Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dipastikan hanya menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,29 triliun pada 2026. Jumlah ini turun Rp1,46 triliun dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp4,75 triliun.

    TKD dari pemerintah pusat terdiri atas sejumlah komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana Insentif Fiskal, Dana Hibah ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, serta Dana Keistimewaan. Dari beberapa pos tersebut, penurunan paling signifikan terjadi pada DBH, khususnya DBH minyak bumi.

    Pada 2025, Pemkab Bojonegoro menerima DBH minyak bumi Rp1,93 triliun. Namun tahun depan, jumlah itu anjlok menjadi Rp941 miliar.

    “Untuk DBH SDA menurun bisa juga karena harga komoditas yang turun walaupun produksinya naik, atau sebaliknya,” kata Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, Kamis (2/10/2025).

    Selain DBH minyak bumi, DBH pajak juga terpangkas tajam dari Rp975 miliar pada 2025 menjadi Rp302 miliar di 2026. Beberapa alokasi DAK Non Fisik turut berkurang, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Puskesmas, serta Bantuan Keluarga Berencana.

    Meski banyak komponen yang dikurangi, sejumlah pos anggaran justru mengalami peningkatan. DAU naik dari Rp995 miliar menjadi Rp1,22 triliun pada 2026. Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk belanja yang tidak ditentukan penggunaannya, termasuk kebutuhan PPPK, kelurahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

    Kenaikan signifikan juga terjadi pada DAK Fisik, dari Rp524 juta pada 2025 melonjak menjadi Rp39 miliar tahun depan, atau bertambah Rp38,6 miliar. DAK ini diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

    Teguh menjelaskan, turunnya DBH SDA disebabkan ketentuan dalam Undang-undang APBN 2026 yang hanya memperhitungkan 50 persen dari perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan tersebut. “Kalau pemotongan murni maka tidak ada harapan untuk kekurangannya dibayarkan di tahun yang akan datang, tapi kalau penundaan kita masih punya harapan untuk dibayarkan di tahun yang akan datang,” ujarnya.

    Sebagai langkah lanjut, DPRD berencana mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta kejelasan. Pasalnya, Bojonegoro merupakan daerah penghasil yang menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak bumi nasional. [lus/beq]

  • Spesifikasi Kapal Tanker Gamkonora, Bisa Angkut Minyak Setara 48 Kolam Renang Olimpiade!

    Spesifikasi Kapal Tanker Gamkonora, Bisa Angkut Minyak Setara 48 Kolam Renang Olimpiade!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapal tanker MT Gamkonora menjadi salah satu andalan Pertamina dalam mengangkut komoditas minyak mentah.

    Salah satu dari 106 kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) ini tengah menjalani proses docking dan perawatan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (30/9/2025).

    Kapal MT Gamkonora di galangan PT ASL Shipyard Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Bisnis – Reyhan Fernanda Fajarihza

    Arif Yunianto selaku Direktur Tanker Minyak Mentah & Minyak Bumi PT PIS menjelaskan bahwa proses perawatan kapal ini dimulai sejak masuk docking pada 12 September lalu.

    “Naik dock tanggal 12 September 2025, hari Jumat. Selesainya tanggal 4 Oktober, sudah selesai sea trial dan kapal siap untuk beroperasi,” katanya kepada wartawan, Senin (30/9/2025).

    Menurutnya, kapal milik PT PIS lazimnya menjalani proses docking selama 25 hari. Namun, khusus Gamkonora kali ini, target waktu tersebut dipercepat menjadi 22 hari.

    Profil Kapal MT Gamkonora

    Dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping, kapal ini mulai beroperasi sejak 2012 dan melayani rute domestik maupun internasional.

    Dengan berat mati (deadweight tonnage/DWT) mencapai 103.879 DWT, kapal ini mampu mengangkut muatan hingga 120.850 meter kubik atau setara 98% dari volume maksimal. Dimensi panjang kapal mencapai 244 meter.

    Lebih lanjut, kecepatan operasional kapal MT Gamkonora ini berada di kisaran 12,5 knot. Setidaknya 22 awak kapal terlibat dalam setiap pelayaran.

