Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen.

    Adapun asumsi makro yang ditargetkan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi plus minus 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    “(Target-target ini didasari) pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan produksi minyak semester I/2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan data di Kementerian ESDM sudah menjadi barang tentu berasal dari SKK Migas.

    Dia menjelaskan, data dari Kementerian ESDM lebih tinggi lantaran ikut memasukan Natural Gas Liquids (NGL) ke dalam pencatatan minyak dan kondensat. Sementara, SKK Migas tak melakukannya.

    “Jika diperhatikan lebih jeli lagi pada materi prescon KESDM di bagian bawah sudah ada note bahwa produksi minyak bumi termasuk NGL, sehingga yang masuk dalam data produksi minyak bumi pada konferensi pers Kementerian ESDM mencakup minyak, kondensat, dan NGL,” ucap Hudi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Hudi menegaskan bahwa  konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025  yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli lalu, pada produksi minyak belum memasukkan NGL. Dengan kata lain, pada data yang dipublikasikan SKK Migas saat konferensi pers tersebut hanya minyak dan kondensat.

    “Ke depannya tentu SKK Migas akan mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi produksi minyak sebesar 602.400 bhp sepanjang semester I/2025 itu merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.000 [bph], Juni sudah 608.100 bph, target APBN 605.000 bph,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD. Adapun, produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

    Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

  • Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami penurunan kinerja, industri pengolahan tembakau (IPT) menyumbang penerimaan pajak yang cukup signfikan ke pendapatan negara. 

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa sampai semester 1/2025, industri pengolahan tembakau menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 5% dari semester 1/2024 yang tercatat Rp22,9 triliun.

    Kinerja penerimaan industri pengolahan tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor industri otomotif khususnya kendaraan roda empat yang hanya di angka Rp14 triliun. 

    Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.

    Kendati demikian, jika menambahkan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT), penerimaan dari industri tembakau menyumbang ke kas negara sekitar Rp130-an triliun.

    Adapun penerimaan cukai per semester 1/2025 kemarin hanya tumbuh 6,9% karena fenomena downtrading dan tidak adanya kenaikan tarif pada tahun ini. 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi terkait prospek penerimaan cukai tahun ini ke Bea Cukai. Namun hingga berita ini diunggah, pihak Bea Cukai belum membalas pertanyaan dari Bisnis. 

    Prospek Emiten Rokok 

    Sementara itu, emiten rokok menghadapi tekanan peredaran rokok ilegal yang perlahan menguasai pasar. Di tengah situasi ini, beberapa perusahaan disebut masih menunjukkan daya tahan meski harus ada upaya cepat untuk memitigasi kondisi pasar. 

    Arinda Izzaty, Junior Analyst PT Pilarmas Investindo Sekuritas mencontohkan beberapa emiten seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengalami kontraksi di tengah situasi tersebut.

    “Prospek saham emiten rokok seperti HMSP dan GGRM saat ini berada dalam tekanan signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menguasai 46% pangsa pasar pada 2024. Ini menyebabkan kontraksi pendapatan pada semester I/2025 karena menurunnya volume penjualan rokok legal dan makin ketatnya persaingan harga,” kata Arinda kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan dalam semester I/2025, HMSP mencatatkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year-on-year (YoY) menjadi Rp55,17 triliun. Sedangkan GGRM mengalami kontraksi pendapatan 11,30% YoY menjadi Rp44,37 triliun. 

    Arinda menilai tantangan peredaran rokok ilegal ini bersifat struktural karena tidak hanya merugikan emiten dari sisi pendapatan, tetapi juga mengganggu ekosistem industri dan menekan penerimaan cukai negara, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan regulasi tambahan. 

    Di tengah situasi ini, sambungnya, investor melihat sektor rokok sebagai defensif tetapi stagnan, terutama karena kenaikan tarif cukai yang terus berlanjut dan rendahnya daya beli segmen konsumen menengah-bawah. 

