Xcloud.id

Produk: KTP

  • Momen Dramatis 3 Calon ABK Kabur Usai Disekap di Muara Baru, Nekat Berenang Ratusan Meter Megapolitan 7 Agustus 2025

    Momen Dramatis 3 Calon ABK Kabur Usai Disekap di Muara Baru, Nekat Berenang Ratusan Meter Megapolitan 7 Agustus 2025

    Momen Dramatis 3 Calon ABK Kabur Usai Disekap di Muara Baru, Nekat Berenang Ratusan Meter
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga calon anak buah kapal (ABK) berhasil kabur usai disekap berhari-hari di mess agensinya bekerja di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
    Salah satu calon ABK berinsial RA (20) bercerita, ia dan dua rekannya, AS (18) dan RH (20), kabur lewat belakang mess yang merupakan Waduk Pluit.
    “Saya kaburnya lewat belakang Waduk Pluit. Awalnya, saya kontak-kontakan sama teman yang di depan, saya pastiin aman, dia bilang ‘aman kalau mau kabur sekarang aja’,” jelas RA saat diwawancarai di Muara Baru, Rabu (6/8/2025).
    Ketika situasi dirasa aman, ketiga korban langsung bergegas turun ke bawah Waduk Pluit dan menyusuri beton di pinggirnya sekitar pukul 23.00 WIB.
    Setelah tak ada lagi beton yang bisa dipijak, ketiganya nekat berenang sejauh 200 meter hingga menemukan bangunan warung di atas waduk.
    Sekitar pukul 12.30 WIB, salah satu korban naik ke atas bangunan warung itu dan meminta tolong warga.
    RA, AS, dan RH pun ditolong oleh Wakil RT 19, RW 17, Muara Baru, Hindun, yang sedang duduk di warung.
    Hindun terkejut karena di bawah bangunan warungnya terdapat orang.
    Saat dievakuasi ke daratan, ketiga korban sudah dalam kondisi basah kuyup.
    Akhirnya, Hindun memerintahkan putranya, Muhammad Khafi, pergi ke mess agensi itu untuk mengambil KTP dan pakaian para korban.
    Setibanya di sana, Khafi meminta penjelasan terhadap para penjaga mess terkait penyebab para calon ABK bisa kabur.
    “Saya langsung ke sana untuk memintai keterangan atau kejelasannya bagaimana orang ini bisa kabur dan saya ingin meminta baik-baik ada KTP dan pakaian korban, terus meminta uang untuk mereka pulang ke Majalengka sekitar Rp 300.000,” ujar Khafi.
    Namun, keempat penjaga mess justru marah dan meminta Khafi tak ikut campur dalam masalah itu.
    Diperlakukan tak enak, Khafi dan para penjaga mess sempat adu mulut. Sampai akhirnya, salah satu penjaga mengacungkan sebilah celurit.
    Dalam sabetan celurit pertama, teman Khafi pun terluka. Sementara saat sabetan kedua, jari telunjuk tangan kanan anak wakil RT itu terluka.
    Melihat Khafi dan temannya terluka, warga setempat menyerang balik para penjaga mess hingga terluka dan dibawa ke klinik.
    Sayangnya, menurut Khafi, peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi karena para pelaku diduga mendapat perlindungan dari tokoh masyarakat setempat.
    RA dan dua rekannya mengaku kabur karena merasa telah ditipu oleh pihak agensi.
    Selain kontrak kerja yang tidak sesuai kesepakatan, gaji yang dijanjikan pun tidak utuh sebesar Rp 6 juta.
    “Dia (ABK senior) bilang ‘Kamu itu ikut calo, di sini kamu kontrak satu tahun enam bulan. Di sini, gajinya itu Rp 6 juta, potongan Rp 2 juta sama calo jadi sisa Rp 3 juta. Sisa Rp 3 juta itu buat beli alat pancing, jadi kalian pulang enggak tahu bisa bawa uang atau enggak’ katanya gitu,” ucap RA.
    RA menambahkan, untuk bisa melaut, mereka diminta membeli alat pancing seharga Rp 6 juta dari gaji yang diterima.
    Ia dan teman-temannya sempat meminta untuk dipulangkan ke kampung halaman, tetapi pihak agensi meminta mereka membayar denda sebesar Rp 2 juta per orang jika ingin membatalkan kontrak.
    Tak ingin terus disekap dan tidak punya uang untuk bayar denda, ketiganya memilih kabur dari mess.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Warga Bekasi Jadi Korban Aplikasi KTP Digital Palsu, Berawal dari Pesan WA Megapolitan 7 Agustus 2025

    Kisah Warga Bekasi Jadi Korban Aplikasi KTP Digital Palsu, Berawal dari Pesan WA Megapolitan 7 Agustus 2025

