Produk: KTP

  • Kejar Target, Mendagri Perintahkan Ditjen Dukcapil Percepat Perekaman Penduduk Hingga 100 Persen

    Kejar Target, Mendagri Perintahkan Ditjen Dukcapil Percepat Perekaman Penduduk Hingga 100 Persen

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar mempercepat perekaman data kependudukan. Sebab, tingkat perekaman saat ini baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan.

    “Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

    Mendagri meminta jajaran Dukcapil menyusun program yang dapat mendorong percepatan pendataan dengan lebih agresif. Ia menegaskan agar seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau. “Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ujarnya.

    Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili harus menjadi sasaran prioritas. Ia mengingatkan bahwa undang-undang menjamin pelindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tergolong prasejahtera.

    Mendagri juga menyoroti persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

    “Sedih kadang-kadang kalau misalnya mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.

    Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, meliputi server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. “Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.

    Perbesar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025. (Foto: Puspen Kemendagri)… Selengkapnya

    Tito mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara yang perlu dilindungi. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

    Di sisi lain, Mendagri juga memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan masyarakat terdampak sangat membutuhkan layanan tersebut. Mendagri juga telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung.

    Turut hadir dalam Rakornas tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, Kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, serta pejabat terkait lainnya.

  • Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana Regional 10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebuah warung makan di Jalan Tirto Agung Nomor 64, Tembalang, Kota Semarang, menyediakan makanan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
    Program ini dibuka tanpa syarat rumit. Cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa, mereka boleh makan apa pun, bahkan hingga tiga kali sehari.
    Adalah Warma, kedai yang dikenal dengan menu nasi goreng dan ramen, yang memulai inisiatif tersebut sejak empat hari terakhir.
    Program ini lahir dari empati pemilik warung setelah mendengar banyak mahasiswa perantau kehilangan akses komunikasi dengan keluarga dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan.
    “Kami merasa perlu membantu. Banyak mahasiswa yang selama empat lima hari benar-benar tidak bisa menghubungi keluarga mereka,” ujar Dion Edison, Kepala Operasional Warma, Rabu (10/12/2025).
    Menurut Dion, situasi itu juga diperparah karena bertepatan dengan akhir bulan.
    “Banyak yang terjebak karena posisi akhir bulan. Jadi kami putuskan buka program makan gratis. Mau makan sekali, dua kali, tiga kali, semua boleh,” imbuhnya.
    Warma tidak memberikan pembatasan menu. Mahasiswa dipersilakan memilih ramen, nasi goreng khas Padang, soto, hingga berbagai minuman.
    “Ini sifatnya all you can eat. Silakan makan apa pun yang ada di sini. Kami hanya ingin membantu meringankan beban mereka,” kata Dion.
    Program ini juga tidak dibatasi waktu. Warma berencana menjalankannya selama satu hingga dua bulan, sambil mengikuti perkembangan kondisi mahasiswa.
    “Kami sudah menyiapkan anggaran internal. Kalau habis, akan kami tambah lagi. Yang penting teman-teman bisa bertahan, apalagi sekarang banyak yang lagi UAS,” ujarnya.
    Sebelumnya, sekitar 120 mahasiswa asal Aceh,
    Sumatera
    Barat, dan Sumatera Utara yang menempuh studi di
    Semarang
    mengalami kesulitan ekonomi akibat banjir dan longsor di daerah asal mereka.
    Komunikasi dengan keluarga sempat terputus total, membuat biaya kos, kebutuhan harian, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak bisa terbayar.
    “Banyak teman-teman sudah tidak bisa bayar kos. Bahkan ujian tertunda karena UKT belum dibayar dan mereka tidak bisa mengabari orang tua,” ujar Yuda Sandi Prananta (21), mahasiswa UPGRIS sekaligus perwakilan mahasiswa Aceh–Sumut di Semarang.
    Mahasiswa kini sangat bergantung pada bantuan sesama perantau. Menurut Yuda, sebagian mahasiswa menerima kabar memilukan.
    “Ada juga laporan keluarga hanyut terbawa arus dan meninggal,” tuturnya dengan suara bergetar.
    Banyak orang tua kehilangan mata pencaharian karena akses darat terputus dan sejumlah desa hancur diterjang banjir.
    Lebaran semakin dekat, namun banyak mahasiswa mengaku tidak dapat pulang karena keterbatasan biaya dan kondisi daerah yang masih lumpuh.
    Meski begitu, Yuda menegaskan mereka tetap berusaha bertahan dan saling membantu.
    “Kami di sini tetap berjuang. Jangan sampai mimpi kami putus hanya karena uang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup Green Award 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

    “Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian,” ungkapnya.

