Xcloud.id

Produk: MRT

  • Jalan Fatmawati Stasiun MRT Cipete masih ditutup imbas kebakaran

    Jalan Fatmawati Stasiun MRT Cipete masih ditutup imbas kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Jalan Fatmawati Raya, tepatnya di sekitar Stasiun Cipete Raya, Jakarta Selatan, ditutup sementara dari kedua arah terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada Minggu (7/9) malam.

    Di lokasi itu, petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan, sehingga jalan tersebut ditutup untuk sementara waktu.

    “Kami masih menutup jalan sampai proses pendinginan selesai,” kata Perwira Piket Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaksel Triyanto di Jakarta, Senin.

    Petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan, sementara di Jalan Cipete Raya, tepatnya di Stasiun MRT, masih terparkir sederet mobil pemadam kebakaran.

    Sejumlah kendaraan yang akan melewati jalan tersebut dialihkan sementara, namun kondisi lalu lintas di kawasan tersebut terpantau masih belum terlalu ramai.

    Triyanto mengatakan setelah proses pendinginan selesai, maka jalan tersebut akan kembali dibuka.

    Sebelumnya, sejumlah rumah toko (ruko) di Jalan RS. Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, terbakar. Tak lama, kebakaran tersebut dapat dipadamkan oleh Sudin Gulkarmat Jaksel yang menerjunkan 71 personel.

    “Saat ini sudah proses pendinginan,” kata Kepala Sudin Gulkarmat Jaksel Syamsul Huda di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebakaran yang menghanguskan sejumlah ruko itu terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23.39 WIB, dan api dapat dipadamkan oleh petugas pada pukul 02.50 WIB.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aturan Ganjil Genap Jakarta Tidak Berlaku Saat Akhir Pekan, Minggu 7 September 2025 – Page 3

    Aturan Ganjil Genap Jakarta Tidak Berlaku Saat Akhir Pekan, Minggu 7 September 2025 – Page 3

    Minggu (7/9/2025) menjadi hari yang lebih fleksibel bagi pengendara karena aturan ganjil genap tidak diberlakukan. Semua kendaraan bebas melintas tanpa batasan nomor pelat.

    Namun, meningkatnya mobilitas di akhir pekan tetap bisa menimbulkan kepadatan lalu lintas. Agar perjalanan tetap nyaman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Berikut tipsnya:

    1. Rencanakan aktivitas lebih awal

    Berangkat di pagi hari bisa membantu menghindari kemacetan yang biasanya meningkat menjelang siang hingga malam.

    2. Gunakan aplikasi peta digital

    Aplikasi navigasi real time dapat membantu memilih jalur alternatif ketika jalan utama mulai padat.

    3. Hindari lokasi ramai di jam sibuk

    Pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan kawasan kuliner sering penuh pada sore hingga malam hari. Pilih waktu kunjungan yang lebih lengang agar lebih nyaman.

    4. Pertimbangkan naik transportasi umum

    MRT, LRT, KRL, atau bus bisa menjadi solusi praktis untuk bepergian ke pusat keramaian tanpa perlu khawatir mencari parkir.

    5. Pastikan kendaraan dalam kondisi siap jalan

    Periksa tekanan ban, bahan bakar, dan fungsi lampu. Hal ini penting, terutama jika bepergian jarak jauh.

    6. Siapkan waktu tambahan untuk perjalanan keluar kota

    Minggu sering dimanfaatkan untuk rekreasi keluarga ke luar kota. Berangkat lebih awal bisa mengurangi risiko terjebak antrean di tol.

    7. Utamakan keselamatan dan kenyamanan

    Kendati tanpa aturan ganjil genap, tetaplah tertib, jaga jarak aman, dan hindari manuver berbahaya di jalan.

    Kelonggaran tanpa ganjil genap pada Minggu ini sebaiknya dimanfaatkan dengan bijak. Dengan perencanaan perjalanan yang tepat, akhir pekan bisa terasa lebih menyenangkan, lancar, dan aman tanpa harus terhambat oleh kemacetan.

  • Sewa Blok M naik, Pemprov dinilai perlu berpihak pada UMKM

    Sewa Blok M naik, Pemprov dinilai perlu berpihak pada UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menilai masalah di District Blok M sudah mengkhawatirkan dan menyangkut permasalahan ekonomi lebih luas sehingga Pemprov DKI perlu turun tangan dan berpihak kepada UMKM.