    Kisah Warga Bekasi Jadi Korban Aplikasi KTP Digital Palsu, Berawal dari Pesan WA
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Seorang warga Bekasi bernama Adrian (32) menjadi korban penipuan bermodus aplikasi palsu Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital.
    Dalam waktu singkat, seluruh saldo rekeningnya dikuras hingga Rp 66 juta oleh pelaku yang diduga mengendalikan ponselnya dari jarak jauh.
    Penipuan bermula ketika Adrian menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pengirim pesan mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bekasi.
    “(Pelaku) mengaku dari Disdukcapil Bekasi, meminta untuk cek apps ktp digital, saya cek dan benar data tidak ditemukan yang sebelumnya saya sudah dibantu instal dan verifikasi oleh Kecamatan Jatisampurna,” kata Adrian kepada
    Kompas.com
    , Selasa (5/8/2025).
    Pelaku kemudian mengatakan akan menghubungkan Adrian ke petugas lain untuk membantu proses verifikasi ulang.
    Tak lama berselang, nomor berbeda menghubungi Adrian. Ia diarahkan untuk mengunduh ulang aplikasi KTP digital dari Play Store, sekaligus diminta untuk memasang aplikasi lain dari situs tidak resmi.
    “Nomor berbeda melanjutkan, menuntun cara pengaturan yang baru dan juga sekaligus verifikasi dan aktivasi. (Setelahnya) instal ktp digital dari
    play store
    , terus disuruh instal apps dari
    digitalktp.online
    , lalu disuruh
    disable playstore
    ,” ujar Adrian.
    Selama proses itu berlangsung, Adrian tidak dapat menggunakan ponselnya sama sekali. Ia juga diminta melakukan berbagai verifikasi biometrik dan membuat ulang PIN serta sandi.
    “(Pelaku) meminta sidik jari, verifikasi wajah, buat sandi, buat pin, hp tidak bisa digunakan sementara waktu,” katanya.
    Setelah aplikasi dijalankan, layar ponsel hanya menampilkan animasi
    loading
    dari 1 persen hingga 100 persen.
    “Setelah instal dia minta buka appsnya dan di
    screen
    , saya hanya bisa lihat progress berupa
    percentage
    dari 1 persen sampai 100, dia bilang ini proses verifikasi, ketika proses tersebut berjalan (saya) gabisa buka notif dan yang lainnya,” lanjut Adrian.
    Di balik proses itu, rupanya pelaku telah mengambil alih akses ke ponsel Adrian. Akses jarak jauh diduga dimungkinkan karena fitur aksesibilitas telah diaktifkan atas instruksi pelaku.
    “Waktu itu HP saya jadi enggak bisa dipakai sama sekali. Mungkin dari situ ponsel saya diambil alih. Enggak lama setelah itu, rekening saya sudah dikuras,” kata Adrian.
    Setelah Ponsel miliknya dapat kembali digunakan, Adrian mengaku melihat adanya transaksi mencurigakan ke rekening lain.
    Menurut dia, dana yang hilang dari rekeningnya ditransfer ke rekening atas nama seseorang yang tidak ia kenal.
    “Dikirim ke rekening 624401447429534 an Adi Susanto. Tidak tahu ini korban lain sebagai rekening sementara atau rekening pelaku,” ungkapnya.
    Adrian pun langsung melapor ke pihak kepolisian dan bank.
    “Sudah buat laporan kepolisian. Buat laporan sebenernya hanya untuk keperluan laporan ke bank,” ujar Adrian.
    Adrian mengaku tak sempat curiga karena tampilan aplikasi yang diarahkan pelaku sangat mirip dengan aplikasi resmi milik pemerintah.
    “Sepengalaman saya
    website
    dari pemerintah emang mirip-mirip aja. Appsnya kalo dari iconnya persis seperti yang dari disdukcapil,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.

    Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.

    “Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.

    “Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.

    Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Sumber : Antara

  • 2 Tokoh OPM Mayer Wenda Tewas Ditembak, TNI Sebut Operasi Dilakukan secara Terukur Nasional

