Xcloud.id

Produk: KTP

  • Hoaks, chip dalam KTP elektronik dapat lacak lokasi

    Hoaks, chip dalam KTP elektronik dapat lacak lokasi

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Chip dalam kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dinarasikan bisa melacak keberadaan pemegang kartu identitas tersebut.

    Keterangan itu termuat dalam sebuah video berdurasi 19 detik dan dibagikan salah satu pengguna Facebook pada September 2025.

    Berikut isi narasi yang dibagikan:
    “BARU TAHU KALO SELAMA INI KITA SUDAH DIPASANG GPS BUAT MEMANTAU KEBERADAAN KITA. Jadi gerak-gerik kita gampang untuk dipantau,”.

    Dalam konten yang beredar, sang pemegang e-KTP terlihat menerawang kartu berwarna biru muda tersebut menggunakan cahaya dari ponsel.

    Saat diterawang, chip berkuruan kecil tampak tersemat dalam e-KTP.

    Namun, benarkah chip dalam KTP elektronik dapat lacak lokasi?
    Tangkapan layar unggahan di media sosial yang memuat narasi chip dalam KTP elektronik dapat lacak lokasi (Facebook)

    Penjelasan:
    Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Bidang Sistem Elektronika Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 2021, menjelaskan chip e-KTP berbasis mikroprosesor dengan memori 8 kilobytes.

    Chip tersebut memuat biodata pemegang e-KTP, termasuk tanda tangan digital, pasfoto, serta sidik jari, sebagaimana diberitakan ANTARA di sini.

    Untuk membaca data dalam chip ini, perlu bantuan alat pembaca kartu.

    Sementara untuk sistem keamanan, chip ini menggunakan sistem pengelola kunci dengan cara kerja enkripsi.

    Menurut wikipedia, sistem enkripsi adalah proses teknis untuk mengubah data yang dapat dibaca menjadi kode rahasia menggunakan algoritma dan kunci khusus.

    Tujuan utamanya adalah melindungi kerahasiaan dan integritas informasi dengan mencegah akses ilegal.

    Dengan begitu, chip dalam e-KTP tidak dilengkapi kemampuan sebagai pengarah lokasi seperti Global Positioning System (GPS), karena hanya dapat dibaca dengan alat pembaca kartu serta datanya terlindungi dengan sistem enkripsi.

    Klaim: Chip dalam KTP elektronik dapat lacak lokasi
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Prabowo akan salurkan bansos Rp7 juta per NIK

    Cek fakta: Disinformasi! Denda Rp200 ribu jika telat buat KTP satu tahun

    Cek fakta: Hoaks! Bentuk Kartu Keluarga terbaru seukuran KTP

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama Regional 23 September 2025

    6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama Regional 23 September 2025

    6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 6.395 warga Jawa Tengah mencatatkan diri sebagai penghayat atau penganut kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sepanjang 2025.
    Jumlah ini terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Tri Harso Widirahmanto, mengatakan sebelumnya kolom agama dalam KTP hanya mengakomodasi enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
    Di luar itu biasanya dikosongkan atau diberi tanda strip. Pilihan penghayat biasanya dikosongkan atau menuliskan salah satu agama.
    Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, barulah mereka bisa mencantumkan aliran kepercayaan secara resmi.
    “Tinggal datang ke kantor Dukcapil dengan membawa surat keterangan pemuka agama (penganut kepercayaan) yang menyebut dia bagian dari agama itu,” kata Tri Harso saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).
    Tri Harso menjelaskan, pada 2023 jumlah penganut kepercayaan di Jateng tercatat 6.193 orang, kemudian naik menjadi 6.375 orang pada 2024, dan kini mencapai 6.395 orang pada 2025.
    Menurutnya, tren tersebut menandakan adanya pertumbuhan komunitas penganut kepercayaan di Jateng dalam tiga tahun terakhir.
    Kabupaten Cilacap tercatat sebagai daerah dengan jumlah penghayat terbanyak di Jateng dalam tiga tahun terakhir.
    “Cilacap konsisten memiliki jumlah penganut kepercayaan tertinggi. Tahun 2023 ada 1.033 orang, tahun 2024 naik menjadi 1.040 orang, lalu 2025 ada 1.034 orang,” jelasnya.
    Selain Cilacap, jumlah penghayat cukup besar juga tercatat di Kabupaten Pati sebanyak 697 orang dan Kabupaten Semarang 633 orang.
    Adapun Kota Pekalongan mencatat jumlah paling sedikit, hanya empat orang pada 2025. Lalu Kota Magelang sebanyak 16 orang, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal masing-masing 19 orang.
    Tri Harso menambahkan, beberapa daerah menunjukkan tren kenaikan, seperti Kabupaten Pati dari 537 orang (2023) menjadi 697 orang (2025), Kota Tegal dari 54 orang (2023) menjadi 59 orang (2025), serta Kabupaten Wonogiri dari 121 menjadi 130 orang pada periode yang sama.
    Sementara itu, ada juga daerah yang justru mengalami penurunan, misalnya Kabupaten Grobogan dari 239 orang (2023) menjadi 231 orang pada 2025.
    Secara keseluruhan, Dispermadesdukcapil Jateng mencatat penghayat tersebar di 35 kabupaten/kota. Tri Harso memastikan Dukcapil daerah tetap mengakomodasi hak mereka dalam pencatatan identitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Coret Penerima PKH-BPNT Terlibat Judol, Mas Dhito Ingatkan Hindari Penyalahgunaan Bansos

