Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Pertama adalah insentif dan fasilitasi investasi sesuai dengan karakter sektor dan daerah untuk investasi bernilai tambah tinggi (industrialisasi dan hilirisasi) serta berkualitas.

    “Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi,” katanya dalam acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025, di Jakarta, Kamis.

    Prioritas diberikan terhadap investasi yang memberikan spillover pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja, terhubung dengan proses industri dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berorientasi ekspor dan terhubung rantai pasok global, melakukan transfer/adopsi teknologi, mengembangkan riset dan inovasi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan.

    Kedua adalah pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah dengan backward dan forward linkage untuk menciptakan nilai tambah dan nilai rantai pasok domestik yang kuat.

    Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan sektor keuangan adaptif yang menyediakan beragam alternatif sumber pendanaan bagi investor, baik perbankan, pasar modal, maupun produk keuangan lainnya.

    Keempat, peningkatan iklim berinvestasi dan berusaha, kepastian kebijakan dan hukum, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar pusat-daerah dan antar sektor, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas, ketersediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM), energi hijau; serta persaingan usaha yang sehat.

    “Artinya, (mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen) perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudian memastikan investasi-investasi besar ini dapat berjalan dengan baik di Indonesia,” ungkap dia.

    Terakhir, penyediaan investasi pemerintah dan BUMN/BUMD berfokus pada sektor publik dan kebutuhan dasar penarik investasi.

    Dalam paparannya, tercatat sejumlah prasyarat investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk lima tahun mendatang. Mulai dari pertumbuhan investasi rata-rata tumbuh 8,36 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,7 persen pada 2025-2029; lalu kebutuhan investasi rata-rata Rp9.883 triliun per tahun dengan kontribusi pemerintah 7,3 persen, BUMN 6,8 persen, dan swasta/masyarakat 85,9 persen.

    Kemudian, peningkatan investasi industrialisasi dan hilirisasi terutama sektor industri prioritas. Ada 15 komoditas hilirisasi (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia) dengan total target investasi sekitar Rp2.874,8 triliun, target investasi Penanaman Modal Asing-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN) pada 2029 sebesar Rp3.543,6 triliun, dan target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Mesin dan Perlengkapan Rp1.476 triliun pada 2029 atau naik dari Rp692 triliun pada 2023.

    Mengenai prasyarat ketiga ialah peningkatan nilai investasi berorientasi ekspor pada 2029 sebesar Rp440,9-Rp483,5 triliun untuk PMA dan Rp125-Rp143,1 triliun untuk PMDN, serta peningkatan kontribusi investasi luar Jawa melebihi capaian tahun 2023 yang sebesar 51,5 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bidik Hilirisasi 28 Komoditas, RI Butuh Investasi Rp9.827,7 Triliun

    Bidik Hilirisasi 28 Komoditas, RI Butuh Investasi Rp9.827,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan hilirisasi 28 komoditas potensial membutuhkan investasi senilai US$618 miliar atau setara Rp9.827,7 triliun (asumsi kurs Rp15.900 per dolar AS).

    Menurutnya, investasi dengan nilai fantastis itu dibutuhkan untuk menjalankan hilirisasi hingga 2040.

    “Kami sudah mengidentifikasi untuk sektor-sektor tersebut ada 28 komoditas yang perlu dilakukan hilirisasi. Untuk 28 komoditas tersebut itu akan membutuhkan investasi sekitar US$618 miliar,” kata Yuliot dalam acara Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.  

    Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batu bara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala.  

    Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam. 

    Lebih terperinci, kebutuhan investasi untuk hilirisasi di sektor mineral dan batu bara mencapai US$498,4 miliar atau Rp7.921,5 triliun. Lalu, untuk sektor minyak bumi dan gas bumi dibutuhkan investasi sebesar US$68,3 miliar atau Rp1.086,1 triliun.

    Sementara itu, kebutuhan investasi untuk hilirisasi sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan mencapai US$51,3 miliar atau setara Rp816,2 triliun.

    “Kita akan mencoba untuk beberapa komoditas kita lakukan hilirisasi untuk peningkatan nilai tambahnya itu ada di dalam negeri dalam rangka ketahanan dan juga pengolahan sumber daya alam berkelanjutan,” tutur Yuliot.

    Dari investasi ini, Yuliot memperkirakan Indonesia bisa mendapat dampak positif, salah satunya berupa melonjaknya nilai ekspor hingga kisaran US$857,9 miliar hingga tahun 2040.