    Kapal MT Gamkonora di galangan PT ASL Shipyard Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Bisnis – Reyhan Fernanda Fajarihza

    Gamkonora dibekali berbagai fitur penunjang efisiensi dan keberlanjutan. Beberapa di antaranya adalah Ballast Water Treatment System (BWTS), Engine Power Limitation (EPL), Mewis Duct, hingga nilai CII sebesar 4,158 dan EEXI 3,47.

    Kapal ini mengantongi sejumlah sertifikasi penting untuk pelayaran internasional. Klasifikasi utamanya berasal dari ABS dan BKI, serta memiliki notasi kelas ✠A1, Oil Carrier, ESP, hingga ENVIRO dan UWILD.

    Sepanjang operasionalnya, PT PIS juga mencatat sejumlah capaian Gamkonora, antara lain pernah mengangkut crude oil dari Sikka, India ke Tuban, Indonesia dengan skema FOB (free on board).

    Selain itu, Gamkonora juga berperan sebagai floating storage menggantikan FSO Abherka di wilayah Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Kapal ini turut mendukung pemenuhan distribusi minyak mentah domestik.

  • Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal digugat terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta. Gugatan ini terdaftar dalam sistem PN Jakarta Pusat pada Senin (29/9) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

    Bahlil tak berkomentar banyak saat diminta tanggapan soal itu. Ia mengatakan akan menghargai proses hukum.

    “Ya kita menghargai proses hukum,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (1/10/2025).

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tati Suryati melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Boyamin Saiman Ch Harno dan Tatis Lawfirm. Bukan hanya Bahlil, Pertamina dan Shell Indonesia juga menjadi pihak yang digugat.

    Dalam keterangan Boyamin yang diterima detikcom, dalil gugatan tersebut didasari atas beberapa hal. Pertama, disebutkan bahwa penggugat merupakan pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk milik tergugat III atau Shell.

    Pada tanggal 14 September 2025, penggugat bermaksud untuk mengisi BBM di SPBU BSD 1 dan BSD 2 namun jenis V-Power Nitro+ yang biasa digunakan tersedia. Penggugat juga berusaha mencari BBM sejenis di SPBU lainnya namun tidak juga tersedia.

    Akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92. Berdasarkan pengakuan dari Petugas SPBU yang melayani pengisian, jenis V-Power Nitro+ sudah mencapai batas kuota yang diberikan oleh tergugat I, dalam hal ini Bahlil.

    “Bahwa penggugat juga mencoba untuk mendapatkan BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 di SPBU lainnya di sekitar Alam Sutera hingga Bintaro namun juga tidak ada, akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92,” tulis keterangan Boyamin.

    Bahlil dinilai secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, yang menyatakan “setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan”.

    Menurut Boyamin, pemaksaan yang dilakukan oleh tergugat I untuk pengadaan base fuel melalui tergugat II, dalam hal ini Pertamina, dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi tergugat III dan dampaknya sangat dirasakan oleh penggugat sebagai pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ RON 98 yang pastinya akan berbeda dengan base fuel meskipun memiliki RON 98.

    Sementara itu, Shell dianggap tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang berhati-hati dalam menentukan pilihan BBM kepada BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    “Bahwa penggugat terpaksa menggunakan BBM jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92 sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kerusakan pada kendaraan milik penggugat yang telah terbiasa menggunakan V-Power Nitro+ RON 98,” imbuhnya.

    Penggugat mengaku khawatir hal itu dapat menimbulkan kerusakan sehingga tidak menggunakan kendaraan tersebut sejak tanggal 14 September 2025 sampai saat ini, sehingga kerugian materiil yang diderita selama 2 (dua) minggu adalah setara dengan 2 (dua) kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98.

    Rinciannya yaitu 2 kali Rp 560.820 atau setara Rp. 1.161240. Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was ketika kendaraan terpaksa menggunakan Shell Super dengan RON 92.

    “Kerugian imateriil yang berpotensi dialami oleh penggugat adalah tidak lagi bisa menggunakan kendaraan tersebut selamanya yang dimana nilai dari mobil tersebut adalah Rp. 500.000.000,” jelas dia.

    Tergugat diminta membayarkan ganti kerugian materiil penggugat senilai Rp. 1.161240 serta membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000.