    Kemensos Coret Penerima PKH-BPNT Terlibat Judol, Mas Dhito Ingatkan Hindari Penyalahgunaan Bansos

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bulan September 2025 ini. Bantuan disalurkan melalui rekening penerima.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan, pemerintah terus berupaya supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Berdasarkan update data, terdapat daftar penerima yang namanya dicoret oleh Kementerian Sosial. Salah satunya, karena penerima terindikasi terlibat dalam perjudian online (judol).

    “Tentunya ini yang sangat disayangkan (jika sampai bansos disalahgunakan untuk judol),” kata Mas Dhito, Selasa (23/9).

    Disampaikan Mas Dhito di Kabupaten Kediri terdapat 222 penerima bansos PKH dan BPNT yang dicoret dari daftar oleh Kementerian Sosial. Penyebabnya beragam, diantaranya karena mengundurkan diri, tidak lagi masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdaftar sebagai ASN/TNI/Polri.

    Namun dari jumlah yang dicoret, paling banyak karena penerima terindikasi terlibat permainan judol. Jumlahnya mencapai 118 orang. Hal inilah yang disayangkan Mas Dhito.

    “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menghindari judi online, apalagi jika sampai menggunakan dana bansos,” pesan Mas Dhito.

    Mas Dhito mengungkapkan, penyaluran bansos ditujukan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penerima untuk bangkit menuju kemandirian ekonomi.

    Melihat kasus penerima yang dicoret dari daftar penerima bansos, menurut Mas Dhito pemerintah Kabupaten Kediri siap membantu bagi mereka yang memiliki niatan untuk menghilangkan kecanduan judol.

    “Bagi masyarakat yang kecanduan judi online kalau memang butuh bantuan pemerintah, kita siapkan psikolog atau psikiater untuk menghilangkan kecanduan judi,” urainya.

    Sebagaimana diketahui, penyaluran bansos pada triwulan ketiga tahun 2025 ini disalurkan sekaligus pada bulan September. Di Kabupaten Kediri untuk bansos PKH telah disalurkan kepada 48.793 penerima manfaat dan BPNT sebanyak 100.517 penerima.

    Penyaluran bansos akan dilanjutkan karena terdapat penerima tambahan. Berdasarkan data yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Kediri penerima tambahan yakni 7.098 khusus program sembako/BPNT dan ada sekitar 12.000 penerima kembali untuk program PKH maupun BPNT.

    “Untuk tambahan ini mudah-mudahan di akhir September atau awal Oktober sudah bisa disalurkan,” tambah Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Ariyanto.

    Mengingat penyaluran bansos akan kembali dilakukan, lanjut Ariyanto, pihaknya juga memberikan imbauan kepada semua penerima manfaat untuk tidak memberikan kartu ATM kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan. Termasuk data kependudukan baik itu KTP dan KK.

    Semua bantuan disalurkan tidak dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang dan di kirim ke rekening masing-masing penerima. Termasuk untuk bantuan program sembako atau BPNT. [ADV PKP/nm]

  • Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti program kartu layanan transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

    Salah satu sasaran penerima kartu layanan gratis ini adalah pengurus masjid atau marbot. Menurut Francine, semestinya program ini juga menyasar pengurus rumah ibadah lain seperti gereja, wihara, klenteng, hingga pura.

    “Kami menerima beberapa aspirasi warga Jakarta bahwa layanan gratis transportasi publik seharusnya tidak hanya berlaku untuk pengurus rumah ibadah tertentu tapi juga untuk pengurus rumah ibadah lainnya,” kata Francine, Selasa, 23 September.

    Francine mengaku permintaan ini telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia berharap, pengurus rumah ibadah semua agama bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta secara gratis dengan kartu layanan tersebut.