    2 Tokoh OPM Mayer Wenda Tewas Ditembak, TNI Sebut Operasi Dilakukan secara Terukur Nasional

    Tokoh OPM Mayer Wenda Tewas Ditembak, TNI Sebut Operasi Dilakukan secara Terukur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Prajurit TNI melumpuhkan salah satu tokoh utama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, dalam sebuah kontak tembak yang terjadi di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Selasa (5/8/2025) sore.
    Mayer diketahui menjabat sebagai Wakil Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XII/Lanny Jaya dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014.
    Ia terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penyerangan Mapolsek Pirime dan pembunuhan terhadap anggota Polri.
    “Operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
    Dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIT itu, Mayer Wenda melakukan perlawanan bersama kelompoknya.
    TNI pun mengambil tindakan tegas dan terukur. Selain Mayer, satu orang lain yang diduga adiknya, Dani Wenda, juga dinyatakan tewas di tempat.
    “Kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut,” ungkap Kristomei.
    Dalam operasi itu, TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, antara lain satu pucuk senjata api jenis revolver, 24 butir amunisi, dua KTP atas nama Dani Wenda dan Pemina Wenda, dua unit ponsel, uang tunai Rp 65.000, dan satu buah noken khas Papua.
    Ia menilai, operasi ini menunjukkan komitmen kuat TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Kristomei menegaskan, seluruh tindakan prajurit TNI dalam operasi ini dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegas dia.
    Meski menggunakan pendekatan militer, Kristomei menekankan bahwa TNI juga terus mengedepankan cara-cara humanis dan dialogis sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun stabilitas di tanah Papua.
    Ia menambahkan, TNI tetap membuka ruang bagi siapa pun dari kelompok separatis yang ingin kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    “TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera,” ucap Kristomei.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Masih Punya ‘Utang’ Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

    KPK Sebut Masih Punya ‘Utang’ Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan masih ada lima Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sampai saat ini masih belum di tangkap.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan KPK sudah melakukan berbagai upaya dan koordinasi kepada penegak hukum serta negara lain untuk menangkap lima DPO.

    “Hingga saat ini KPK sudah melakukan upaya-upaya, berkoodinasi dengan negara-negara lain untuk bisa menangkap mereka, tetapi hingga saat ini belum berhasil,” katanya di Gedung Juang KPK, Rabu (6/8/2025).

    Dirinya pun berharap bisa menangkap para DPO itu agar utang KPK bisa diselesaikan.

    “Tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia KPK dapat segera menyelesaikan utang ini,” ucapnya.

    Adapun dia menampilkan lima DPO yang dimaksud, yaitu: 

    1. Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Paulus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

    2. Harun Masiku, calon anggota legislatif PDIP. Harun merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenai pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

    3. Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014-2017.

    4 dan 5. Emylia Said dan Herwansyah ialah tersangka pemberi suap AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Emilya dan Herwansyah masuk ke DPO di Bareskrim atas kasus dugaan pemalsuan surat terkait perkara perebutan hak ahli waris PT ACM.

  • Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,”

    Barito Utara (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.

    Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.

    “Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.

    “Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.

    Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD minta Pemprov DKI utamakan warga Jakarta untuk petugas damkar

    DPRD minta Pemprov DKI utamakan warga Jakarta untuk petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengutamakan warga Jakarta pada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) karena masih banyak warga yang menganggur.

    “Kami mengusulkan untuk rekrutmen diprioritaskan warga DKI,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga adanya rekrutmen menjadi petugas damkar bisa menjadi solusi lapangan pekerjaan.

    Ia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama timnya dapat memberikan peluang lebih banyak kepada warga DKI, dengan persentase 10 persen dari luar dan 90 persen dari Jakarta.

    “Presentasenya bisa diatur, tapi tetap memberikan lapangan kerja bagi warga DKI,” ujarnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi A Achmad Yani. Menurut dia, ketika lapangan pekerjaan itu diberikan kepada warga Jakarta maka akan memberikan beragam efek.

    Untuk itu, pihaknya meminta warga DKI harus menjadi prioritas dalam rekrutmen petugas menjadi petugas damkar.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pelamar petugas damkar dan menjadi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) didominasi oleh masyarakat dari luar Jakarta.

    “Jadi Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang berbagai pembukaan lowongan itu yang mendaftar banyak sekali. Dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (4/8).

    Hal itu merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Karena itu, meski pelamar lowongan damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan untuk damkar sebanyak 1.000 orang. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena kuotanya sangat kurang di Jakarta.

    Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

    Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri dan sebagainya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 KPK Rilis 5 Foto Buronan Kasus Korupsi, Ada Harun Masiku hingga Paulus Tannos Nasional

