Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Segini Besar Emisi Karbon Dari Jet Pribadi Elon Musk, Jeff Bezos, dkk

    Segini Besar Emisi Karbon Dari Jet Pribadi Elon Musk, Jeff Bezos, dkk

    Jakarta –

    Banyak perusahaan-perusahaan menggalakkan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon, namun di saat bersamaan, para miliuner seperti Elon Musk dan Jeff Bezon menggunakan pesawat jet pribadi yang emisi karbonnya sangat besar.

    Oxfam, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Inggris, baru mempublikasikan laporan terbarunya soal ketidakseimbangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh manusia. Dalam laporan tersebut diungkap besaran emisi karbon yang dibuang oleh para miliuner lewat kapal pesiar, jet pribadi, dan lain sebagainya.

    Misalnya saja jet pribadi, Oxfam memantau jet pribadi milik 23 dari 50 orang terkaya dunia dan menemukan fakta bahwa para miliuner ini secara rata-rata terbang sebanyak 184 kali atau 425 jam selama tahun 2023.

    Penerbangan selama itu menghasilkan emisi karbon sebesar 2.074 ton setahun, atau setara dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh orang biasa selama 300 tahun, atau bahkan mencapai 2000 tahun oleh seseorang yang masuk kategori 50% termiskin di dunia.

    Tak cuma pesawat jet, kapal pesiar atau yachts (atau bahkan super yachts) malah menghasilkan emisi karbon yang lebih buruk. Total emisi karbon yang dihasilkan dari 23 yachts milik 18 miliuner mencapai 5.672 ton, tiga kali lebih banyak dibanding emisi karbon dari jet pribadi mereka, atau setara emisi karbon yang dihasilkan orang biasa selama 860 tahun.

    Jika dilihat lebih detil, Jeff Bezos misalnya, dua jet pribadinya terbang selama hampir 25 hari dalam setahun, menghasilkan emisi karbon setara dengan emisi karbon dari seorang pegawai Amazon Amerika selama 207 tahun.

    Lalu dua jet pribadi Elon Musk menghasilkan 5.497 ton emisi karbon selama setahun, atau sekitar 15 ton sehari. Ini setara dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh rata-rata 11 orang selama mereka hidup.

    Masih ada lagi, Oxfam menemukan dari 50 miliuner yang mereka teliti, sekitar 40% investasinya dilakukan ke industri yang menghasilkan emisi karbon sangat besar, misalnya penambangan, minyak bumi, dan pengapalan, dengan rata-rata emisi karbon mencapai 2,6 juta ton.

    Emisi karbon sebesar ini setara dengan 340 kali emisi karbon yang dihasilkan jet pribadi dan kapal pesiar para miliuner itu, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (1/11/2024).

    Jika ditotal dan dirata-rata, setiap 90 menit, miliuner seperti Bezos, Musk dan lainnya menghasilkan karbondioksida yang lebih banyak dibanding orang rata-rata selama masa hidupnya.

    “Laporan ini menunjukkan bagaimana pajak yang lebih adil untuk kekayaan yang sangat besar sangat penting untuk mempercepat penanganan perubahan iklim dan melawan kesenjangan — dimulai dari jet pribadi dan kapal pesiar,” kata Chiara Liguori, senior climate justice policy adviser di Oxfam.

    (asj/asj)

  • Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Penajam Paser Utara (ANTARA) –

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah ikut melindungi industri sawit dari isu negatif yang menyebarkan informasi menyesatkan karena menodai reputasi kelapa sawit.

     

     

    “Data ilmiah sering kali diabaikan, akibatnya persepsi negatif terhadap minyak sawit makin luas di dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Pusat Edi Suhardi dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam, Jumat.

     

     

    “Kami minta dan desak pemerintah lindungi industri sawit dari kampanye negatif,” tambahnya.