    Kemudian, produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga diprediksi bisa menyentuh nilai US$235,9 miliar serta serta pembukaan lapangan kerja bagi 3,01 juta orang.

    Dia juga mencontohkan, program hilirisasi nikel berhasil memberi nilai tambah berlipat-lipat ganda. Berdasarkan catatan Yuliot, nilai ekspor nikel hanya sekitar US$3,3 miliar pada 2017. 

    Kemudian, setelah ada program hilirisasi, nilai ekspor nikel melesat menjadi US$33,5 miliar pada 2023.

  • Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih kurang bersaing dengan negara-negara lain menjadi tantangan dalam menarik para investor masuk ke Tanah Air.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, setidaknya ada empat aspek utama yang dipertimbangkan para investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara.

    Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Artinya, investor ingin negara dengan fundamental perekonomian yang baik dan memiliki prospek bagus.

    “Kita kan so far [Indonesia kan sejauh ini] pertumbuhan ekonomi kita baik tuh, ya rata-rata masih 5% lah, 5% lebih,” ujar Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam aspek ini karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang terus terjaga.

    Ketiga, kedekatan dengan sumber daya alam. Ichwan menerangkan pemerintah telah mengidentifikasi 28 komoditas unggulan dari delapan sektor yang dimiliki mulai dari nikel, timah, tembaga, baru bara, minyak bumi, sawit, udang, rumput laut, kobal, hingga pala.

    Dia meyakini, 28 komoditi itu akan dibutuhkan oleh produsen-produsen global untuk melakukan kegiatan produksinya. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia turut memiliki keunggulan di aspek sumber daya alam.

    Keempat, yaitu terkait kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ichwan tidak menampik, Indonesia masih punya pekerjaan rumah di aspek ini.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti yang ditetapkan dalam visi misi Asta Cita.

    “Jadi harapannya dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, setidaknya empat kriteria utama investor memilih negara sebagai negara tujuan investasi itu, Indonesia bisa penuhi,” jelas Ichwan.

    Di samping empat aspek utama tersebut, dia juga menyatakan BKPM akan terus mencoba menciptakan iklim investasi yang kondusif. Contohnya, BKPM akan terus permudah penerbitan izin usaha hingga memberi insentif menarik untuk pada investor.

    Bersaing dengan Negara-Negara Tetangga

    Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif karena takut penjualan produknya akan berkurang.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut.

    Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.

    Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.

    Dengan demikian, perang dagang AS-China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.

    “Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).

  • Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Selasa pekan lalu, calon Partai Republik itu berhasil melewati batas ambang kemenangan yakni 270 electoral vote dalam melawan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Sejumlah pihak pun mulai memprediksi seperti apa program kerja 100 hari Trump saat kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Prakiraan terhadap Trump dibuat dengan mempertimbangkan posisinya yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021 dan juga janji-janji kampanyenya.

    Newsweek menuliskan bahwa 100 hari pertama pemerintahannya kemungkinan akan difokuskan pada pemenuhan beberapa janji kampanye utamanya terkait imigrasi dan ekonomi, serta pengangkatan pejabat kabinet utama.

    Ekonomi

    Ekonomi adalah hal yang membantu Trump meraih masa jabatan kedua, dan kemungkinan akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika secara umum tidak senang dengan arah negara dan ekonomi saat ini.

    Trump telah menganjurkan kebijakan seperti menghapus pajak atas upah yang diberikan kepada karyawan yang menerima tip. Sebuah memo dari Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise, yang dilaporkan Axios, mengindikasikan bahwa Partai Republik DPR akan fokus pada pemotongan pajak dan pemotongan belanja pemerintah.

    Anggota DPR Partai Republik dari Maryland, Andy Harris, mengatakan bahwa ia yakin Partai Republik cenderung meloloskan beberapa kebijakan ini, termasuk janjinya untuk memotong pajak atas tip, dalam paket rekonsiliasi awal, dan RUU rekonsiliasi yang lebih besar yang membahas pajak untuk Tahun Anggaran 2026.

    Namun, ada beberapa batasan untuk rekonsiliasi. Apa pun dalam RUU ini harus terkait langsung dengan pengeluaran dan pendapatan, sehingga proses ini tidak dapat digunakan untuk memberlakukan aspek lain dari agenda Trump.

    Imigrasi

    Trump juga diperkirakan akan fokus pada isu imigrasi di hari-hari awal masa jabatannya. Karoline Leavitt, sekretaris pers nasional Trump, mengatakan kepada Fox News bahwa segera setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang, agenda hari pertamanya adalah meluncurkan deportasi massal imigran gelap yang tinggal di negara tersebut.

