Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah Regional 18 Oktober 2025

    Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah Regional 18 Oktober 2025

    Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan rencana pendirian maskapai Aceh Airlines sebagai langkah strategis membuka konektivitas udara langsung domestik dan internasional dari Aceh.
    Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan yang diinisiasi oleh perusahaan investasi terkemuka Arab Saudi, Sadeen Al-Bait, pada Kamis (16/10/2025) lalu.
    Pertemuan itu turut dihadiri oleh pengusaha dari Qatar, Sudan, Kuwait, serta Uni Emirat Arab.
    Mualem mengaku paparan tersebut mendapat sambutan antusias dari para investor.
    Sejumlah perusahaan menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Aceh.
    “Perusahaan Alzayer Group dari Arab Saudi menyatakan kesiapannya berinvestasi di Aceh Airlines dengan perencanaan penyediaan delapan unit pesawat berbagai ukuran,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).
    Dalam forum itu, Mualem menyampaikan presentasi selama hampir satu jam yang menyoroti potensi besar Aceh di berbagai sektor unggulan.
    Menurut Mualem, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan, mulai dari pertambangan, minyak bumi, batu bara, tambang emas, hingga bijih besi.
    “Aceh juga memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas unggulan seperti cengkih, pala, dan kayu manis yang sangat diminati oleh pasar Timur Tengah,” tuturnya.
    Dalam pertemuan itu, kata Mualem, dirinya mengajak para investor untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan industri pengolahan di Aceh, termasuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan, pabrik serbuk kayu (wood pellet), dan industri biomassa.
    Sementara itu, sebutnya, Sadeen Al-Bait Group menegaskan rencana investasi di sektor energi biomassa, dan perusahaan asal Kuwait, Al-Barrak Company, menyatakan minatnya membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh.
    “Para investor tersebut juga berencana melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama tersebut,” katanya.
    Selain bidang investasi, kerja sama pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu.
    Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, yang turut hadir, menyatakan kesediaan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Aceh melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Qura, serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia memandang kebijakan mandatori biodiesel sebaiknya dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor dan fiskal.

    “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara lain, ini patut dipertimbangkan,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Widyono Soetjipto di Jakarta, Jumat.

    Widyono mencatat beberapa pembelajaran internasional atas kebijakan mandatori fleksibel. Di Malaysia, penerapan B20 bersifat terbatas, dengan subsidi yang hanya diberikan pada konsumen dan wilayah tertentu, tidak menyeluruh seperti di Indonesia.

    Di Brasil, kadar campuran biodiesel disesuaikan dengan harga minyak nabati, seperti kedelai, bukan sawit. Jika harga minyak nabati tinggi, persentase campuran diturunkan, dan sebaliknya.

    Sementara di Thailand, penyesuaian dilakukan berdasarkan harga minyak bumi, sehingga jika harga solar turun, campuran minyak nabati dikurangi.

    Dari ketiga contoh negara tersebut, peneliti menilai bahwa fleksibilitas yang terukur dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stabilitas harga energi.

    “Tetapi fleksibilitas ini harus bersifat terukur serta harus didukung oleh data pasar yang akurat dan sifatnya real time, dan juga teknologi monitoring yang sesuai dengan keadaan dan juga koordinasi yang baik antar sektor,” kata Widyono.

    Berdasarkan hasil penelitian, tingkat mandatori biodiesel yang optimal adalah 37,8 persen, di mana keseimbangan terjaga tanpa menurunkan ekspor atau merugikan pemangku kepentingan.

    Meski begitu, Widyono berharap ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan bawah campuran biodiesel yang optimal, misalnya antara B35 hingga B40.

    “Untuk bisa mempertahankan ekspor dengan kondisi produksi CPO saat ini, yaitu diperkirakan 49,5 juta ton, tingkat mandatori optimumnya 37,8 persen,” kata dia.

    Tim peneliti memperkirakan ekspor CPO hanya sebesar 20,8 juta ton apabila B50 diterapkan. Subsidi biodiesel, yang dihitung dari selisih harga biodiesel dan solar, diperkirakan mencapai Rp46 triliun pada skenario ini.

    Karena pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan subsidi, penurunan ekspor akan mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Namun, peneliti menekankan bahwa kenaikan pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak pada kesejahteraan petani swadaya.

    Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 persen mandatory blending, maka agar ekspor tidak berkurang harus dikompensasi dengan peningkatan produksi CPO sekitar 4,2 juta ton.

