Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V)
    Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Saat ini berkiprah sebagai akademisi, peneliti, dan konsultan. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/
    PADA
    tulisan sebelumnya telah dijelaskan potensi
    Kalimantan Timur
    di sektor agro dan agroindustri.
    Sesuai dengan klasifikasi neraca ekonomi, sub-sektor yang mendukung agro-industri antara lain (1) industri pengolahan tembakau, (2) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari mambu, rotan dan sejenisnya, (3) industri furnitur, dan (4) industri karet, barang dari karet dan plastik.
    Selanjutnya, sektor industri pengolahan atau manufaktur lainnya juga perlu didorong untuk lebih berkembang. Hal ini penting karena struktur perekonomian perlu berubah untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Berdasarkan dari klasifikasi neraca perekonomian, jenis industri manufaktur adalah (1) industri pengolahan hasil pertambangan, (2) industri makanan dan minuman, (3) industri tekstil dan pakaian jadi, (4) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, (5) industri kertas dan barang dari kertas, (6) industri kimia, farmasi dan obat tradisional, (7) industri barang galian bukan logam, (8) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik, (9) industri mesin dan perlengkapan, (10) industri alat angkutan, dan (11) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
    Kelompok manufaktur tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 146 triliun atau 17,3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
    Jika digabungkan dengan industri manufaktur lain (yang lebih dekat ke agro-industri), maka kontribusi total menjadi Rp 150 triliun atau 17,7 persen terhadap PDRB.
    Dari seluruh industri manufaktur di Kalimantan Timur, sub-sektor pengolahan batu bara dan minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp 82 triliun atau 9,8 persen dari PDRB.
    Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kontribusi sektor manufaktur di provinsi ini berasal dari pengolahan batu bara dan migas.
    Selanjutnya, industri kimia menempati posisi penting, dengan kontribusi Rp 30 triliun atau 3,6 persen terhadap PDRB.
    Industri makanan minuman menyumbang Rp 24 triliun atau 2,8 persen terhadap PDRB. Selain itu, industri lain memiliki kontribusi yang cenderung lebih kecil.
    Hilirisasi sektor pertambangan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, asalkan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
    Saat ini, bauran energi masih didominasi energi fosil. Ke depan, penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan industri dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
    Ketersediaan energi yang memadai merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung berdirinya industri secara masif.
    Kalimantan Timur memiliki potensi produksi gas yang signifikan, meskipun produksi gas mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
    Gas alam bisa menjadi jembatan menuju energi terbarukan. Setidaknya, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi lain yang lebih polutif.
    Pengolahan hasil tambang di provinsi ini mencakup batu bara, minyak bumi, gas alam, serta berbagai hasil tambang lainnya, yang dapat mendukung pengembangan sektor industri secara lebih luas.
    Program hilirisasi batu bara secara besar-besaran perlu dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
    Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan untuk beberapa proyek hilirisasi batu bara yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan lahan operasional di Kalimantan Timur.
    Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah batu bara melalui berbagai inovasi. Contohnya, gasifikasi batu bara menjadi metanol yang berpotensi diolah lebih lanjut menjadi amonia.
    Selain itu, terdapat pengembangan produksi semi kokas, pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), serta teknologi underground coal gasification (USG).
    Upaya ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus menciptakan industri yang lebih bernilai tinggi.
    Kebijakan transisi energi secara bertahap bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan aspek sosial.
    Transisi energi penuh tetap menjadi tujuan utama, tapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor sosio-ekonomi, seperti keberlanjutan lapangan kerja dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Transformasi ini tetap harus dilakukan secara bertahap.
    Berdasarkan data geospasial dari Kementerian ESDM, selain batu bara, Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi tambang lainnya seperti emas, perak, bijih besi, intan, dan timah.
    Potensi emas tersebar di Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, sedangkan bijih besi banyak ditemukan di Paser dan Kutai Timur. Potensi seng terdapat di Berau, sementara platina berada di Kutai Timur.
    Hilirisasi untuk jenis barang tambang lain juga dapat dilakukan, termasuk memanfaatkan potensi dari provinsi tetangga.
    Sebagai contoh, Sulawesi Selatan memiliki mangan, kromit, bijih besi, dan perak, sementara Sulawesi Barat memiliki mangan, emas, dan timbal.
    Sulawesi Tengah dikenal dengan potensi kromit, bijih besi, dan nikel, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki emas dan bijih besi.
    Khusus untuk hilirisasi nikel, Kalimantan Timur telah memulai langkah strategis ini dengan pabrik yang berlokasi di Kutai Kartanegara.
    Hilirisasi nikel memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
    Selain nikel, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk hilirisasi hasil tambang lainnya. Keunggulan utama provinsi ini adalah kemampuan mendukung industri berbasis hasil tambang dan produk kimia, didukung oleh pasokan energi yang cukup, terutama dari gas alam.
    Saat ini industri yang sudah eksis adalah pengilangan minyak bumi dan gas, serta berbagai industri kimia, terutama di kawasan industri di wilayah timur.
    Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur membutuhkan langkah strategis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sektor industri yang sudah eksis secara optimal, serta tidak serta merta mematikan industri dan sektor perekonomian yang sudah ada.
    Prosesnya harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sosio-ekonomi.
    Hilirisasi sektor pertambangan, pengembangan energi terbarukan, dan diversifikasi industri manufaktur harus berjalan seiring untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
    Dengan dukungan potensi gas alam, sumber daya tambang yang beragam, serta lokasi strategis, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS: PPN 12 Persen Berdampak Negatif ke Sektor Pertanian, Ancam Swasembada Pangan – Halaman all

