD dirusak
    22. Kota Palembang
    Gedung DPRD dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar
    23. Kota Palopo
    Gedung DPRD dirusak.
    Disclaimer:
    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Berbagai Daerah, Tito Karnavian Beberkan Kerugian Negara Tembus Puluhan Miliar – Page 3

    Demo di Berbagai Daerah, Tito Karnavian Beberkan Kerugian Negara Tembus Puluhan Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan data rekapitulasi kerugian sementara akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 hingga 28 Agustus 2025.

    Aksi unjuk rasa tersebut awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR, hingga penolakan RKUHAP. Namun, eskalasi meningkat setelah insiden tragis seorang driver ojek online terlindas kendaraan Barakuda kepolisian, yang memicu gelombang kemarahan di berbagai daerah.

    Tito menyampaikan, berdasarkan catatan pemerintah, aksi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian berlangsung damai, namun banyak pula yang berujung kerusuhan dengan pengrusakan dan pembakaran.

    “Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Kata Tito, aksi di daerah-daerah tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik, kantor pemerintah, hingga menelan korban jiwa. Kerugian negara pun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar. Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp 3,3 miliar untuk MRT, Rp 41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk CCTV.

    Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.

    Selanjutnya di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.

     

  • Transportasi Umum Berangsur Normal, Dishub DKI Jakarta Sebut MRT dan LRT Sudah Beroperasi – Page 3

    Transportasi Umum Berangsur Normal, Dishub DKI Jakarta Sebut MRT dan LRT Sudah Beroperasi – Page 3

    Penyesuaian tarif diketahui berlaku mulai Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 7 September 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Untuk Mikrotrans dan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis tetap Rp0,-, sementara untuk Royaltrans tetap menggunakan tarif normal,” jelas Dishub Jakarta.

    Dishub Jakarta berharap, dengan kebijakan ini masyarakat pengguna transportasi publik dapat ikut bersama dalam memulihkan layanan transportasi umum yang bersampak pada kenyamanan.

    Sebagai informasi, tarif Rp 1 tidak berlaku untuk tarif LRT Jabodebek. Melalui akun resmimya di sosial media, LRT Jabodebek menegaskan tarif kepada pelanggan tetap seperti pada hari biasanya dalam rentang Rp 10.000 hingga Rp 20.000.

  • Besok Tarif MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta Masih Rp 1
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 September 2025

    Besok Tarif MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta Masih Rp 1 Megapolitan 1 September 2025

    Besok Tarif MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta Masih Rp 1
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta kembali memberikan layanan tarif khusus untuk transportasi umum. Besok, seluruh pelanggan MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta tetap bisa menikmati perjalanan dengan tarif Rp 1.
    Dikutip dari akun Instagram resmi @
    Dishubdkijakarta
    , kebijakan ini berlaku mulai Minggu (31/8/2025) pukul 00.00 WIB hingga 7 September 2025 pukul 23.59 WIB.
    Sementara itu, tarif Mikrotrans dan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis tetap Rp 0, dan Royaltrans menggunakan tarif normal.
    “Jakarta sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama seluruh pihak yang terlibat berusaha semaksimal mungkin memulihkan layanan transportasi umum yang terdampak demi kenyamanan bersama,” tulis Dishub Jakarta dalam unggahannya.
    Tarif Rp 1 ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jakarta kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungan selama pemulihan layanan.
    Dinas Perhubungan Jakarta mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terkini terkait perkembangan operasi transportasi umum di akun resmi masing-masing.
    “Tetap jaga keamanan diri dan jaga Kota Jakarta kita tercinta bersama,” imbau Dishub DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 

    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 

    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.

    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.

    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 
     
    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 
     
    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.
     
    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.
     
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Suara Pengguna Transjakarta, Tetap Setia dan Berharap Fasilitas Segera Pulih

    Suara Pengguna Transjakarta, Tetap Setia dan Berharap Fasilitas Segera Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusaknya sejumlah halte Transjakarta maupun stasiun akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada pekan lalu nyatanya tidak melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum.

    Ketua Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi mengungkapkan bahwa dengan rusaknya halte angkutan umum tentu akan mengganggu mobilitas pengguna yang sudah rutin dalam kesehariannya.

    Belum lagi, bagi mereka yang harus menjangkau halte lain yang lebih jauh dari asal dan tujuannya. Baik menggunakan moda transportasi umum seperti ojek online (ojol) maupun terpaksa menggunakan kendaraan pribadi.

    “Karena dengan tidak berfungsinya halte, maka membuat pengguna harus menjangkau halte lain yang lebih jauh dari asal dan tujuannya sehingga mereka khawatir dan beralih ke sepeda motor lagi [yang menambah macet]” ujarnya. 