    Adapun capaian penting yang diraih pada 2025 antara lain 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat dalam PEKA Kelola, sembilan perusahaan mendapat rapor biru pada PROPER Nasional, serta puluhan sekolah meraih predikat Adiwiyata mulai tingkat kabupaten hingga mandiri. Selain itu, terdapat tiga sekolah yang menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau.

    Satu pondok pesantren berstatus Rintisan Eco Pesantren, tiga desa meraih juara Desa Berseri tingkat kabupaten, dan dua desa lolos penilaian tingkat provinsi. Pada program ProKlim, satu desa meraih kategori Utama Tropi, empat desa kategori Utama Sertifikat, dan satu desa kategori Madya. Tidak ketinggalan, enam kelompok pemerhati lingkungan juga mendapatkan apresiasi.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman nyata yang kini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai pengingat bahwa perubahan iklim harus diwaspadai bersama.

    “Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Ada sejumlah langkah yang harus diperkuat, antara lain pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah hingga pusat perbelanjaan, percepatan kebijakan pengurangan sampah plastik,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga mengingatkan dalam penguatan bank sampah di desa dan kelurahan, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ramah lingkungan, edukasi pemilahan sampah dari sumber, kampanye ‘Kendalikan Plastik Sekali Pakai’ serta pelaksanaan Aksi MembaRRa minimal seminggu sekali.

    Gus Barra menegaskan, persoalan sampah dan pembangunan tidak dapat langsung ditangani di awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing pemerintah pusat, sejumlah program prioritas kini bisa berjalan, seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.

    Di sektor infrastruktur, Pemkab Mojokerto juga telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat dan sisanya akan diteruskan pada 2026. Untuk tingkat desa, Pemkab juga mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa. Di bidang kesehatan, alokasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi Rp66 miliar.

    “Angka ini memungkinkan agar warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan. Peluncuran TRC DLH ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan,” urainya.

    Mulai pohon tumbang hingga sumbatan sampah yang menyebabkan genangan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

    “Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan kali ini, DLH Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang bertugas menangani kedaruratan lingkungan. Seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Tahun 2025, DLH Kabupaten Mojokerto juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah baru. [tin/ian]

  • Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
    Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
    KTP
    .
    “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
    Dukcapil
    -dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
    data kependudukan
    serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    “(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
    Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
    Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
    Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
    “Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
    Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
    Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.

    I want more aggressive
    . Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
    Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

    Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
    Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
    “Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
    “Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana hangat tampak mengisi Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pagi ini. Ratusan warga lanjut usia hadir bergiliran untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus lansia yang kembali disalurkan Pemerintah Kota Kediri menjelang akhir tahun, berlokasi di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Selasa (9/12).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa sasaran bantuan ini adalah lansia yang belum pernah tersentuh bantuan sosial rutin dari pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    “BLT ini kita berikan kepada lansia yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan belum menerima bansos rutin dari pusat. Totalnya ada 491 penerima dari 46 kelurahan, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000 untuk satu tahun,” ungkapnya.

    Mengingat penyaluran dilakukan pada akhir tahun, pemerintah berharap proses pengambilan dapat dipercepat. “Idealnya bisa selesai hari ini, tapi kalau belum sempat, penerima masih bisa mengambilnya di Bank Jatim sampai tanggal 12 Desember,” jelas Imam.

    Bagi penerima manfaat, pengambilan cukup menunjukkan KTP. Jika penerima tidak mampu hadir karena keterbatasan fisik, pengambilan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa mengetahui kelurahan. Selanjutnya, bantuan diserahkan secara tunai melalui Bank Jatim.

    Imam menambahkan, bantuan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar para lansia. “Bantuan ini kami harapkan dapat membantu pemenuhan nutrisi tambahan, pampers, atau kebutuhan pendukung lain bagi lansia yang kondisi tubuhnya mulai menurun.”kata Imam.