    PKS: PPN 12 Persen Berdampak Negatif ke Sektor Pertanian, Ancam Swasembada Pangan – Halaman all

     

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025 berdampak negatif terhadap sektor pertanian, kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil, termasuk target swasembada pangan.

    Menurut Johan, kenaikan PPN dapat membebani mereka karena peningkatan biaya produksi seperti pupuk, benih, dan alat pertanian.

    “Kebijakan ini juga berisiko, yang pertama meningkatkan harga produk pangan. Harga jual produk pertanian berpotensi naik, sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

    Johan menyoroti dampak kenaikan itu pada target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 

    Menurut Legislator Komisi IV itu, kenaikan PPN bisa berpotensi pada ketergantungan impor .

    “Ketiga yaitu menghambat swasembada pangan. Ketergantungan pada impor bisa meningkat jika petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produktivitas,” kata dia.

    Johan lantas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan untuk menunda implementasinya. Komisi IV pun, dikatakan Johan, siap berdialog khusus soal sektor agraria ini.

    Menurutnya, perlu juga langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kenaikan PPN, di antaranya pengecualian terhadap barang strategis.

    “Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tandas Johan.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12% per 1 Januari 2025,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1%, atau hanya dikenakan tarif 11% saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11% yakni,  minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3%, juga tetap 11% (tarif PPN),” ungkapnya.

    Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.

    Kemudian, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.

    Lalu, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap).

    Berikutnya, tarif listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS.

    Lalu, sektor jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, ,esin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan.

    Selain itu juga komoditi bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi, emas batangan dan emas granula serta enjata/alutsista dan alat foto udara

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” terangnya.

     

     

  • Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyusun tiga kajian terkait hilirisasi, yaitu Kajian Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis, Kajian Optimalisasi Hilirisasi Investasi Strategis, dan Kajian Dampak Hilirisasi.

    Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Heldy Satrya Putera menjelaskan, Kajian Akselerasi memotret perkembangan investasi hilirisasi dari 28 komoditas, salah satunya nikel yang memiliki dua sasaran utama hilirisasi yaitu produk stainless steel dan baterai kendaraan listrik.

