Produk: MRT

Kagetnya Pedagang Plaza 2 Blok M, Biaya Sewa Asli Tak Sampai Rp 1 Juta Per Kios Megapolitan 5 September 2025

Kagetnya Pedagang Plaza 2 Blok M, Biaya Sewa Asli Tak Sampai Rp 1 Juta Per Kios
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pedagang Plaza 2 atau District Blok M mengaku kaget saat mengetahui biaya sewa yang ditetapkan oleh pengelola tak setinggi yang biasa ditagihkan pihak koperasi.
Setelah mengetahui nominal per kios tak sampai angka Rp 1 juta, Yazid (23), salah satu pedagang, mempertanyakan ke mana perginya sisa uang itu.
“Kaget kayak,
‘Ini duit ke mana saja?’
Kami bayar Rp 2,5 juta lah, Rp 4,5 lah, dan kalian bayar cuma ke MRT itu berarti Rp 1 juta. Terus kalian enggak bayar dari bulan Januari sampai bulan Mei itu duit ke mana aja? Namanya ya, bisa dibilang penggelapan uang lah ya,” tutur Yazid kepada
Kompas.com,
saat ditemui di Blok M Hub, Kamis (4/9/2025).
Biaya Rp 1 juta yang dibayarkan Yazid kepada MRT Jakarta sebagai pihak pengelola berlaku untuk dua kios yang ditempatinya.
Angka tersebut terungkap saat pedagang memprotes pengelola karena mematikan listrik di Plaza 2 Blok M.
Pengelola beralasan, pedagang belum membayar uang sewa terhitung sejak Januari hingga Mei.
“Karena tiba-tiba dimatiin lampu, uang sewa dari Januari sampai Mei ternyata belum dibayar, ke mana saja gitu uangnya gitu,” kata Yazid.
Pedagang pun diminta melunasi uang sewa tersebut kepada pengelola agar listrik kembali dinyalakan, dan pedagang bisa melanjutkan aktivitasnya.
Saat itu mereka membayar Rp 300.000 per kios untuk satu bulan, seperti harga yang ditetapkan oleh pengelola.
Bulan berikutnya, pedagang pun memutuskan untuk membayar langsung ke pihak MRT Jakarta dengan nominal yang sama.
Namun, kelegaan pedagang tak bertahan lama. Biaya sewa mereka justru melonjak drastis pada akhir Agustus.
“Dan Juli, Agustus itu belum ada tagihan. Belum ada tagihan sama sekali dari MRT. Tiba-tiba keluar tagihan Juli—Agustus, untuk toko saya sekitar Rp 15 juta dengan dua kios dari Kopema,” jelas dia.
Merasa dirugikan, pedagang pun ramai-ramai angkat kaki dari kiosnya. Kini, mereka dalam proses relokasi ke Blok M Hub yang difasilitasi pengelola.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT Jakarta segera menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan terkait pengelolaan kios di District Blok M, Jakarta Selatan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pedagang yang tidak sanggup bertahan karena tarif sewa kios melonjak jauh di atas kesepakatan.
“Kalau mereka (koperasi) tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerjasamanya dihentikan saja,” ucap Pramono usai meninjau Blok M, Jakarta Selatan, Rabu.
Dalam tinjauannya, Pramono menemukan sejumlah pedagang menutup usahanya karena diminta membayar iuran sewa terlalu mahal, bahkan melebihi Rp 1,5 juta per bulan.
“Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi,” ucap Pramono.
Menurut Pramono, dalam kesepakatan awal tarif sewa kios di District Blok M hanya diperbolehkan berkisar Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.
Namun, laporan yang ia terima menyebut ada pihak yang memungut biaya lebih tinggi.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat membenarkan adanya lonjakan sewa dalam sebulan terakhir.
Ia menekankan, sebelumnya tarif masih sesuai kesepakatan.
“Bukan ini tiba-tiba, karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan,” ujar Tuhiyat.
Namun, saat
Kompas.com
mencoba menghubungi lagi untuk konfirmasi soal bantahan pihak koperasi, PT MRT Jakarta belum merespons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 10:51
Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
“Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
work from home
(WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih.
“Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya.
“Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
car free day
(CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
“Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025).
Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat.
Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
“Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
“Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono.
Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 10:45
Tak Ada Ganjil Genap Jakarta Jelang Akhir Pekan Jumat 5 September 2025 Saat Libur Maulid Nabi Muhammad SAW – Page 3

Libur nasional yang jatuh pada Jumat (5/9/2025), membuat aturan ganjil genap tidak diberlakukan. Semua kendaraan bermotor, baik berpelat genap maupun ganjil, bebas melintas tanpa pembatasan waktu maupun jalur.

Meski begitu, lonjakan mobilitas masyarakat di tanggal merah kerap memunculkan kepadatan lalu lintas. Untuk itu, ada beberapa tips sederhana agar perjalanan tetap nyaman:

1. Rencanakan perjalanan sejak pagi

Mengawali perjalanan lebih awal bisa membantu menghindari kemacetan yang biasanya meningkat menjelang siang hingga sore hari.