    Sementara itu di sela kegiatan, Yatini (62), warga Kelurahan Manisrenggo, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.
    “Alhamdulillah, saya sangat senang. Saya sudah tidak banyak bekerja, jadi bantuan seperti ini sangat membantu. Rencananya untuk kebutuhan sehari-hari, beli makanan biar tetap kuat, kadang juga obat kalau sedang butuh,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri yang terus memberi perhatian bagi para lansia. Bantuan ini, menurutnya, bukan sekadar nominal, tetapi menjadi bentuk kepedulian yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

    Penyaluran BLT lansia ini menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam memperkuat perlindungan sosial, memastikan para warga lanjut usia tetap mendapatkan dukungan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat dan bermartabat. [nm]

  • Berapa Gaji PPPK BGN 2025 yang Seleksinya Baru Dibuka?

    Berapa Gaji PPPK BGN 2025 yang Seleksinya Baru Dibuka?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi membuka rekrutmen PPPK Badan Gizi Nasional (BGN) pada Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (5/12/2025).

    Lowongan PPPK BGN dirilis resmi melalui situs resmi Badan Gizi Nasional mengacu Keputusan Menpan RB Nomor 1203 Tahun 2025, dengan menyediakan total 32.000 formasi.

    Pembukaan loker ini dilakukan untuk merekrut tenaga ahli dan profesional guna mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional untuk program makan siang bergizi gratis (MBG).

    Pemerintah menyediakan 32.000 formasi yang terbagi menjadi dua, yakni formasi khusus dan formasi umum.

    Formasi khusus memiliki 31.250 lowongan untuk jabatan pelaksana seperti Penata Layanan Operasional. Kualifikasi Pendidikan yang diminta yakni S-1 semua jurusan atau D-IV semua jurusan.

    Kemudian formasi umum ada 750 formasi dengan rincian:

    Penata Layanan Operasional untuk S-1 Ilmu Gizi atau D-IV Gizi dan Dietetika dan S-1 Akuntansi atau D-IV Akuntansi.
    Pengelola Layanan Operasional untuk D-III Akuntansi dan D-III Gizi

    Melansir situs resmi BGN, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di dapur umum di berbagai daerah di Indonesia, yang akan disesuaikan dengan alamat KTP sebagai pemerataan tenaga kerja dan kelancaran operasional.

    Apabila lolos seleksi, berapa gaji yang akan diterima oleh PPPK?

    Gaji yang ditawarkan untuk PPPK bervariatif sesuai dengan jabatan dan penempatan. Gaji yang diberikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11/2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongannya:

    Golongan I Rp1.938.500 – Rp2.900.900
    Golongan II Rp2.116.900 – Rp3.071.200
    Golongan III Rp2.206.500 – Rp3.201.200
    Golongan IV Rp2.299.800 – Rp3.336.600
    Golongan V Rp2.511.500 – Rp4.189.900
    Golongan VI Rp2.742.800 – Rp4.367.100
    Golongan VII Rp2.858.800 – Rp4.551.800
    Golongan VIII Rp2.979.700 – Rp4.744.400
    Golongan IX Rp3.203.600 – Rp5.261.500
    Golongan X Rp3.339.100 – Rp5.484.000
    Golongan XI Rp3.480.300 – Rp5.716.000
    Golongan XII Rp3.627.500 – Rp5.957.800
    Golongan XIII Rp3.781.000 – Rp6.209.800
    Golongan XIV Rp3.940.900 – Rp6.472.500
    Golongan XV Rp4.107.600 – Rp6.746.200
    Golongan XVI Rp4.281.400 – Rp7.031.600
    Golongan XVII Rp4.462.500 – Rp7.329.000.

  • Cara Cek Nama Penerima dan Prosedur Pencairan Dana Program Indonesia Pintar 2025

    Cara Cek Nama Penerima dan Prosedur Pencairan Dana Program Indonesia Pintar 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghadirkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa yang membutuhkan biaya pendidikan. Berikut ringkasan singkat untuk mengetahui apakah Anda atau anak Anda masuk didalam program tersebut.

    PIP memberikan dana tunai bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dan saat ini pencairan sedang berlangsung. Untuk memastikan apakah anak Anda atau siswa terdaftar sebagai penerima PIP dan mengetahui cara pencairannya, berikut ini panduan lengkapnya:

    Untuk mengecek apakah siswa terdaftar sebagai penerima PIP, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kunjungi Situs SIPINTAR

    Akses situs resmi SIPINTAR di https://pip.kemdikbud.go.id.

    2. Masukkan NISN dan NIK

    Di halaman utama, Anda akan diminta memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar.