     

     

    Pernyataan tersebut disampaikan Edi Suhardi saat menjadi narasumber acara Bekesahan dengan Bubuhan Milenial terkait kelapa sawit yang digelar Gapki Kalimantan Timur di Kota Samarinda, berbentuk edukasi, peran serta dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial.

     

     

    Gapki juga mengajak milenial dan Gen-Z Kalimantan Timur, menurut dia, untuk membela sawit dan tangkal kampanye negatif menyangkut industri sawit.

     

     

    Untuk melawan kampanye negatif industri sawit perlu terus menyampaikan fakta dan data yang benar, lanjut dia, kampanye yang dilakukan harus berbasis akal sehat dengan membandingkan informasi yang benar dan salah, serta mengklarifikasi isu-isu yang seringkali menjadi salah arti.

     

     

    Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melindungi industri sawit, ia menimpali lagi, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

     

     

    Industri sawit telah menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi 16,2 juta tenaga kerja baik di sektor perkebunan sawit maupun industri hilir maupun pendukung lainnya.

     

     

    Dengan minyak sawit sebagai biodesel, pada 2023 Indonesia mampu menghemat devisa untuk mengimpor minyak bumi sebesar US 7,92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 120,8 triliun.

     

     

    Saat ini minyak sawit Indonesia sudah di ekspor kepada lebih dari 160 negara di dunia dan penggunaan minyak sawit sudah sangat meluas, jelas dia, penerimaan devisa ekspor dari industri sawit pada 2022 mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp600 triliun.

     

     

    “Pada 2023 sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari penerimaan devisa 2023. Karena harga minyak sawit 2023 relatif lebih rendah dari 2022,” katanya.

     

     

    Upaya terkoordinasi mendiskreditkan minyak sawit telah membuahkan hasil dengan diberlakukan peraturan yang lebih ketat di Uni Eropa, ungkap dia, seperti EUDR membatasi penggunaan minyak sawit yang merugikan petani dan industri kelapa sawit Indonesia.

     

     

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Bahlil Blak-blakan RI Impor Minyak 297 Juta Barel Setahun

    Bahlil Blak-blakan RI Impor Minyak 297 Juta Barel Setahun

    Jakarta –

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, impor minyak Indonesia lebih besar daripada produksi. Dia mengatakan, Indonesia mengimpor minyak 297 juta barel setahun yang terdiri dari 129 juta barel minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

    “Jadi produksi minyak Indonesia itu 221 juta barel dalam setahun. Impor kita 297 juta barel, terdiri dari 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM),” katanya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (27/8/2024).

    Lebih lanjut, dia menerangkan, konsumsi BBM nasional tahun lalu mencapai sekitar 505 juta barel yang terbagi dalam beberapa sektor. Bebeapa di antaranya adalah sektor tranportasi yang mengonsumsi sebesar 248 juta barel atau 49%, disusul sektor industri sebesar 171 juta barel atau 34%, sektor ketenagalistrikan yang menyedot 38,5 juta barel atau 8%, serta sektor aviasi yang mengonsumsi BBM sebanyak 28,5 juta barel atau 6%.

    Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut, menguras devisa negara pada tahun lalu mencapai di angka Rp 396 triliun. Oleh karena itu, jelas Bahlil, pemerintah tengah menyusun strategi agar impor minyak tersebut bisa dikurangi.

    “Strategi kita dengan melihat keunggulan dan kelemahan kita, yang pertama adalah optimalisasi produksi (minyak bumi) dengan teknologi. Saya kasih contoh di Banyu Urip, itu dikerjakan oleh ExxonMobil. Itu yang didapatkan pertama itu cuma kurang lebih sekitar 90-100 ribu Barrel Oil per Day (BOPD). Tapi kemudian diinjeksi dengan teknologi yang mereka miliki, dan sekarang itu bisa mencapai 140-160 ribu BOPD,” jelasnya.

    Strategi kedua, lanjutnya, adalah dengan melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle atau menganggur. Dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya.

