Xcloud.id

Produk: minyak bumi

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor.

    Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga “Gebrakan besar” yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak.

    Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

    Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Tiga kebijakan itu antara lain:

    1. Perluasan Mitra Dagang

    Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.

    2. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

    Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.

    “BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya.

    3. Penguatan Konsumsi Dalam Negeri

    Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    (mkh/mkh)

  • PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memaparkan tiga langkah Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dan menghadapi gejolak global yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Ia yakin tiga kebijakan itu, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.

    Dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis, PCO kemudian menjelaskan tiga kebijakan Presiden Prabowo itu, yakni yang pertama, memperluas mitra dagang Indonesia.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” jelas Noudhy.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden, sebagaimana disampaikan oleh PCO, yaitu mempercepat hilirisasi sumber daya alam.

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    Langkah ketiga, ujar Noudhy, ialah memperkuat daya beli dalam negeri.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Deputi PCO itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gegara Ekonomi RI Porak-poranda, Soeharto Sampai Tak Gelar Open House

    Gegara Ekonomi RI Porak-poranda, Soeharto Sampai Tak Gelar Open House

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat Lebaran para tokoh-tokoh besar di Indonesia menyelenggarakan open house. Sesuai namanya, open house berarti membuka pintu rumah selebar-lebarnya kepada tamu yang hendak datang bersilaturahmi. Dalam konteks Lebaran, tamu juga akan saling bermaafan satu sama lain kepada pemilik rumah.

    Kebiasaan ini dilakukan juga oleh Presiden Indonesia. Setiap Lebaran, masing-masing presiden membuka Istana Negara atau rumah pribadi untuk menerima tamu yang ingin bersilaturahmi. Kegiatan ini sepanjang sejarah pernah tak dilakukan dua kali

    Pertama, akibat Covid-19 di era Presiden Jokowi. Penyebaran virus membuat Jokowi menutup pintu untuk tamu-tamu dari luar. Kedua, di era Presiden Soeharto demi hemat anggaran. Kejadian ini terjadi pada Lebaran tahun 1987.

    Lazimnya, setiap 1 Syawal, presiden akan menerima tamu undangan di kediaman pribadi di Jl. Cendana, Jakarta Pusat. Namun, pada 1 Syawal 1407 Hijriah, Soeharto memutuskan tak melakukan kebisaan serupa. 

    Menteri Sekretaris Negara Sudharmono mengatakan untuk pertama kalinya Presiden Soeharto tak membuka open house di Jl. Cendana. Alasannya demi memenuhi tuntutan hidup sederhana di tengah ekonomi Indonesia yang porak-poranda.

    Kala itu, ekonomi Indonesia tengah carut-marut usai komoditas ekspor utama, yakni minyak bumi, mengalami penurunan harga global. Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016) menyebut, harga ekspor minyak RI pun jatuh yang membuat pendapatan Indonesia merosot. Pada saat bersamaan, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga melemah dan Indonesia belum mengandalkan ekspor komoditas non-migas.

    Kondisi demikian membuat pemerintah harus berhemat. Semua proyek ditinjau ulang. Harga BBM juga dinaikkan. Gaji PNS ditahan tidak naik selama empat tahun. Namun, itu semua tak membuat anggaran surplus. Malah tetap defisit. 

    Dengan kondisi demikian, Soeharto dalam autobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1982) menyebut, sebagai pemimpin perlu mencontohkan kesederhanaan dan keprihatinan dalam situasi ekonomi tak menentu. Caranya dengan tidak membuka open house di Jl. Cendana.

    “Pada hari Lebaran 1987, saya dan istri tak menerima ucapan selamat Idulfitri di kediaman kami di Jl. Cendana,” tutur Soeharto.

    Alhasil, para pejabat, tamu diplomatik, hingga masyarakat tak bisa mengunjungi dan bersalaman bersama orang nomor satu di Indonesia. Tentu, tindakan Soeharto tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemimpin mendatang ihwal mencontohkan perilaku sederhana di tengah ketidakstabilan ekonomi.

    (mfa/mfa)

  • Kabar Baik! Energi Terbarukan di Global Ada Kenaikan 15 Persen

    Kabar Baik! Energi Terbarukan di Global Ada Kenaikan 15 Persen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kapasitas energi terbarukan global mencatat rekor pertumbuhan tahunan sebesar 15,1 persen pada 2024, meningkat sebesar 585 gigawatt.

    Dalam laporan terbarunya, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) mengatakan bahwa penambahan ini membuat total kapasitas daya terpasang di sektor ini menjadi 4.448 GW.