    3. Isi Nama Lengkap

    Lengkapi kolom nama lengkap sesuai data yang terdaftar.

    4. Verifikasi Captcha

    Sebagai langkah keamanan, Anda akan diminta untuk mengisi kode verifikasi (captcha).

    5. Klik “Cari Penerima PIP”

    Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Penerima PIP” untuk melihat status penerimaan dana.

    Jika terdaftar sebagai penerima, Anda akan mendapatkan informasi terkait penerimaan PIP. Jika belum terdaftar, pastikan data yang dimasukkan benar atau hubungi pihak terkait untuk klarifikasi lebih lanjut.

    Cara Pencairan Dana PIP Desember 2025 

    Setelah memastikan penerimaan, langkah berikutnya adalah mencairkan dana PIP. Agar proses pencairan berjalan lancar, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

    1. Aktivasi Rekening Bank

    Sebelum mencairkan dana, siswa atau orang tua/wali harus mengaktifkan rekening terlebih dahulu di bank penyalur PIP. Pastikan sudah memiliki rekening yang terdaftar.

    2. Siapkan Dokumen Persyaratan

    Jangan lupa membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama saat mengunjungi bank.

    3. Kunjungi Bank Penyalur Dana PIP

    Cari dan datangi bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana PIP. Biasanya, bank ini sudah diumumkan saat pendaftaran.

    4. Isi Formulir Pembukaan Rekening

    Jika belum memiliki rekening, Anda akan diminta mengisi formulir pembukaan rekening untuk keperluan pencairan dana.

    5. Proses Aktivasi Rekening

    Setelah mengisi formulir, antre di teller dan informasikan bahwa Anda ingin mengaktifkan rekening untuk pencairan dana PIP. Teller bank akan memproses aktivasi dan memastikan dana tersedia di rekening.

    6. Cek Saldo Rekening

    Setelah rekening diaktifkan, pastikan untuk mengecek saldo rekening. Jika dana PIP sudah masuk, Anda bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

    7. Tarik Dana PIP

    Jika dana sudah ada di rekening, Anda bisa langsung melakukan penarikan melalui teller bank. Ikuti prosedur yang ditetapkan untuk menarik dana tersebut.

    Besaran Bantuan PIP 2025

    Besaran dana yang diterima tergantung pada jenjang pendidikan. Berikut adalah rincian bantuan yang bisa diterima siswa PIP 2025:

    -Siswa SD: Rp450.000 per tahun. Untuk siswa baru dan siswa kelas akhir, besaran dana adalah Rp225.000.

    -Siswa SMP: Rp750.000 per tahun. Untuk siswa baru dan siswa kelas akhir, dana yang diterima adalah Rp375.000.

    -Siswa SMA/SMK: Rp1.800.000 per tahun. Bagi siswa baru dan siswa kelas akhir, dana yang diterima sebesar Rp900.000.

    Penyaluran dana PIP melalui beberapa Bank Nasional, diantaranya adalah BAnk BRI untuk siswa SD dan SMP, Bank BNI untuk siswa SMP, dan Bank BSI untuk siswa/siswi yang berada di wilayah Aceh.

    PIP ini sangat penting bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dana ini, diharapkan bisa meringankan beban biaya pendidikan dan membantu siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka tanpa khawatir soal biaya. Dengan bantuan dari pemerintah ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak.

    Bagi orangtua atau siswa yang berhak, pastikan mengikuti prosedur dengan benar agar dana PIP bisa diterima dan digunakan untuk keperluan pendidikan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan ini ya! (Nur Amalina)

  • Kronologi Warga Bacok Pamong Desa Gara-gara Bansos Tak Merata di Lampung Selatan

    Kronologi Warga Bacok Pamong Desa Gara-gara Bansos Tak Merata di Lampung Selatan

    Liputan6.com, Jakarta – Pembagian bantuan sosial (bansos) di Lampung Selatan menyisakan persoalan. Seorang pamong Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, menjadi korban pembacokan warganya sendiri pada Senin (8/12/2025) malam.

    Korban bernama Andi Saputro (36) dibacok di rumahnya sekitar pukul 18.48 WIB. Insiden itu pun viral di media sosial lantaran diduga dipicu oleh dugaan pembagian bansos yang tidak merata.