    ”Dari kajian ini, kita dapat melihat perkembangan hilirisasi misalnya hilirisasi nikel, sudah sampai produk yang mana karena kami sudah membuat hilirisasi nikel dengan konsep ekosistem, mulai dari tambangnya sampai kepada produk akhirnya,” ujar Heldy dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Sementara itu, sambung Heldy, Kajian Optimalisasi terdiri dari tujuh komoditas yakni bauksit, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, biofuel, ikan tuna-cakalang-tongkol, serta rumput laut. Dalam kajian tersebut, terekam apa saja permasalahan komoditas yang ada sehingga bisa optimalkan.

    Terakhir, Kajian Dampak Hilirisasi mengkaji dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada dua komoditas utama yaitu nikel dan kelapa sawit. Heldy menjelaskan, kajian ini menerangkan komoditas hilirisasi seperti kepala sawit yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama deforestasi.

    Dia mengeklaim kelapa sawit sebenarnya memiliki dampak positif yang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek seperti menjadi bahan bakar.

    ”Jadi [kelapa sawit] mulai dari utamanya, produknya sampai cangkangnya semua sudah dimanfaatkan di dalam negeri,” kata Heldy.

    Untuk aspek ekonomi, dampak hilirisasi dari komoditas nikel terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,45%. Sementara dari komoditas kelapa sawit, menyumbang PDB sebesar 0,23%.

    Heldy menjelaskan jika angka tersebut dikumulatifkan maka menjadi 0,6%—0,7%. Oleh sebab itu, dia meyakini hilirisasi memberi sumbangan cukup signifikan dari total pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

    Sebelumnya, Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa kebutuhan investasi di sektor hilirisasi sampai dengan 2040 diproyeksikan sebesar US$618,1 miliar.

    Perinciannya, US$498,4 miliar dari sektor mineral dan batu bara, US$68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi, serta US$51,4 miliar dari sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.

    Selain itu, diproyeksikan adanya peningkatan ekspor sebesar US$857,9 miliar, peningkatan PDB sebesar US$235,9 miliar, serta penyerapan tenaga kerja mencapai kurang lebih tiga juta pekerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kontribusi hilirisasi terhadap realisasi investasi periode Januari—September 2024 mencapai Rp272,91 triliun atau setara dengan 21,6% dari total realisasi investasi.

  • Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. 

    Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut bahwa kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

    “Kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Dengan memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Putri kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya, kebinakan PPN 12% dirancang dengan prinsip keadilan, di mana barang kebutuhan pokok seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat kecil. 

    Sementara itu, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi. 

    Pendekatan ini memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.

    “Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh,” kata Putri.

    Adapun dia mengatakan stimulus tersebut mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50?gi pelanggan 2200VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025.

    Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPNdiberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging

    2. Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi

    3. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja

    4. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci

    5. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)

    6. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)

    7. Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS

    8. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional

    9. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.

    10. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi

    11. Emas batangan dan emas granula

    12. Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Pengembangan Pembangkit EBT Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Page 3

    Pengembangan Pembangkit EBT Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah harus mengambil tindakan untuk bisa mempercepat terjadinya penambahan kapasitas energi hijau yang masih melimpah di Indonesia.

    Hal ini menjadi salah satu pandangan yang mengemuka pada diskusi bertajuk “Energi Baru & Terbarukan: Pendorong atau Penghambat Pertumbuhan Ekonomi?” yang digelar oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia di Jakarta.

    Dalam diskusi ini tampil sebagai pembicara adalah Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal; Strategic and Operation Team Green Business of IDSurvey, Risky Aulia Ulfa; dan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Himpi) sekaligus Tenaga Ahli Menteri ESDM, Anggawira.

    Faisal mengatakan kehadiran pembangkit EBT sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut, Indonesia memerlukan energi yang cukup dan stabil pertumbuhannya setiap tahun.

    “Energi fosil yang menopang pembangkit di Indonesia tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan pembangkit EBT,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan dengan metode konservatif yang dilakukan CORE Indonesia, Faisal mengatakan, ketersediaan bahan bakar fosil ini diprediksi akan segera habis.

    Ia menyebut ketersediaan batu bara di Indonesia ini akan habis dalam 28 tahun ke depan. Lalu minyak bumi dan gas, masing-masing ketersediaannya hanya mampu bertahan hingga 21 tahun serta 19 tahun ke depan saja.