    Terlepas dari rekor peningkatan ini, IRENA menyoroti bahwa pertumbuhan ini masih kurang dari 11,2 terawatt yang dibutuhkan demi menyelaraskan dengan tujuan global untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan yang terpasang pada 2030.

    Studi ini mengatakan bahwa kapasitas energi terbarukan global harus berkembang sebesar 16,6 persen per tahun untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada 2030.

    Awal bulan ini, Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan bahwa sumber-sumber energi terbarukan menyumbang sebagian besar pertumbuhan pasokan internasional di tahun 2024, yaitu sebesar 38 persen. Kemudian diikuti oleh gas alam sebesar 28 persen, dan batu bara sebesar 15 persen, serta minyak bumi sebesar 11 persen dan tenaga nuklir sebesar 8 persen.

    Perkiraan IEA untuk instalasi energi terbarukan juga lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat oleh IRENA.

    IEA mengatakan, instalasi energi terbarukan baru mencapai rekor tertinggi selama 22 tahun berturut-turut, dengan sekitar 700 GW ditambahkan ke total kapasitas pada tahun 2024, dimana sekitar 80 persennya berasal dari tenaga surya.

    Berkaca dari analisis baru tersebut, Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera mengatakan dengan hanya enam tahun tersisa untuk memenuhi tujuan yang diadopsi saat COP28 untuk melipatgandakan kapasitas tenaga listrik terbarukan yang terpasang pada 2030, dunia saat ini membutuhkan tambahan lebih dari 1.120 GW setiap tahun selama sisa dekade ini untuk menjaga dunia tetap berada di 1,5 derajat Celcius.

    La Camera juga mendesak pemerintah segera memanfaatkan putaran Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions) berikutnya sebagai kesempatan untuk menguraikan blueprint yang jelas tentang ambisi energi terbarukan mereka.

    Ia juga menghimbau komunitas internasional untuk meningkatkan kolaborasi untuk mendukung ambisi energi terbarukan negara-negara di belahan dunia Selatan.

    “Pertumbuhan energi terbarukan yang terus menerus kita saksikan setiap tahunnya merupakan bukti bahwa energi terbarukan layak secara ekonomi dan mudah diterapkan,” kata dia dikutip dari ArabNews, Sabtu (29/3/2025).

    “Setiap tahun, mereka terus memecahkan rekor ekspansi mereka sendiri, tetapi kita juga menghadapi tantangan yang sama yaitu kesenjangan regional yang besar dan waktu yang terus berdetak karena tenggat waktu 2030 sudah dekat,” ujar direktur jenderal tersebut.

    Dengan daya saing ekonomi dan ketahanan energi yang semakin menjadi perhatian utama dunia saat ini, memperluas kapasitas energi terbarukan dengan cepat sama artinya dengan memanfaatkan peluang bisnis dan mengatasi ketahanan energi dengan cepat dan berkelanjutan.

    (hoi/hoi)

  • Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Energi Pada Idulfitri 2025

    Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Energi Pada Idulfitri 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi baik BBM, LPG maupun Avtur selama periode Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, dalam press conference yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.

    Wiko menyatakan bahwa seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Idulfitri 2025. Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional. Demikian juga untuk sektor gas, yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan.

    Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina juga tetap beroperasi selama libur lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, di mana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri.

    Wiko menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, disiagakan juga SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wiko juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas dan takaran produk-produk Pertamina. Ia menjamin kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan ataupun spesifikasi pemerintah.

    “Baru-baru ini kita telah melakukan banyak test mengenai quality didukung oleh Kementerian ESDM, sekitar 79 persen dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800. Setelah kita lakukan test dan hasilnya cukup baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” tegas Wiko.

    Tak lupa, Wiko juga menyampaikan terima kasih, atas dukungan seluruh pihak terhadap Pertamina, dalam mendukung ketahan energi nasional. “Kami ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih pada masa-masa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Wiko.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi baik BBM, LPG maupun Avtur selama periode Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, dalam press conference yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.

    Wiko menyatakan bahwa seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Idulfitri 2025. Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional. Demikian juga untuk sektor gas, yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan.

    Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina juga tetap beroperasi selama libur lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, dimana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri.

    Wiko menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, disiagakan juga SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wiko juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas dan takaran produk-produk Pertamina. Ia menjamin kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan ataupun spesifikasi pemerintah.

    “Baru-baru ini kita telah melakukan banyak test mengenai quality didukung oleh Kementerian ESDM, sekitar 79 persen dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800. Setelah kita lakukan test dan hasilnya cukup baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” tegas Wiko.