    Pelaku diketahui bernama Warsani, warga desa setempat yang kini melarikan diri dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

    Kapolsek Tanjung Bintang, AKP Edi Qorinas, mengungkap kronologi kejadian tersebut. Dia menjelaskan, peristiwa itu berawal ketika seorang perempuan datang ke balai desa untuk meminta bansos dan mengaku sebagai istri pelaku.

    “Pak Kadus ini hapal dengan warganya. Ada perempuan datang minta bansos, mengaku istri terduga pelaku, padahal pelaku ini belum punya istri,” ujar Edi kepada wartawan, Selasa (10/12/2025).

    Karena mencurigai keterangan perempuan itu, korban meminta yang bersangkutan pulang dan membawa identitas seperti KK dan KTP untuk pendataan terlebih dahulu.

    “Namun hingga lama ditunggu, perempuan tersebut tak kunjung kembali ke balai desa,” jelasnya.

    Tak disangka, sore harinya pelaku justru mendatangi rumah korban. Saat pintu dibuka, pelaku langsung menyerang korban menggunakan celurit tanpa banyak bicara.

    “Korban mengalami luka bacok di bagian kepala, punggung dan tangan. Sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan kini kondisinya dalam pemulihan. Sementara pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya,” sebutnya.

    Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap Warsani.

    “Kami sudah mengidentifikasi pelaku dan sedang melakukan pengejaran. Mudah-mudahan segera tertangkap,” tutupnya.

     

  • Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menggunakan apel pagi rutin hari ini di Halaman Balai Kota Kediri sebagai panggung penyerahan simbolis SK Kenaikan Pangkat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bonus bagi atlet berprestasi, menegaskan komitmen Pemkot Kediri terhadap kinerja, ekonomi, dan olahraga. Acara yang berlangsung pada Selasa (09/12/2025) ini dipenuhi energi positif dan semangat kolaborasi.

    Wali Kota termuda di Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa momen ini adalah pengingat penting bagi seluruh elemen Kota Kediri. “Apel pagi ini sebagai pengingat bahwa setiap dari kita memegang perannya masing-masing. ASN meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat terus berdaya, dan para atlet membawa prestasi bagi Kota Kediri. Semua bergerak dalam satu tujuan: mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan SK Kenaikan Pangkat ASN

    Kenaikan Pangkat ASN: Apresiasi atas Kinerja dan Dedikasi

    Agenda pertama adalah penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN periode 1 Desember 2025 kepada 30 penerima. Mbak Wali mengingatkan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya tanda penghargaan atas kinerja yang telah dijalankan, melainkan juga amanah besar.

    Amanah tersebut menuntut ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, dan meneguhkan kembali komitmen pelayanan publik. Kualitas layanan publik adalah perhatian utama bagi masyarakat, terutama Generasi Z yang menuntut efisiensi birokrasi.

    “Harapan saya, momentum ini menjadi dorongan bagi seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas kerja serta menjadi bagian dari ASN berakhlak dan bangga melayani masyarakat,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan pabrik rokok.

    Penyerahan BLT: Menguatkan Ketahanan Ekonomi Warga

    Setelah penyerahan SK, Mbak Wali menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat, sebagai bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam mendukung stabilitas ekonomi warga. Hari ini, bantuan diserahkan kepada 50 orang buruh pabrik rokok dan 49 orang kategori fakir miskin. Adapun rincian bantuan yang diterima, buruh pabrik rokok menerima Rp1 juta, sementara kategori fakir miskin menerima Rp1,2 juta.

    Para penerima manfaat ini sebelumnya telah melalui tahapan verifikasi dan validasi ketat, mulai dari usulan kelurahan pada Dinsos sesuai desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipersyaratkan. Penyerahan BLT ini akan dijadwalkan secara bertahap, baik di kelurahan, melalui perbankan, maupun dinas sosial.

    Untuk buruh pabrik rokok, syaratnya adalah ber-KTP Kota Kediri meskipun ia bekerja di pabrik rokok di luar Kota Kediri. Sementara untuk fakir miskin, syaratnya masuk dalam DT-SEN desil 1-3 yang belum pernah menerima bantuan dari pusat.

    “Adanya bantuan langsung tunai ini merupakan bentuk kehadiran dan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan agar dapat terus bertahan, berkembang, dan sejahtera,” jelasnya. “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan meringankan kebutuhan masyarakat. Tolong pergunakan BLT ini sebaik-baiknya.”

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan bonus kepada atlet berprestasi.