    8 KPK Rilis 5 Foto Buronan Kasus Korupsi, Ada Harun Masiku hingga Paulus Tannos Nasional

    KPK Rilis 5 Foto Buronan Kasus Korupsi, Ada Harun Masiku hingga Paulus Tannos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis lima orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam kasus korupsi pada Rabu (6/8/2025).
    “Saat ini KPK masih terus melakukan pencarian untuk 1 orang DPO sejak tahun 2017 dan 4 orang DPO tahun 2019-2024,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam Konferensi Pers Kinerja Semester I 2025 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.
    Fitroh mengatakan, KPK terus berupaya mencari keberadaan seluruh DPO dengan berkoordinasi dengan negara-negara lain dan institusi terkait lainnya.
    Namun, hingga saat ini, pihaknya belum berhasil menangkap seluruh DPO.
    “Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, KPK dapat segera menyelesaikan utang ini,” ujarnya.
    Berikut lima DPO yang terjerat kasus korupsi:
    1. Paulus Tannos 
    Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin berstatus buron sejak Agustus 2019 dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP.
    Hingga 7 Juni 2025, Paulus telah ditangkap dan ditahan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dan telah menjalani sidang pendahuluan (committal hearing) terkait proses ekstradisi pada 23–25 Juni 2025.
    2. Harun Masiku
    Harun Masiku terjerat perkara suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024.
    3. Kirana Kotama
    Kirana Kotama berstatus buron sejak 2017, dalam perkara pengadaan kapal di PT PAL tahun 2014.
    4. Emylia Said
    Emylia Said, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan Perkara Perebutan Hak Ahli Waris PT Aria Citra Mulia (DPO tahun 2022).
    5. Herwansyah
    Herwansyah, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan Perkara Perebutan Hak Ahli Waris PT Aria Citra Mulia (DPO tahun 2022).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,”

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Suara Ulang (Pilkada) di sejumlah wilayah di Papua, khususnya Kota Jayapura, berlangsung aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa seluruh tahapan PSU telah disiapkan secara maksimal dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga proses pemungutan suara selesai.

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,” katanya.

    Menurut Afifudin, pihaknya memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, Penjabat Gubernur Papua, serta aparat TNI-Polri yang turut memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman.

    “Dari sisi kenegaraan, ini adalah tanggung jawab bersama apalagi di dukungan dari seluruh elemen sangat luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dalam kunjungannya sekitar pukul 10.00 WIT, pihaknya mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meski demikian, ia optimistis partisipasi akan meningkat seiring masih tersedianya waktu hingga siang hari.

    “Kami minta teman-teman KPU untuk terus mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya hingga pukul 13.00 WIT. Proses PSU tetap berjalan sesuai aturan dan regulasi,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga menegaskan bahwa surat undangan memilih bukan merupakan satu-satunya syarat ke TPS oleh sebab itu kepada masyarakat di Papua yang memiliki KTP elektronik dan terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetap diperbolehkan memberikan suara.

    “Surat undangan itu hanya pemberitahuan. Jika warga memiliki KTP dan terdaftar di TPS, silakan datang. Masih ada waktu untuk mengecek melalui DPT online dan menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan pihaknya sangat berharap PSU di Papua dapat menghasilkan pemimpin pilihan rakyat dan memperkuat demokrasi di Tanah Papua dengan proses yang damai, tertib, dan transparan.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT RI ke-80 Tahun 2025: Tema, Logo, Rangkaian Acara, dan Euforia Nasional – Page 3

    HUT RI ke-80 Tahun 2025: Tema, Logo, Rangkaian Acara, dan Euforia Nasional – Page 3

    Masyarakat umum kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti langsung upacara peringatan HUT RI ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, dengan kuota terbatas. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui platform resmi pemerintah, yakni situs https://pandang.istanapresiden.go.id.

    Berikut adalah syarat dan ketentuan bagi warga yang ingin mendaftar:

    Warga negara Indonesia berusia minimal 12 tahun.
    Memiliki KTP atau identitas resmi lainnya.
    Melengkapi formulir pendaftaran secara online dengan data yang valid.
    Satu pendaftar hanya bisa mewakili satu orang.
    Mengunggah foto dan mengisi pernyataan kesiapan hadir.
    Bersedia mengikuti aturan dan protokol acara dari panitia.

    Berikut cara daftar upacara di Istana Negara 2025 yang bisa dijadikan panduan masyarakat.

    Akses laman resmi pandang.istanapresiden.go.id menggunakan browser di ponsel atau komputer.
    Klik tombol “Daftar Sekarang” dan lengkapi formulir pendaftaran secara online.
    Unggah foto pribadi beserta dokumen yang diminta, seperti KTP.
    Tunggu proses verifikasi dari panitia yang akan dikirim melalui email atau WhatsApp.
    Jika dinyatakan lolos, peserta akan diarahkan untuk mengambil undangan fisik di Sekretariat Negara.

    Pengambilan undangan harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Peserta juga wajib membawa identitas asli saat pengambilan dan saat mengikuti upacara.Setiap pendaftar yang lolos seleksi akan menerima tiket digital (e-ticket) yang dapat dicetak atau ditunjukkan melalui perangkat mobile saat hari pelaksanaan. Peserta yang terpilih akan mendapat fasilitas berupa tempat duduk, konsumsi ringan, dan suvenir resmi dari panitia penyelenggara.

    Antusiasme publik terhadap kesempatan langka ini sangat tinggi, sehingga masyarakat disarankan untuk segera melakukan pendaftaran sebelum kuota habis. Kehadiran langsung di halaman Istana menjadi pengalaman bersejarah yang sarat nilai nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.