Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • 7 Babak Baru Kasus Pertamina, Ini Peran 18 Tersangka Rugikan Negara Rp 285 T Nasional

    7 Babak Baru Kasus Pertamina, Ini Peran 18 Tersangka Rugikan Negara Rp 285 T Nasional

    Babak Baru Kasus Pertamina, Ini Peran 18 Tersangka Rugikan Negara Rp 285 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi Pertamina memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung kembali mengumumkan sembilan tersangka lagi dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
    Pengumuman terbaru dari Gedung Bundar menyebut nama besar,
    Riza Chalid
    , sebagai salah satu tersangka.
    Berikut adalah deretan tersangka yang namanya baru dibacakan di Lobi Gedung Bundar Jampidsus pada Kamis (10/7/2025) tadi malam:
    1.Alfian Nasution (AN) selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023,
    2.Hanung Budya Yuktyanta (HB) selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014,
    3.Toto Nugroho (TN) selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017-2018,
    4.Dwi Sudarsono (DS) selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020,
    5.Arief Sukmara (AS) selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping,
    6.Hasto Wibowo (HW) selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2018-2020,
    7.Martin Haendra (MH) selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021,
    8.Indra Putra (IP) selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi,
    9.Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak.
    Sementara itu, 9 tersangka lainnya kini berkasnya sudah dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Para tersangka ini adalah:
    10.Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023;
    11.Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
    12.Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping;
    13.Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional;
    14.Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
    15.Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    16.Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa;
    17.Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim;
    18.Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
     
    Dalam kasus ini, para tersangka saling berkomplot untuk meraup keuntungan dari sejumlah urusan bisnis seputar tata kelola minyak mentah.
    Simak peran-peran para tersangka sebagaimana keterangan yang disampaikan pihak Kejagung berikut ini:
     
    Bikin Pertamina sewa terminal BBM meski tak butuh
    Ada empat orang tersangka yang terlibat dalam korupsi seputar sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) Merak. Mereka adalah Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, Mohammad Riza Chalid, dan Gading Ramadhan Joedo.
    Keempatnya bersekongkol agar Pertamina melakukan penyewaan terminal BBM agar masuk dalam rencana kerja perusahaan.
    Padahal, saat itu, Pertamina belum membutuhkan terminal tambahan untuk menyimpan stok BBM.
    Riza Chalid disebutkan mengintervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina meski bukan merupakan pejabat struktural.
    Ia bersama dengan Alfian dan Hanung menghilangkan klausul skema kepemilikan Pertamina atas aset PT OTM.
    Padahal, pada kontrak awal terdapat klausul yang menyatakan, setelah 10 tahun sewa, PT OTM akan menjadi aset Pertamina.
    Alfian dan Hanung juga melakukan penunjukkan langsung agar kerja sama sewa terminal dimenangkan perusahaan Riza dan Gading.
    Alfian juga meneken nilai sewa terminal yang mahal, dengan harga USD 6,5 / Kiloliter.
    Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian dari penyewaan terminal PT OTM ini mencapai Rp 2,9 triliun.
    Memenangkan tender sewa kapal angkut minyak
    Komplotan yang terdiri dari empat tersangka ini mengkoordinasikan agar kapal pengangkut minyak dari Afrika ke Indonesia bisa dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengannya.
    Arief Sukmara bersama dengan Dimas Werhaspati dan Agus Purwono mengkondisikan proses tender kapal pengangkut agar PT Jenggala Maritim menjadi pemenangnya.
    Padahal, PT Jenggala Maritim Nusantara punya hubungan dengan beberapa tersangka. Misalnya, Dimas yang menjabat sebagai komisaris. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa disebutkan juga menerima keuntungan dari hal ini.
    Ketiga tersangka ini juga menaikkan harga sewa kapal hingga 13 persen. Dari harga awal sebesar USD 3,765,712. Dinaikkan menjadi USD 5,000,000.
    Kemudian, Indra Putra kebagian proyek untuk melakukan pengangkutan minyak mentah Escravos secara Coloading (pengangkutan bersama) menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia. Belum disebutkan berapa fee yang diterimanya untuk pekerjaan ini.
    Bikin Indonesia impor minyak mentah
    Dwi Sudarsono, Sani Dinar Saifuddin, dan Yoki Firnandi bersekongkol untuk melakukan ekspor penjualan Minyak Mentah Bagian Negara (MMKBN) dan Anak Perusahaan Hulu Pertamina (Minyak Mentah Domestik) pada tahun 2021.
    MMKBN dan MMD ini dijual dengan alasan ada kelebihan dalam negeri. Padahal, tidak ada kelebihan dan minyak mentah ini seharusnya masih bisa diserah untuk kebutuhan dalam negeri.
    Penyidik menyebutkan, Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono melakukan sejumlah pengondisian agar produk minyak dalam negeri tidak dapat diserap sepenuhnya.
    Mereka menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor.
    Saat produksi kilang diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri juga ditolak dengan sejumlah alasan. Misalnya, produksi oleh KKKS dinilai tidak masuk nilai ekonomis atau spesifikasinya dinilai tidak sesuai.
    Pengkondisian ini membuat seakan-akan perlu dilakukan impor. Padahal, di saat yang sama tengah dilakukan ekspor
    Para tersangka melakukan ekspor dan impor untuk BBM dengan jenis yang sama.
    Jadi, yang dijual ke luar negeri dibeli lagi dari supplier yang lain. Harga beli ini juga lebih mahal dari harga penjualan yang ditentukan untuk produk yang diekspor.
     