    Sementara itu strategi ketiga adalah dengan melakukan eksplorasi migas khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru sehingga pemerintah akan mendorong percepatan melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik.

    “Fokus area kita sekarang itu adalah di daerah-daerah wilayah timur ini. Jadi di wilayah-wilayah timur sekarang. Nah, status area saat ini, ada beberapa blok yang potensinya bagus. Seperti di Seram, Buton, di Laut Aru-Arafura, Warim, dan Timor,” ungkapnya.

    (acd/rrd)

  • Jurus PGN Salurkan Energi Ramah Lingkungan ke Berbagai Wilayah Indonesia

    Jurus PGN Salurkan Energi Ramah Lingkungan ke Berbagai Wilayah Indonesia

    Jakarta – Subholding PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk terus menyalurkan gas bumi ke berbagai wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling bersih atau paling kecil emisi karbonnya dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya seperti batu bara dan minyak bumi,” ucap Corporate Secretary PGN Susiyani Nurwulandari dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

    Susiyani menjelaskan penyaluran gas bumi ini dilakukan dengan dua cara yakni melalui saluran pipa dan non-pipa. Dalam hal ini saluran pipa digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sudah terhubung dengan infrastruktur pipa backbone dan pipa distribusi, sedangkan saluran non-pipa untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung dengan jaringan gas tersebut.

    “Penyaluran atau transmisi dan distribusi gas bumi itu dikirim ke pelanggan itu melalui ada dua moda, satu pipa, dan non-pipa atau beyond pipeline. (Non-pipa) itu untuk menjangkau konsumen atau pelanggan yang tidak dapat dijangkau oleh gas bumi tersebut,” jelasnya.

    Berkat adanya inovasi penyaluran non-pipa ini, produk gas bumi hasil olahan perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan termasuk operator transportasi umum. Misalkan saja melalui produk GasKu yang menjangkau transportasi umum seperti bajaj, taksi, dan busway.

    “GasKu itu satu jenis produk salah satu yang kita bilang tadi beyond pipeline itu salah satunya GasKu,” ucap Susiyani.

    “Kerja sama kami tentunya yang pertama bajaj ya, di Jakarta ini sudah menggunakan gas bumi ya, kemudian dengan Blue Bird, dengan Transjakarta, juga kami bekerja sama untuk menggunakan gas bumi tersebut,” jelasnya lagi.

    Berkat komitmennya itu dalam menyalurkan energi ramah lingkungan ke berbagai wilayah Indonesia, PGN menerima Anugerah Ekonomi Hijau untuk Produk Energi Ramah Lingkungan dari detikcom.

    “”Kami dari PGN berterima kasih atas Anugerah Ekonomi Hijau yang sudah diberikan oleh detikcom. Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus menyediakan energi bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Susiyani.

    (fdl/fdl)

  • 8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama banyak negara di dunia. Mulai dari pajak atas kepemilikan tanah atau lahan, pajak penambahan nilai untuk barang tentu, sampai pajak pendapatan perusahaan dan individu warganya.

    Namun karena satu dan lain hal, terdapat beberapa negara di dunia yang tidak menerapkan pajak penghasilan kepada warganya. Mayoritas karena negara ini sudah punya penghasilan lain yang lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan.

    Melansir dari laporan Investopedia, Sabtu (27/7/2023), berikut daftar 12 negara di dunia yang membebaskan warganya dari pajak pendapatan

    1. Bahrain

    Negara kerajaan yang terletak di Timur Tengah ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak membebaskan warganya dari pajak pendapatan pribadi. Sebab negara ini sudah mendapat cukup banyak uang dari hasil minyak dan gas alam mereka.

    Di sisi lain, negara ini mengenakan pajak perusahaan yang cukup besar. Terutama bagi perusahaan di sektor migas hingga 46% pada 2024 ini. Selain itu negara ini masih mewajibkan seluruh warganya untuk berkontribusi pada asuransi sosial dan jaminan hari tua (seperti BPJS).