    Dengan skenario B50, produksi CPO minimal harus mencapai 54 juta ton, jauh di atas proyeksi produksi 2025 yang hanya 49,5 juta ton.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield

    Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas Daqing Oilfield Co., Ltd., guna memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) atau peningkatan produksi minyak dengan menggunakan injeksi bahan kimia (chemical) ke dalam lapisan batuan yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi (reservoir).

    Sinergi keduanya ditandai oleh penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

    Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti mengungkapkan, Chemical EOR menjadi salah satu usaha Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak Pertamina. Sebab, sumur-sumurnya sudah mature, sehingga perlu ada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Untuk itu, injeksi pertama diharapkan dapat dilakukan tahun ini di Pertamina Hulu Rokan.

    “Daqing Oilfield memiliki rekam jejak dan kompetensi di bidang chemical EOR, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Pertamina,” ujar Hana dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dengan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling. MOU akan berlangsung selama lima tahun.

    “Pengembangan EOR butuh waktu supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan target. Semoga dengan adanya kerja sama ini nanti ke depannya bisa memberikan hasil yang optimal terhadap penambahan produk minyak Pertamina,” tutur dia.

    VP of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling mengungkapkan, setelah lebih dari 60 tahun melakukan eksplorasi dan perkembangan, Daqing Oilfield telah menciptakan sejumlah teknologi. Sehingga diharapkan dengan teknologi ini, Daqing Oilfield mampu bersinergi dengan Pertamina untuk mencapai tujuan produksi 1 juta barrel minyak per hari pada 2030 mendatang.

    “Kami ingin berbagi teknologi dan kemampuan untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan menaikkan produksi migas dengan 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Kami percaya teknologi Daqing sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan minyak di Indonesia dan berharap akan mengembangkan nilai manfaat bersama,” pungkas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield Co., Ltd

    Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield Co., Ltd

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas Daqing Oilfield Co., Ltd., untuk memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) atau peningkatan produksi minyak dengan menggunakan injeksi bahan kimia (chemical) ke dalam lapisan batuan yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi (reservoir). Sinergi ditandai oleh penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

    Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti mengungkapkan, Chemical EOR menjadi salah satu usaha Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak Pertamina. Karena sumur-sumurnya sudah mature, sehingga perlu ada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Injeksi pertama diharapkan dapat dilakukan tahun ini di Pertamina Hulu Rokan.

    “Daqing Oilfield memiliki rekam jejak dan kompetensi di bidang chemical EOR, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Pertamina,” ujar Hana.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dengan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling. MOU akan berlangsung selama lima tahun.

    “Pengembangan EOR butuh waktu supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan target. Semoga dengan adanya kerja sama ini nanti ke depannya bisa memberikan hasil yang optimal terhadap penambahan produk minyak Pertamina,” tambahnya.

    VP of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling mengungkapkan, setelah lebih dari 60 tahun melakukan eksplorasi dan perkembangan, Daqing Oilfield telah menciptakan sejumlah teknologi. Sehingga diharapkan dengan teknologi ini, Daqing Oilfield mampu bersinergi dengan Pertamina untuk mencapai tujuan produksi 1 juta barrel minyak per hari pada 2030 mendatang.

    “Kami ingin berbagi teknologi dan kemampuan untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan menaikkan produksi migas dengan 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Kami percaya teknologi Daqing sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan minyak di Indonesia dan berharap akan mengembangkan nilai manfaat bersama,” tutupnya.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) meraih peringkat pertama atas inovasi pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan pada UN Global Compact Leaders Summit 2025 di Amerika Serikat (AS).

    “Penghargaan itu diraih BWPT melalui anak usahanya PT Singaland Asetama (SGA), mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada saat sesi SDG Innovation Pitch Showcase: Solutions for Sustainable Business dalam rangkaian agenda UN Global Compact Leaders Summit 2025,” kata CEO BWPT Henderi Djunaidi di sela Diskusi Inovasi Hijau dari Indonesia untuk Dunia, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan forum internasional yang diselenggarakan di Convene, 101 Park Avenue, New York, AS pada 23 September 2025 itu, diikuti perusahaan-perusahaan terkemuka dunia.

    Sebagai wakil Indonesia, BWPT berhasil tampil sebagai juara dan membawa nama bangsa di panggung internasional. Momentum itu semakin istimewa, karena UN Global Compact Leaders Summit digelar bersamaan dengan Sidang Umum PBB Tahunan yang dihadiri kepala negara serta pimpinan global.