    Dengan kata lain, peralihan moda transportasi tersebut turut menambah beban biaya transportasi bagi para pengguna transportasi umum tersebut. 

    Seperti halnya bagi Echa, Via, dan Rina—yang setiap hari menggunakan Transjakarta—bahwa layanan dari pemerintah Jakarta tersebut tetap menjadi pilihan meski kekhawatiran dan hambatan operasional sempat mengganggu perjalanannya. 

    Via (24), pengguna setia koridor 9A, 9, 6A, dan 6, mengaku tidak khawatir dengan keberadaan petugas di halte yang selalu siap siaga dan fasilitas CCTV di dalam bus sehingga membuatnya tetap merasa aman. 

    Dirinya pun juga telah kembali menggunakan Transjakarta usai operasional berangsur normal, meski terjadi pengalihan rute sebagai imbas sejumlah halte yang masih dalam tahap perbaikan. 

    Karyawan swasta yang bekerja di daerah Jakarta Selatan tersebut pun mengaku enggan beralih ke moda transportasi lain dan menanti fasilitas Transjakarta dapat normal seperti sediakala. Tidak lain tidak bukan, karena biayanya yang murah untuk jarak jauh.

    “Tetap setia dan tidak ingin beralih [ke transportasi lain]. Apalagi harga yang sangat terjangkau, meskipun perjalanan jarak jauh harga tetap sama,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Sementara Echa (28) mengaku cukup khawatir ke depannya kembali terjadi kondisi yang mendadak tidak kondusif. Karyawan swasta yang rutin menggunakan Koridor 9, 3F Kalideres—GBK, dan 10H Tanjung Priok—Bunderan Senayan tersebut mengaku hingga hari ini belum menggunakan kembali Transjakarta. 

    Pasalnya rute-rute yang dirinya lalui masih belum dapat dilewati—seperti Gerbang Pemuda dan GBK. 

    “Saat ini untuk sementara waktu saya beralih naik ojek online. Tapi kalau sudah pulih, saya tetap akan pilih Transjakarta karena nyaman dan murah,” ungkapnya. 

    Adapun Rina (22), menyampaikan bahwa meski rute Transjakarta yang dilaluinya, yakni 7V Cibubur—Kampung Rambutan dan 7E Kampung Rambutan—Ragunan, jauh dari pusat kerusuhan, tetapi dampaknya tetap terasa terhadap waktu tunggu. 

    Rina mengaku pada pekan lalu dirinya sempat menunggu bus cukup lama, bahkan hingga satu jam. 

    Hingga hari ini, dirinya pun belum kembali menggunakan moda transportasi tersebut. Sama halnya seperti Echa dan Via, Rini juga tetap akan memilih Transjakarta, tetapi menunggu situasi lebih kondusif. 

    Ketiga pengguna setia tersebut juga satu suara agar tidak merusak fasilitas umum yang justru berdampak pada masyarakat dan mengganggu mobilitas. 

    “Tolong jangan merusak fasilitas yang sudah ada, karena ini benar-benar berpengaruh bagi pengguna transportasi umum. Yang kena imbasnya malah masyarakat bukan pemerintah,” ungkap Rina. 

    Maklum, Transjakarta menjadi fasilitas umum yang paling parah menjadi amukan massa dan mengalami kerugian paling fantastis dari fasilitas umum lainnya. 

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akibat demo yang ricuh, sebanyak 22 halte TransJakarta (BRT maupun non-BRT) rusak. Sebanyak 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte TransJakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya. 

    “Untuk estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp3,3 miliar. TransJakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian, kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar sehingga total kerusakan Rp55 miliar,” ujarnya saat konferensi pers di Balai Kota, Minggu (1/9/2025).

    Pramono mengatakan Pemprov Jakarta menargetkan mampu memperbaiki fasilitas umum yang rusak agar dapat digunakan kembali pada 8-9 September 2025.

  • Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi jalanan di wilayah Jakarta tampak lenggang pada Senin (1/9/2025) karena rata-rata perkantoran memberlakukan kerja dari rumah atau work for home (WFH). Namun, aksi demonstrasi masih terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin siang, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tampak lancar. Halte Istora Mandiri terlihat gosong habis terbakar usai demo pada pekan lalu. Terlihat tidak ada penumpang maupun aktivitas perbaikan pada halte itu.

    Hal serupa juga terjadi pada Halte TransJakarta Polda Metro Jaya. Tampak kondisi halte rusak parah karena dibakar massa. Halte ditutupi dengan pagar multiplex. Akses masuk pada MRT Jakarta di depan Polda Metro pun terlihat gosong dan belum difungsikan.

    Melaju ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Pusat, terlihat jalanan lengang. Baik di jalan arteri maupun Tol Dalam Kota. Di kiri-kanan jalan terlihat bekas vandalisme aksi demonstrasi yang pecah pekan lalu.