    Lelang minyak mentah
    Toto Nugroho disebutkan memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah supplier dan Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT).
    Penyidik Kejagung belum menyebutkan supplier mana yang dimaksud.
    Tapi, Toto mengundang para DMUT Ini untuk mengikuti pengadaan impor minyak mentah. Padahal, mereka tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang.
    Supplier undangan Toto ini disebutkan menjadi pemenang tender karena adanya
    value based
    khusus yang diberikan pada para DMUT ini.
    Dalam konferensi pers tanggal 25 Februari 2025, telah disebutkan, Dwi Sudarsono, Sani Dinar Saifuddin, Agus Purwono, Riva Siahaan, dan Yoki Firnandi selaku penyelenggara negara bersekongkol dengan sejumlah DMUT.
    Para DMUT ini adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo.
    Para tersangka sudah menyepakati harga sebelum lelang dilakukan. Proses lelang juga sudah dikondisikan meski terlihat berjalan sesuai aturan.
    Pembelian RON Kualitas Rendah
    Pada konferensi pers 26 Februari 2025 lalu, disebutkan Maya Kusmaya, Edward Corne, dan Riva Siahaan melakukan pembelian RON 90 tapi membayar harga untuk RON 92 alias lebih mahal.
    Maya juga memerintahkan Edward untuk melakukan blending RON 88 dengan RON 92 di terminal OTM milik Muhammad Kerry dan Gading Ramadhan Joedo. Tapi, hasil blending dua RON ini dijual dengan harga RON 92 alias Pertamax.
    Seluruh perbuatan para tersangka ini disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Angka kerugian ini mencapai Rp 285 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 8.000 sumur minyak rakyat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Adapun, pemetaan jumlah sumur rakyat itu telah dilakukan seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, 8.000 sumur masyarakat potensial itu tersebar di 10 provinsi. Menurutnya, jumlah itu diketahui berdasarkan data SKK Migas.

    “Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 8.000-an sumur minyak masyarakat. Saat ini, terdapat 10 provinsi yang berpotensi terdapat sumur minyak masyarakat eksis,” kata Dwi kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Kendati demikian, Dwi belum bisa memerinci di mana saja provinsi yang dimaksud. Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemetaan dan inventarisasi sumur rakyat tersebut.

    Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya, tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    “Ini masih kami inventarisasi melalui pemerintah provinsi, masih terus berjalan,” katanya.

    Adapun, jumlah sumur rakyat yang potensial dikerjasamakan itu bertambah dari prediksi semula. Sebab, Wamen ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan.