    (acd/acd)

  • Pertagas Catat Penyaluran 290 Ribu MMSCF Gas & 31 Juta Barel Minyak

    Pertagas Catat Penyaluran 290 Ribu MMSCF Gas & 31 Juta Barel Minyak

    Jakarta –

    PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatatkan volume transportasi gas dan minyak yang dikelola Pertagas terus meningkat. Sepanjang semester I 2025, transportasi gas mencapai kurang lebih 290 ribu MMSCF dan berhasil menyalurkan volume transportasi minyak kurang lebih 31 juta BBL.

    “Sepanjang semester pertama 2025, transportasi gas mencapai kurang lebih 290 ribu MMSCF yang didorong optimalisasi serapan dari aktivitas industri di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan,” kata Direktur Utama Pertagas, Indra P. Sembiring dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Indra menyampaikan bahwa capaian tersebut diperoleh lantaran keandalan operasional seluruh infrastruktur energi yang ada di Pertagas. Ia menyampaikan saat ini, Pertagas mengoperasikan 2.713 km pipa transmisi gas bumi dan 605 km pipa transmisi minyak bumi yang terkoneksi dengan jaringan Subholding Gas Pertamina.

    Direktur Teknik dan Operasi, Agung Indri Pramantyo, menyampaikan adanya peningkatan salah satunya ditopang oleh Pipa Minyak Rokan sepanjang 343 kilometer. Sejak beroperasi di tahun 2022, pipa ini menjadi urat nadi penyaluran minyak dari Blok Rokan, salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    “Selain aliran minyak yang terjaga, keberadaannya juga membawa manfaat ekonomi lokal sejak masa pembangunan hingga saat ini telah beroperasi penuh, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemberdayaan masyarakat melalui program CSR,” katanya.

    Direktur Komersial, Ryrien Marisa, menambahkan bahwa infrastruktur terintegrasi Pertagas menjadi tulang punggung penyaluran energi di seluruh Indonesia. Saat ini, Pertagas memiliki 71 pelanggan industri meliputi kelistrikan, pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga jaringan gas kota (city gas), lebih dari 17 ribu UMKM, serta 270 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia.

    Selain jaringan pipa transmisi utama, Pertagas juga mengandalkan sinergi anak perusahaan dan joint venture. Pada semester pertama, Perta Samtan Gas mencatat produksi kurang lebih 62 ribu ton LPG berkat optimalisasi fasilitas pengolahan, sementara Perta Arun Gas merealisasikan regasifikasi LNG kurang lebih sebesar 26 ribu BBTU, untuk menopang kebutuhan energi sektor kelistrikan dan pupuk di Sumatera.

    “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa infrastruktur energi tidak hanya menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi simbol pembangunan dengan dampak berganda: penerimaan negara terjaga, kebutuhan industri terpenuhi, dan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat sosial maupun ekonomi,” katanya.

    Tonton juga video “Pemerintah Berencana Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari” di sini:

    (kil/kil)

  • Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Brussels –

    India dan Uni Eropa (UE) semakin dekat dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebelum akhir tahun.

    Negosiasi berlangsung di tengah tekanan dari tarif AS yang mempengaruhi dinamika geopolitik. Hal ini mendorong UE dan India untuk memperkuat aliansi perdagangan yang lebih stabil.

    “Kami sedang memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan negosiasi sebelum akhir tahun,” kata Komisaris Perdagangan Eropa, Maros Sefcovic, yang berkunjung ke India pekan lalu.

    Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga optimistis: “India dan UE saling melengkapi dan menawarkan peluang besar bagi kedua pihak.”

    Setelah pembicaraan konstruktif dengan Goyal, Komisaris Pertanian dan Pangan, Christophe Hansen, menekankan komitmen untuk memastikan “FTA UE-India yang seimbang, memberi manfaat bagi masyarakat, petani, dan bisnis di kedua sisi,” dengan menyoroti peran sentral sektor pertanian dalam negosiasi.

    Meski perundingan bergerak ke arah penyelesaian, pakar UE dari Universitas Jawaharlal Nehru, Gulshan Sachdeva, tetap berhati-hati.

    “Pernyataan kedua pihak memang menunjukkan optimisme, tapi kesepakatan perdagangan India-UE belum selesai sampai benar-benar rampung,” katanya kepada DW.

    Negosiasi FTA antara India dan UE dimulai kembali pada 2022, hampir satu dekade setelah upaya awal dihentikan pada 2013. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada 13 putaran pembicaraan, dan putaran ke-14 dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 6–10 Oktober.

