Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    ”Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%.” lanjut Rosan.

    Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

    Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, “hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.” Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai USD618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga USD857,9 miliar.

    Perbesar

    Hadir dalam Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga. Ia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024. Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

  • Gubernur Sulut Tetapkan UMP Tahun 2025 Sebesar Rp3,7 Juta

    Gubernur Sulut Tetapkan UMP Tahun 2025 Sebesar Rp3,7 Juta

    Liputan6.com, Manado – Gubernur Sulut Olly Dondokambey menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 naik menjadi Rp3.775.425. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2024 sebesar Rp3.545.000.

    “Ada kenaikan UMP di tahun 2025 sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024,” kata Gubernur Olly melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Franky Manumpil pada, Rabu (11/12/2024).

    Dia memaparkan, kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5 persen tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Sulut.

    Selain menetapkan UMP, Gubernur Olly Dondokambey juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang akan berlaku tahun depan. UMSP tahun 2025 lebih tinggi 2,5 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2025.

    “Menetapkan UMSP untuk sektor pertambangan dan penggalian dengan turunan pertambangan minyak bumi, gas alam dan panas bumi serta pertambangan biji logam sebesar Rp3.869.811,” ujarnya.

    Begitupun dengan sektor pengadaan listrik, gas uap air panas dan udara dingin juga sebesar Rp3.869.811.

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 685 Tahun 2024 tentang Upah Minim Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

    “Keputusan tersebut mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya memungkasi.

  • Arjuna Prima, Kapal Tanker Penampung Minyak PHE ONWJ Beroperasi – Page 3

    Arjuna Prima, Kapal Tanker Penampung Minyak PHE ONWJ Beroperasi – Page 3

    General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama menyampaikan rasa optimisme dan harapan besar, “Kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar proyek terintegrasi di Ardjuna Marine Terminal, termasuk pengoperasian FSO Arjuna Prima dan PRRP Phase-2, dapat berjalan dengan selamat, lancar, dan sukses,” ujar Wira.

    Tiga hari setelah memulai aktivitasnya, lifting perdana dari FSO Arjuna Prima berlangsung 1 Desember lalu, dengan catatan pengangkutan sebesar 140 ribu barel minyak. Lifting perdana dari FSO Arjuna Prima ini akan dibawa ke kilang Refinery Unit IV (RU IV) Cilacap Pertamina oleh kapal MT. Seaborn Petro.

    “Lifting perdana dari FSO Arjuna Prima menandai babak baru PHE ONWJ dalam pengelolaan produksi minyak dan gas dari lepas pantai Laut Jawa. Dengan teknologi yang lebih modern, FSO Arjuna Prima adalah wujud komitmen kami untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi, serta memastikan pencapaian target produksi energi nasional, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan,” tambah Wira.

    FSO Arjuna Prima yang dibangun di Dalian, Tiongkok ini memiliki dimensi ukuran panjang 244 meter dan lebar 42 meter. Kapal FSO Arjuna Prima ini juga memiliki kapasitas penampungan minyak bumi sebesar 800 ribu barel.

     

  • Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bandung: Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih terbuka sangat luas, meski energi fosil masih menjadi andalan. Hal ini terjadi karena produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
     
    Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang diwakili oleh Harris, Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?”.
     
    Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
    Menurut Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian KEBTKE, Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas (migas) dan batu bara sebesar 87 persen. Sedangkan EBT berkisar 13 persen.
     
    “Yang perlu dicermati penggunaan minyak sekitar 30 persen dari total energi nasional yang dipergunakan untuk sektor transportasi,” ucap Harris, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
     
    Sedangkan konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak berkisar 600 ribu barel per hari.
     
     

     

    Indonesia juga mengimpor LPG

    Harris menambahkan, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Apalagi kebutuhan LPG sudah tinggi. Dia mengatakan, sektor batu bara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) tetapi sektor ini dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
     
    Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batu bara. Harris mengatakan potensi EBT Indonesia masih cukup besar, diantaranya  energi surya, mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW.
     
    Selain itu terdapat energi angin dengan potensinya sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Sedang energi hidro potensinya 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW. 
     
    Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan  potensi gasifikasi batu bara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
     
    Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas.
     
    Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
     
    “Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa  mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
     
     

     

    Potensi EBT Jawa Barat

    Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut di antaranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat, dan WKP Pangalengan.
     
    Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
     
    “Penggunaan energi baru dan terbarukan harusnya lebih ditingkatkan dan diimplementasikan secara berlanjut dan terus menerus melalui Konservasi Energi, Diversifikasi Energi dan Intensifikasi Energi guna mencapai 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050,” kata Irwansyah.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Jawa Barat, Hadi mengatakan potensi EBT di Jabar yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
     
    Jadi berdasarkan data-data tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan EBT Jawa Barat mampu mendukung kebutuhan energi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Industri Kelapa Sawit Berperan Penting dalam Energi Terbarukan, Bisa Kurangi Bahan Bakar Fosil – Halaman all

    Industri Kelapa Sawit Berperan Penting dalam Energi Terbarukan, Bisa Kurangi Bahan Bakar Fosil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri kelapa sawit dinilai turut menjadi bagian penting dalam sektor energi terbarukan, khususnya untuk produksi biodiesel.

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, biodiesel berbahan dasar minyak sawit memiliki peran krusial dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    Sebagai negara yang telah mengimplementasikan program mandatori biodiesel, Indonesia berada di posisi terdepan dalam penggunaan energi hijau berbasis minyak sawit.

    Saat ini, campuran biodiesel yang digunakan di Indonesia telah mencapai B35, yang berarti 35 persen biodiesel dari minyak sawit dan sisanya menggunakan solar dari minyak bumi.

    “Rencana tahun depan, kita akan tingkatkan menjadi B40,” ujar Eddy dikutip Jumat (6/12/2024).

    Program mandatori biodiesel bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim.

    Menurut Eddy, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dibandingkan negara-negara lain dalam penggunaan energi terbarukan berbasis minyak sawit.

    “Indonesia sudah sangat bagus dibandingkan negara lain untuk penggunaan energi hijau dari minyak sawit,” tambahnya.

    Namun, meskipun pencapaian Indonesia dalam hal ini patut diapresiasi, Eddy mengingatkan adanya tantangan terkait dengan stagnasi produksi kelapa sawit dan penurunan produktivitas yang semakin terasa.

    Hal ini, menurutnya, dapat menjadi hambatan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor pangan dan energi terbarukan.

    “Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi persaingan antara pangan dan energi,” kata Eddy.

    Dalam menghadapi tantangan tersebut, GAPKI terus mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR), yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produksi. Namun, Eddy mengungkapkan bahwa realisasi program peremajaan sawit rakyat masih jauh dari target yang ditetapkan.

    “Saat ini, target peremajaan adalah 3 juta hektar, namun yang tercapai baru sekitar 400.000 hektar. Tidak ada kata lain, kita harus mempercepat ini (peremajaan), jika tidak, kita akan kesulitan dalam menjaga ekspor dan produksi,” tegas Eddy. 

     

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan produksi minyak nasional guna menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

    Dikatakan Wamen dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Astacita untuk mewujudkan swasembada energi.

    “Ketahanan energi nasional adalah hal yang sangat penting untuk dicapai. Ini menyangkut kondisi terjaminnya ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, berjangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup,” katanya.

    Ia mengatakan salah satu langkah yang diharapkan turut mendukung pengurangan impor adalah implementasi bahan bakar nabati melalui program biofuel B40.

    Lebih lanjut, ia menyatakan produksi minyak nasional saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan tingkat konsumsi. Padahal pada 1997, Indonesia sempat menjadi eksportir minyak karena produksi melebihi kebutuhan domestik, namun kondisi tersebut telah berubah drastis.

    Baca juga: Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    “Saat ini, produksi minyak bumi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut melalui impor,” kata Yuliot.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas nasional, termasuk kontribusi dari Pertamina, mengingat perusahaan plat merah itu saat ini menyumbang 60 persen dari total produksi minyak nasional, atau sekitar 400.000 barel per hari.

    Baca juga: RI-Kanada perkuat kolaborasi mineral kritis dan transisi energi

    “Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 700.000 barel per hari pada 2025-2026. Dengan kontribusi Pertamina yang diproyeksikan tetap 60 persen, target produksi Pertamina diharapkan mencapai 480.000 barel per hari, meningkat sekitar 20 persen dari produksi saat ini,” katanya.