    “Isu kenaikan tarif sewa di District Blok M ini tentu menjadi perhatian serius kami di Komisi B karena menyangkut langsung keberlangsungan usaha pelaku UMKM,” kata Francine di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, kenaikan sewa jelas memprihatinkan, terlebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan tersebut selama ini berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian Jakarta.

    Francine turut menyorot ketidaksinkronan atau perbedaan informasi dari berbagai pihak, dalam hal ini MRT Jakarta, koperasi, dan pedagang yang masing-masing memiliki versi penjelasan berbeda-beda mengenai isu kenaikan tarif sewa tersebut.

    Untuk itu, penyelesaian masalah ini perlu mengedepankan transparansi agar menjadi jelas, terutama ketika menyangkut duduk perkaranya.

    “Kondisi tarik-menarik informasi antara pedagang, koperasi dan MRT Jakarta semakin menegaskan perlunya kejelasan dan transparansi. Persoalan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

    Francine menambahkan bahwa kebijakan yang berlaku sekarang perlu segera dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

    Pada prinsipnya, para pelaku UMKM perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta.

    “Karena itu, kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh, evaluasi dalam hal ini bukan hanya membatalkan perjanjian, namun memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa UMKM harus dilindungi dan didampingi,” katanya menambahkan.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggratiskan sewa kios selama dua bulan bagi pedagang Mal Blok M yang mau direlokasi ke lantai dasar lorong B1 pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tersebut.

    “Kalau mereka (pedagang) mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan, kami berikan kebebasan atau gratis supaya mereka mau pindah ke tempat ini,” kata Gubernur DKI Pramono Anung di Mal Blok M Jakarta Selatan, Rabu (3/9).

    Pramono menjamin lokasi ini lebih bagus dari sebelumnya lantaran adanya mesin pendingin ruangan (AC) dan tempatnya bersih serta tertata.

    Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah pedagang UMKM yang mengeluhkan kenaikan harga sewa kios di Blok M sehingga mereka terpaksa angkat kaki dari tempat tersebut.

    Salah satu video yang viral adalah konten TikTok dari @andremandorr. Dalam videonya, Andre mengaku terpukul karena harga sewa kios di Blok M naik.

    Padahal, dia baru satu bulan menyewa kios di sana untuk berjualan makanan bersama istrinya yang sedang hamil.

    Dia terpaksa pindah karena kaget dengan tagihan harga sewa yang dinilainya tak masuk akal.

    “Kita tiba-tiba dapat tagihan yang nggak masuk akal harganya. Kalau ditanya kenapa gue bingung. Karena gue baru banget nemuin kios yang kayak gini bentukannya, tiba-tiba tagihannya naik Rp15 juta,” kata Andre.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Maulid Nabi di Monas, Penumpang Diminta Turun di Stasiun Alternatif

    Ada Maulid Nabi di Monas, Penumpang Diminta Turun di Stasiun Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA — VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengimbau masyarakat yang akan menggunakan KRL menuju acara Maulid Nabi di kawasan Monas maupun tujuan lainnya, untuk memilih stasiun alternatif. 

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Doa Bersama di Jakarta berpusat di kawasan Monas pada Sabtu sore, (6/9/2025). Joni memperkirakan tingginya antusiasme masyarakat yang akan hadir ke lokasi kegiatan ini menggunakan Commuter Line.  

    Untuk itu, KAI Commuter mengambil langkah-langkah yang diperlukan, terutama untuk menjaga keselamatan dan keamanan para penggunanya. KAI Commuter juga akan mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek sebagai langkah antisipasi.  

    “Hal ini dikarenakan Commuter Line diperkirakan akan lebih banyak digunakan oleh masyarakat, mengingat lokasi stasiun yang dekat dengan tempat kegiatan,” jelas Joni dalam keterangan resmi, Sabtu (6/9/2025). 

    Adapun, stasiun Juanda dan Gondangdia yang berlokasi di sekitar kawasan Monas diperkirakan menjadi stasiun tujuan untuk menuju lokasi kegiatan dan sebagai stasiun keberangkatan pengguna usai kegiatan tersebut. Untuk itu KAI Commuter mengimbau untuk mencari stasiun alternatif lainnya sebagai stasiun untuk naik dan turun.

    Stasiun Sawah Besar dan Cikini sebagai stasiun alternatif untuk lintas Bogor, sedangkan untuk stasiun alternatif dari lintas Cikarang adalah Stasiun Sudirman dan BNI City. 