    Hubungan strategis antara India dan Uni Eropa?

    Bagi India, merampungkan FTA berarti ekspor utama bisa masuk tanpa tarif, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang fluktuatif, dan memperkuat posisinya sebagai mitra Asia utama bagi Eropa.

    Bagi UE, kesepakatan ini membantu diversifikasi rantai pasokan, mengamankan perdagangan pertanian dan teknologi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    Para pakar menyoroti pentingnya waktu negosiasi, terutama karena India terdampak proteksionisme AS dan membutuhkan jalur ekspor baru yang lebih stabil.

    AS memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India, termasuk penalti 25 persen atas pembelian minyak Rusia.

    Tarif ini diperkirakan mempengaruhi sekitar setengah dari total ekspor tahunan India ke AS yang bernilai hampir $87 miliar (sekitar 1.429 triliun Rupiah).

    “Dalam fase ini, geopolitik global dan Asia yang berubah, ditambah penggunaan tarif oleh administrasi Trump, mendorong kedua pihak untuk kompromi demi menuntaskan kesepakatan,” kata Sachdeva.

    Mantan diplomat India, Anil Wadhwa, menambahkan bahwa tarif Trump menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan dalam kemitraan India-AS, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi.

    “Industri padat karya India juga perlu saluran ekspor jangka panjang dan diversifikasi untuk menjaga lapangan kerja. Selain itu, hubungan perdagangan India-UE memberi banyak keuntungan, termasuk aliran investasi dan manufaktur,” ujar Wadhwa.

    Ia menekankan bahwa UE juga ingin masuk pasar India karena prediktabilitas, ukuran ekonomi, kesamaan demokrasi, supremasi hukum, serta kesamaan pandangan soal tata kelola data dan kecerdasan buatan.

    Urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan

    Ummu Salma Bava, ketua dan Jean Monnet Chair di Centre for European Studies, Universitas Jawaharlal Nehru, menekankan urgensi FTA. Kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Februari lalu menunjukkan bahwa sudah waktunya membawa kemitraan India-UE “ke level berikutnya” demi keamanan, kemakmuran, dan “tantangan global bersama.”

    Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul bulan ini juga menambah momentum negosiasi. Delegasi Komite Politik dan Keamanan UE (PSC) juga berada di India pekan lalu untuk membahas isu kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan menjelang KTT India-UE 2026.

    “Eropa telah, dan akan tetap menjadi mitra kunci dalam modernisasi ambisius India melalui perdagangan, investasi, dan teknologi,” kata Sachdeva.

    “Di saat yang sama, ekonomi India yang besar dan berkembang, dengan sektor-sektor yang kompetitif secara global, sangat menarik bagi Eropa,” tambahnya.

    Menurut Komisi Eropa, UE kini menjadi mitra dagang kedua terbesar India, dengan perdagangan barang senilai €120 miliar (sekitar 2.335 triliun Rupiah) tahun lalu, setara 11,5 persen dari total perdagangan India.

    Titik sulit negosiasi bagi India dan Uni Eropa

    Negosiasi tetap terasa menantang karena kedua pihak dikenal saling “tawar-menawar dengan keras.” UE menginginkan pengurangan tarif pada kendaraan, anggur, minuman keras, dan produk susu, sementara India fokus pada akses pasar untuk tekstil, farmasi, baja, dan produk minyak bumi.

    Salah satu titik rumit adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon UE (CBAM), yang mewajibkan importir membayar emisi karbon dari produksi barang seperti baja, pupuk, aluminium, dan listrik.

    “Menyelesaikan akses pasar, tarif pertanian, dan CBAM penting untuk meningkatkan volume perdagangan, melindungi industri India, dan memastikan tujuan iklim UE tidak memberatkan eksportir India secara tidak adil,” kata Wadhwa.

    Bava memprediksi terobosan di sektor otomotif, dengan produsen mobil Eropa mendapat akses lebih besar ke pasar India, serta perusahaan India mendapat lebih banyak akses ke pasar Eropa untuk suku cadang.

    Mantan duta besar India untuk Prancis, Mohan Kumar, menambahkan bahwa UE dan India berupaya mengurangi risiko geopolitik dari tarif Trump dan pendekatan transaksional kebijakan luar negeri AS.