2. Periksa kondisi kendaraan

Pastikan rem, ban, lampu, dan bahan bakar dalam kondisi siap. Hal ini penting jika perjalanan dilakukan ke luar kota atau melewati jalur yang padat.

3. Hindari titik keramaian di jam puncak

Lokasi wisata, pusat belanja, dan ruang publik sering penuh di siang hingga malam hari. Pilih waktu kunjungan yang lebih sepi untuk kenyamanan.

4. Pertimbangkan menggunakan transportasi umum

MRT, LRT, KRL, dan bus bisa jadi opsi praktis untuk menuju kawasan yang rawan macet atau sulit parkir.

5. Gunakan aplikasi navigasi digital

Aplikasi peta real time membantu menemukan rute alternatif sekaligus memantau kondisi jalan terkini.

6. Siapkan waktu tambahan untuk perjalanan keluar kota

Tanggal merah kerap dimanfaatkan untuk mudik singkat atau rekreasi keluarga. Berangkat lebih awal bisa mengurangi risiko terjebak antrean panjang di jalan tol.

7. Jaga etika dan keselamatan berkendara

Meskipun bebas dari ganjil genap, tetaplah berkendara dengan tertib, patuhi rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan diri serta orang lain.

Kelonggaran aturan ganjil genap pada Jumat (5/9/2025) memang memberikan ruang gerak lebih leluasa. Namun, kebebasan ini sebaiknya tidak membuat lengah.

Dengan perencanaan yang baik, perjalanan di hari libur panjang bisa berjalan lancar, aman, dan tetap menyenangkan.

05/09/2025 07:00
Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

Jakarta –

Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

(acd/acd)

04/09/2025 07:30
Ketentuan Ganjil Genap Jakarta Kamis 4 September 2025, Jangan Sampai Salah Atur Perjalanan! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Rutinitas lalu lintas di hari kerja kembali diatur melalui penerapan kebijakan ganjil genap Jakarta.

Pada Kamis (4/9/2025), sistem pembatasan kendaraan pribadi ini berlaku dengan ketentuan bahwa kendaraan berpelat nomor akhir genap yakni 0, 2, 4, 6, dan 8 dapat melintas sesuai aturan, sementara kendaraan berpelat ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 perlu menyesuaikan perjalanan.

Seperti sebelumnya, ganjil genap di Jakarta berlaku setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pada dua periode waktu tertentu, yakni pukul 06.00–10.00 WIB di pagi hari serta pukul 16.00–21.00 WIB di sore hingga malam.

Kebijakan ini dirancang bukan sekadar untuk membatasi kendaraan, melainkan juga mengurangi kepadatan lalu lintas yang sering memuncak di tengah pekan.

Dengan adanya pembatasan, arus kendaraan diharapkan lebih terkendali, dan masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan transportasi umum. Secara tidak langsung, hal ini juga membantu menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang berkontribusi pada kualitas udara.

Sebab jangan lupa, aturan ganjil genap Jakarta hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan tidak berlaku ketika akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

Peraturan ganjil genap di Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

Keberadaan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik menjadikan pelanggaran ini mudah terdeteksi.

Bagi pengendara yang pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal kalender, ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Salah satunya adalah mengatur jadwal perjalanan di luar jam pemberlakuan, baik lebih awal di pagi hari atau menunggu setelah malam.

Alternatif lainnya adalah menggunakan moda transportasi umum yang kini semakin berkembang, mulai dari MRT, LRT, KRL, hingga layanan bus yang terintegrasi.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, berdasarkan data kinerja lalu lintas terungkap ada peningkatan volume lalu lintas hingga 6,25%. Hal ini yang menjadi alasan Pemprov DKI melakukan penambahan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan yang mulai berlaku…

04/09/2025 07:00
Pramono Baru Tahu Biaya Sewa Kios District Blok M Melonjak Akal-akalan Koperasi, Ancam Putus Kerja Sama Pengelolaan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi kios-kios di District Blok M, Jakarta Selatan yang viral karena banyak pedagang angkat kaki. Mereka pamit dari District Blok M akibat ditagih biaya sewa yang melonjak cukup tinggi.

Benar saja. Ketika mengelilingi District Blok M, Pramono menemukan banyak kios-kios yang sudah tutup. Dari kondisi ini, Pramono mendapat temuan bahwa koperasi yang menjadi pengelola di sana lah yang menaikkan biaya sewa.

District Blok M merupakan aset milik Pemprov DKI dengan PT MRT Jakarta yang ditugaskan sebagai pengelola. Untuk mengelola kawasan ini, MRT bekerja sama dengan koperasi pedagang.

MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi. Namun belakangan, koperasi di District Blok M menagih biaya sewa kepada pedagang di luar anggota hingga Rp4,5 juta per bulan per kios.