    Tak lupa, Wiko juga menyampaikan terima kasih, atas dukungan seluruh pihak terhadap Pertamina, dalam mendukung ketahan energi nasional. “Kami ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih pada masa-masa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Wiko.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Pertamina: Kesiapan, Ketersediaan, dan Kelancaran Distribusi Energi Selama Lebaran Aman – Page 3

    Pertamina: Kesiapan, Ketersediaan, dan Kelancaran Distribusi Energi Selama Lebaran Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Guna memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat selama Lebaran 2025, Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi energi seperti BBM, LPG maupun Avtur.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menegaskan, seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Lebaran 2025.

    “Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional, demikian juga untuk sektor gas yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan,” tegasnya.

    “Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina tetap beroperasi selama libur Lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, di mana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri,” jelas Wiko.

    Ia pun mengungkapkan, Pertamina menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat.

    “Selain itu, disiagakan SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik,” ungkap Wiko.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan Serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

  • Siswa SD di Ampenan NTB Diberikan Edukasi Pentingnya Menjaga Ekosistem Laut dan Perilaku Hidup Sehat – Halaman all

    Siswa SD di Ampenan NTB Diberikan Edukasi Pentingnya Menjaga Ekosistem Laut dan Perilaku Hidup Sehat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) memberikan edukasi pentingnya menjaga ekosistem laut dan perilaku hidup sehat untuk anak-anak di Ampenan, Nusa Tenggara Barat.

    Dalam edukasi ini, para Pekerja Pertamina yang terlibat, turun langsung membantu proses belajar mengajar di SD Negeri 18 Ampenan bersama para guru lewat media belajar yang interaktif.

    Manager Integrated Terminal Ampenan Taufik Nur Alam, menyampaikan, sebagai bagian dari komunitas pesisir, masyarakat di sekitar Terminal Ampenan memiliki keterikatan erat dengan laut sebagai sumber kehidupan.

    Melalui program PIS BerSEAdekah, kata Taufik, perusahaan berharap aktivitas sosial di masyarakat dapat berjalan dengan baik.

    “Kehadiran Pertamina diharapkan dapat relasi baik antara terminal dan masyarakat sekitar,” kata Taufik dikutip Minggu (23/3/2025).

    Selain kegiatan tersebut, PIS menyalurkan bantuan untuk mendukung fasilitas umum dan pendidikan, diantaranya Mushola Nurul Huda, Masjid Zulfa, dan SD Negeri 18 Ampenan.

    “Perlu kita ingat bersama, dari setiap terminal yang berada dalam ekosistem PIS, terdapat peran komunitas lokal yang turut mendukung kelancaran serta kesuksesan kita,” tutur Direktur Tanker, Minyak Mentah dan Minyak Bumi PIS Brilian Perdana.

    Lebih lanjut, program TJSL ini merupakan bagian dari program besar ‘BerSEAnergi untuk Laut’ oleh PIS, yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Melalui payung program TJSL ‘BerSEAnergi untuk Laut’, kami ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan mandiri,” tutur Brilian. 

  • Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 30% pada awal tahun ini. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target.

    Penerimaan pajak ini terkontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pola penurunan ini merupakan hal yang wajar pada awal tahun, karena hilangnya efek akhir tahun yakni Nataru dan efek perlambatan harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan minyak bumi. Selain itu, dia menegaskan data pajak pada bulan Januari 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya karena ada kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), relaksasi dan restitusi yang signifikan.

    Adapun penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Pada 2024 ada lebih bayar, lebih bayarnya kalau kita hitung antara yang biru dan merah tahun 2024 angkanya Rp16,5 triliun. 2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

    “Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024, namanya Tarif Efektif Rata-Rata. Jadi kalau Anda menghitung cash memang menurun,” katanya.

    Kemudian, terkait dengan relaksasi, pemerintah melakukan kebijakan relaksasi PPN DN selama 10 hari. Dengan demikian, PPN DN pada Januari dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    “Apabila dinormalisasikan yang tidak ada di 2024, maka rata-rata PPN Desember 2024-Februari 2025 Rp 69,5 triliun dibandingkan periode yang sama itu Rp 64,2 triliun, jadi masih tumbuh 8,3%,” kata Anggito.

    Lalu, penurunan setoran pajak juga disebabkan oleh adanya perlambatan penerimaan PPh pasal 25 Badan seiring. Perlambatan ini dipicu oleh penurunan harga komoditas yang berpengaruh pada penerimaan.

    “Ini kondisinya cukup normal tidak ada anomali sama sekali. Setoran PPh 25 masih ikut pola normal meskipun sedikit adanya perlambatan karena faktor eksternal penurunan harga-harga komoditas,” tegasnya.

    (haa/haa)