    “Ia dapat melakukannya dengan mencabut status perlindungan sementara yang saat ini memungkinkan para migran untuk bekerja secara legal di AS atau menggunakan polisi setempat untuk program deportasi,” demikian dilaporkan NPR.

    Namun, upaya ini kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan. Menurut Dewan Imigrasi Amerika, hal ini akan menelan biaya US$ 7,3 miliar (Rp 114 triliun). Upaya untuk melakukan deportasi massal juga kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan hukum dan logistik.

    Minyak

    Trump juga telah berjanji bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak fracking dan penggunaan minyak pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden.

    Fracking, atau pengeboran sisa-sisa minyak bumi, muncul sebagai isu utama di Pennsylvania, negara bagian yang dimenangkannya dengan selisih suara tipis.

    “Saya ingin menutup perbatasan dan saya ingin mengebor, mengebor, mengebor,” kata Trump kepada Fox News, Desember 2023.

    Scalise, dalam memonya kepada rekan-rekannya di DPR, juga menulis bahwa prioritasnya adalah ‘melepaskan energi Amerika’ dengan mengamanatkan penjualan sewa, membuka lahan federal untuk ‘peningkatan eksplorasi dan produksi energi’ dan mencabut kebijakan lingkungan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden.

    Isu Gender

    Sehubungan dengan perang budaya, Trump juga berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif bagi sekolah yang mendorong ‘teori ras kritis’ atau ‘kegilaan gender’ pada hari pertama.

    Partai Republik telah berupaya untuk meloloskan undang-undang yang melarang sekolah membahas orientasi seksual dan identitas gender kepada beberapa siswa, dengan alasan topik tersebut seharusnya ditangani oleh orang tua daripada guru.

    Tetapi para kritikus memandang kebijakan ini sebagai upaya untuk secara tidak adil menargetkan anggota komunitas LGBTQ+.

    Perang Rusia-Ukraina

    Trump juga mengatakan akan mencoba membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan pada hari pertama masa jabatannya.

    “Mereka sekarat, Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” kata Trump pada 2023 di CNN.

    Trump sendiri telah mengadakan panggilan telepon bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump mengingatkan Putin tentang kehadiran militer AS yang cukup besar di Eropa, namun di sisi lain, Trump juga menyebut bahwa pihaknya sangat menantikan untuk bisa menyelesaikan perang Ukraina segera.

    “Trump secara singkat mengangkat masalah ‘tanah’ dalam panggilannya dengan Putin,” ujar informasi seorang sumber kepada Washington Post yang juga dimuat AFP.

    “Trump juga menyatakan minatnya untuk melakukan percakapan lebih lanjut guna membahas penyelesaian perang Ukraina segera.”

    Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Namun ia tidak merinci pemikirannya terkait upaya perdamaian tersebut.

    Di sisi lain, Trump dan sekutunya telah mengecam pendanaan AS untuk Ukraina. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hal itu membantu mendanai hubungan korup yang pro-perang antara perusahaan pertahanan dan para pengkritik kebijakan luar negeri.

    Kabinet

    Hari-hari awal kepresidenan Trump juga dapat ditentukan oleh penunjukan anggota kabinet. Ia diharapkan mulai memilih calon untuk peran masa depan seperti jaksa agung atau posisi yang mengawasi perbendaharaan, pertahanan, dan perbatasan dalam beberapa minggu mendatang.

    Pada tahun 2017, sebagian besar calonnya menerima dukungan bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat. Hanya Betsy Devos, yang dinominasikan untuk memimpin Departemen Pendidikan, yang menerima penolakan dari beberapa anggota Partai Republik.

    Pada hari-hari setelah kemenangannya, Trump mengumumkan satu posisi penting di Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa ia berencana untuk menunjuk penasihat senior kampanyenya Susie Wiles sebagai kepala stafnya, sebuah posisi yang tidak perlu disetujui Senat untuk dikonfirmasi.

    Spekulasi sudah beredar luas tentang siapa yang akan dipilih Trump untuk peran-peran penting ini. Nama-nama seperti Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk, Richard Grennell dan Mike Pompeo telah diajukan sebagai calon yang akan ditunjuk. Namun Trump belum memberikan komentar publik tentang siapa yang akan ia tunjuk dalam kabinetnya.