    Meski demikian, Arinda melihat beberapa emiten masih menunjukkan ketahanan relatif, seperti misalnya HMSP yang mendapat dukungan dari Philip Morris dalam hal efisiensi dan inovasi, serta produk yang fokus ke kalangan menengah ke atas.

    Contoh lainnya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) lebih lincah dan adaptif di segmen pasar sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki struktur biaya lebih ringan.

    “GGRM, di sisi lain, menghadapi tantangan tambahan karena ketergantungan pada pasar domestik dan proyek non-inti seperti bandara Kediri yang menyedot banyak investasi,” ujarnya.

    Pendapatan GGRM

    Adapun dalam semester I/2025, pendapatan GGRM sebesar 98,74% dikontribusikan dari penjualan lokal, yakni mencapai Rp43,81 triliun atau kontraksi 11,05% YoY. Sedangkan, penjualan untuk ekspor yang hanya memiliki pangsa 1,26% juga turun 27,35% YoY menjadi Rp557,18 miliar.

    Arinda melanjutkan, ke depan kinerja emiten sektor rokok sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, arah kebijakan cukai, serta kemampuan emiten untuk mempertahankan volume dan margin melalui efisiensi dan inovasi produk. 

    “Atau, mungkin juga perusahaan rokok bisa melakukan disrupsi atau mitigasi di sektor ini. Beberapa yang kita perhatikan juga ada beberapa perusahaan rokok yang mulai beralih kepada rokok electrik untuk melakukan diversifikasi bisnis. Sehingga tentu hal ini membuat perusahaan rokok mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga,” pungkasnya.

  • Tantangan Transisi Energi Bersih: Pembangkit Listrik dan Kendaraan RI Masih Bergantung Fosil – Page 3

    Tantangan Transisi Energi Bersih: Pembangkit Listrik dan Kendaraan RI Masih Bergantung Fosil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 mendatang. Namun, target itu menghadapi tantangan yang tak mudah: ketergantungan pada energi fosil.

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin mengatakan, perjalanan ke energi bersih tidak semudah yang diperkirakan. Ada proses yang perlu dilalui.

    “Bikin aja listriknya green gitu ya, bikin aja transportasi green, gampang gitu. Tapi ternyata enggak semudah itu. Ini tentunya butuh kerja sama kita dan perjalanannya juga nggak bisa instan,” jata Rachmat dalam Indonesia Connect by Liputan6, ditulis Minggu (10/8/2025).

    Ada sejumlah tantangan yang menurutnya perlu dihadapi oleh Indonesia. Tak lain aspeknya berada pada ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, baik dari sisi pembangkit listrik, maupun penggunaan kendaraannya.

    Dia mencatat sekitar 80 persen listrik Indonesia disumbang energi fossil, mayoritas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara. Pada saat yang sama, kegiatan pengeboran minyak bumi masih terus dilakukan demi kepentingan nasional.

    “Ini semuanya penting, enggak bisa dengan serta-merta, oke kita berhenti menggunakan fossil. Ada yang mau misalnya tiba-tiba listriknya mati, atau listriknya nyala pada saat matahari bersinar dan angin berhembus? Kan nggak mau kan, pasti maunya listriknya 24 jam tapi bersih,” tuturnya.

    Sama halnya dengan penggunaan kendaraan. Rachmat mengatakan setidaknya ada 150 juta kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

    Sedangkan, baru ada sekitsr 200-300 ribu kendaraan listrik. Angka ini membuktikan masih jomplangnya penggunaan kendaraan dengan emisi rendah. Namun, pemerintah kembali lagi tidak bisa membatasinya dengan tiba-tiba.

    “Apa iya misalnya kita bilang, oke semua masyarakat sekarang enggak boleh lagi pake mobil yang pake bensin atau kita enggak jual lagi BBM fossil. Kan enggak mungkin, hari ini enggak mungkin,” tegas dia.