    “Penghargaan diberikan atas inovasi Green Carbon Black: Rewind – Recycling Waste into Decarbonization, yang mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan,” ujarnya.

    Produk itu menjadi alternatif pengganti bahan baku berbasis minyak bumi yang lazim digunakan di industri otomotif, karet, cat, hingga manufaktur lainnya.

    Dia menjelaskan, inovasi itu lahir dari kolaborasi antara BWPT dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi bukti nyata sinergi dunia usaha dan lembaga riset nasional mampu menghasilkan solusi inovatif yang relevan, berdampak, dan dapat direplikasi lintas sektor.

    “Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi,” ujar Henderi.

    Lebih lanjut BWPT berkomitmen pada implementasi ESG sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Pencapaian itu merupakan hasil keikutsertaan BWPT dalam SDG Innovation Accelerator for Young Professional selama sembilan bulan.

    Tim inovator muda BWPT – terdiri dari Fadli Dermawan, Francesco Andrew, Jeffry Purwanto, dan Diana Sinurat dengan Winda Adelita Saragih sebagai champion leader, tampil pada sesi “SDG Innovation Pitch Showcase” dan meraih predikat juara pertama.

    Inovasi BWPT dinilai unggul dalam kriteria relevansi, dampak terhadap SDGs, kepemimpinan inovasi, keberlanjutan bisnis, skalabilitas, serta praktik bisnis bertanggung jawab.

    BWPT berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan global dari 15 negara, termasuk Tesco (Inggris), Hermes (Prancis), Volkswagen Truck & Bus (Meksiko), hingga Lenovo (Tiongkok).

    Green Carbon Black juga berkontribusi langsung pada sejumlah target SDGs, yakni SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure; SDG 11: Sustainable Cities and Communities; SDG 12: Responsible Consumption and Production; SDG 13: Climate Action; SDG 17: Partnership for the Goals

    “Keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan perusahaan, tetapi juga kemenangan Indonesia. UN Global Compact Leaders Summit 2025 membuktikan inovasi dari sektor perkebunan sawit Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan dunia,” katanya pula.

    BWPT berharap capaian itu dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan Indonesia untuk bergabung dengan UNGC, berinovasi, serta membawa nama bangsa di kancah internasional. Dengan demikian, Indonesia semakin diakui sebagai motor penting pembangunan berkelanjutan global.

    Melalui inovasi hijau dan pemberdayaan talenta muda, BWPT menegaskan posisinya sebagai perusahaan perkebunan yang berkomitmen penuh pada implementasi ESG, inovasi berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi Nasional 15 Oktober 2025

    Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi Nasional 15 Oktober 2025

    Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gugatan perdata terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah pom bensin swasta telah masuk ke tahap mediasi.
    Hal ini disampaikan oleh Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani setelah memeriksa kelengkapan identitas para pihak.
    “Sebelum pemeriksaan kita lakukan, kepada para pihak diwajibkan untuk proses mediasi,” kata Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
    Dalam sidang kedua ini, semua pihak sudah hadir.
    Tati Suryati selaku penggugat hadir langsung di ruang sidang ditemani oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Boyamin Saiman.
    Sementara itu, Tergugat 1 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Tergugat 2 Pertamina, dan Tergugat 3 PT Shell Indonesia masing-masing mengutus tim hukum mereka untuk hadir dalam persidangan.
    Hakim Kadek menuturkan, mediasi merupakan proses yang wajib dilalui oleh semua pihak yang bersengketa sebelum gugatan kembali masuk ke persidangan.
    “Saya berharap dalam proses mediasi ini bisa dilakukan dengan iktikad baik dari para pihak dan saya berharap para pihak bisa menemukan titik temu, ada perdamaian yang bisa disepakati,” ujar Hakim Kadek.
    Berhubung para pihak tidak menunjukkan mediator, majelis hakim pun menunjuk Saptono untuk menjadi hakim mediator yang akan memfasilitasi proses ini.
    “Untuk mediator kami akan menunjuk Bapak Saptono SH.MH, selaku mediator dalam proses perkara ini. Nanti akan menjembatani bapak ibu dalam melakukan proses mediasi,” imbuh hakim.
    Hakim menuturkan, para pihak memiliki waktu 30 hari untuk melaksanakan mediasi.
    Persidangan baru dapat dilanjutkan setelah majelis hakim mendapatkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator.
    Para pihak pun diarahkan untuk mendaftarkan perkara ini ke ruang mediasi yang berada di lantai 2 PN Jakpus.
    Gugatan ini telah tercatat dalam sistem PN Jakpus pada Senin (29/9/2025) dengan nomor perkara: 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
    Penggugat diketahui merupakan seorang warga sipil bernama Tati Suryati.
    Pengacara penggugat, Boyamin Saiman, mengatakan, Tati merupakan konsumen dari produk BBM V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk dari Shell.
    Biasanya, Tati mengisi bensin dengan produk Shell setiap dua minggu sekali.
    Namun, sejak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta pada pertengahan September 2025 lalu, Tati kesulitan untuk mendapatkan Shell hingga harus beralih ke produk Pertamina.
    Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena telah membatasi kuota BBM.
    “Bahwa Tergugat I (Menteri ESDM) melalui pernyataan di beberapa media yang dipublikasikan pada tanggal 20 September 2025 menyatakan bahwa pemerintah membuat keputusan untuk tetap melayani penjualan BBM impor tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina (Tergugat II),” ujar Pengacara Tati, Boyamin, dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
    Atas kebijakannya, Bahlil dinilai secara sengaja melanggar Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, yang menyatakan “setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan.”
    Pihak penggugat menilai, Bahlil telah memaksa perusahaan swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.
    Dalam gugatan ini, Pertamina ikut digugat karena dinilai menjadi fasilitator bagi Menteri ESDM untuk menjalankan perbuatan melawan hukum.
    Sementara itu, Shell selaku perusahaan swasta juga ikut digugat karena dinilai tidak dapat melindungi konsumennya.
    Dalam perkara ini, Bahlil digugat karena telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.
    Tati menggugat Bahlil untuk membayarkan uang ganti rugi kerugian materil sebesar Rp 1.161.240.
    Angka ini dihitung berdasarkan tagihan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98.
    Boyamin mengatakan, sejak tanggal 14 September 2025, mobil Tati yang diisi bensin RON 92 sudah tidak digunakan.
    Tati khawatir, pengisian bensin di bawah RON 98 dapat menyebabkan kerusakan pada mobilnya.
    Sementara itu, Bahlil juga digugat untuk membayar kerugian immateriil senilai Rp 500 juta yang merupakan harga mobil Tati yang sudah diisi RON 92.
    Boyamin mengatakan, kerugian immateriil ini diajukan karena ada kecemasan mobil yang telanjur diisi RON 92 berujung rusak karena biasanya diisi RON 98.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setoran PNBP Turun Hampir 20% Gegara Dividen BUMN Masuk Danantara

    Setoran PNBP Turun Hampir 20% Gegara Dividen BUMN Masuk Danantara

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per September 2025 turun hampir 20% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dividen BUMN yang kini sudah diambil alih Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, setoran PNBP sepanjang tahun hingga September baru terkumpul Rp 344,9 triliun. Angka ini minus 19,8% dibanding realisasi per akhir September 2024 yang senilai Rp 430,3 triliun.

    “Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN, tapi ada sebab lainnya, yakni termasuk harga minyak yang lebih rendah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Meski demikian, setoran PNBP Rp 344,9 triliun tersebut sudah memenuhi 72,3% dari outlook setoran sampai akhir tahun ini. Angka itu terdiri dari setoran SDA Migas sebesar Rp 73,3 triliun, atau setara 64% dari proyeksi setoran sampai akhir tahun, dan SDA non migas Rp 86,3 triliun atau setara 74,7%.

    Selanjutnya, ada setoran kekayaan negara yang dipisahkan (KND), yang mestinya ditargetkan bisa terkumpul hingga di atas Rp 80 triliun, per September 2025 hanya terealisasi Rp 11,8 triliun. Realisasi ini dianggap sudah 100% dari perkiraan pengumpulan sampai akhir 2025 karena dividen BUMN telah pindah sepenuhnya ke Danantara.

    “Sehingga KND ini kita sudah anggap penerimaannya sudah 100%, karena tidak lagi ke APBN, tapi ke Danantara,” ujar Suahasil.

    Berikutnya, untuk setoran PNBP Lainnya mencapai Rp 103,3 triliun per akhir September 2025 atau setara 76% outlook. Sedangkan yang masuk melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 70,2 triliun setara 70,7%.

    Khusus untuk PNBP SDA, lanjut Suahasil, total realisasinya hingga akhir bulan September 2025 mencapai tahun ini Rp 159,6 triliun, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 170,1 triliun.