    Trump bahkan meminta UE mengenakan tarif 100 persen pada India dan Cina sebagai tekanan untuk membuat Rusia menghentikan perang di Ukraina.

    “Ada konvergensi strategis antara India dan UE untuk menuntaskan FTA sebelum akhir tahun ini,” kata Kumar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Tonton juga Video: RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    (nvc/nvc)

  • Menilik Aturan Impor BBM yang Bakal Diubah Satu Pintu Lewat Pertamina

    Menilik Aturan Impor BBM yang Bakal Diubah Satu Pintu Lewat Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menerapkan skema impor BBM satu pintu lewat PT Pertamina (Persero), menyusul kelangkaan stok di sejumlah SPBU swasta. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya mengimbau agar pelaku usaha SPBU swasta, khususnya Shell dan BP, yang kehabisan stok membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Namun, jika stok di Pertamina tak mencukupi untuk memenuhi permintaan SPBU swasta, pihaknya membuka opsi tambahan impor untuk perusahaan pelat merah itu. Laode menuturkan, Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini.

    “Kan gini, ada tambahannya [permintaan] dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kami minta data [kebutuhan BBM SPBU swasta]-nya. Begitu dapat data, kami kasih tahu Pertaminanya. Kata Pertamina, ‘Oh ternyata perlu tambahan nih Pak’, kami harus impor tambahan berarti ini,” jelas Laode di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025) lalu.

    Belakangan, wacana itu juga kembali dipertebal oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dia memastikan, rencana penambahan impor BBM untuk mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta tetap satu pintu melalui Pertamina.

    “Kita posisinya sudah jelas. Dirjen Migas sudah statement [impor lewat Pertamina],” kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Dia pun menegaskan, langkah impor BBM satu pintu melalui Pertamina telah sesuai dengan regulasi yang ada. Ini khususnya terkait pengadaan bahan bakar minyak.

    Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, alur izin impor BBM Indonesia mengikuti regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain.

    Berdasarkan beleid di atas badan usaha yang mempunyai kelengkapan administrasi, dapat mengajukan izin impor.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, badan usaha membuat kertas kerja meliputi estimasi volume dan waktu pengiriman untuk izin satu tahun kepada Kementerian ESDM.

    “Jika semua perlengkapan terpenuhi sesuai regulasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan rekomendasi impor,” kata Hadi kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Selanjutnya, badan usaha membawa surat rekomendasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).

    Ketentuan impor BBM untuk badan usaha hilir juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain.

    Dalam beleid itu, minyak bumi dan gas bisa diimpor oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas. Impor juga bisa dilakukan oleh pengguna langsung.

    Badan usaha hilir migas itu diperbolehkan melakukan impor setelah mendapat PI dari menteri perdagangan. Selanjutnya, menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI migas kepada direktur jenderal.

    Adapun, PI migas merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang impor. Untuk mendapatkan PI migas, badan usaha dan pengguna langsung mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal.

    Permohonan untuk mendapatkan PI migas disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli nomor induk berusaha (NIB). Badan usaha juga perlu melampirkan laporan realisasi impor migas berdasarkan PI sebelumnya.

    Selain itu, badan usaha juga perlu melampirkan rekomendasi impor migas dari direktur jenderal migas atas nama menteri ESDM.

    Sementara itu, rekomendasi impor itu diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ESDM.

    Berikutnya, setelah syarat terpenuhi, direktur jenderal bakal menerbitkan PI paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

    Kapan Impor Satu Pintu Lewat Pertamina Berlaku?

    Sementara itu, jika impor dilakukan satu pintu lewat Pertamina, maka SPBU swasta tak bisa mengimpor secara langsung. Wacana ini pun masih dibahas oleh Kementerian ESDM. Oleh karena itu, skema impor satu pintu ini masih belum ditetapkan secara resmi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan kebutuhan volume BBM per badan usaha.

    Namun, berdasarkan data sementara yang telah diterima, kebutuhan impor BBM tambahan dari SPBU swasta dan Pertamina mencapai 1,4 juta kiloliter.

    “Jadi kita antara SPBU swasta dengan Pertamina, ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor, jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta kiloliter,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/9/2025).

    Tak hanya itu, angka impor tersebut juga termasuk dalam rangka pemenuhan komitmen trade balance atau neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).  