    Dari jumlah sumur tersebut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (bph). Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7/2025) lalu.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • PII: Rakyat Menjerit Ingin Bekerja, Pemerintah Wajib Perkuat Industri – Page 3

    PII: Rakyat Menjerit Ingin Bekerja, Pemerintah Wajib Perkuat Industri – Page 3

    Dalam komponen energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami penyesuaian cukup lebar. Proyeksi harga minyak untuk semester II-2025 berada di kisaran USD66 hingga USD94 per barel, dengan outlook jangka menengah di USD68 hingga USD82 per barel.

    Angka ini merefleksikan fluktuasi tajam yang terjadi akibat ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik di wilayah tersebut telah memicu ketidakpastian harga komoditas energi di pasar global, termasuk minyak mentah.

    Dari sisi produksi, lifting minyak bumi ditetapkan pada kisaran 593 hingga 597 ribu barel per hari. Meski lebih rendah dari target APBN sebesar 605 ribu barel per hari, outlook ini dinilai realistis mengikuti tren realisasi semester I yang hanya mencapai 567,9 ribu barel.

    Sementara itu, lifting gas bumi dipatok di kisaran 976 hingga 980 ribu barel setara minyak per hari. Ini sedikit menurun dari asumsi APBN sebesar 1.005 ribu barel, seiring realisasi semester I yang mencapai 987,5 ribu barel.

    Keseluruhan proyeksi makro ekonomi Indonesia untuk semester II-2025 disusun dalam konteks global yang masih penuh gejolak. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa dinamika global seperti perang dagang, disrupsi rantai pasok, hingga arus modal yang tidak stabil, berpotensi menekan perekonomian domestik.

    Terlebih lagi, konflik geopolitik yang terus bereskalasi di Timur Tengah memberikan dampak lanjutan pada harga energi dan sentimen investor internasional. Hal ini juga memengaruhi fluktuasi nilai tukar dan aliran investasi asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Meski demikian, Pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi,” pungkasnya.

     

  • Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan DPR yang terus mengawal pelaksanaan APBN secara konstruktif.

    Terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

    Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi.

    Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

    Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

    Inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II maupun outlook akhir tahun.

    Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dolar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.

    Lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II maupun akhir tahun.

    Sedangkan lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Jakarta –

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui prognosis semester II dan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sampai akhir tahun yang disampaikan pemerintah. Terdapat beberapa perubahan mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pembiayaan anggaran.

    Persetujuan diberikan Banggar DPR RI dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dalam outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    Terkait nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan lebih lemah pada level Rp 16.300- Rp 16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Postur APBN sampai akhir 2025 juga mengalami perubahan yakni realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 616,2 triliun. Hal itu dikarenakan defisit diperkirakan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% PDB.

    “Kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025. Kita melihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi dasar ekonomi makro 2025 terbaru:

    – Pertumbuhan ekonomi 4,7-5%, sebelumnya 5,2%
    – Inflasi 2,2-2,6%, sebelumnya 2,5%
    – Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8-7,3%, sebelumnya 7%
    – Nilai tukar rupiah Rp 16.300 – Rp 16.800/US$, sebelumnya Rp 16.000/US$
    – Harga minyak mentah Indonesia US$ 68-82/barel, sebelumnya US$ 82/barel
    – Lifting minyak bumi 593-597 ribu barel per hari, sebelumnya 606 ribu barel per hari
    – Lifting gas bumi 976-980 ribu barel setara minyak per hari, sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari.

    Outlook terbaru APBN 2025:

    A. Pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, sebelumnya Rp 3.005,1 triliun
    – Penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, sebelumnya Rp 2.490,9 triliun
    – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun, sebelumnya Rp 513,6 triliun
    B. Belanja negara Rp 3.527,5 triliun, sebelumnya Rp 3.621,3 triliun
    – Belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun, sebelumnya Rp 2.701,4 triliun
    – Transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, sebelumnya Rp 919,9 triliun
    – Keseimbangan primer defisit Rp 109,9 triliun, sebelumnya Rp 63,3 triliun
    – Defisit Rp 662 triliun atau 2,78%, sebelumnya Rp 616,2 triliun atau 2,53%
    – Pembiayaan anggaran Rp 662 triliun, sebelumnya Rp 616,2 triliun

    (acd/acd)

  • Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Jakarta –

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi telah terbit.