    Beberapa angka-angka yang menjadi penyebab dari PNBP yang lebih rendah antara lain ada Indonesian Crude Oil Price (ICO), turun 13,5% menjadi US$ 69,54 per barrel dibandingkan tahun lalu US$ 80,41 per barrel.

    PNBP SDA Minerba, yang berkontribusi 92% dari PNBP SDA Nonmigas, terkontraksi 1,2% (yoy). Kondisi ini terdampak penurunan produksi batubara disebabkan penurunan permintaan dari China dan India (selaku konsumen utama), serta berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

    Di sisi lain, lifting minyak bumi mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2024 579 ribu barrel per hari, menjadi 590 ribu barrel per hari tahun ini. Namun demikian, 590 ribu barrel per hari ini belum mencapai asumsi APBN.

    “Memang kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir lifting minyak bumi ini sudah di atas asumsi APBN, tapi secara rata-rata dia masih sedikit di bawah. Kita tentu berharap bulan Oktober, November, Desember akan mengejar ke arah sebesar asumsi APBN 605 ribu barrel per hari,” kata dia.

    Sedangkan untuk lifting gas bumi sendiri, saat ini realisasinya di sekitar 962 ribu barrel setara minyak per hari (BOEPD). Realisasi ini sedikit di bawah asumsi APBN, tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun lalu di angka 964 BOEPD.

    (kil/kil)

  • SPBU di Negara Ini Kena Komplain gara-gara Bensin Campur Etanol, Kok Bisa?

    SPBU di Negara Ini Kena Komplain gara-gara Bensin Campur Etanol, Kok Bisa?

    Jakarta –

    Pemilik SPBU di India meminta kepada perusahaan migas untuk menyediakan bahan bakar tanpa campuran etanol di bulan-bulan musim hujan. Sebab, mereka banyak menerima komplain dari pelanggannya terkait dengan bahan bakar campur etanol.

    Dikutip media lokal India, Cartoq dari The Hindu, keluhan terhadap bahan bakar campuran etanol dari pengguna kendaraan meningkat di sana. Muncul masalah teknis kendaraan terkait kelembapan yang tinggi selama musim hujan.

    Masalah ini menjadi lebih kompleks di daerah pesisir yang lembap, kelembapan atmosfer menyebabkan etanol menyerap air dari udara sekitarnya. Ketika etanol mencapai titik jenuhnya, ia terpisah dari bensin, menciptakan lapisan-lapisan air, etanol, dan minyak bumi yang berbeda di dalam tangki bahan bakar. Pemilik SPBU di India menyaksikan fenomena pemisahan lapisan tersebut secara langsung ketika bahan bakar terpapar udara terbuka selama musim hujan.

    Diketahui, etanol mudah menarik dan menyerap kelembapan dari lingkungan yang lembap. Sifat higroskopis pada etanol ini menjadi tantangan di musim hujan.

    Pada suhu 60 derajat Fahrenheit atau 15,5 derajat Celcius, campuran E10 standar dapat menyerap hingga 0,5 persen kadar air sebelum terjadi pemisahan fase. Namun, toleransi ini menurun secara signifikan seiring penurunan suhu, yang memperburuk situasi selama periode musim hujan yang lebih dingin di negara tersebut.

    Di wilayah pesisir dengan tingkat kelembapan yang tetap tinggi, bahan bakar yang disimpan dalam tangki bawah tanah mengalami masuknya kelembapan secara terus-menerus meskipun sistem penyimpanannya tertutup rapat.

    Cartoq melaporkan, kandungan air yang dihasilkan tidak hanya menurunkan kualitas bahan bakar. Masalah itu bahkan menciptakan serangkaian masalah teknis pada kendaraan konsumen yang membuat pemilik SPBU menghadapi komplain dari pelanggan.

    Pemilik SPBU melaporkan menerima banyak keluhan terkait kerusakan mesin, masalah penguapan bahan bakar, dan kontaminasi air, terutama dengan campuran etanol yang lebih tinggi.

    Pihak SPBU Minta Pasokan Bensin Tanpa Etanol

    Masalah kelembapan ini sangat bervariasi tergantung lokasi geografis dan kondisi iklim setempat. SPBU di Gujarat Selatan menyurati Kementerian Perminyakan dan Gas Alam untuk meminta pengecualian mandat bensin etanol 20 persen, paling tidak selama musim hujan. Mereka berpendapat bahwa dengan etanol 15 persen saja, keluhan tentang kerusakan mesin dan kontaminasi bahan bakar meningkat secara signifikan selama musim hujan dengan kelembapan tinggi.