    “Kemudahan 15 golongan tertentu menikmati layanan gratis transportasi publik patut diapresiasi. Karena sebelumnya hanya 1 moda transportasi, sekarang menjadi 3 moda transportasi, yang ke depannya semuanya akan semakin terhubung dan mudah diakses,” urai dia.

    Pada Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program penggratisan layanan transportasi umum Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid/musala, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan kader posyandu.

    “Integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei.

  • Wakil Bupati Sidoarjo Ajak UMKM Manfaatkan KURDA untuk Kembangkan Usaha

    Wakil Bupati Sidoarjo Ajak UMKM Manfaatkan KURDA untuk Kembangkan Usaha

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang disalurkan melalui BPR Delta Artha Sidoarjo.

    Program pinjaman ini menawarkan bunga yang sangat ringan, yakni hanya 2 persen per tahun atau 0,16 persen per bulan, dengan plafon pinjaman antara Rp5 juta hingga Rp10 juta tanpa jaminan.

    “Kami mengajak para pelaku UMKM di Sidoarjo untuk memanfaatkan fasilitas KURDA ini. Program ini adalah visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi-Mimik, yaitu menghadirkan akses permodalan yang mudah, aman, dan tidak memberatkan serta bisa naik kelas dan berkembang. Modal yang sehat akan memperkuat usaha mikro agar semakin berkembang,” ujar Hj. Mimik Idayana saat kunjungan ke BPR Delta Artha, Selasa (23/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Mimik menegaskan bahwa program KURDA bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Ia juga mengingatkan agar UMKM tidak terjerat pinjaman ilegal yang biasanya mengenakan bunga tinggi.

    “Bunga KURDA ini sangat rendah, hanya 2 persen per tahun. Jadi jangan sampai ada UMKM yang masih terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi. Ayo, manfaatkanlah program ini karena memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tegas Mimik.

    Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Perseroda, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menjelaskan bahwa KURDA diperuntukkan bagi usaha mikro dan ultra mikro dengan syarat utama berbasis pada usaha dan KTP Sidoarjo.

    “Tentu saja, selain bunganya yang murah, KURDA dengan plafon Rp 5 juta hingga Rp 10 juta sangatlah mudah didapatkan, dan yang pasti tanpa agunan. Syaratnya cukup KTP Sidoarjo dan bukti usaha,” jelas Sofia.

    Salah satu pelaku usaha, Retno, pemilik usaha catering di Jalan Jenggolo Sidoarjo, mengaku sangat terbantu dengan adanya program KURDA ini. Retno mengatakan bahwa ia telah meminjam Rp 9 juta untuk menambah modal usaha cateringnya.

    “Dengan adanya KURDA ini, usaha saya bisa lebih berkembang. Persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, sehingga sangat membantu pelaku usaha kecil seperti kami,” ungkap Retno.

    Program KURDA menjadi salah satu solusi untuk memajukan perekonomian lokal di Sidoarjo, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah daerah berharap lebih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan program ini agar bisa lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. [isa/suf]

  • BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia memberikan subsidi bensin dengan research octane number (RON) 95. Dengan subsidi itu, harga bensin RON 95 di Malaysia jauh lebih murah ketimbang Pertalite dengan RON 90 di Indonesia. Bahkan, perusahaan swasta yang menjual bensin di negeri itu juga disubsidi harga bensinnya.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Di Malaysia, tak cuma bahan bakar yang dijual BUMN Petronas yang disubsidi. Bensin RON 95 yang dijual SPBU swasta di Malaysia juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Di sana, ada beberapa SPBU selain Petronas seperti Shell, Caltex, BHPetrol, dan Petron.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Selain pakai MyKad atau KTP cerdas Malaysia, mekanisme lain yang sedang dipertimbangkan adalah dompet elektronik dan aplikasi perusahaan minyak. Jadi, aplikasi pembayaran dari masing-masing perusahaan BBM di Malaysia bisa digunakan untuk mendapatkan subsidi tersebut. Sejauh ini, menurut media lokal Malaysia, Paultan, masing-masing perusahaan minyak memiliki aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Tapi, hanya Petronas, Shell, dan Caltex yang memiliki fitur pembayaran.

    (rgr/dry)

  • BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Warga Malaysia Bisa Beli Bensin RON 95 Rp 7.860/Liter, Syaratnya Cuma Ini!

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia mengumumkan skema subsidi BBM terbaru yang berlaku mulai akhir bulan ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Malaysia juga menurunkan harga bensin RON 95 untuk rakyatnya. Harga bensin RON 95 di Malaysia jadi jauh lebih murah daripada harga Pertalite RON 90 di Indonesia.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Menurut Anwar Ibrahim, melalui BUDI95, semua warga negara Malaysia, terlepas dari tingkat pendapatannya, dan yang memiliki SIM yang sah dan aktif, akan otomatis menikmati manfaatnya.