    Baca juga: Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan BUMN seperti Pertamina untuk mencapai target ketahanan energi nasional.

    “Kementerian ESDM dan Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat agar arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliunBandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sumatera Bagian Barat mencatat realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung sampai akhir Oktober 2024 mencapai Rp836,93 miliar.

    “Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliun, dan kinerjanya bertumbuh 1,68 persen dari tahun ke tahun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie di Bandarlampung, Rabu.

    Ia mengatakan untuk Cukai mengalami lonjakan yang cukup besar yakni 520,89 persen, berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik.

    “Sedangkan Bea Masuk tumbuh 25,51 persen, yang dipicu dari impor gula pasir dan beras. Akan tetapi Bea Keluar turun 16,40 persen akibat penurunan harga minyak Sawit mentah atau CPO di pasar global yang dipicu dari ketidakpastian global,” katanya.

    “Peningkatan tersebut didorong dari ekspor kopi sebesar 132,38 juta dolar Amerika Serikat dan minyak kelapa sawit sebesar 51,91 juta dolar Amerika Serikat,” tambahnya.

    Menurut dia, ekspor komoditas lain seperti pulp dan CPO juga tumbuh positif, meski ekspor batu bara turun 10,48 persen. Dan dari sisi impor pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong dan beras.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain.

    Belakangan para ekonom, pengusaha, hingga masyarakat awam ramai-ramai menyatakan keresahan terkait rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Kenaikan PPN yang akan meningkat harga barang/jasa ditakutkan malah membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

    Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Artinya, jika daya beli masyarakat menurun maka kondisi perekonomian secara keseluruhan juga akan terganggu. Oleh sebab itu, banyak yang meminta pemerintah menunda wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12%—setidaknya sampai daya beli masyarakat kembali meningkat.

    Di samping itu, tidak dimungkiri bahwa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto perlu menggenjot penerimaan negara untuk membiayai berbagai program-program unggulan.

    Sejumlah alternatif kebijakan di luar PPN 12% pun bermunculan dari berbagai pihak. Diyakini, berbagai alternatif tersebut dapat menggenjot penerimaan negara tanpa membebani kelas menengah-bawah.

    Pajak Orang Super Kaya

    Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyarankan pemerintah memajaki kelompok masyarakat tertentu, ketimbang penerapan kenaikan tarif PPN yang berdampak ke perekonomian secara keseluruhan.

    Dalam konteks saat ini, kelompok masyarakat paling cocok dipajaki tanpa berdampak luas ke perekonomian adalah orang-orang super kaya.

    “Yang super rich [super kaya] itu, itu harus ditingkatkan [pajaknya] karena ada masalah keadilan juga di sini. Juga kalau misalnya kalau super rich ini ditingkatkan pajaknya, itu tidak akan memberikan dampak [negatif] ke perekonomian secara keseluruhan,” katanya dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Sementara dalam studi bertajuk Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kata, Sepeda untuk Si Miskin, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat mengungkapkan penerimaan negara bisa meningkatkan tajam apabila pemerintah serius memajaki para orang super kaya di Indonesia.

    Perhitungan Celios, jika pemerintah mengenakan pajak 2% saja terhadap akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia yang mencapai US$251,73 miliar atau Rp4.078 triliun maka negara akan menerima Rp81,6 triliun dalam setahun.

    Selain itu, Fadhil Hasan juga menyarankan penerapan pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax). Secara sederhana, Fadhil mengibaratkan windfall profit tax sebagai pajak ‘rezeki nomplok’.

    Dia menjelaskan windfall profit tax sebagai pajak yang dikenakan kepada industri yang mendapat keuntungan yang berlebih tanpa mereka melakukan usaha-usaha tertentu.

    Contohnya, ketika secara mendadak harga komoditas minyak bumi atau baru bara meningkatkan karena gejolak geopolitik. Otomatis, sambungnya, profit industri dalam negerinya yang terkait sektor minyak atau batu bara akan meningkat.

  • Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Jakarta: Proyeksi seputar kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja. Contohnya sektor manufaktur yang padat karya sedang menghadapi tekanan berat yang berimbas pada peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sepanjang semester I-2024 saja, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan, naik 21,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
     
    Sektor manufaktur yang paling parah mengalami PHK massal yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam dua tahun terakhir sudah sebanyak 30 pabrik tekstil yang tutup.
     