    Chennai dan wilayah pesisir lainnya mengalami tantangan serupa. SPBU di sana mencari alternatif bahan bakar tanpa campuran etanol selama bulan-bulan musim hujan.

    (rgr/din)

  • Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengimpor etanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM).
    Pernyataan ini disampaikan Eddy guna merespons wacana pemerintah yang akan mewajibkan BBM dengan kandungan 10 persen etanol.
    “Jangan sampai etanol tersebut, karena belum diproduksi dengan volume yang dibutuhkan di dalam negeri, terpaksa kita harus impor,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Eddy, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan mewajibkan kandungan 10 persen pada etanol.
    Kajian di antaranya meliputi harga BBM hasil campuran dengan etanol, apakah lebih terjangkau bagi masyarakat, hingga ketersediaan etanol dalam negeri.
    Selain itu, ia juga meminta pemerintah melihat dampak kebijakan itu terhadap perekonomian.
    “Apakah itu nanti akan menjadi mahal sehingga masyarakat berat untuk mengonsumsinya, sehingga akhirnya disubsidi lagi. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut,” tutur Eddy.
    Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk membicarakan kajian tersebut.
    “Sehingga diputuskan lebih lanjut apa yang menjadi pilihan terbaik untuk kualitas BBM kita ke depannya,” ujar Eddy.
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan kandungan etanol 10 persen (E10) pada BBM.
    Sejauh ini, kebijakan campuran etanol pada BBM baru 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95.
    “Ke depan, kita mendorong untuk ada E10. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ungkap Bahlil dalam acara bertema Indonesia Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
    Bahlil menyebut, penggunaan BBM E10 ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
    Adapun etanol bersumber dari tanaman dalam negeri seperti tebu, jagung, dan singkong.
    Cairan itu dinilai lebih ramah lingkungan dibanding BBM hasil olahan minyak bumi.
    “Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Jakarta –

    Etanol sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sebabnya, pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan etanol 10% dalam bahan bakar dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

    Menilik Vietnam, negara tetangga ini sudah mulai menerapkan bensin campuran etanol 10% (E10) mulai tahun ini. Selain efisiensi, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan angka impor Vietnam dari Amerika Serikat.

    Mengutip Reuters, Vietnam berencana beralih sepenuhnya ke bensin campuran etanol mulai tahun depan, membuka peluang bagi negara Asia Tenggara itu untuk mengimpor lebih banyak etanol dan jagung dari Amerika Serikat.

    Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk beralih ke E10 – campuran bensin dengan bioetanol hingga 10% – menurut dokumen kementerian yang ditinjau oleh Reuters. Saat ini, campuran tersebut menggunakan standar bensin tanpa timbal RON95 dan RON92.

    Peralihan ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka jalur impor etanol dan jagung AS sekaligus membantu menyeimbangkan neraca perdagangan Vietnam terhadap Amerika Serikat, pasar ekspor utamanya.

    “Ini adalah salah satu solusi cepat dan efektif untuk meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat, sehingga mengurangi surplus,” kata dokumen itu. Tahun lalu, Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan sebesar USD 123 miliar dengan Vietnam, salah satu defisit terbesar terhadap satu negara.

    Untuk memperlancar impor etanol, Vietnam sudah memotong tarif impor etanol dari 10% menjadi 5%. Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah menyatakan Vietnam dapat mengimpor produk AS tanpa tarif.

    Vietnam, yang mengonsumsi kurang dari 30 juta ton produk minyak bumi per tahun, juga berencana meningkatkan impor produk AS lainnya, seperti pesawat terbang, LNG, minyak mentah, dan produk pertanian.

    Data bea cukai Vietnam menunjukkan impor dari AS selama tujuh bulan pertama tahun ini naik 22,7% menjadi USD 10,54 miliar. Namun impor etanol serta jagung belum tercantum secara spesifik di data tersebut.

    Vietnam sendiri memiliki enam pabrik etanol dengan kapasitas gabungan 600.000 m³ per tahun, yang baru bisa memenuhi sekitar 40% kebutuhan produksi bensin E10.

    Dokumen pemerintah juga menyebutkan bahwa penggunaan bensin E10 akan membantu mengurangi emisi karbon dan sesuai dengan target net zero Vietnam. Pada COP26 di Glasgow, Vietnam berkomitmen menjadi netral karbon pada 2050.

    (lua/rgr)