     

    (luc/luc)

  • Bukan Eropa atau Arab, Bom Waktu PD 3 Ada di ‘Halaman Depan’ Rumah RI

    Bukan Eropa atau Arab, Bom Waktu PD 3 Ada di ‘Halaman Depan’ Rumah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perebutan wilayah antar negara kerap menjadi pemicu konflik, bahkan hingga skala global seperti perang dunia. Salah satu wilayah dengan potensi eskalasi konflik paling tinggi itu, salah satunya adalah Laut China Selatan (LCS) yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia.

    Profesor dari University of Tennessee, Krista Wiegand menyebut saling klaim penguasaan terhadap LCS berpotensi menjadi ‘bom waktu’ yang dapat memicu Perang Dunia ke-III (PD3). Tindakan China yang mengklaim wilayah itu, kata dia, membuatnya bersitegang dengan banyak negara Asean, seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, termasuk Indonesia di Natuna Utara.

    Klaim ini pun menyeret Amerika Serikat (AS), yang merupakan rival dari Beijing. Wiegand mengatakan AS memiliki kepentingan tidak langsung karena LCS dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis.

    “Jika AS terlibat dalam perang apa pun dengan China, kemungkinan besar itu akan terjadi di Taiwan,” kata Wiegand kepada FreightWaves dalam sebuah wawancara yang juga dikutip Oilprice, dikutip Minggu (10/11/2024).

    “Namun pada saat yang sama, ada kemungkinan kecelakaan atau semacam krisis terjadi di LCS. Misalnya, jika kapal AS bertabrakan dengan kapal angkatan laut China atau ada rudal yang ditembakkan ke kapal perusak atau fregat AS, itu pasti akan menyebabkan semacam krisis yang mungkin meningkat,” kata dia lagi.

    “Tidak ada yang menginginkan perang, tentu saja, termasuk China, tetapi mereka jelas menginginkan LCS, dan ada kemungkinan perang itu mungkin terjadi,” ujar profesor yang juga direktur Pusat Keamanan Nasional dan Urusan Luar Negeri di Sekolah Kebijakan Publik dan Urusan Publik Howard J. Baker itu.

    LCS membentang dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut. Sekitar 24% dari perdagangan maritim global melewati LCS pada 2023.

    Bila ditinjau per komoditas, lalu lintas barang yang melalui perairan itu pada tahun 2023 meliputi minyak mentah (45%), propana (42%), mobil (26%) dan barang curah kering (23%). Selain lalu lintas barang, pada tahun 2023, Survei Geologi AS melaporkan LCS mungkin mengandung hingga 9,2 miliar barel minyak bumi dan cairan lain yang belum dimanfaatkan dengan potensi 216 triliun kaki kubik gas alam.

    Sengketa China di LCS mencakup wilayah yang termasuk dalam zona eksklusi ekonomi (ZEE) seperti dengan Filipina. ZEE adalah wilayah maritim tempat negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam.

    Sebenarnya pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam kasus yang dibuka pada tahun 2013 terhadap China. Pengadilan arbitrase mengatakan klaim China di LCS tidak memiliki dasar hukum.

    “Ada beberapa klaim historis yang mungkin sah, tetapi pada saat yang sama, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani dan diratifikasi China, bersama dengan sebagian besar negara lain di dunia, kecuali AS dan beberapa negara lainnya, sangat jelas tentang batas-batas maritim negara-negara,” tambah Wiegand.

    “Klaim China atau fitur maritim tentang pulau-pulau di perairan negara-negara seperti Vietnam dan Filipina yang berada di bawah kendali mereka. Itu sama sekali tidak sah,” tegasnya.

    (luc/luc)

  • Profesor AS Klaim ‘Bom Waktu’ Perang Dunia 3 Ada di Sebelah RI

    Profesor AS Klaim ‘Bom Waktu’ Perang Dunia 3 Ada di Sebelah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Profesor dari University of Tennessee, Krista Wiegand, menyebutkan bahwa ‘bom waktu’ Perang Dunia Ketiga (PD3) berada di dekat Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara bersama FreightWaves, awal pekan ini.

    Ia menyebutkan bahwa bom waktu PD3 tersebut adalah Laut China Selatan (LCS). China diketahui telah mengklaim hampir seluruh wilayah LCS selama beberapa dekade dan membuatnya bersitegang dengan banyak negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei, termasuk Indonesia di Natuna Utara.

    Klaim ini pun menyeret Amerika Serikat (AS), yang merupakan rival dari Beijing. Wiegand mengatakan memang AS tidak memiliki klaim kedaulatan langsung atau hak maritim unik di lautan tersebut tapi jalur perairan itu bisa mempercepat perang pecah antara AS dan China.