    2. Bahama

    Negara yang terletak di Kepulauan Karibia ini memiliki sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi yang sangat berkembang. Bahkan sektor-sektor ini menyumbang 85% PDB negara itu.

    Berkat pendapatnya yang masif dari sektor tersebut, Bahama tidak mengenakan pajak pendapatan kepada seluruh warganya. Namun untuk bisa mendapat fasilitas bebas pajak ini, seseorang ekspatriat harus memenuhi berbagai syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Termasuk di antaranya sudah tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan hingga kepemilikan properti dengan nilai tertentu.

    3. Bermuda

    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan yang terletak di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki sektor pariwisata yang lebih banyak diminati warga asing.

    Namun untuk bisa menjadi warga negara ini, seseorang ekspatriat harus tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan dan membayarkan sejumlah uang untuk negara sebesar US$ 50.000.

    4. Brunei

    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alam. Kemudian sebagian besar penduduknya juga bekerja di pemerintahan alias jadi PNS.

    Karena itu masyarakat negara itu bisa sangat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah tanpa harus membayar pajak pendapatan.

    5. Kuwait

    Kuwait adalah negara lain yang sangat bergantung pada minyak dan gas alam untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%.

    6. Monako

    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

    Berkat itu Monaco menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Namun untuk memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    7. Oman

    Oman merupakan negara Timur Tengah lainnya lagi yang bergantung pada minyak dan gas alam untuk menunjang ekonomi mereka. Meski negara ini tidak mengenakan pajak pendapatan individu, namun ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu, dan pajak pendapatan perusahaan hingga 15%.

    8. Uni Emirat Arab

    Seperti negara Timur Tengah lainnya, Uni Emirat Arab merupakan salah negara yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil berkat sektor migas. Namun

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    *******
    Bahrain
    Meskipun minyak dan gas alam merupakan sebagian besar pendapatan anggaran negara, Bahrain juga memiliki sektor perhotelan dan ritel yang menonjol. Negara ini tidak memungut pajak penghasilan pribadi namun mewajibkan warganya untuk berkontribusi pada Asuransi Sosial dan program pengangguran. Pajak penghasilan badan yang dikenakan pada perusahaan minyak sebesar 46% pada tahun 2024.

    Pekerja asing yang menerima visa kerja dari majikan lokal berhak mendapatkan izin tinggal. Ada juga izin tinggal tanggungan bagi mereka yang menikah dengan warga negara Bahrain, meskipun izin ini harus diminta oleh majikan mereka.

    bermuda
    Bermuda adalah salah satu dari banyak Wilayah Luar Negeri Inggris yang tidak memungut pajak penghasilan. Industri pariwisata dan jasa mendominasi perekonomian pulau ini. Bermuda adalah pusat bisnis internasional dan pusat keuangan luar negeri.

    Selain menikah dengan penduduk, mereka yang mencari Sertifikat Penduduk Permanen memerlukan masa tinggal sebelumnya dan biaya $50,000.

    Kepulauan Virgin Inggris
    Kepulauan Virgin Britania Raya adalah wilayah luar negeri di Karibia yang sangat bergantung pada pariwisata. Peternakan merupakan kegiatan pertanian yang menonjol. Pada tahun 2017, Badai Irma menghancurkan pulau Tortola, dan 80% bangunan pemukiman dan bisnis hancur atau rusak. Dolar AS telah menjadi mata uang sah di Kepulauan Virgin Britania Raya sejak tahun 1959, karena perekonomiannya terkait erat dengan Kepulauan Virgin AS.

    Untuk menjadi penduduk tetap, seseorang harus tinggal di Kepulauan Virgin Britania Raya selama 20 tahun. Mereka kemudian harus menyerahkan formulir tempat tinggal kepada Departemen Imigrasi Pemerintah Kepulauan Virgin Inggris.

