Produk: minyak bumi

  • Prabowo Siap Genjot Ketahanan Energi RI, Begini Siasatnya

    Prabowo Siap Genjot Ketahanan Energi RI, Begini Siasatnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berfokus untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri. Untuk mendorong ini, pemerintah siapkan anggaran sebesar Rp 402,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

    Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

    “Sejalan dengan hal itu, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi lifting migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau,” tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Ketahanan energi dinilai mempunyai peran kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sektor energi merupakan sumber penerimaan negara, pendukung kegiatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir.

    Setidaknya ketahanan energi dilihat dari empat kategori utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas. Adapun, ketahanan energi terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber energi secara berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim investasi yang kondusif.

    Selain itu, kemampuan untuk menyediakan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau (akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan) menjadi syarat ketahanan energi.

    Meski begitu, dalam mewujudkan ketahanan energi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut

    1. Lifting minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Lifting minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (bph) di 2020 menjadi 579,7 ribu bph di 2024.

    Menurunnya lifting minyak bumi menyebabkan Pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas

    2. Sumber energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 14,68 persen pada tahun 2024. Sumber energi fosil meliputi batubara (40,48 persen), minyak bumi (29,15 persen), dan gas bumi (15,69 persen).

    3. Pengembangan dan investasi EBT tidak secepat yang diharapkan dikarenakan berbagai faktor antara lain daya tarik investasi dan infrastruktur EBT seperti jaringan transmisi yang masih terbatas.

    4. Subsidi energi dan kompensasi belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan mampu, sehingga berdampak pada besarnya anggaran subsidi energi dan kompensasi yang harus ditanggung Pemerintah.

    Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah menjadikan ketahanan energi sebagai agenda prioritas pada tahun 2026 dan memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi. Pemanfaatan dukungan fiskal untuk ketahanan energi terutama diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan EBT.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Target Setoran PNBP 2026 Merosot Jadi Rp 455 T, Ini Sebabnya!

    Target Setoran PNBP 2026 Merosot Jadi Rp 455 T, Ini Sebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kain menyusut. Pada 2026 hanya senilai Rp 455 triliun, turun 4,7% dari tahun ini yang sebesar Rp 477,27 triliun. Potensi setoran PNBP 2025 itu saja juga sudah jauh lebih rendah dari 2024 yang senilai Rp 584,37 triliun.

    Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 sudah disebutkan sejumlah penyebab terus tertekannya target PNBP. Mulai dari harga komoditas yang terus berfluktuasi khususnya untuk minyak bumi, dan minerba, juga adanya peralihan dividen BUMN dari yang selama ini masuk ke pos PNBP menjadi masuk ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Untuk mengoptimalisasikan setoran PNBP sesuai target 2026, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, pemerintah tidak akan mengambil langkah dengan menaikkan tarif layanan. Melainkan dengan mengoptimalkan setoran pengelolaan sumber daya alam (SDA).

    “Kalau tarif enggak,” kata Anggito saat berbicara dalam program Special Talkshow Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dikutip Selasa (19/8/2026).

    Optimalisasi pendapatan dari SDA ini menjadi target utama karena memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,6% tiap tahun terhadap total PNBP, baik dari setoran pengelolaan SDA migas dan non migas.

    Pada RAPBN 2026, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp 236,61 triliun, tumbuh 2,8% dari outlook 2025, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp 113,06 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp 123,54 triliun.

    Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan tata kelola industri migas serta peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.

    Foto: (Dok. Buku II Nota Keuangan)
    (Dok. Buku II Nota Keuangan)

    Pendapatan SDA Migas ini lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2025, utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP) dan kenaikan biaya produksi.

    Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain penyempurnaan regulasi peraturan maupun kontrak perjanjian hingga perbaikan tata kelola industri hulu migas.

    Lalu mendorong peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan sumur-sumur idle yang tersedia serta memanfaatkan teknologi enhance oil recovery atau EOR dan percepatan plan of development atau PoD pada sumur-sumur yang telah eksplorasi.

    Selain itu, juga akan ada dorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional, peningkatan pengawasan hingga dorongan efektivitas implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT.

    Sementara itu, untuk sektor SDA nonmigas, target setorannya akan dirancang melalui kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 dan fluktuasi Harga Mineral Acuan (HMA) beberapa mineral, antara lain emas, nikel, dan tembaga dalam beberapa tahun terakhir.

    Untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas, pemerintah akan melakukan penguatan sinergi pengawasan melalui integrasi data lintas K/L melalui sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA, penerapan automatic blocking system (ABS) untuk wajib bayar yang tidak patuh setor PNBP, penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi, pemanfaatan NPWP sebagai identitas tunggal kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba, serta pemberian sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batu bara dan pembangunan smelter.

    Lalu, untuk sektor SDA kehutanan juga dilakukan berbagai mekanisme itu, namun ditambah dengan optimalisasi penyelesaian piutan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, serta turut memanfaatkan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

    Demikian halnya dengan strategi kejar pendapatan SDA kelautan dan perikanan, hingga SDA Panas Bumi.

    Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi hilangnya setoran dividen BUMN yang masuk ke dalam pos Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam PNBP, pemerintah telah merancang strategi seperti optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant serta diikuti dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

    Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun atau turun 84,8% dari outlook tahun 2025.

    “Hal ini disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara,” sebagaimana termuat dalam RAPBN 2026.

    Untuk komponen PNBP Lainnya yang sebesar Rp 118,26 triliun, strategi pengejarannya ialah pengembangan berbagai sistem digital, seperti untuk perizinan terpadu, aplikasi layanan dan integrasi database lintar sektor.

    Akan dilakukan juga evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengawasan kepatuhan juga menjadi bagian dari strategi di samping optimalisasi penagihan dan penguatan pengelolaan piutang melalui ABS PNBP.

    Adapula rencana strategi untuk optimalisasi penerimaan dan pengelolaan aset atau PNBP hingga sinergi antarinstansi pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta digitalisasi layanan publik.

    Dalam aspek PNBP K/L yang menjadi bagian dari komponen PNBP lainnya, setoran paling tinggi targetnya masih dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital senilai Rp 21,6 triliun, Polri Rp 13 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 8,9 triliun, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 8,5 triliun, Kementerian ATR/BPN Rp 3,3 triliun, dan Kementerian Hukum Rp 2,1 triliun.

    Terakhir, untuk komponen pendapatan BLU dana pos PNBP targetnya pada 2026 senilai Rp 98,32 triliun, turun 1% dibanding outlook 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit.

    Meski begitu, PNBP BLU ditargetkan akan terus ada perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan yang fleksibel, penerapan sistem tata kelola yang baik (good governance), penggunaan teknologi informasi, manajemen kinerja yang terukur, peningkatan SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

    Adapun daftar BLU yang targetnya akan menyumbang setoran terbesar pada 2026 masih dipegang oleh BLU Kementerian Keuangan senilai Rp 41,7 triliun melalui peningkatan pendapatan BLU sawit melalui penerapan PMK Nomor 30 Tahun 2025 terkait tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya.

    Kedua berasal dari dari Kementerian Kesehatan yang ditargetkan sebesar Rp 24,53 triliun atau, naik 26,2% dari outlook tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap pada satker BLU rumah sakit di lingkungan Kemenkes.

    Lalu, BLU dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ditargetkan sebesar Rp 9,22 triliun, naik 7,0% dari outlook tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan 12 BLU Pendidikan yang baru pada tahun 2024.

    BLU Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditargetkan sebesar Rp 3,65 triliun, turun 12,2% dari outlook 2025. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak ada lagi penerimaan belanja modal TAYL pada BAKTI seperti pada 2024.

    Adapula berasal dari setoran BLU Kementerian Agama (Kemenag) yang ditargetkan sebesar Rp 3,98 triliun, naik 3,3% dari target outlook tahun 2025. Kinerja pendapatan BLU Kemenag tersebut dipengaruhi oleh pendapatan BLU dari PTKIN.

    Terakhir ialah setoran BLU dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditargetkan sebesar Rp 2,70 triliun, naik 7% dari outlook 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya 1 (satu) rumah sakit yang menjadi BLU pada tahun 2025 serta adanya layanan baru dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat medis di rumah sakit BLU.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 10 Perkampungan Warga Blora Berdiri Tepat di Atas Ladang Minyak Bumi

    10 Perkampungan Warga Blora Berdiri Tepat di Atas Ladang Minyak Bumi

    Liputan6.com, Jakarta Sedikitnya 60 sumur minyak bumi di Kabupaten Blora dikelola oleh warga. Dari jumlah itu, eksplorasi tradisional 10 ladang minyak bumi berada di tengah-tengah perkampungan.