    “Jika AS terlibat dalam perang apa pun dengan China, kemungkinan besar itu akan terjadi di Taiwan,” kata Wiegand kepada FreightWaves dalam sebuah wawancara yang juga dikutip Oilprice, dikutip Rabu (6/11/2024).

    “Namun pada saat yang sama, ada kemungkinan kecelakaan atau semacam krisis terjadi di LCS. Misalnya, jika kapal AS bertabrakan dengan kapal angkatan laut China atau ada rudal yang ditembakkan ke kapal perusak atau fregat AS, itu pasti akan menyebabkan semacam krisis yang mungkin meningkat,” tambahnya.

    “Tidak ada yang menginginkan perang, tentu saja, termasuk China, tetapi mereka jelas menginginkan LCS, dan ada kemungkinan perang itu mungkin terjadi,” ujarnya profesor yang juga direktur Pusat Keamanan Nasional dan Urusan Luar Negeri di Sekolah Kebijakan Publik dan Urusan Publik Howard J. Baker itu.

    LCS membentang dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut. Sekitar 24% dari perdagangan maritim global melewati LCS pada 2023.

    Bila ditinjau per komoditas, lalu lintas barang yang melalui perairan itu pada tahun 2023 meliputi minyak mentah (45%), propana (42%), mobil (26%) dan barang curah kering (23%). Selain lalu lintas barang, pada tahun 2023, Survei Geologi AS melaporkan LCS mungkin mengandung hingga 9,2 miliar barel minyak bumi dan cairan lain yang belum dimanfaatkan dengan potensi 216 triliun kaki kubik gas alam.

    Sengketa China di LCS mencakup wilayah yang termasuk dalam zona eksklusi ekonomi (ZEE) seperti dengan Filipina. ZEE adalah wilayah maritim tempat negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam.

    Sebenarnya pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam kasus yang dibuka pada tahun 2013 terhadap China. Pengadilan arbitrase mengatakan klaim China di LCS tidak memiliki dasar hukum.

    “Ada beberapa klaim historis yang mungkin sah, tetapi pada saat yang sama, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani dan diratifikasi China, bersama dengan sebagian besar negara lain di dunia, kecuali AS dan beberapa negara lainnya, sangat jelas tentang batas-batas maritim negara-negara,” tambah Wiegand.

    “Klaim China atau fitur maritim tentang pulau-pulau di perairan negara-negara seperti Vietnam dan Filipina yang berada di bawah kendali mereka. Itu sama sekali tidak sah,” tegasnya.

    (sef/sef)

  • Harga Minyak Naik karena Badai Tropis Rafael

    Harga Minyak Naik karena Badai Tropis Rafael

    Jakarta: Harga minyak ditutup lebih tinggi pada hari Selasa di tengah ekspektasi gangguan pasokan di AS karena Badai Tropis Rafael mengarah ke Teluk Meksiko.  
     
    Melansir Investing.com, Rabu, 6 November 2024, pada pukul 14.30 WIB (19.30 GMT), harga minyak Brent naik 0,6 persen menjadi USD75,53 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate ( WTI ) naik 0,7 persen menjadi uSD71,99 per barel.
    Badai tropis Rafael
    Badai Tropis Rafael dapat menjadi badai kategori 2, yang berpotensi mengurangi sekitar empat juta barel produksi minyak AS minggu ini. Perusahaan-perusahaan energi besar telah memulai persiapan, menghentikan produksi lepas pantai dan mengevakuasi para pekerja.
     
    Pertaruhan pada gangguan pasokan datang hanya sehari sebelum laporan resmi minyak bumi yang diperkirakan akan menunjukkan produksi domestik naik 1,8 juta barel pada minggu sebelumnya.
     

    Pertemuan NPC Tiongkok
    Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok telah memulai pertemuan empat hari pada Senin (NASDAQ:MNDY). NPC diperkirakan akan menyetujui lebih banyak pengeluaran fiskal oleh pemerintah, terutama setelah Beijing menguraikan sejumlah langkah fiskal yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan.
     
    Namun RRT belum memberikan isyarat mengenai ukuran atau skala langkah-langkah yang direncanakan, mengingat hanya NPC yang dapat menyetujui peningkatan pengeluaran fiskal.
     