    Brunei
    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alamnya. Sebagian besar penduduknya bekerja di pemerintahan. Masyarakat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah. Wangsa Bolkiah, keluarga kerajaan Brunei, tetap berkuasa di Brunei selama lebih dari enam abad.

    Pulau cayman
    Seperti Bermuda, Kepulauan Cayman adalah salah satu Wilayah Luar Negeri Inggris dan rumah bagi pusat keuangan lepas pantai terkemuka. Sektor jasa mencakup lebih dari 85% aktivitas ekonomi, dan Kepulauan Cayman merupakan wilayah perbankan lepas pantai yang dominan.13 Untuk mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Kepulauan Cayman, seseorang harus sudah tinggal di sana setidaknya selama 15 tahun.

    Kuwait
    Kuwait sangat bergantung pada minyak dan minyak bumi untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%. Kuwait adalah pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

    Monako
    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak. Monaco adalah satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    Oman
    Oman merupakan negara Timur Tengah yang bergantung pada minyak dan gas serta mendukung sistem kesejahteraan. Sultan Qaboos bin Said, raja terlama di Oman, meninggal dunia pada Januari 2020. Negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu. Pendapatan perusahaan dikenakan hingga 15%.

    Qatar
    Perekonomian Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada tahun 2018, yang membawahi dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul. Pengaturan di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan badan (CIT). Tarif pajak perusahaan adalah 10%.

    Saint Kitts dan Nevis
    Perekonomian Saint Kitts dan Nevis bergantung pada pariwisata, sebuah industri yang menggantikan industri andalan asli, gula, pada tahun 1970. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keuangan dan telekomunikasi lepas pantai. Saint Kitts dan Nevis menyediakan program kewarganegaraan ekonomi bagi warga negara asing dengan kekayaan bersih tinggi dan keluarga mereka.23

    Bahama
    Bahama berkembang pesat dalam bidang pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi, yang menyumbang 85% PDB. Bahama adalah satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

    Uni Emirat Arab
    Uni Emirat Arab memiliki infrastruktur yang mapan, sistem politik yang stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara ini berasal dari pendapatan non-minyak seiring dengan beralihnya negara ini dari sektor energi. UEA mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 9% dan PPN standar sebesar 5%.

    Pada tahun 2020, imigran mencapai sekitar 88,1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi menurut jenis dan sponsornya dan berkisar dari satu hingga 10 tahun.

    **********
    Uni Emirat Arab
    Terdapat beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak perusahaan atau pajak penghasilan, dan Uni Emirat Arab merupakan salah satunya yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil.

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    Bahama
    Untuk menikmati bebas pajak penghasilan di Bahama, seseorang tak perlu memperoleh kewarganegaraan Bahama, ia hanya perlu tinggal di Bahama saja. Hal tersebut membuat Bahama menjadi salah satu negara yang mudah untuk mengakses kehidupan bebas pajak penghasilan.

    Agar dapat terbebas dari pajak penghasilan, seseorang harus tinggal di Bahama minimal 90 hari, dan mereka harus mempertahankan tempat tinggal mereka selama minimal 10 tahun. Lalu, tempat tinggal tersebut juga harus memenuhi jumlah pembelian minimum yang ditentukan oleh menteri, dan orang yang membeli tempat tinggal dengan harga lebih dari BSD $750 ribu atau setara Rp 11,9 miliar (kurs Rp 15.942) akan mendapatkan “pertimbangan cepat”.

    Bermuda
    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki pemandangan dan destinasi yang indah.

    Monako
    Monako dikenal sebagai tempat berlibur para orang-orang kaya di dunia. Terletak di French Riviera, Monako memiliki marina luas yang ditempati oleh sejumlah kapal pesiar dari seluruh dunia.

    Monako juga merupakan salah satu tuan rumah dari acara favorit para orang kaya, yaitu Formula One Monaco Grand Prix. Saat acara tersebut berlangsung, harga sewa apartemen di Monako dapat mencapai US$ 10 ribu atau setara Rp 158,6 juta (kurs Rp 15.862) per malam.