    Kepala Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Iwan Sucipto mengungkapkan bahwa sumur minyak yang dikelola warga mulai marak sejak dua tahun terakhir.

    “Ada sekitar 60 sumur minyak rakyat, 10 di antaranya berada tepat di tengah pemukiman penduduk dan sudah menghasilkan setiap hari,” kata Iwan Sucipto di Blora, Selasa (19/8). Dikutip dari Antara.

    Menurut Iwan, awal mula penemuan minyak terjadi ketika warga berusaha mengebor sumur air karena kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Namun, dalam proses pengeboran itu, salah seorang warga justru menemukan minyak.

    “Kabar itu cepat menyebar, bahkan terdengar oleh orang luar desa. Mereka kemudian berdatangan, sebagian ikut membiayai pengeboran. Dari situlah sumur-sumur minyak ini terus bermunculan,” jelasnya.

    Sebelum ada sumur minyak, warga Desa Gandu selama bertahun-tahun menghadapi krisis air bersih.

    Setiap musim kemarau, mereka harus membeli air atau mencari sumber air jauh dari desa. Namun setelah adanya temuan minyak, warga berbondong-bondong mengebor lahan di sekitar rumah mereka.

    Bagi yang tak memiliki modal, mereka menggandeng investor untuk membiayai pengeboran. Kini, dalam waktu relatif singkat, desa itu telah memiliki puluhan sumur minyak.

    Kepala desa mengaku sudah berkali kali mengingatkan warganya mengenai bahaya pengeboran minyak di kawasan padat penduduk.

    Namun imbauan itu sering diabaikan karena hasil minyak dianggap memberi harapan baru bagi perekonomian warga, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

    “Saya sudah berulang kali mengingatkan soal bahaya keberadaan sumur minyak di area permukiman. Tapi warga tetap nekat, karena minyak ini dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki ekonomi mereka,” tutur Iwan.

    Sebelumnya diberitakan, kebakaran disertai ledakan sumur minyak rakyat terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Minggu (17/8) siang. Peristiwa ini menyebabkan tiga orang tewas dan dua dirawat karena luka bakar. Salah satunya adalah balita.

  • Heboh Sungai Kering Muncul Emas, Ternyata Ada Hadistnya

    Heboh Sungai Kering Muncul Emas, Ternyata Ada Hadistnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena yang baru-baru ini muncul menghebohkan warga Raqqa, Suriah. Ratusan orang menyerbu bantaran Sungai Eufrat yang mengering untuk mencari emas mentah setelah muncul gundukan tanah berkilau di dasar sungai.

    Dalam waktu singkat, suasana berubah menjadi “demam emas” dengan tenda-tenda darurat dan aktivitas penggalian siang-malam menggunakan peralatan seadanya.

    “Awalnya hanya rasa penasaran, tapi sekarang semua orang ikut mencari. Ini seperti mimpi,” ujar salah satu warga kepada media lokal Shafaq News, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Aktivitas ini turut menggerakkan ekonomi mikro setempat. Harga peralatan tambang bekas melonjak tajam, sementara calo informal bermunculan di desa-desa terdekat untuk memenuhi permintaan para pencari emas.

    Selain itu, belum ada regulasi resmi atau pengawasan dari otoritas lokal. Para penambang bergerak tanpa izin, dan hal ini berisiko terhadap keselamatan maupun kelestarian lingkungan.

    Khaled al-Shammari, seorang insinyur geologi, mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa tanah berkilau itu mengandung emas.

    “Sedimen berkilau bisa saja berasal dari mineral lain. Hanya analisis geologi yang bisa memastikan kandungan emasnya,” tegasnya.

    Meski belum ada bukti ilmiah soal fenomena ini. tetapi mengeringnya Sungai Eufrat dan munculnya bongkahan emas sebenarnya sudah pernah dibahas oleh sabda Rasulullah SAW.

    Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab RA, Rasulullah SAW bersabda:

    لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو

    Artinya: “Kiamat tidak akan terjadi sampai al-Furat (Sungai Eufrat) mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap seratus orang (yang memperebutkannya), terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, ‘Mudah-mudahan aku-lah orang yang selamat.” (HR Muslim)

    Melansir Detikcom, Abu ‘Ubaidah dalam ta’liq-nya terhadap kitab An Nihayah Fi Al Fitan wa Al Malahim oleh Ibnu Katsir menyebut bahwa gunung emas dalam hadits tanda kiamat ini sebetulnya kiasan. Gunung emas bisa saja diibaratkan dengan minyak bumi karena keduanya memiliki nilai manfaat yang sama.