    “Sementara jika menggunakan skenario agresif, bahan bakar fosil akan habis sebelum 20 tahun. Kondisi ini tentunya tidak akan mampu dalam menopang kebutuhan energi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Kondisi tersebut, Faisal menilai pengembangan pembangkit EBT itu menjadi sangat penting buat Indonesia demi mencapai target menjadi negara maju pada 2045. Sayangnya, ia melihat, proses transisi energi di Indonesia masih belum banyak memberikan percepatan.

  • Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2025.

    Melalui surat keputusan gubernur (Kepgub) Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin menyebut hanya ada dua kabupaten/kota yang memiliki UMSK 2025.

    “Hanya dua kabupaten/kota (yang memiliki UMSK 2025) yaitu Kabupaten Subang dan Kota Depok. Itupun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,” ucapnya di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam.

    Sementara untuk sisanya, Bey mengatakan 9 kabupaten/kota tidak mengusulkan UMSK 2025 ke Pemprov Jabar.

    “Yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar,” ucapnya

    Sedangkan untuk 13 kabupaten/kota lainya, Bey mengungkapkan bahwa tidak terjadi kesepakatan untuk usulan UMSK 2025.

    BACA JUGA: Pemerintah Resmikan Dua Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk, Fokuskan Relokasi Warga dan Peningkatan Kesejahteraan

    “Yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka,” ungkapanya

    Bey menuturkan untuk penetapan UMSK 2025 tersebut sudah dilakukan sesuai Pemenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

    “Jadi berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024, bila tidak terjadi kesepakatan maka UMSK tidak ditetapkan karena syaratnya itu harus adanya kesepakatan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Kepgub Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, UMSK 2025 Kabupaten Subang resmi ditetapkan menjadi sebesar Rp3.534.982,41,

    Penetapan UMSK 2025 Kabupaten Subang ini meliputi KBLI nomor 06100 Pertambangan Minyak Bumi, 35101 Pembangkit Tenaga Listrik, 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

    Sementara untuk UMSK 2025 Kota Depok, yakni menjadi sebesar Rp5.220.114,84, yang meliputi KBLI nomor 20295 Lighter (Korek Api Gas, PMA), 26110 Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik, PMA, 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainya, PMA, 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik, 28130 Industri Pompa, (PMA).

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Jakarta –

    Kanada dan Meksiko sedang menghadapi ancaman Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang akan memberlakukan tarif 25% pada ekspor kedua negara ke pasar perdagangan terpenting mereka, di mana kedua pemerintah sedang mempertimbangkan pendekatan masing-masing.

    Trump mengatakan, dia akan menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif tersebut pada hari pertama masa jabatannya. Dia mengaitkan masalah ini dengan apa yang dia sebut sebagai kegagalan Meksiko dan Kanada dalam mencegah migrasi ilegal dan perdagangan narkoba di perbatasan AS.

    Para ekonom menilai tarif ini akan sangat merugikan Kanada dan terutama Meksiko yang paling rentan.

    “Meksiko sangat terkait dengan ekonomi AS, dan setiap perselisihan dagang akan sangat merugikan kedua negara, tetapi dampaknya akan jauh lebih merugikan bagi Meksiko dibandingkan AS,” ujar Jeffrey J. Schott, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, kepada DW.

    Wendy Wagner, seorang pengacara yang ahli dalam perdagangan internasional dari firma hukum Gowling WLG berbasis di Ottawa, Kanada, mengatakan bahwa tarif tersebut akan menimbulkan masalah serius bagi Kanada.

    “Kelihatannya ini adalah usulan yang sangat tidak realistis dan merugikan, untuk menerapkan tarif impor sebesar 25% di pasar ekspor utama Anda,” katanya kepada DW.

    Politik pecah belah

    Ancaman tarif telah memicu ketegangan antara Meksiko dan Kanada.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, Kanada memiliki “masalah yang sangat serius dengan fentanyl” dan menambahkan bahwa “Meksiko tidak seharusnya digunakan sebagai bagian dari kampanye elektoral,” merujuk pada pemilu Kanada yang akan datang.