    Apresiasi Atlet Berprestasi: Dorongan untuk Terus Membawa Nama Harum Kota Kediri

    Momen berikutnya adalah penyerahan apresiasi kepada pahlawan olahraga Kota Kediri. Bonus diserahkan bagi total 78 pelatih dan 246 atlet yang telah berjuang pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Jawa Timur tahun 2025 dengan total nilai Rp2.833.000.00.

    Selain itu, tali asih juga diserahkan kepada 15 atlet yang berjuang pada Kejuaraan Paralympic Provinsi (KEPARPROV) Jawa Timur tahun 2025. Rincian tali asih untuk atlet paralimpik adalah: peraih medali emas Rp3 juta, medali perak Rp2 juta, medali perunggu Rp1 juta. Pelatih menerima Rp2,5 juta dan pendamping Rp1,5 juta.

    Prestasi olahraga Kota Kediri sangat mencolok, terbukti pada gelaran PORPROV, Kota Kediri meraih peringkat 4 dengan total 175 medali (69 emas, 53 perak, dan 53 perunggu). Sementara pada KEPARPROV, Kota Kediri berhasil meraih 15 medali (6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu), menempatkan kontingen I Kota Kediri sebagai juara umum 3 se-Jawa Timur.

    Prestasi yang telah diraih ini membawa nama harum Kota Kediri dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, para atlet muda mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah lain. “Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Yamaha Nmax 2024 Dilelang Mulai Rp 17 Jutaan, Begini Kondisinya

    Yamaha Nmax 2024 Dilelang Mulai Rp 17 Jutaan, Begini Kondisinya

    Jakarta

    Yamaha Nmax tahun 2024 dilelang mulai Rp 17 jutaan. Kondisinya masih terlihat mulus, tapi tak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

    KPKNL Balikpapan melelang dua unit Yamaha Nmax keluaran tahun 2024. Pertama ada Nmax dengan nomor polisi KT 5053 HF berkelir merah. Kalau diperhatikan dari foto, kondisinya masih bagus. Namun joknya dipenuhi debu-debu.

    Yamaha Nmax hitam ini dilelang mulai Rp 18 jutaan. Foto: Dok.lelang.go.id

    Di bagian pijakan kaki juga ada beberapa bercak dan bekas alas kaki. Nmax ini akan dilelang mulai harga Rp 17,33 juta. Kamu yang tertarik ikutan lelang, harus menyertakan uang jaminan sebesar Rp 5,2 juta. Oh iya, Nmax ini tak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

    Kedua, ada Nmax berkelir hitam dengan nomor polisi KT 3021 HI beserta kunci kontaknya. Nmax ini juga merupakan keluaran tahun 2024. Kalau dilihat tampilannya masih cukup bagus, namun ada beberapa baret di bagian depan. Kemudian joknya dipenuhi debu, sementara bagian belakang masih mengkilap. Tapi, tak ada STNK dan BPKB pada Nmax ini. Soal harga, Nmax hitam satu ini punya nilai limit Rp 18,959 juta dengan menyertakan uang jaminan Rp 5,7 juta.

    Lelang akan dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2025. Kamu bisa melakukan penawaran hingga batas akhir pada 11 Desember 2025 pukul 11.00 WITA atau 10.00 WIB. Barang dilelang dengan kondisi apa adanya. Peserta bisa melihat langsung barang lelang selama jam kantor di Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan Jl. Jendral Sudirman no.70 Kel.Gunung Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Prov. Kalimantan Timur. Kalau mau ikutan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

    Syarat Ikut Lelang

    1. Memiliki KTP, NPWP, dan rekening di bank serta memiliki akun yang terlah terverifikasi pada website lelang.go.id.
    2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang penawaran terbuka (open bidding) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan” dan “F.A.Q” pada domain tersebut;
    3. Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang pada alamat tersebut di atas sebelum pembukaan penawaran lelang;
    4. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu “Status Lelang” di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran login dan mengikuti lelang dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
    5. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
    6. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dapat mengambil barang setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
    7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 3 % (tiga persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut maka dinyatakan wan prestasi dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara;
    8. Pemenang lelang diwajibkan mengambil barang lelang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai pemenang. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, bukan menjadi tanggung jawab dari pihak Kejaksaan Negeri Balikpapan.
    9. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Balikpapan 0542-763841 dan KPKNL Balikpapan 0542-736408

    (dry/din)