    Laporan-laporan terakhir mengatakan negara ini dapat menyetujui peningkatan utang sekitar USD1,4 triliun dalam beberapa tahun mendatang.
    Tanda-tanda langkah-langkah stimulus konkrit di RRT kemungkinan besar akan mendukung pasar minyak, mengingat negara ini adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Kekhawatiran akan melambatnya permintaan di RRT telah menjadi pemberat utama harga minyak.
    Pemilu AS dan pertemuan The Fed ditunggu
    Pasar juga menantikan isyarat lebih lanjut dari AS saat negara ini akan mengadakan pemilihan presiden yang berlangsung ketat pada Selasa. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Donald Trump dan Kamala Harris sebagian besar bersaing ketat, dengan hasil yang jelas tampak tidak pasti.
     
    Setelah pemilu, fokus minggu ini juga tertuju pada pertemuan Federal Reserve, dan bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sri Mulyani Perpanjang Tax Holiday hingga 31 Desember 2025 – Page 3

    Sri Mulyani Perpanjang Tax Holiday hingga 31 Desember 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pembebasan pajak untuk korporasi atau tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024, hingga 31 Desember 2025.

    Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 130/2020, insentif tersebut berlaku hingga 9 Oktober 2024. Namun, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu memperpanjang pembebasan pajak tersebut.

    “Pertimbangan diterbitkannya PMK 69/2024 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fasilitas pengurangan PPh bagi industri pionir,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, yang dimaksud industri pionir di antaranya industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau turunannya yang terintegrasi.

    Kemudian, industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi; industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika; industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; serta industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.

    Lalu, industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik; industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor; industri pembuatan komponen utama kapal; industri pembuatan komponen utama kereta api; industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya; infrastruktur ekonomi; atau ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

    Di samping itu, PMK 69/2024 juga mengatur tentang implementasi pajak minimum global 15 persen. Bagi wajib pajak yang masuk ke dalam cakupan pajak minimum global, bila fasilitas pengurangan PPh badan menyebabkan tingkat pajak efektif yang dibayarkan di bawah 15 persen, akan dikenai pungutan pajak tambahan minimum domestik.

    “Penerapan pajak tambahan dalam PMK 69/2024 bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia membayar pajak yang sesuai dengan standar pajak minimum global,” jelas Dwi.

     

  • Pengusaha Minta ‘Libur Bayar’ Pajak Diperluas ke Industri Hilir

    Pengusaha Minta ‘Libur Bayar’ Pajak Diperluas ke Industri Hilir

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat pengurangan pajak korporasi (tax holiday) dari industri pionir menjadi termasuk industri hilir.

    Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan industri logam dasar memang termasuk ke dalam industri yang disasar tax holiday. Kendati demikian, dia merasa manfaat tax holiday akan semakin terasa ke perekonomian apabila penerima manfaatnya diperluas.

    “[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya,” jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

    Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tak tersedia dari dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

    Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

    Di samping itu, Dadang meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif fiskal termasuk tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

    Lebih lanjut, Dadang juga mengakui PMK No. 69/2024 turut menambahkan klausa pajak minimum global untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Menurutnya, penerapan pajak minimum global 15% yang merupakan Pilar 2 OECD itu tidak akan terlalu berpengaruh ke industri logam dasar.

    “Industri yang bergerak di bidang platform virtual dan digital adalah yang paling terpengaruh dengan kebijakan ini,” ujarnya.

    Dia pun tidak heran apabila para investor asing berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia. Ditambah, sambungnya, masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia.

    Sebagai informasi, tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 69/2024, berikut daftar industri pionir yang berhak menerima tax holiday:

    Industri logam dasar hulu: besi baja; atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
    Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
    Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
    Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
    Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
    Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
    Industri pembuatan komponen utama kapal;
    Industri pembuatan komponen utama kereta api;
    Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
    Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
    Infrastruktur ekonomi; atau
    Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

  • Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi memperpanjang aturan tax holiday atau insentif pembebasan pajak bagi korporasi. Simak kisi-kisi perpanjangan insentif pajak tax holiday.

    Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak berakhir pada 9 Oktober 2024. Dengan perpanjangan itu, tax holiday berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Aturan perpanjang tax holiday tertuang dalam PMK Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Menurut Menteri Investasi Roslan P. Roeslani, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

    Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

    “Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

    Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK 69/2024:

    industri logam dasar hulu:
    – besi baja; atau
    – bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi.
    industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika.
    industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
    industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.
    industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
    industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
    industri pembuatan komponen utama kapal.
    industri pembuatan komponen utama kereta api.
    industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara.
    industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya.
    infrastruktur ekonomi; atau
    ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.