    “Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya,” ujarnya.

  • Pertagas Catat Lonjakan Pelanggan, Perkuat Peran di Pasar Energi Nasional

    Pertagas Catat Lonjakan Pelanggan, Perkuat Peran di Pasar Energi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan bisnis ritel signifikan. Perusahaan itu kini melayani 71 pelanggan industri dimana lebih dari 17.000 UMKM dan 270.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

    Direktur Komersial Pertamina Gas Ryrien Marisa mengatakan segmen industri terbesar meliputi kelistrikan dan pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan jaringan gas kota (city gas). 
     Pertagas juga menjangkau pelanggan sektor perhotelan, rumah sakit, perkantoran, hingga perumahan di wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali. 

    Pertagas mencatat pertumbuhan pelanggan sebesar 12% pada 2024 khususnya pada segmen transportasi gas dan minyak. Subholding gas Pertamina itu juga mencatat pertumbuhan pelanggan sebesar 12% pada 2024 khususnya pada segmen transportasi gas dan minyak. 

    “Kami optimis tren pertumbuhan ini akan berlanjut, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi nasional, potensi sumber gas baru, serta integrasi infrastruktur pipa Jawa – Sumatra yang akan memperkuat keandalan pasokan energi,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat (5/9/2025).

    Dengan jaringan infrastruktur energi yang luas, Pertagas berperan sebagai penghubung utama gas bumi dan minyak dari sumber produksi hingga ke tangan pelanggan di seluruh Indonesia. Selain menjaga keandalan pasokan, Pertagas juga terus berinovasi dalam pelayanan. Adapun program yang dijalankan meliputi customer appreciation day sebagai bentuk penghargaan kepada pelanggan.

    Lalu, program key account management untuk mempererat engagement dan loyalitas serta survei kepuasan pelanggan tahunan untuk memastikan standar layanan terbaik.

    “Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Pertagas percaya, hubungan erat dan sinergi dengan pelanggan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, sejalan dengan arah Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Ryrien.

    Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo menuturkan keunggulan utama Pertagas terletak pada infrastruktur energi yang terintegrasi.  Dia merinci, pertagas mengelola 2.713 km pipa transmisi gas bumi yang terkoneksi dengan jaringan Subholding Gas Pertamina serta 605 km pipa transmisi minyak bumi. 

    “Sepanjang 2024, Pertagas menyalurkan 560.523 MMSCF gas bumi dan 59 juta barel minyak bumi,” ucapnya. 

    Dia menekankan pentingnya integrasi jaringan pipa Jawa dan Sumatera. Menurutnya, kedua wilayah ini merupakan pusat industri nasional. 

    “Dengan infrastruktur gas dan minyak bumi yang andal, Pertagas mendukung pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi nasional,” tuturnya.

  • Sosok Warga Belanda yang Mengubah Sejarah Pulau Kalimantan

    Sosok Warga Belanda yang Mengubah Sejarah Pulau Kalimantan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak banyak yang tahu ada sosok warga Belanda yang mengubah sejarah Kalimantan. Dia adalah Jacobus Hubertus Menten.

    Namanya menjadi ‘besar’ di Indonesia berkat aksinya menyusuri pulau Kalimantan dan tak sengaja menemukan sumber minyak baru. Sumber minyak itu kemudian tak hanya sukses mengubah diri Menten, tetapi juga jalan sejarah Kalimantan. Bagaimana ceritanya?

    Perlu diketahui, Jacobus Hubertus Menten adalah seorang insinyur tambang lulusan Politeknik Delft, Belanda. Dari keahliannya itu, dia bekerja di Departemen Pertambangan Hindia Belanda dan pernah ditugaskan ke banyak daerah. Dari mulai Bangka, Bogor dan Kalimantan. Namun, penugasannya di Kalimantan-lah yang akhirnya mengubah jalan hidup Menten.

    Di Pulau Khatulistiwa itu, Menten awalnya ditugaskan mencari batu bara di sekitar Sungai Mahakam pada 1882. Tak ada hambatan selama pencarian. Dia pun sukses menemukan batu bara dan berhasil menjalin hubungan baik dengan Sultan Kutai, Aji Muhammad Sulaiman. Bahkan, berkat hubungan itu, dia diberi keistimewaan lebih oleh Sultan berupa hak penggalian (konsesi) batu bara.