     

  • 8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
    Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
    “Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
    Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
    “Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
    Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
    “Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
    Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
    Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
    “Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
    Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
    Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
    Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESG Bukan Sekadar Komitmen, PGN Buktikan Lewat Aksi Nyata

    ESG Bukan Sekadar Komitmen, PGN Buktikan Lewat Aksi Nyata

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina kembali mendapatkan penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) demi mendorong transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kali ini PGN memperoleh apresiasi dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama B Universe pada kategori Inisiatif Bidang ESG.

    Salah satunya ialah inisiatif PGN di bidang lingkungan hidup melalui program Tani Siaga, yakni kegiatan replanting karet, optimalisasi penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pelaksanaan program mitigasi risiko kebakaran hutan. Program ini telah memberikan dampak signifikan di wilayah Pagardewa, Sumatera Selatan, di mana perkebunan karet yang didampingi PGN mampu menyerap karbon hingga 4,56 ton CO? per hektare per tahun.

    “Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi nasional,” ucap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.
     

    PGN secara konsisten mendukung pengembangan energi berbasis komunitas melalui keterlibatannya dalam program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB sendiri merupakan inisiatif Pertamina yang hingga 2025 telah melibatkan lebih dari 200 desa di seluruh Indonesia, guna mendorong kemandirian energi lokal. Pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat desa melalui DEB mampu menurunkan emisi karbon sebesar 729.493 ton CO? ekuivalen.

    Tidak hanya itu, sebagai komitmen ESG yang menyeluruh, PGN menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. PGN meyakini bahwa penerapan prinsip tata kelola yang kuat dan berintegritas merupakan faktor penting dalam membangun nilai berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan, pemegang saham, masyarakat, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
     

    Lebih lanjut, Rosa menjelaskan bahwa keberhasilan PGN dalam agenda ESG juga tidak terlepas dari peran utama gas bumi sebagai komoditas inti perusahaan.

    “Gas bumi sebagai komoditas utama dalam bisnis PGN memegang peranan penting dalam menurunkan emisi karbon, karena karakteristiknya yang lebih bersih dibanding sumber energi fosil lain seperti batu bara dan minyak bumi. Karena itu, salah satu bentuk nyata kontribusi kami adalah melalui pembangunan jaringan gas (Jargas) yang memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih,” tambahnya.

    Penerimaan apresiasi ESG ini mempertegas peran PGN sebagai penggerak utama dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam seluruh lini operasional, PGN berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi menuju masa depan energi yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina kembali mendapatkan penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) demi mendorong transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kali ini PGN memperoleh apresiasi dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama B Universe pada kategori Inisiatif Bidang ESG.
     
    Salah satunya ialah inisiatif PGN di bidang lingkungan hidup melalui program Tani Siaga, yakni kegiatan replanting karet, optimalisasi penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pelaksanaan program mitigasi risiko kebakaran hutan. Program ini telah memberikan dampak signifikan di wilayah Pagardewa, Sumatera Selatan, di mana perkebunan karet yang didampingi PGN mampu menyerap karbon hingga 4,56 ton CO? per hektare per tahun.
     
    “Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi nasional,” ucap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.
     

    PGN secara konsisten mendukung pengembangan energi berbasis komunitas melalui keterlibatannya dalam program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB sendiri merupakan inisiatif Pertamina yang hingga 2025 telah melibatkan lebih dari 200 desa di seluruh Indonesia, guna mendorong kemandirian energi lokal. Pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat desa melalui DEB mampu menurunkan emisi karbon sebesar 729.493 ton CO? ekuivalen.
     
    Tidak hanya itu, sebagai komitmen ESG yang menyeluruh, PGN menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. PGN meyakini bahwa penerapan prinsip tata kelola yang kuat dan berintegritas merupakan faktor penting dalam membangun nilai berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan, pemegang saham, masyarakat, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
     

     
    Lebih lanjut, Rosa menjelaskan bahwa keberhasilan PGN dalam agenda ESG juga tidak terlepas dari peran utama gas bumi sebagai komoditas inti perusahaan.
     