    Sementara itu, dalam hadits lain yang berasal dari Abu Hurairah RA turut dijelaskan terkait emas di Sungai Eufrat. Nabi SAW bersabda,

    عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “يُوشِكُ الفُرَاتُ يَحْسِرُ عن كَنْزِ مِنْ ذّهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً

    Artinya: “Hampir terbuka al-Furat dengan (berisi) simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya.” (HR At Tirmidzi)

    Mengutip buku Al Jannah: Misteri Sugra Terungkap di Akhir Zaman susunan Billy El-Rasheed, Imam Nawawi melalui Syarah Shahih Muslim menyebut bahwa mengeringnya Sungai Eufrat dalam hadits berarti terbukanya dasar sungai karena air yang surut. Menurutnya, ini disebabkan perubahan aliran sungai.

    Sungai Eufrat, yang mengalir melewati Turki, Suriah, dan Irak, telah menjadi sumber kehidupan sejak peradaban Mesopotamia. Namun, debit airnya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir akibat pembangunan bendungan dan perubahan iklim, memicu kekeringan dan perebutan hak air antarnegara.

    Apakah benar ada emas di bawah sungai ini masih menjadi misteri. Tapi di tengah krisis ekonomi yang menghimpit, banyak warga tetap menggali, percaya bahwa mungkin saja nasib mereka bisa berubah oleh harta yang konon tersimpan di dasar Sungai Eufrat.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Catatan Kritis RAPBN 2026: Dari Serakahnomics hingga Program MBG – Page 3

    Catatan Kritis RAPBN 2026: Dari Serakahnomics hingga Program MBG – Page 3

    Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah:

    – Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen

    – Laju inflasi 2 hingga 4 persen

     – Nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per US Dolar

    – Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen

    – Harga minyak mentah Indonesia USD 90 hingga USD 110 per barel

     – Lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari

     – Lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

    Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah:

    – Tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen

    – Tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen

     – Rasio gini 0,375 hingga 0,378

     – Indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49

    – Nilai tukar petani 105 hingga 107

    – Nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

     

     

  • Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

    Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

    Bisnis.com, JAKARTAIndonesia tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, khususnya batu bara dan minyak bumi, tidak hanya menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan melalui emisi karbon yang masif, tetapi juga menempatkan perekonomian nasional pada posisi rawan.

    Fluktuasi harga energi global dan potensi krisis pasokan kerap menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, transisi menuju energi bersih tidak lagi sekadar idealisme, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan masa depan ekonomi, keamanan pasokan dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah merumuskan visi besar Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang diuraikan dalam delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita. Dari delapan misi tersebut, setidaknya tiga memiliki hubungan langsung dengan sektor energi. Asta Cita 1 menekankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Asta Cita 3 mengusung kemandirian dan ketahanan nasional, termasuk pencapaian swasembada energi. Asta Cita 8 mengarahkan pada harmonisasi kehidupan manusia dengan lingkungan, alam dan budaya.

    Ketiga misi ini sejalan dengan arah kebijakan ketahanan energi nasional yang menuntut diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi, dan penguatan pasokan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. Pendekatan ini hanya bisa berhasil jika sektor industri berperan aktif memastikan bahwa energi yang digunakan berasal dari sumber bersih, terbarukan dan berkelanjutan.

    Proses monitoring pembibitan tanaman di fasilitas Nursery PT Vale Indonesia yang nantinya akan ditanam untuk merehabilitasi lahan bekas tambang. Di fasilitas pembibitan modern ini mampu menampung 700.000 bibit per tahun.

    Realisasi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional pada 2024 tercatat hanya 14,68%, jauh di bawah target awal 23% yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Memasuki 2025, pemerintah merevisi target menjadi 17–20% guna menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Angka ini menunjukkan bahwa percepatan transisi energi masih menjadi pekerjaan besar, sehingga setiap kontribusi nyata dari sektor industri memiliki bobot strategis terhadap pencapaian target nasional.

    Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76% berasal dari EBT, termasuk 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW tenaga air, 5,2 GW panas bumi, 0,9 GW bioenergi, dan 0,5 GW nuklir, serta penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW. 