    Monako merupakan negara kota yang luasnya tidak jauh berbeda dengan Vatikan. Monako mempunyai angka kriminal terendah di seluruh dunia. Namun, Monako adalah salah satu tempat dengan biaya hidup tertinggi.

    Untuk mendapatkan bebas pajak penghasilan di Monako, seseorang harus mempunyai setoran setidaknya € 500 ribu atau setara Rp 8,4 miliar (kurs Rp 16.808) di bank Monako.

    (fdl/fdl)

  • Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Surabaya (beritajatim.com) – Iran secara resmi menyatakan penghentian serangan ke Israel, setelah Sabtu 13 April 2024 lalu Iran menyerang secara langsung Israel. Serangan Iran terhadap Israel ini berdampak kontan atas kenaikan beberapa komoditas strategis global.

    Terjadi kenaikan harga minyak, menyentuh di level 90,5 US Dollar per barel dari posisi sebelumnya di harga 89 US Dollar per barel. Setelah menyatakan penghentian serangan atas Israel pada 13 April 2024 lalu, apakah perang antara Iran dan Israel akan berakhir?

    “Kita berharap serangan ini berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah makin mereda. Namun, melihat kemungkinan tren yang ada, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akan tetap membara,” tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Selasa (16/4/2024).

    Seperti kita ketahui bersama, sejak pecah Revolusi1979, Iran mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Kedua negara terlibat perang proxy berlangsung sangat lama.

    “Karena itulah, saya perkirakan permusuhan kedua negara tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan setiap saat bisa terjadi konfrontasi lanjutan. Merespons situasi tersebut, saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah pro aktif melakukan langkah-langkah strategis,” katanya.

    Langkah strategis, menurut Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu, antara lain pro aktif melakukan upaya diplomatik,melalui lembaga lembaga internasional, baik di PBB, maupun OKI. Yakni, untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara, sejalan dengan mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina.

    Kemudian, mendorong PBB untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel.

    Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia, menguntungkan kedua ‘blok politik’ besar, yakni Tiongkok, Rusia versus Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada yang sama-sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.

    “Pro aktif juga mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab kita bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata-rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita,” jelasnya.

    Pemerintah juga harus pro aktif mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi US Dollar terhadap Rupiah. Sebab setiap rupiah yang melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik 10 US Dollar per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp 100 triliun. APBN 2024 mematok rupiah di level Rp 15.000/US Dollar dan ICP 82 US Dollar/barel.

    Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh 120 US Dollar per barel, jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu. Sebab jalur ini menjadi penopang 21 persen lalu lintas minyak bumi dunia.

    Juga, pro aktif memastikan ketersediaan US Dollar bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi, sekurang kurangnya enam bulan ke depan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai. Termasuk pro aktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan US Dollar, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.

    “Pemerintah juga harus pro aktif memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi US Dollar, mengingat tren adanya depresiasi Rupiah dari US Dollar, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Jember (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati dan wali kota hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Bupati Hendy Siswanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya.

    “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” kata Hendy, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Hendy mengatakan, masih banyak yang harus dilakukannya selama sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Kami mau menggratiskan pupuk organik sebesar-besarnya untuk teman-teman petani,” katanya.

    Hendy juga ingin mewujudkan pembangunan pelabuhan. “Transportasi untuk jalan tol sulit ini. Bagaimana kita bisa membuat pelabuhan. Hasil produksi kita kan sangat besar. Kalau yang lain, seperti jalan-jalan desa, sudah kami perbaik semua. Ini secara bertahap (pembangunan jalan) di seluruh Kabupaten Jember harus selesai semua,” katanya.

    Pembangunan jalan di Jember harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jalan desa sampai gunung akan kami perbaiki, dengan pola strategi anggaran yang ada. Oleh karena itu pekerjaan rumah kami belum selesai,” kata Hendy.