    “Upaya ini bertujuan untuk memastikan subsidi didistribusikan secara lebih adil kepada warga negara yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah segala bentuk kebocoran,” ujarnya melalui laman media sosialnya.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Bagi yang lebih memilih teknologi digital, terdapat opsi seperti Touch n Go dan aplikasi perusahaan SPBU seperti aplikasi Setel oleh Petronas dan Shell App dari Shell. Penggunaan aplikasi itu bisa dimanfaatkan tanpa perlu menggunakan KTP untuk setiap transaksi.

    (rgr/dry)

  • Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menegaskan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik inklusif atau diberikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal.

    Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, dalam kegiatan penyerahan dokumen administrasi kependudukan di Kantor Desa Sesaot, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/9), menekankan agar jangan ada satu pun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah.

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,” ucap Dadan, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dadan mengingatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

    Apabila tidak memiliki keduanya, kata dia, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan “jemput bola” yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok.

    Pelayanan dimaksud mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.

    Kendati demikian, Dadan menyinggung masih adanya ketimpangan pelayanan publik di Indonesia.

    Ia mencontohkan, meski iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama.

    “Sering kali masyarakat daerah justru mensubsidi masyarakat kota,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat.

    Dikatakan bahwa Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.

    Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Kepala Desa Sesaot Muliadi, serta Asisten I Kabupaten Lombok Barat Saeful Akham.

    Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga diingatkan catatkan perkawinan ke Dukcapil bila menikahi WNA

    Warga diingatkan catatkan perkawinan ke Dukcapil bila menikahi WNA

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan warga untuk mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bila menikah dengan warga negara asing (WNA) agar bisa disahkan secara negara.

    “Catatkan secara sipil jangan hanya berhenti pada pemberkatan secara agama, supaya perkawinannya dicatatkan dan disahkan secara negara. Ini akan memberikan kepastian juga terhadap status anaknya,” ujar Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Witri Yenny.

    Witri dalam Podcast Jawara bertema “Dari Pelaminan Ke Catatan Sipil: Perkawinan Lintas Negara” yang dipantau di Jakarta, Selasa, mengatakan adapun anak yang lahir dari perkawinan campuran baik ibu atau ayah WNI dengan WNA dapat menyandang kewarganegaraan ganda sebelum berusia 18 tahun.

    Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 4 huruf C, D, H dan L, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, mempunyai kesempatan memilih secara terbatas dua kewarganegaraan sebelum berusia 18 tahun.

    Nantinya, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

    Adapun pencatatan perkawinan campuran dilakukan pasangan suami istri salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan lainnya berkewarganegaraan asing lalu melakukan perkawinan di dalam wilayah NKRI.

    “Dilakukan pada loket pelayanan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan atau UPAK di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta,” kata Witri.

    Sejumlah dokumen yang perlu dibawa antara lain surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama, surat izin menikah dari negara atau perwakilan negara (bagi WNA).

    Kemudian, identitas mempelai terdiri dari KTP dan KK bagi WNI, visa bagi WNA kunjungan, surat keterangan tempat tinggal (SKKT) bagi WNA yang memiliki izin tinggal sementara, serta KTP dan KK bagi WNA yang memiliki izin tinggal tetap.

    Syarat lainnya pas foto berwarna ukuran 4×6, berpasangan sebanyak dua lembar, akta perceraian jika pernah menikah ataupun bercerai, akta kematian jika salah satu pasangnya pernah meninggal dunia.

    Kemudian, dokumen perjalanan seperti paspor, kemudian identitas dua orang saksi, kutipan akta kelahiran anak yang diakui atau disahkan jika ada anak yang lahir setelah pemberkatan perkawinan.

    Lalu, jika pasangan mempunyai perjanjian perkawinan maka perlu dilampirkan juga akta perjanjian perkawinan dari notaris di Indonesia dengan notarisnya tersumpah.

    Sementara bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran di luar negeri, perlu juga melaporkan ke Dinas Dukcapil DKI setelah mendapatkan pencatatan perkawinan di luar negeri.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selasa, Samsat Keliling di Jadetabek bagi yang mau bayar PKB

    Selasa, Samsat Keliling di Jadetabek bagi yang mau bayar PKB

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) bagi wajib pajak yang mau membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Selasa ini.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Gelanggang Remaja Cengkareng pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Pos Polisi TMP Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00 -15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB

    9. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Hal. Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di KFC Zamrud pukul 09.00 – 12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Cikarang Pusat pukul 09.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimbob pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Cinere di kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB

    Masyarakat perlu membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi Signal dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Namun, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.