    Sheinbaum melakukan panggilan telepon dengan Trump, setelah itu dia mengeklaim, “tidak akan ada potensi perang tarif”. Dia mengatakan telah memberikan jaminan kepada Trump terkait inisiatif migrasi dan perdagangan narkoba.

    Schott meyakini bahwa ini adalah strategi Trump untuk berurusan secara terpisah dengan kedua negara tersebut dan merusak Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang dibuat selama masa jabatan pertamanya dan menggantikan pakta NAFTA sebelumnya.

    “Trump suka bernegosiasi secara bilateral,” katanya. “Jadi dia tidak akan memperlakukan ini sebagai masalah Amerika Utara.”

    Kesepakatan baru atau justru tidak ada kesepakatan sama sekali?

    Beberapa pemimpin provinsi di Kanada juga telah bersuara tentang perlunya Kanada membuat kesepakatan sendiri dengan AS, dan mengesampingkan Meksiko.

    Trudeau mengatakan bahwa dia mendukung USMCA dan akan mempertahankan kesepakatan itu sebagai “pilihan pertamanya”, tetapi dia juga memberikan isyarat tentang adanya opsi alternatif lain “tergantung pada keputusan dan pilihan yang dibuat oleh Meksiko.”

    Bill Reinsch, penasihat senior bidang ekonomi di Center for Strategic & International Studies, meyakini bahwa Kanada dan Meksiko akan tetap menghadapi “ancaman tarif” tersebut dan menekankan bahwa ada kemungkinan USMCA akan dinegosiasikan ulang pada 2026.

    “Hal itu tidak dapat dihindari. Mereka tetap harus menghadapinya,” kata Reinsch. “Paling-paling, Trump hanya akan mempercepat negosiasi setahun lebih awal, tetapi negosiasinya tetap akan sama. Ini rumit karena ancamannya terkait narkoba dan migran, bukan tentang perdagangan.”

    Dari ancaman menjadi kenyataan

    Jika tarif itu berubah dari kategori ancaman menjadi kenyataan, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menghadirkan tantangan besar bagi perekonomian Kanada dan Meksiko.

    Hampir 75% ekspor Kanada dikirim ke AS pada tahun 2022, menurut indeks MIT Observatory of Economic Complexity, yang menunjukkan betapa mahalnya tarif itu bagi Kanada.

    “Itu adalah angka yang sangat tinggi, tetapi menjadi lebih penting karena Kanada adalah negara ekonomi berbasis ekspor,” kata Wagner. “Pasar domestiknya tidak besar. Sebagian besar perusahaan Kanada memulai bisnis dengan harapan mereka akan mengekspor.”

    Kanada mengekspor berbagai barang dan komoditas ke AS, dari minyak bumi hingga turbin gas, kayu, hingga mobil. Wagner mengatakan bahwa faktor tambahan dalam hubungan ini adalah betapa saling terkaitnya rantai pasokan mereka, terutama di industri otomotif.

    Ketergantungan Meksiko

    Meksiko bahkan lebih bergantung pada AS sebagai tujuan pasar ekspornya, dengan 77% barangnya dikirim ke sana pada tahun 2022, menurut indeks MIT.

    Sektor otomotif sangat terintegrasi dan Schott menekankan bahwa tarif Trump ini akan membuat mobil lebih mahal bagi konsumen di AS.

    “Itu tidak akan menguntungkan produksi AS, karena perusahaan yang akan dirugikan oleh tarif yang mempengaruhi Meksiko adalah perusahaan yang juga memproduksi di AS. Biaya itu akan dibebankan kepada konsumen AS,” katanya, menambahkan bahwa tarif pada Meksiko dapat memperburuk salah satu masalah yang ingin diselesaikan Trump, yaitu migrasi.

    “Kerusakan pada ekonomi Meksiko hanya akan memperburuk kondisi ekonomi di Meksiko dan mendorong lebih banyak migrasi ilegal ke AS,” kata Schott. “Saya tidak yakin faktor itu dipertimbangkan secara memadai dalam proposal pemerintahan Trump yang akan datang.”