    Kombinasi ketiga misi ini menjadi fondasi strategis untuk mengarahkan industri nasional, terutama yang berintensitas energi tinggi, agar mampu memperkuat swasembada energi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Dalam konteks ini, sektor pertambangan nikel memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Nikel merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi, dua teknologi penting yang memungkinkan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, produksi nikel juga sering menuai kritik. Industri ini dikenal memiliki konsumsi energi yang besar dan potensi dampak lingkungan yang signifikan, mulai dari pengelolaan tailing, konservasi lahan, hingga keterlibatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendekatan operasional menjadi faktor penentu reputasi dan daya saing di pasar global yang semakin sadar lingkungan.

    Salah satu contoh yang menonjol dalam penerapan energi bersih di sektor ini adalah PT Vale Indonesia Tbk. (PT Vale). Beroperasi di Sorowako, Luwu Timur-Sulawesi Selatan, sebuah kawasan yang menjadi jantung industri nikel Sulawesi, perusahaan ini sejak awal memilih untuk tidak menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebagai sumber energi utama. Tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Larona, Balambano dan Karebbe, dengan total kapasitas terpasang sekitar 365 megawatt (MW) menjadi tulang punggung pasokan energi untuk seluruh operasi penambangan dan pemurnian nikel perusahaan. Keputusan ini diambil jauh sebelum konsep dekarbonisasi menjadi tren global, bahkan sebelum pemerintah menetapkan target penurunan emisi.

    Pemanfaatan PLTA ini tidak hanya memastikan pasokan energi yang stabil bagi operasi perusahaan, tetapi juga secara langsung memperkuat pilar ketahanan energi nasional yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Dengan mengandalkan sumber daya air lokal, ketergantungan pada impor BBM fosil berkurang signifikan, membantu menjaga cadangan devisa dan mengurangi risiko pasokan di tengah gejolak pasar global.

    “Energi bersih adalah fondasi operasional kami. Komitmen ini sudah kami jalankan sejak 5 dekade lalu, bukan karena tuntutan regulasi, tetapi karena keyakinan bahwa ini adalah cara yang benar,” tegas Bernardus Irmanto, Presiden Direktur PT Vale Indonesia, dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

    Langkah strategis tersebut diperkuat dengan inovasi bernama ROJALI (Hydropower Plant Supply Alternative Route Program for Auxiliary Grid), yang lahir dari kajian Life Cycle Assessment (LCA) pada 2022. Program ini dirancang untuk memastikan pasokan listrik dari PLTA tetap dapat mengalir ke jaringan auxiliary grid saat jaringan utama mengalami pemeliharaan. Sebelum ROJALI, kebutuhan ini dipenuhi oleh PLTD berbahan bakar HSD (High Speed Diesel). Hasilnya nyata, pada semester pertama 2023 saja, ROJALI berhasil menghemat 42,2 juta liter HSD dan menurunkan emisi hingga 77.978 ton CO₂e.

    Keunggulan ini membuat operasional PT Vale memiliki jejak karbon yang relatif rendah dibandingkan banyak tambang nikel lainnya di Indonesia yang masih mengandalkan energi berbasis fosil. Pada 2024, tercatat 30,6% konsumsi energi PT Vale berasal dari sumber terbarukan. Selain PLTA, perusahaan juga melakukan diversifikasi energi melalui penggunaan biodiesel B35 sebesar 8,12% dan uji coba HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) untuk menggantikan bahan bakar fosil. Target jangka panjangnya jelas, yakni pengurangan emisi CO₂ sebesar 33% pada 2030 dan pencapaian Net Zero Emission pada 2050.

    Dampak positif ini tidak hanya dirasakan dalam operasional internal. Pemanfaatan PLTA di Sorowako juga berkontribusi menyuplai listrik bersih sebesar 10,7 MW untuk masyarakat Luwu Timur, memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi beban jaringan listrik nasional.

    Komitmen energi bersih tersebut berjalan seiring dengan perhatian pada aspek lingkungan dan sosial. PT Vale menjalankan program rehabilitasi lahan bekas tambang secara progresif, di mana pada 2024 saja, seluas 178,9 hektare telah direhabilitasi, menjadi bagian dari total 21.055 hektare yang direstorasi sejak awal operasi. Dalam program Matano Iniaku, rehabilitasi hutan di kawasan Danau Matano dipadukan dengan pengembangan ekowisata, pertanian polikultur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga akhir tahun lalu saja, perusahaan telah menanam lebih dari 5 juta pohon di dalam konsesi dan 12 juta pohon di luar konsesi, termasuk 80.000 pohon ebony endemik.