    Melalui beleid ini, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki Wilayah Kerja untuk terus meningkatkan produksi.

    Regulasi terbaru ini mengatur erja sama sumur minyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); kerja sama operasi/teknologi, dan kerja sama pengusahaan sumur tua.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, aturan ini dibentuk untuk mendukung ketahanan energi nasional, sebagai salah satu upaya mencapai swasembada energi.

    “Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk ketahanan energi dan juga bagaimana kita swasembada energi, mau tidak mau kita harus melakukan peningkatan produksi. Kita mendorong perusahaan-perusahaan KKKS yang sudah diberikan konsesi wilayah kerja bisa meningkatkan produksi,” ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Yuliot juga menyoroti sumur minyak dan gas bumi (migas) milik masyarakat. Dari sumur-sumur yang dikelola masyarakat tersebut, Yuliot menilai terdapat potensi penambahan lifting minyak sebanyak 10-15 ribu barel per hari.

    “Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15 ribu. Tetapi target optimis dari Kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari,” terang Yuliot.

    Melalui Permen ini, sumur migas masyarakat akan dinaungi oleh BUMD/Koperasi/UMKM, melalui kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menjelaskan, untuk pembentukan UMKM dapat dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kerja (WK) tersebut.

    Sumur Minyak Rakyat

    Kemudian untuk Koperasi, beranggotakan masyarakat pengelola sumur, dan dapat dilakukan juga penghimpunan kegiatan usaha oleh BUMD.

    Selain kerja sama dengan sumur minyak masyarakat, beleid ini juga mengatur kerja sama antara kontraktor suatu wilayah dengan mitra, melalui kerja sama operasi ataupun kerja sama teknologi.

    Untuk skema kerja sama sumur, melalui aturan ini, mitra diberikan imbalan 70 persen dari harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Sementara untuk skema kerja sama lapangan/struktur, mitra diberikan imbalan 85% dari jatah bagi hasil KKKS.

    “Ini bisa di sumur atau lapangan yang ideal, kemudian bisa juga di sumur lapangan yang berproduksi, mitra menanggung investasi dan biaya, dan risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama dengan perusahaan KKKS ini,” jelas Yuliot.

    Aturan ini juga mengatur kerja sama pengusahaan sumur tua, yang akan dilakukan oleh BUMD/Koperasi kepada KKKS rekomendasi Bupati yang disetujui Gubernur. Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Saat ini masih terdapat 1.400 sumur tua yang berkontribusi pada penambahan produksi sebesar 1.600 barel per hari dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lihat juga Video Momen Bahlil Tegur Dirjennya-Dirut PLN: Kurang Ajar Kalian!

    (rea/hns)

  • Bahlil Usulkan Harga Minyak US$ 80/Barel, Lifting Minyak 610 Ribu BPH di 2026

    Bahlil Usulkan Harga Minyak US$ 80/Barel, Lifting Minyak 610 Ribu BPH di 2026

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi dasar sektor ESDM untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI. Bahlil mengusulkan harga rata-rata Minyak Mentah (Indonesian Crude Price/ICP) 2026 berada di kisaran US$ 60-80 per barel.

    Usulan tersebut memperhatikan rata-rata harga ICP Januari-Mei US$ 70,5 per barel, sementara untuk target APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel.

    “Dan ini sudah dimasukkan angka di mana terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kita tahu bahwa 30% lebih suplai minyak dunia ini dari Timur Tengah dan ketika terjadi gejolak politik yang ada di Timur Tengah, itu berdampak sampai dengan pernah angka tembus di atas US$ 80 per barel,” kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Usulan ICP untuk RAPBN 2026 sebesar US$ 60-80 per barel juga mengacu dari perkiraan dari beberapa lembaga di dunia, yakni Departemen Energi di Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah.

    “Kita juga melihat bahwa mereka akan memperkirakan harga minyak dunia pada 2026 sekitar US$ 55-58 per barel bahkan ada sampai dengan US$ 67 per barel nah ini terjadi karena pertama sekalipun terjadi perang supply and demand itu pasti akan mempengaruhi harga,” katanya.