    Sementara itu untuk lintas Tangerang adalah Stasiun Duri dan lintas Rangkasbitung adalah Stasiun Tanah Abang. Pengguna bisa memilih stasiun tersebut sebagai stasiun alternatif untuk naik dan turun menuju atau dari lokasi kegiatan.

    Untuk antisipasi keramaian pengguna, KAI Commuter juga menambah 41 personel layanan di stasiun-stasiun sekitar lokasi kegiatan. Di Stasiun Juanda, menyiagakan 24 petugas dan di Stasiun Gondangdia sebanyak 17 petugas.

    “Petugas juga akan melakukan penyekatan di hall stasiun untuk membatasi kepadatan di peron serta memastikan keamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line,” tambah Joni.

    KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, serta selalu ikuti arahan petugas di stasiun. Bagi pengguna yang menunggu di area peron, diminta untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar, tidak melewati garis aman, dan menghindari menghalangi penumpang yang keluar dari Commuter Line.

    “KAI Commuter juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi pengguna yang tertib demi keselamatan bersama serta selalu menjaga fasilitas umum,” tutup Joni.

    Adapun, angkutan umum massa KRL menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada bulan Juli 2025 sebanyak 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya. 

    Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju (commuter), yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta. 

  • Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
    Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
    “Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
    Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
    Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
    Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
    “Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
    Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
    Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
    Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
    Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
    serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
    Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
    Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
    “Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
    Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
    Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
    Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
    Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
    Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
    Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
    “Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
    Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
    Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
    Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
    “Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
    “Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir Pekan Tanpa Ganjil Genap Jakarta Sabtu 6 September 2025, Semua Bebas Melintas – Page 3

    Akhir Pekan Tanpa Ganjil Genap Jakarta Sabtu 6 September 2025, Semua Bebas Melintas – Page 3

    Tidak diberlakukannya ganjil genap pada Sabtu (6/9/202), membuat mobilitas masyarakat terasa lebih bebas. Kendaraan dengan pelat nomor berapa pun bisa melintas tanpa khawatir terkena tilang.

    Meski begitu, kebebasan ini sering diikuti dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan. Agar perjalanan tetap nyaman, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:

    1. Rencanakan waktu berangkat lebih fleksibel

    Meski tidak ada pembatasan jam ganjil genap, kepadatan lalu lintas tetap bisa terjadi di jam-jam sibuk, terutama siang hingga malam. Mengatur jadwal sejak pagi bisa mengurangi risiko terjebak macet.

    2. Pilih jalur alternatif untuk menghindari titik padat

    Akses menuju pusat belanja, kawasan wisata, atau pintu tol biasanya lebih ramai di akhir pekan. Gunakan aplikasi navigasi digital untuk mencari rute lain yang lebih lancar.

    3. Pertimbangkan transportasi umum

    Bila tujuan berada di pusat keramaian, transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, atau bus bisa menjadi pilihan lebih praktis dibanding kendaraan pribadi.

    4. Siapkan kendaraan sebelum bepergian

    Periksa tekanan ban, bahan bakar, oli, serta kelengkapan surat-surat. Dengan kondisi kendaraan yang prima, perjalanan jauh sekalipun tetap aman.

    5. Manfaatkan carpooling untuk perjalanan bersama

    Jika bepergian dengan keluarga atau teman, berbagi kendaraan bisa menghemat biaya sekaligus membantu mengurangi kepadatan jalan.

    6. Antisipasi waktu ekstra untuk perjalanan keluar kota

    Libur akhir pekan kerap dimanfaatkan untuk rekreasi singkat ke luar kota. Berangkat lebih awal dapat membantu menghindari antrean panjang di tol atau jalur wisata.

    7. Tetap utamakan etika dan keselamatan berkendara

    Jangan sampai suasana liburan membuat lengah. Taat rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan hindari berkendara ugal-ugalan.

    Kelonggaran tanpa ganjil genap pada Sabtu ini memang memberi kebebasan lebih besar, tetapi tetap perlu diimbangi dengan persiapan matang. Dengan begitu, akhir pekan bisa dinikmati tanpa harus terganggu oleh kemacetan atau masalah di jalan.

  • Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M Megapolitan 5 September 2025

    Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M Megapolitan 5 September 2025

    Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi kebijakan terkait tarif sewa di Plaza 2 Blok M atau yang dikenal District Blok M.
    Francine menilai polemik tagihan sewa yang disebut mencapai Rp 15 juta merupakan sebuah masalah yang serius.
    “Isu kenaikan tarif sewa di District Blok M ini tentu menjadi perhatian serius kami di Komisi B karena menyangkut langsung keberlangsungan usaha para pelaku UMKM,” katanya, Jumat (5/9/2025).
    Francine menambahkan, keberadaan UMKM di District Blok M tidak bisa dipandang sebelah mata.
    Pasalnya, keberadaan UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian Jakarta.
    “Situasi ini jelas memprihatinkan, terlebih lagi kita tahu bersama bahwa UMKM di kawasan tersebut selama ini berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian Jakarta,” ucapnya.
    Francine juga menyoroti perbedaan informasi yang muncul antara pihak MRT Jakarta, koperasi, dan pedagang terkait polemik tarif sewa tersebut.
    “Kondisi tarik-menarik informasi antara pedagang, koperasi, dan pihak MRT Jakarta semakin menegaskan perlunya ada kejelasan dan transparansi. Persoalan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi pelaku UMKM,” kata Francine.
    Ia menegaskan, Pemprov DKI harus memastikan perlindungan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM dengan cara mengevaluasi aturan yang berlaku.
    “Karena itu, kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh, evaluasi dalam hal ini bukan hanya membatalkan perjanjian, namun memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa UMKM harus dilindungi dan didampingi,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • Eddy Soeparno Imbau Aksi Demontrasi Tak Rusak Fasum-Pakai Kekerasan

    Eddy Soeparno Imbau Aksi Demontrasi Tak Rusak Fasum-Pakai Kekerasan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendatangi Wisma MPR RI di Kota Bandung yang terbakar dalam demonstrasi tanggal 29 Agustus lalu. Dia menyayangkan aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi, justru diduga disusupi sehingga menjadi aksi anarkis yang merusak cagar budaya.

    “Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir. Pada akhirnya yang dirugikan masyarakat juga dan tidak ada sama sekali yang diuntungkan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Seperti diketahui Wisma MPR RI di Kota Bandung yang sebelumnya merupakan Kantor Wakil Gubernur tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung karena nilai historisnya.

    Doktor Ilmu Politik UI ini pun mengimbau agar ke depan aksi demonstrasi jangan sampai merusak fasilitas umum (fasum) yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

    “Ketika stasiun MRT dirusak, halte Transjakarta dibakar maka pengguna kesulitan untuk menggunakan transportasi publik yang mereka gunakan sehari-hari. Demonstrasi dipersilahkan, aspirasi silahkan disampaikan tapi jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.

    Secara khusus, Eddy mengaku mendukung kampanye berbagai influencer yang menyampaikan pentingnya untuk Saling Jaga, Saling Bantu dan aksi demonstrasi tanpa merusak fasilitas umum.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Eddy juga menyapa para pekerja mulai dari petugas kebersihan sampai keamanan yang terdampak aksi demonstrasi dan kerusuhan tersebut.

    (prf/ega)

  • Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Sedot 19 Ribu Ton Semen – Page 3

    Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Sedot 19 Ribu Ton Semen – Page 3

    Produk semen SIG juga digunakan dalam pembuatan pile cap atau plat beton yang menghubungkan fondasi dengan banyak tiang pancang dan menyatukannya, yang berfungsi untuk mendistribusikan beban ke seluruh tiang pancang di bawahnya.

    SprintPro adalah semen dengan kekuatan maksimal yang memberikan kecepatan terbaik dalam mencapai kuat tekan awal beton dengan panas hidrasi tetap terjaga, serta hasil akhir yang tidak mudah retak. SprintPro telah diaplikasikan di banyak proyek, di antaranya MRT Jakarta Fase II, Bandara Kediri, Tol Cisumdawu, Tol Cipali, Tol Palimanan, dan JICT Container Yard.

    Sementara UltraPro merupakan semen dengan kekuatan optimal untuk menopang kekokohan konstruksi dalam jangka panjang, yang juga telah diaplikasikan di berbagai proyek prestisius di Indonesia, di antaranya LRT Jakarta, Jakarta International Stadium, Jalan Tol Trans Sumatra, Yogyakarta International Airport, Thamrin Nine Highrise Building, hingga KCIC Kereta Cepat.

    ”Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, produk-produk semen SIG telah menghasilkan infrastruktur dan bangunan ikonik di Indonesia yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Kualitas dan mutu produk SIG yang terus terjaga menjadikannya pilihan utama dalam kegiatan konstruksi untuk mendukung pembangunan di Indonesia,” kata Vita Mahreyni.