    Upaya konservasi ini diperkuat dengan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Sawerigading Wallacea serta fasilitas pembibitan modern berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Seluruh kegiatan ini dijalankan dengan mengacu pada standar global, termasuk audit independen IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) untuk memastikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

    Pengakuan pun datang dari pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Sorowako pada Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasinya.

    “Pembangunan tidak boleh berhenti. Namun, hutan juga tak boleh punah. PT Vale menunjukkan bahwa industri dapat bergerak maju tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.”

    Pandangan serupa datang dari kalangan ekonom. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menilai bahwa hilirisasi nikel, termasuk yang digarap PT Vale, memiliki prospek jangka panjang yang solid, asalkan didukung kepastian regulasi dan efisiensi operasional di seluruh rantai pasok.

    “Kalau kita bicara Asta Cita, ini bukan sekadar target jangka panjang. Ini adalah navigasi strategis yang mengarahkan industri untuk tumbuh tanpa merusak, dan yang lebih penting lagi, memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Hendra.

    Hal ini memperlihatkan sinergi antara visi pemerintah dan praktik industri yang mengedepankan keberlanjutan. Model seperti yang diterapkan oleh PT Vale menunjukkan bahwa kemandirian energi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasokan, tetapi juga oleh sumber energi yang digunakan dan dampak ekologisnya.

    Model ini sekaligus menegaskan bahwa kontribusi industri terhadap ketahanan energi nasional bukan hanya persoalan volume produksi, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan sumber energi yang menopang operasinya.

    Tantangan ke depan adalah bagaimana memperluas model ini ke lebih banyak pelaku industri di berbagai sektor. Pemerintah dapat memainkan peran melalui pemberian insentif untuk penggunaan energi terbarukan, penguatan pengawasan terhadap dampak lingkungan, serta integrasi praktik keberlanjutan dalam peta jalan dekarbonisasi nasional. Bagi dunia usaha, keberhasilan PT Vale menjadi bukti bahwa keberlanjutan dan daya saing dapat berjalan beriringan, sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri energi, ramah lingkungan dan berdaya saing global.

    Jika praktik seperti ini direplikasi secara luas, maka detak Asta Cita akan semakin kuat terasa dari jantung Sulawesi, mengalir ke seluruh penjuru negeri, mendorong Indonesia bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi juga tampil sebagai salah satu pemain kunci dalam rantai pasok energi bersih dunia, bahkan penentu arah transisi energi di tingkat global.

    Pada akhirnya, seluruh inisiatif keberlanjutan tersebut bukan hanya berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan operasional perusahaan. Strategi berbasis energi bersih dan efisiensi ini memberikan dampak langsung terhadap stabilitas produksi, daya saing biaya dan ketahanan jangka panjang, bahkan di tengah fluktuasi harga nikel global.

    Sejalan dengan komitmen tersebut, kinerja operasional dan keuangan PT Vale pada paruh pertama 2025 mencatatkan sejumlah capaian penting. Volume produksi nikel matte pada kuartal II/2025 meningkat 12% menjadi 18.557 metrik ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara secara akumulasi semester I/2025 mencapai 35.584 metrik ton, naik 2% secara tahunan. Pengiriman juga tumbuh, dari 17.096 ton pada kuartal I menjadi 18.023 ton pada kuartal II/2025.

    Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan semester I/2025 tercatat US$426,73 juta atau Rp6,00 triliun, turun 10,86% secara tahunan dari US$478,75 juta pada semester I/2024, seiring penurunan harga nikel global. Beban pokok pendapatan berkurang 4,93% yoy menjadi US$396,58 juta. Laba bruto tertekan hingga 51,03% yoy menjadi US$30,15 juta, sementara laba usaha merosot 81,54% yoy menjadi US$9,02 juta.

    Meski begitu, perseroan tetap membukukan EBITDA sehat sebesar US$40 juta pada kuartal II/2025, dengan laba bersih positif US$3,5 juta. Harga realisasi rata-rata nikel matte pada kuartal II/2025 mencapai US$12.091 per ton, naik dari US$11.932 per ton pada kuartal sebelumnya, didukung efisiensi produksi dan peningkatan volume pengiriman. Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer, Abu Ashar, menyatakan bahwa target produksi 2025 dipatok di 71.234 ton, meningkat dari tahun lalu.