    Ancaman kosong atau risiko serius?

    Dalam hal tarif, pembalasan dari Meksiko dan Kanada kemungkinan besar akan terjadi, menurut Reinsch, yang mencatat bahwa Presiden Meksiko sudah mengatakan dia akan memberlakukan tarif tersendiri.

    “Saya merasa, situasi politik di Kanada mungkin akan memaksa mereka melakukan hal yang sama, yang akan sangat mengganggu ketiga ekonomi negara dan akan sangat meningkatkan inflasi,” kata Reinsch.

    Masih ada optimisme bahwa gaya negosiasi Trump, yang membuat ancaman sebelum membuat kesepakatan, mengindikasikan bahwa tarif itu mungkin tidak akan diberlakukan.

    Wagner mengatakan bahwa dia berharap ada solusi lain untuk masalah tersebut, dengan mencatat bahwa “memberlakukan tarif adalah solusi yang sangat tidak sempurna.”

    Namun, fakta bahwa Trump pernah memberlakukan tarif pada baja dan aluminium dari Kanada dan Meksiko membuat Schott memandang ancaman baru ini dengan serius: “Dia pernah melakukannya, dan dia akan bersedia untuk melakukannya lagi dalam situasi yang tepat.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)

  • Vietnam Pangkas PPN 2 Persen, Tidak Berlaku Asuransi hingga Real Estate

    Vietnam Pangkas PPN 2 Persen, Tidak Berlaku Asuransi hingga Real Estate

    ERA.id – Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen. Pengurangan ini untuk mendukung Program Pemulihan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi.

    Mengutip vietnam-briefing, Majelis Nasional ke-15 mengasahkan Resolusi Sidang ke-8, yang menetapkan pengurangan PPN untuk kelompok barang dan jasa yang ditentukan. Pengurangan PPN ini akan berlaku mulai dari impor, manufakur, pemrosesan, dan perdagangan untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

    Namun pengurangan PPN ini tidak berlaku untuk barang dan jasa yang tidak memenuhi sayrat, seperti telekomunikasi, teknologi informasi, asuransi, real estat, layanan keuangan dan perbankan, sekuritas,  minyak bumi olahan, produksi logam, bahan kimia dan produk kimia, pertambangan serta barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Selain itu, keputusan ini telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2 persen atas barang dan jasa yang dikenakan pajak sebesar 10 persen PPN, dengan pengecualian tertentu. Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2 persen, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.

    Sementara itu, bagi perusahaan yang menggunakan metode pengurangan PPN harus mencantumkan ‘8 persen’ sebagai tarif PPN pada faktur untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk tarif yang dikurangi. Hal ini lantaran dalam kasus barang atau jasa dikenakan tarif PPN yang berbeda, setiap tarif harus dinyatakan dengan jelas pada faktur.

    Apabila penjual menerbitkan faktur PPN untuk barang atau jasa yang memenuhi syarat pada tarif PPN normal tanpa menerapkan pengurangan 2 persen, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penagihan dan menyesuaikan PPN keluaran dan PPN masukan sebagaimana mestinya.

    Sejak diterapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2 persen telah terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam.

    Pemotongan ini telah mendorong konsumsi domestik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama dan gangguan dalam rantai pasokan global.

    Menurut pengamat pasar, pengurangan PPN secara langsung berkontribusi pada stabilisasi produksi dan aktivitas bisnis, yang pada gilirannya telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.

    Dengan menurunkan biaya produksi, bisnis telah mampu menawarkan harga yang kompetitif, sehingga semakin merangsang belanja konsumen. Kebijakan ini khususnya bermanfaat bagi sektor-sektor seperti ritel, otomotif, dan manufaktur.

    Meski demikian, pemotongan pajak terbaru diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (Rp16 triliun) saat diterapkan pertama tahun 2025.

    Oleh karena itu, dalam resolusi tersebut, Majelis Nasional menugaskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada tahun 2025.

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)