“Saya ke Blok M memang sengaja secara khusus pengen melihat apa yang viral di Blok M. Beberapa kios yang ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi,” kata Pramono di lokasi, Rabu, 3 September.

Atas dasar itu, Pramono mengancam akan memutus kerja sama pengelolaan District Blok M bila koperasi masih mematok biaya sewa kepada pedagang melebihi batas bawah dan batas atas tarif yang telah disepakati sebelumnya.

“Saya minta untuk kerja sama yang dilanggar oleh kooperasi, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerja samanya dihentikan saja,” tutur Pramono.

Pramono pun menawarkan pedagang UMKM yang angkat kaki dari District Blok M untuk pindah berjualan ke dalam kawasan Blok M Hub, tepatnya di lorong B1. Bahkan, Pramono akan menggratiskan biaya sewa selama dua bulan pertama jika mereka mau pindah.

“Karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memindahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan kami berikan kebebasan. Free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini,” jelas Pramono.

Setelah digratiskan dua bulan, biaya sewa relokasi di lorong B1 Blok M Hub yang ditawarkan MRT sebesar Rp100.000 per meter persegi dan biaya servis/pemeliharaan sebesar Rp100.000 per bulan. Sehingga, bila pedagang ingin menyewa kios dengan 9 meter persegi, biaya sewa yang dikenakan sebesar Rp1,8 juta per bulan.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini, segera bisa teratasi. Karena saya tahu, Blok M ini kan sekarang menjadi hub baru bagi Jakarta. Maka, begitu viral, saya hari ini sudah di sini. Karena saya tidak mau ini berkepanjangan, ini segera harus diselesaikan,” imbuhnya.

04/09/2025 04:33
Sewa Kios UMKM Blok M Tembus Rp 25 Juta, Pramono Anung: Tidak Boleh Semena-mena – Page 3

Ia mengaku telah menegur langsung Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat. “Kalau memang tidak bisa dijalankan kerja sama-nya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya, UMKM itu menjadi lebih utama,” tegasnya.

Pramono menambahkan bahwa Blok M bukan sekadar pusat belanja, melainkan akan menjadi sentra ASEAN kebanggaan Jakarta.

“Saya memastikan Blok M adalah wadah bagi UMKM dan produk lokal untuk berkembang, bukan ladang oknum mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.

Banyak akun pengguna media sosial tak jarang memberi komentar keluhan hingga semangat pada kolom komentar unggahan laman Tiktok Pramono Anung dengan akun @pramonoanung.

“Harusnya harga sewa Rp 1 juta per bulan soalnya tidak ada wastafel juga. Karyawannya kalau menyuci peralatan harus jongkok di luar. Kalau Rp 2 juta harus ada fasilitas lengkap baru masuk akal,” tulis akun @Elite maid.

03/09/2025 17:00
Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

Jakarta –

Pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup.

Sementara itu, menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.

“Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujar Risal.

(acd/acd)

03/09/2025 11:31
Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin sering naik kereta sebagai pilihan transportasi umum, baik Commuter Line/KRL, LRT, maupun MRT.

Hal tersebut tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada Juli 2025 mencapai 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya (month to month/MtM).

“Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju [commuter], yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (3/9/2025).

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik 11,33% MtM, 0,85%, 6,26%, 20,67%, 14,55%, dan 4,56%.

Secara bulanan, peningkatan tertinggi terjadi pada layanan MRT dengan jumlah penumpang melonjak dari 3,6 juta orang pada Juni 2025 menjadi 4,35 juta orang pada Juli 2025.

Sebaliknya di wilayah/rute non-Jawa justru mengalami penurunan penumpang sebesar 1,36% MtM, atau dari 655.000 orang pada Juni 2025 menjadi 646.100 orang pada Juli 2025.

Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juli 2025 mencapai 311,9 juta orang atau naik 9,35% dibanding periode yang sama tahun 2024 (year on year/YoY).

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, non-Jawa, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik sebesar 6,11% YoY, 9,77%, 13,01%, 18,02%, 15,77%, 38,08%, dan 7,02%.

Dari seluruh perkembangan penumpang angkutan kereta pada Juli 2025, kenaikan jumlah penumpang tertinggi secara MtM maupun YoY berasal dari kereta bandara, MRT, dan LRT.

Secara tahunan kumulatif, Januari—Juli, penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibangindkan tahun lalu yang sebanyak 4,52 juta orang menjadi 5,33 juta orang.

Pada periode yang sama, jumlah penumpang MRT mencatat kenaikan dari 21,65 juta orang menjadi 25,06 juta orang atau meningkat 15,77% YoY.

Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah penumpang LRT Jabodebek—yang beroperasi sejak 2023—dari 13,8 juta penumpang menjadi 19,06 juta penumpang atau melesat 38,08%.

Secara umum, dalam kurun waktu dua tahun LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%, sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

03/09/2025 10:18
Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demo yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

02/09/2025 20:28