    Dari sisi likuiditas, kas dan setara kas per Juni 2025 tercatat US$506,7 juta, sedikit turun dari kuartal sebelumnya, terutama akibat belanja modal sebesar US$96,4 juta pada kuartal II/2025 yang difokuskan untuk proyek pertumbuhan strategis dan penguatan infrastruktur energi bersih.

  • Pertagas-Krakatau Steel Penuhi Kebutuhan Pipa BBM Cikampek-Plumpang

    Pertagas-Krakatau Steel Penuhi Kebutuhan Pipa BBM Cikampek-Plumpang

    JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, menandai langkah awal proyek penyediaan jasa pipanisasi bahan bakar minyak (BBM) ruas Cikampek-Plumpang melalui pengiriman perdana pipa bekerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

    “Kerja sama tersebut sebagai wujud sinergi BUMN dan anak usaha dalam memperkuat infrastruktur pipanisasi untuk ketahanan energi nasional,” kata Direktur Utama Pertamina Gas Indra P Sembiring, dalam keterangan di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu, 16 Agustus.

    Melalui kerja sama itu, Pertagas akan mendapat pasokan pipa baja untuk proyek penyediaan jasa pipanisasi BBM Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km.

    Pipa akan dipasok melalui salah satu anak usaha Krakatau Steel, yang bergerak di bidang manufaktur pipa baja dan jasa aplikasi pelapisan anti korosi yaitu PT Krakatau Pipe Industries (Krakatau Pipe).

    Pipa baja yang diproduksi Krakatau Pipe menggunakan jenis ERW (Electric Resistance Welding) dengan diameter 16 inch grade API 5L X65 PSL 2 yang dilapisi 3 layer polyethylene ini akan disuplai ke Pertagas.

    Indra menuturkan kerja sama Pertagas dengan Krakatau Steel dalam penyediaan pipa baja menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam pemanfaatan produk dalam negeri yang diproduksi PT Krakatau Pipe Industries.

    “Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertagas mendukung upaya induk usaha untuk mengoptimalkan komponen dalam negeri dalam proyek BUMN agar dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri,” ujar Indra.

    Menurutnya, pembangunan pipa BBM sepanjang 96 km yang menghubungkan Terminal Cikampek ke Terminal Plumpang merupakan sinergi Pertamina Group, yang mana Pertamina Patra Niaga sebagai pemilik proyek dan Pertagas sebagai kontraktor.

    Dijelaskan pipa BBM itu merupakan bagian dari jaringan distribusi utama dari Kilang Balongan ke Plumpang, yang menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun.

    Infrastruktur itu sangat vital untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, yang menyerap sekitar 30 persen konsumsi nasional.

    Lebih lanjut, Indra mengungkapkan keberadaan pipa BBM Cikampek-Plumpang akan berdampak strategis dalam mendukung security of supply dan memperkuat jalur distribusi BBM dari Kilang Balongan ke Plumpang.

    “Sinergi PPN dan Pertagas dalam pembangunan pipa BBM tersebut akan turut mendukung keandalan pasokan di wilayah Jawa Bagian Barat,” tambahnya.

    Corporate Secretary Pertamina Gas Sulthani Adil Mangatur menambahkan Pertagas telah bertransformasi menjadi perusahaan energi yang tidak hanya fokus menyalurkan gas dan LNG, tetapi juga mengembangkan infrastruktur penyaluran energi.

    Dia menegaskan pihaknya telah berpengalaman dalam sejumlah proyek strategis, diantaranya pembangunan pipa gas bumi Senipah-Balikpapan sepanjang 79,92 km yang mendukung kontribusi efisiensi operasi Kilang Balikpapan dan ketahanan energi domestik.

    “Serta, pipa minyak Blok Rokan sepanjang 342 km yang membentang dari Minas, Balam, Duri hingga Dumai, sebagai salah satu wilayah produksi minyak bumi nasional terbesar,” kata Sulthani.

    Kontribusi ini, lanjut Sulthani, merupakan hal yang sejalan dengan program pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional sehingga dapat menyokong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

  • Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan. Masalahnya, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menilai target dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR (15/8), cukup moderat dan realistis.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan hal itu tampak dari sejumlah angka indikator asumsi ekonomi makro tahun 2026.

    Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, dengan target inflasi di level 2,5 persen, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9 persen, serta kurs rupiah akan dijaga di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Sementara harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    Said berpendapat usulan atas berbagai angka ekonomi makro tersebut menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas berdasarkan kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

    Pilihan angka moderat tersebut, kata dia, menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya pemberhentian pekerja pada sektor manufaktur.

    Di sisi lain, pada rancangan postur APBN 2026, dirinya menuturkan pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal pada KEM-PPKF, yaitu target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Namun untuk target belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, sambung dia, menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas.

    “Dengan pilihan ini berkonsekuensi persentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48 persen setara Rp638,8 triliun,” tuturnya.

    Said menyampaikan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan.

    Masalahnya, kata dia, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diberlakukan banyak pemerintah daerah (pemda).

    Oleh karena itu, diharapkan pemerintah hendaknya berhati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan atau menaikkan tarif perpajakan untuk mengejar target pendapatan.

    Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak serta memanfaatkan peluang dari perpajakan global pasca kesepakatan di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), terutama atas beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional pada lintas negara.

    Kemudian, pemerintah juga diminta agar mengoptimalkan pajak karbon sebagai upaya yang sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan serta meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam (SDA) agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor SDA semakin membesar.

    Sementara pada sisi belanja negara, Said mengatakan pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM-PPKF, yang dinilai bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen PDB, sehingga kebutuhan pembiayaannya tidak terlalu besar.

    Kendati demikian terhadap postur belanja negara, disebutkan bahwa alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.

    Tercatat, rancangan belanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun, sementara pada APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 atau naik 435,1 triliun.

    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa malah mengecil menjadi Rp650 triliun dari APBN tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun atau turun Rp269,9 triliun.

    Menurut dia, kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah karena di saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR. 
    Nota itu diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 
    Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
    Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai, rancangan yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
    “Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025). 
    Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun.
    Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
    “Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya. 
    Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
    Ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascapesepakatan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama terkait beroperasinya layanan perusahaan multinasional lintas negara.
    “Pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pajak karbon. Upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan,” jelas Said.
    Tak hanya itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan dengan memperbesar investasi di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin besar.
    Dari sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM PPKF. Strategi ini dinilai mampu menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
    Said menyebut alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.
    Rancangan belanja pusat sebesar Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun.
    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun atau berkurang Rp 269,9 triliun.
    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu dipertimbangkan ulang pemerintah. Pada saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca-UU Cipta Kerja,” kata Said. 
    Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, situasi tersebut membuat fiskal daerahm semakin melemah sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.
    Meski demikian, Said menilai target pemerintah dalam RAPBN 2026 tergolong moderat dan realistis.
    Hal itu terlihat dari sejumlah indikator asumsi ekonomi makro 2026, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen, dan kurs rupiah Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dollar AS per barel,
    lifting
    minyak bumi 610.000 barel per hari, dan
    lifting
    gas bumi 984.000 setara barel per hari.
    “Usulan angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas yang disepakati antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF,” jelas Said. 
    Said menilai, pilihan angka moderat itu menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah.
    “Ini akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya
    lay off
    pada sektor manufaktur,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran untuk subsidi energi menembus Rp210,1 triliun

    Anggaran untuk subsidi energi menembus Rp210,1 triliun

    Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam RAPBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025, yakni Rp203,41 triliun.

    “Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Anggaran untuk subsidi energi tersebut memuat subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg.

    Selain untuk subsidi energi, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, infrastruktur energi yang mencakup pipa gas senilai Rp4,5 triliun.

    Lebih lanjut, anggaran tersebut juga untuk program listrik desa senilai Rp5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp0,6 triliun.

    “Kemudian, untuk energi baru dan terbarukan, itu cukup signifikan, ya. Rp37,5 triliun,” ujar dia lagi.

    Dalam RAPBN 2026, Sri Mulyani juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.

    Kemudian, untuk lifting gas dalam RAPBN 2026 ditargetkan mencapai 984 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah apabila dibandingkan dengan target lifting gas bumi di APBN 2025 sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

    “Dengan harga minyak mentah di 70 dolar AS per barel,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi Harga Rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2025, yakni senilai 82 dolar AS per barel.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026.

    Presiden menggarisbawahi energi baru terbarukan (EBT) yang perlu digenjot dengan membangun pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.

    “Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.

    Dia juga ingin mempercepat target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau jauh lebih cepat, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.