    Namun, agar bisa lebih leluasa memanfaatkan keistimewaan itu, dia memilih pensiun dini dari Dinas Pertambangan. Menurut Burhan Djabier Magenda dalam East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy (2018), segera setelah pensiun itu, Menten langsung bekerja sama dengan Steenkolen Maatschappij Oost Borneo (SMOB) untuk proses pencarian lokasi penambangan batu bara.

    Pada proses pencarian inilah terjadi hal yang sama sekali tidak terduga. Saat sedang menyusuri pedalaman Kalimantan, tiba-tiba dia melihat rembesan minyak keluar dari bebatuan. Saat itulah dia langsung berpikir bahwa itu sumber daya bernilai tinggi lebih dari sekedar batu bara, yakni minyak bumi.

    Tanpa basa-basi, tulis Handri Yonathan dan Petrik Matanasi dalam Rebut Balikpapan (2020), dia langsung meminta izin konsesi eksploitasi minyak bumi meliputi seluruh wilayah Kutai. Sultan Kutai pun setuju dan meneken izin konsesi untuk Menten pada 29 Agustus 1888.

    Namun, proses pengeboran minyak tidak bisa dilaksanakan karena belum dapat izin Pemerintah Hindia Belanda dan tidak adanya modal. Alhasil, selagi menunggu izin, Menten mondar-mandir mencari perusahaan pemodal. Sayangnya, usaha ini berakhir kegagalan.

    Menten selalu diacuhkan oleh banyak perusahaan saat mengajukan proposal pengeboran. Mereka tidak tertarik karena menganggap wilayah Kutai tidak memiliki potensial sumber daya mumpuni.

    Beruntungnya, dari sekian banyak penolakan itu, satu kabar baik datang dari Shell Transport and Trading Ltd. Perusahaan yang bermarkas di London itu tertarik menyumbang uang 1200 poundsterling untuk pengeboran minyak di Kutai. Bermodalkan uang tersebut, Menten mendirikan perusahaan sendiri bernama, Nederlandsch Indische Industrie en Handel Maatschappij (NHIM).

    Segera setelah mendapat modal dan izin, pengeboran pun dilakukan pada 1896. Dia membawa ratusan pekerja untuk memulai pengeboran minyak selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, hasilnya sesuai prediksi Menten: di bawah tanah Kutai benar-benar terdapat minyak bumi super melimpah di dua tempat berbeda yang kemudian dikenal sebagai Sumur Louise dan Sumur Mathilda.

    Berkat penemuan itulah, Menten seketika jadi ‘sultan’. Permintaan minyak tinggi ke Eropa makin menambah pundi-pundi kekayaannya. Begitu pula Sultan Kutai dan NIHM. Kekayaan semuanya makin meningkat usai NIHM sukses memproduksi minyak mencapai 32.618 barel per tahun.

    Pencapaian ini membuat semua perusahaan yang awalnya menolak proposal Menten berbondong-bondong ke Kalimantan.

    Dari sini, terjadi migrasi penduduk berprofesi pekerja kasar untuk mengadu nasib di Kalimantan. Perlahan, di sekitar dua sumur itu berdiri dua kota baru di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Keduanya kemudian menjadi pusat ekonomi tinggi. Kini, di dua kota itu bakal dibangun ibu kota Indonesia baru.

    Seiring waktu, dua sumur minyak pertama di Kalimantan itu berganti pengelola. Dari semula NIHM, lalu Bataafsche Petroleum Maatschappij (perusahaan patungan Royal Dutch dan Shell), dan kini dikelola oleh PT Pertamina EP Asset 5, unit usaha PT Pertamina (Persero), dan dikenal dengan nama Lapangan Sangasanga.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina Hulu Energi Beberkan 2 Jurus Genjot Lifting Migas

    Pertamina Hulu Energi Beberkan 2 Jurus Genjot Lifting Migas

    Jakarta –

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina berkomitmen mendukung kemandirian energi nasional melalui akselerasi produksi minyak dan gas (migas). Saat ini PHE mengelola 24% blok migas di dalam negeri dan berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional.