    Di depan Gedung DPR/MPR RI, terlihat ada massa aksi demonstrasi dengan menggunakan atribut Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Namun, jumlahnya tidak banyak hanya sekitar puluhan orang. Jumlah demonstran berimbang dengan jumlah aparat pengamanan.

    Jumlah penonton dan pedagang terlihat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang melakukan demonstrasi. Sementara itu, arus lalu lintas sedikit tersendat karena banyak yang parkir kendaraan roda dua di pinggir jalan.

    Aksi demonstrasi sempat pecah pada pekan lalu menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta beberapa isu lainnya. Aksi demo berubah rusuh dan penjarahan dipicu peristiwa pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian.

    Peristiwa pelindasan terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Maulana yang terjadi pada Kamis malam, 29 Agustus 2025 itu berlanjut menjadi aksi massa di DKI Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Massa demonstran rata-rata menyerang markas kepolisian serta kantor pemerintahan.

    Situasi terlihat mulai kondusif setelah terjadi jatuh korban di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan instruksi agar aparat TNI/Polri melakukan tindakan tegas kepada pelaku aksi penjarahan dan perusakan usai menggelar konferensi pers di Istana pada Minggu (31/8/2025) sore. 

  • 10
                    
                        TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani
                        Nasional

    10 TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani Nasional

    TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicara soal anggapan yang menyebut TNI membiarkan penjarahan yang menyasar rumah-rumah pejabat menyusul demo panjang menuntut penghapusan tunjangan DPR RI.
    Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menyebutkan, saat penjarahan terjadi, pihaknya menunggu permintaan kepolisian untuk membantu pengamanan sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.
    “Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak? Itu. Ada permintaan tidak? Saya sampaikan kita taat konstitusi, ya. Konstitusi bicara seperti itu. Kita kan perbantuan. Jelas ya,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
    Ia menjelaskan, permintaan bantuan baru turun pada Sabtu (30/8/2025) sore, setelah rumah salah satu anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, dijarah.
    TNI kemudian menurunkan pasukan pada Minggu (31/8/2025) kemarin.
    “(Penjarahan) Itu terjadi kapan? Kemudian, Pak Presiden memanggil Kapolri dan Panglima TNI tanggal berapa? (30 sore). Tanggal 31 kita turun. Tanggal 31 kita turun,” tutur dia.
    Tak hanya itu, ia juga membantah TNI melakukan pembiaran terhadap pembakaran obyek vital nasional, salah satunya Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT).
    “MRT fasilitas umum, pengamanan oleh siapa? (Kalaupun MRT) obyek vital nasional, lihat di UU, klausulnya apa? Ikuti itu. Tidak ada pembiaran kita. Kita diminta tanggal 30 sore, tanggal 31 itu kita main,” kata Tandyo.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah rumah pejabat dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam usai terjadi demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan DPR RI.
    Penjarahan itu, terjadi di rumah empat anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Penjarahan itu kemudian dikritik masyarakat di media sosial karena TNI dan Polri dianggap membiarkan aksi tersebut, dengan klaim bahwa TNI baru berjaga setelah aksi penjarahan selesai.
    Penjarahan tersebut terjadi seusai demo di sejumlah daerah yang diikuti dengan aksi kericuhan oleh orang-orang tak dikenal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang yang melakukan tindakan anarki selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta sejak Senin (25/8) hingga Jumat (29/8).

    “Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Banten,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Sementara pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum, kata Asep, telah diidentifikasi dan segera ditangkap. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.

    “Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” ujar Asep.

    Lebih lanjut, dia pun mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum.

    Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.

    Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.

    “Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas,” ungkap Deddy.

    Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Seperti diketahui, unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR/MPR pada pekan lalu berujung ricuh. Bahkan, oknum tak bertanggung jawab merusak fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman Usai Demo Besar: Cukup Sampai Oktober – Page 3

    Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman Usai Demo Besar: Cukup Sampai Oktober – Page 3

    Pramono mengungkap kerugian materil akibat unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Kerusakan tak main-main. Infrastruktur MRT mencapai Rp 3,3 miliar, Transjakarta Rp 41,6 miliar, sementara CCTV dan fasilitas pendukung lain Rp 5,5 miliar. Total kerugian mencapai Rp 55 miliar.

    “Sodara-sodara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp 3,3 miliar, MRT. Transjakarta kurang lebih Rp 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar sehingga total kerusakan ada Rp 55 miliar,” ucap dia.

    Pemprov bergerak cepat. Pembersihan mulai dilakukan sejak Sabtu, dan perbaikan ditarget rampung 8–9 September.

    “Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September,” ucap dia.

    Meski fasilitas rusak parah, layanan Transjakarta tak berhenti. Per 1 September pagi, 14 koridor sudah kembali normal.

    “Dan memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal,” tandas dia.