    “Gas bumi sebagai komoditas utama dalam bisnis PGN memegang peranan penting dalam menurunkan emisi karbon, karena karakteristiknya yang lebih bersih dibanding sumber energi fosil lain seperti batu bara dan minyak bumi. Karena itu, salah satu bentuk nyata kontribusi kami adalah melalui pembangunan jaringan gas (Jargas) yang memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih,” tambahnya.
     
    Penerimaan apresiasi ESG ini mempertegas peran PGN sebagai penggerak utama dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam seluruh lini operasional, PGN berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi menuju masa depan energi yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • AS Jatuhkan ‘Bom’ Terbesar ke Iran, Teheran Siap Melawan

    AS Jatuhkan ‘Bom’ Terbesar ke Iran, Teheran Siap Melawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi besar terhadap Iran, kali ini menargetkan lebih dari 100 individu, perusahaan, dan kapal laut yang disebut sebagai bagian dari jaringan pengiriman minyak global yang dikendalikan keluarga dekat pemimpin tertinggi Iran.

    Departemen Keuangan AS pada Rabu (30/7/2025) mengumumkan sanksi terhadap 115 entitas dan individu yang disebut terlibat dalam penghindaran sanksi minyak Iran dan Rusia. Paket ini disebut sebagai “tindakan terbesar terkait Iran sejak 2018”.

    “Jaringan ini mengangkut minyak dan produk minyak bumi dari Iran dan Rusia ke pembeli di seluruh dunia, menghasilkan keuntungan puluhan miliar dolar,” kata Departemen Keuangan dalam pernyataan resmi, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (31/7/2025).

    Jaringan yang dimaksud dikendalikan oleh Mohammad Hossein Shamkhani, putra Ali Shamkhani, penasihat politik senior Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hossein disebut memanfaatkan struktur perusahaan fronting yang kompleks untuk menjalankan operasionalnya tanpa terdeteksi.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa sanksi ini menjadi bukti bagaimana elit Iran menggunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi.

    “Kekaisaran pelayaran keluarga Shamkhani menyoroti bagaimana elit rezim Iran memanfaatkan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan besar dan mendanai perilaku berbahaya rezim tersebut,” ujar Bessent.

    Departemen Keuangan juga mengungkap bahwa keluarga Shamkhani menguasai sebagian besar ekspor minyak mentah Iran. Meskipun Ali Shamkhani sudah dikenai sanksi sejak 2020, mereka tetap leluasa menjalankan bisnis global berkat kepemilikan properti eksklusif dan paspor asing.

    “Lapisan perusahaan depan yang tampak tidak berbahaya dan tidak memiliki hubungan langsung dengan jaringan Shamkhani memungkinkan keuntungan besar mengalir tanpa pengawasan eksternal,” tulis lembaga tersebut.

    Sanksi ini mencakup 15 perusahaan pelayaran, 52 kapal, 12 individu, dan 53 entitas lain di 17 negara termasuk Panama, Italia, dan Hong Kong. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini akan membuat Iran “jauh lebih sulit” untuk menjual minyaknya, meski diperkirakan tidak mengganggu pasar minyak global secara signifikan.

    China diketahui sebagai pembeli utama minyak Iran saat ini, meskipun dalam pernyataan resmi, pemerintah AS tidak secara langsung menyebut negara tersebut sebagai target sanksi.

    Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut sanksi ini sebagai “contoh nyata permusuhan Amerika terhadap bangsa Iran”, menurut laporan Iranian Student News Agency (ISNA).

    Menanggapi situasi yang memanas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa setiap agresi baru terhadap Iran akan memicu balasan yang tegas.