    “EOR (Enhanced Oil Recovery) dan eksplorasi merupakan faktor utama peningkatan produksi migas nasional sejak tahun 1970. Tugas utama perusahaan hulu migas adalah bagaimana menyiapkan reserve dengan terus mencari sumberdaya baru yang bisa berkontribusi terhadap penambahan produksi migas nasional,” ujar Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio dan Komersial PHE, Edi Karyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Edi memaparkan, untuk meningkatkan lifting migas Indonesia, PHE menjalankan dua strategi. Pertama, menjaga baseline produksi (maintain baseline), sementara strategi kedua adalah akselerasi pertumbuhan produksi (accelerate growth).

    Strategi maintain baseline dilakukan dengan melakukan optimalisasi produksi sumur eksisting, implementasi program workover dan well services, dan pemeliharaan fasilitas produksi.

    Sementara strategi accelerate growth melalui penemuan cadangan baru, akselerasi resources to production, pengembangan lapangan migas non konvensional (MNK). Kemudian percepatan proyek pengembangan lapangan, prioritisasi investasi, monetisasi dan komersialisasi lapangan gas, implementasi Improved EOR, penggunaan teknologi terbaru, dan melakukan partnership.

    Peningkatan produksi minyak bumi ditopang oleh dua faktor, yakni akselerasi dan keekonomian Steamflood EOR serta penemuan big fish eksplorasi dan akselerasi pengembangannya. Sementara peningkatan produksi gas bumi didukung oleh faktor transisi energi dan dukungan infrastruktur penunjang.

    Di tengah kondisi aset yang mature, dinamika geopolitik global, dan ekspektasi transisi energi, sambung Edi, PHE membutuhkan sejumlah dukungan. Misalnya, sebut Edi, dukungan kebijakan insentif fiskal dan perpajakan yang menunjang peningkatan cadangan migas.

    Dukungan tersebut juga dibutuhkan untuk optimasi kegiatan produksi migas melalui akselerasi pengembangan greenfield yang membutuhkan dukungan perizinan serta pembebasan lahan. Dukungan lainnya adalah akses kepada pembiayaan yang kompetitif.

    “Dukungan dari seluruh stakeholder ini kami butuhkan untuk menjaga keberlanjutan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

    PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

    Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016. PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

    (ily/ara)

  • Prabowo Bisa Kipas-Kipas Duit Rp236,61 Triliun Lewat Emas Cs di 2026

    Prabowo Bisa Kipas-Kipas Duit Rp236,61 Triliun Lewat Emas Cs di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp455 triliun. Target ini lebih rendah 4,7% dibandingkan Outlook 2025 yang dipatok Rp477,22 triliun.

    Mengutip dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, PNBP pada RAPBN 2026 tersebut terbesar masih diperoleh dari sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas minyak dan gas bumi (migas), dan non migas seperti batu bara dan beberapa mineral, antara lain emas, nikel dan tembaga, serta ada pula dari sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi.

    Dari perkiraan PNBP Rp 455 triliun pada 2026 tersebut, pendapatan dari SDA diperkirakan mencapai Rp 236,61 triliun atau sekitar 52% dari total PNBP.

    Adapun dari target penerimaan SDA tersebut, penerimaan SDA dari sektor migas ditargetkan mencapai Rp 113,07 triliun atau 47,8% dari total penerimaan SDA. Sementara non migas ditargetkan mencapai Rp 123,54 triliun.

    Dari penerimaan SDA non migas tersebut, terbesar ternyata berasal dari pertambangan mineral dan batu bara, yakni ditargetkan mencapai Rp 113,39 triliun. Selebihnya, dari kehutanan Rp 5,9 triliun, kelautan dan perikanan Rp 1,6 triliun, dan panas bumi Rp 2,5 triliun.

    Tantangan PNBP

    Namun demikian, pada Semester I-2025 kinerja PNBP masih menghadapi tekanan yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global.

    Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP Semester I tahun 2025 yang terkontraksi sebesar 22,7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024.

    “Fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan minerba sejak awal tahun 2025 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP,” tulis dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan tekanan yang cukup dalam pada pencapaian target PNBP di Semester I tahun 2025.

    Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2025 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp 477,22 triliun, atau terkontraksi 8,3% dibandingkan realisasi tahun 2024.

    Oleh sebab itu, dalam rangka pencapaian target PNBP 2026, maka kebijakan umum tahun 2026 akan diarahkan sebagai berikut:

    1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

    2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset BMN.

    3. Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]