    Berikutnya, lifting minyak bumi diusulkan 605.000-610.000 barel per hari pada RAPBN 2026, naik dibandingkan target pada APBN 2025 sebanyak 605.000 barel per hari. Bahlil optimistis target lifting 2026 bisa tercapai.

    “Lifting minyak bumi kita, kita rencanakan sekitar 605 sampai 610 ribu bareng per hari (RAPB 2026),” katanya.

    Sementara itu, lifting gas bumi pada RAPBN 2026 diusulkan 993.000-1,01 juta barel setara minyak per hari. “Kemudian gas bumi, kita untuk merencanakan sebesar 993 sampai 1.017 ribu barel setara minyak per hari,” katanya.

    (ara/ara)

  • Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel per hari (bph) per 29 Juni 2025.

    “Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel. Sampai bulan Juni,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Minyak bumi tersebut belum siap jual sehingga belum dihitung sebagai lifting.

    Peningkatan produksi minyak bumi tersebut diperoleh setelah pemerintah meresmikan sejumlah lapangan minyak, seperti lapangan minyak Forel dan Terubuk di wilayah Kepulauan Riau.

    Lapangan minyak Forel dan Terubuk menambah produksi minyak sebesar 20 ribu barel per hari (BPH).

    Selain itu juga terdapat peresmian peningkatan produksi minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur (Jatim).

    Sebelum ada penambahan, Lapangan Banyu Urip memproduksi 150.000 barel per hari. Kini, angkanya naik menjadi 180.000 barel atau setara dengan 25 persen lifting minyak nasional.

    “Kemarin baru meresmikan tambahan 30 ribu barel per day, maka kemudian dikompilasi, kombinasikan dengan target sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan, baru kemarin kami legalkan,” kata Bahlil.

    Dengan berbagai perkembangan produksi minyak, Bahlil meyakini target lifting minyak pemerintah sebesar 605 barel per hari dapat tercapai pada akhir Desember 2025.

    “Insyaallah kita bisa menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak sampai dengan 605 ribu barel di akhir Desember 2025,” ucapnya.

    Per Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi lifting minyak bumi sebesar 568 ribu barel per hari (bph).

    Untuk 2026, Bahlil menargetkan lifting minyak sebesar 600–610 bph dan gas bumi sebesar 5.338–5.695 mmscfd.

    Kenaikan target lifting tersebut dilatarbelakangi oleh kalkulasi pemerintah soal penurunan produksi dari sumur-sumur minyak yang menua.

    “Di samping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada. Atas dasar itu, kami mengusulkan kepada Komisi XII, kami rencanakan sekitar 605–610 ribu barel per hari,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kriteria UMKM yang dapat mengelola sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, UMKM dapat mengelola sumur minyak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Namun, kata Yuliot, tak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

    “Karena kegiatan usahanya UMKM, maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

    Selain nilai minimal modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

    “Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham,” tutur Yuliot.

    Lebih lanjut, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat yang dikelola UMKM, koperasi, atau BUMD.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Lebih lanjut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (BPH) dari pemanfaatan sumur rakyat tersebut.

    Dia mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot.

    Dia pun menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

  • Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5% untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hal ini sesuai perkiraan berbagai lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berada di level 4,7%.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5%,” tutur Sri Mulyani.

    Selain itu, dalam asumsi makro 2025 terbaru pemerintah memperkirakan inflasi terjaga di semester II, namun diperkirakan ada kenaikan sedikit lebih tinggi di 2,2-2,6%.

    Mengenai nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan pada level Rp 16.300-16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Sementara itu, mengenai outlook harga minyak diakui agak sulit. “Kemarin sempat melonjak harga minyak karena adanya pengeboman di Iran, namun kita melihat ada tren perbaikan dan semoga tetap terjaga suasana kondusif dari geopolitik dan perang di Timur Tengah. Kami perkirakan cukup lebar antara US$ 66-94 per barel,” kata Sri Mulyani.

    Kemudian, untuk outlook dari lifting minyak sebesar 593-597 ribu barel per hari (rbph) dan lifting gas sebesar 976-980 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph).

    (aid/ara)