    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11 ribu orang kehilangan pekerjaannya. Pelemahan ini dipastikan meluas ke sektor lainnya seperti petrokimia yang berimbas pada penurunan permintaan bahan baku aromatik untuk industri tekstil.
    Menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), melemahnya industri tekstil pasti akan berdampak pada kinerja industri petrokimia.
     
    “Hal ini lantaran, industri petrokimia memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih hingga farmasi. Apalagi, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil,” kata Sekjen Inaplas Fajar Budiyono dalam sebuah diskusi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
     
    Saat ini, diperkirakan industri petrokimia menghadapi penurunan tingkat utilisasi pabrik hingga 50 persen. Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik, menambah tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional.
     
    Selain penetrasi barang impor, industri hulu petrokimia pun masih gamang merealisasikan investasi lantaran ketidakpastian kebijakan. Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu menopang kinerja, antara lain insentif harga gas bumi hingga kepastian insentif fiskal berupa tax holiday yang belakangan belum disahkan secara resmi.
     
    “Kondisi penurunan dan ketidakpastian petrokimia diperparah dengan penurunan yang terjadi di industri tekstil, sebagai penyerap produk hulu. Utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50 persen, bahkan banyak yang menutup pabriknya. Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” jelas dia.
     
    Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevaller turut meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan pajak bagi industri hulu petrokimia sehingga bahan baku yang diproduksi hilir dapat lebih terjangkau.
     
    “Berikan free tax untuk industri petrokimia agar kami bisa menyerap bahan baku yang murah dan menciptakan produk jadi plastik yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk jadi yang masuk Indonesia,” pinta Henry.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi BKPM Ikhsan Adhi Prabowo mengakui peran penting industri petrokimia layak diselamatkan. Dia mengharapkan dari segenap kebijakan yang ada, bisa merangsang kehadiran investasi baru petrokimia.
     
    “Petrokimia merupakan salah satu ibu industri, karena produknya menjadi bahan baku industri lain. Potensinya masih terbuka lebar, harus dimanfaatkan,” ungkap dia.
     

     

    Strategi pemerintah

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.
     
    “Kalau dengan neraca komoditas kita bisa melihat pasti selalu by data supply dan demand, kalau supply-nya rendah, demand-nya lebih rendah berarti masih ada potensi untuk impor,” kata Wiwik.
     
    Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi. 
     
    Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980 ribu ton.
     
    “Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir,” tutur dia. 
     
    Terlebih, Wiwik melihat terdapat rencana proyek industri kimia dengan investasi mencapai USD34 miliar hingga 2030. Terdekat, investasi dari PT Lotte Chemical Indonesia atau Lotte dan Petrokimia Gresik dapat beroperasi pada 2025. 
     
    “Harapannya tentu dengan beroperasinya Lotte tahun 2025 ini berarti sebagian kebutuhan petrokimia, khususnya polypropylene (PP) yang masih jauh supply dari demand-nya bisa mengisi permintaan lokal yang saat ini masih terpenuhi produk impor,” ujarnya. 
     
    Lebih lanjut, Wiwik menerangkan pemerintah telah berupaya untuk mengajukan usulan pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia, khususnya LPG yang saat ini dikenakan biaya lima persen.
     
    Di sisi lain, pihaknya juga tengah membuat peta jalan industri kimia dasar dengan melakukan pendalaman dan menyusun pohon industri berbasis minyak bumi, gas dan batu bara. Tak hanya itu, untuk memberikan kemudahan bagi industri kimia, pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa kemudahan tax holiday, tax allowance, maupun mini tax holiday, sekaligus perpanjangan masa pengkreditan PPN.
     
    Sejalan dengan Kemenperin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Susila Brata turut menuturkan bahwa pihaknya telah menerapkan beragam peraturan untuk menjaga industri di Indonesia termasuk industri petrokimia hulu dan hilir.
     
    Susila menyebutkan pemerintah telah menetapkan trade remedies untuk saat ini, “Trade remedies merupakan instrumen yang dapat dipergunakan oleh negara anggota WTO untuk mengendalikan Importasi barang dalam rangka melindungi produsen domestik dari dampak negatif perdagangan bebas,” beber dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)