    Hendy ingin memperbaiki tempat-tempat wisata, terutama akses jalan menuju lokasi tersebut. Jalan sepanjang 15 kilometer di kawasan Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, segera diperbaiki tahun ini.

    Hendy menganggap penyelesaian perbaikan jalan tidak terlalu sulit. “Karena fondasi kami sudah ada semua sekarang. Perangkatnya ada semua. Tidak mulai dari nol seperti saat saya awal menjabat. Tinggal meneruskan saja. Tapi juga harus berhati-hati, karena kalau kita tidak betul-betul piawai, kembali ke nol lagi,” katanya. [wir]

  • Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Pj Gubernur Adhy Beri Dukungan Terhadap Potensi Energi di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan nota penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim Tahun 2019-2050.

    Penyampaian tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (18/3/2024).

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, usulan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub bidang Energi Baru Terbarukan.

    Adhy melanjutkan, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemprov Jatim membentuk Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengakomodir kewenangan tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2029 dimana capaian target Bauran Energi merupakan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

    “Dalam rangka pengelolaan energi di Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050 yang memuat kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Pj. Gubernur Adhy.

    Menurut Adhy, peran energi sangat penting bagi pembangunan nasional mengingat energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

    Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor lain, khususnya sektor industri dan transportasi. Hal itu selaras dengan Jatim sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Maka tingkat konsumsi energi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini merupakan tantangan dalam memenuhi pasokan dan kebutuhan energi,” kata Adhy.

    Energi di Jawa Timur ini, lanjut Adhy, memiliki beragam potensi sumber energi. Mulai energi fosil dan energi baru terbarukan. Selain itu, usaha hulu migas Jawa Timur memiliki 16 Blok Wilayah Kerja (WK) produksi. Masing-masing 8 blok wilayah kerja migas pengembangan dan 4 blok wilayah kerja migas eksplorasi.

    “Potensi energi berupa gas bumi di Jawa Timur sebesar 5.377,9 Billion Cubic Feed (BCF). Sedangkan, potensi minyak bumi sebesar 264,2 juta barel,” katanya.

    “Termasuk potensi energi terbarukan sebesar 188.410 Mega Watt (MW), yakni energi panas bumi sebesar 1.280 MW yang tersebar di Gunung Blawan Ijen, Ngebel Ponorogo, Gunung Pandan, Gunung Arjuno Welirang, Songgoriti, Gunung Iyang Argopuro, Gunung Lawu, Gunung Wilis,” urainya menambahkan.

    Pj. Gubernur Adhy juga menjelaskan, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nantinya, panas bumi akan menjadi andalan energi terbarukan untuk memenuhi bauran energi Jawa Timur yang ditargetkan sebesar 17,09 persen pada tahun 2025 dan 19,56 persen pada tahun 2050.

    “Selain itu, terdapat potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Jawa Timur seperti energi surya sebesar 176.390 MW, energi angin 10,200 MW, energi air 80 MW, dan energi biomassa 350 MW,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Perda ini juga selaras dengan kebijakan nasional pelaksanaan Transisi Energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengakselerasi dan mendukung sepenuhnya melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi dan pengembangan jaringan gas pada sektor industri dan rumah tangga.

    Menurutnya, pengembangan pembangkit EBT setiap tahun mengalami peningkatan. Hingga saat ini, jumlah kapasitas pembangkit EBT di Jawa Timur sebesar 1.892,89 MW dengan capaian Bauran EBT 9.96 persen terhadap energi minyak bumi 45,14 persen, gas bumi 16,72 persen, dan batu bara 28,18 persen.

    “Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jawa Timur juga meningkat secara signifikan sebanyak 7.659 unit terdiri dari Kendaraan R2 (6.1551 unit) dan Kendaraan R4 (1.504 unit),” tuturnya.

    “Keberhasilan pelaksanaan transisi energi di Jatim tentunya perlu sinergi, kontribusi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan Swasta,” pungkasnya. (tok/ian)