    “Iran, negara dengan budaya 7.000 tahun, tidak akan pernah tunduk pada bahasa ancaman dan intimidasi. Jika agresi terulang, kami tidak akan ragu untuk bereaksi dengan cara yang lebih tegas dan TIDAK MUNGKIN untuk ditutup-tutupi,” tulis Araghchi melalui akun X.

    Ia juga memperingatkan bahwa Iran telah berinvestasi besar dalam pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri yang tidak bisa diabaikan oleh pihak asing. “Tidak ada orang waras yang akan mengabaikan hasil investasi besar dalam teknologi damai yang menyelamatkan nyawa,” katanya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PHE Siap Garap Harta Karun Migas di Ambalat

    PHE Siap Garap Harta Karun Migas di Ambalat

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesi dan Malaysia kini sepakat bekerja sama dalam pengelolaan ‘harta karun’ minyak dan gas Blok Ambalat yang berlokasi di Laut Sulawesi. Blok ini telah menjadi sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade.

    Dengan adanya kesepakatan tersebut, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pihak Petronas untuk pengembangan tersebut.

    “Kita juga sedang merencanakan untuk pengembangan daerah di Blok Ambalat yang perbatasan dengan Malaysia. Saat ini kita juga sedang diskusi lanjut dengan pihak di Malaysia,” kata Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Edi menyatakan perusahaan siap untuk menggarap harta karun migas yang berada di Blok Ambalat tersebut. Hal ini lantaran pihaknya memiliki pengalaman dan kompetensi dalam operasi laut dalam.

    Hanya saja, ia mengatakan pihaknya masih akan menunggu arahan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk proses lebih jauhnya.

    “Ya, kalau kami sih menunggu arahan dari SKK dan Ditjen Migas ya, tapi kami operator siap sih kalau memang di perintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tapi kami menunggu sepenuhnya. Dan itu hanya mention aja bahwa kita siap untuk melaksanakan perintah itu,” katanya.

    Ia juga belum menjelaskan terkait kemungkinan porsi partisipasi antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan blok ini. Hal ini karena belum jelasnya kepemilikan batas wilayah (boundary) antara kedua negara.

    “Karena kan itu tergantung dari boundary-nya kan. Secara boundary-nya itu sebenarnya ada di pelamparannya, ada di mana, di antara wilayah Indonesia sama Malaysia. Jadi sesungguhnya kalau boleh bilang semacam kalau di Indonesia unitisasi tergantung pada batas wilayahnya, itu kami belum tahu,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat yang telah menjadi objek sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade. Kawasan yang berlokasi di Selat Makassar ini terkenal kaya akan ‘harta karun’ minyak bumi dan gas (migas), yang disebut-sebut bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.

    Kesepakatan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Kedua negara telah sepakat segera menyelesaikan masalah perbatasan yang telah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bertahun-tahun lamanya.

    Prabowo memberi contoh terkait masalah Blok Ambalat di perairan Sulawesi. Keduanya sepakat, sambil menyelesaikan masalah-masalah hukum, RI-Malaysia juga mulai dengan kerja sama ekonomi pengembangan bersama atau joint development.

    “Sambil kita saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” kata Prabowo, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden.

    “Apapun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasi-nya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” sambungnya.

    (acd/acd)

  • Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak tergolong dalam koperasi yang bisa menggarap sumur minyak rakyat.

    Adapun kewenangan mengenai koperasi mengelola sumur rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Menurut Bahlil, koperasi yang menggarap sumur minyak rakyat merupakan koperasi-koperasi khusus, bukan koperasi yang menjual bahan pokok.

    “Bedalah [kalau Kopdes]. Beda barangnya, kan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Dia menjelaskan, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang menjual bahan-bahan pokok. Sedangkan, koperasi yang bisa mengelola sumur minyak rakyat bukan seperti itu.

    Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80% dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    “Jadi, metodenya, (sumur rakyat) bukan dikerjasamakan. Itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UKM. Bukan koperasi yang jual kerupuk, bukan, ya. Bukan koperasi yang jual bahan pokok,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.