Produk: KTP

  • Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian.

    Menurut Menko Perekonomian, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Berikut cara daftar BLT Kesra dan bagaimana mencairkannya

    Melalui situs resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data domisili: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode verifikasi (captcha).
    Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya muncul.
    Jika kamu terdaftar, akan muncul informasi nama, jenis bantuan, dan status pencairan.

    Lewat Aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    Daftar menggunakan NIK dan foto KTP.
    Login, lalu pilih menu “Cek Penerima Bansos”.
    Masukkan data sesuai identitasmu, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian.
    Jika namamu belum terdaftar, kamu bisa mengajukan diri sebagai calon penerima lewat fitur “Usul” yang tersedia di aplikasi.

    Cara mencairkan BLT kesra 2025

    Bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) bagi yang memiliki rekening aktif.
    PT Pos Indonesia untuk penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Jadwal pencairan dimulai pada 20 Oktober 2025, dengan penyaluran dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

    Syarat penerima BLT

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
    Terdaftar dalam basis data DTSEN Kemensos.
    Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT.
    Termasuk keluarga miskin, rentan miskin, atau berpenghasilan tidak tetap.

  • Penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Sampang Masih Minim

    Penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Sampang Masih Minim

    Sampang (beritajatim.com) – Di Kabupaten Sampang, tingkat penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih jauh dari harapan. Dari sekitar 746 ribu penduduk wajib KTP, hanya sekitar 1 persen yang telah mengaktifkan aplikasi IKD mereka.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang, Nor Alam, dalam pernyataannya pada Jumat (24/10/2025).

    “Masih kecil karena sebagian warga belum memiliki ponsel berbasis Android yang menjadi syarat utama,” ujarnya, menyebutkan salah satu alasan mengapa adopsi aplikasi IKD di Sampang masih rendah. Meskipun demikian, pihak Dispendukcapil terus berupaya mendorong warga untuk beralih dari sistem identitas fisik ke digital.

    Salah satu langkah yang diambil oleh Dispendukcapil Sampang adalah dengan mengarahkan warga yang baru saja mencetak KTP elektronik untuk langsung melakukan aktivasi IKD. “Setelah proses pencetakan e-KTP, petugas kami langsung membantu warga melakukan aktivasi agar mereka bisa sekaligus memiliki versi digitalnya,” tambah Nor Alam.

    Generasi muda, menurut Nor Alam, menjadi sasaran utama dalam memperluas penggunaan IKD. Mengingat anak muda pada umumnya sudah lebih familiar dengan teknologi, mereka diharapkan dapat menjadi pionir dalam penggunaan identitas digital.

    “Anak muda Sampang diharapkan bisa menjadi pionir dalam penggunaan identitas digital. Mereka bisa membantu mengedukasi masyarakat sekitar,” harapnya.

    Meskipun tantangan penggunaan aplikasi IKD masih cukup besar, dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penerapan identitas digital di Sampang dapat semakin meluas. Terutama dengan melibatkan generasi muda yang sudah terampil dalam teknologi, peralihan ke sistem digital bisa lebih cepat tercapai. [sar/suf]

  • Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    GELORA.CO  – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo kembali menguliti kejanggalan dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun Roy Suryo mengaku telah mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pada awal Oktober 2025 lalu.

    Atau, tepatnya sebelum dia mengadakan bedah buku Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo pada Jumat (3/10/2025).

    Tiga pekan setelah pengakuan mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU tersebut, Roy Suryo kini mengungkap hal-hal yang janggal dari dokumen tanda kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

    Pria kelahiran Yogyakarta, 18 Juli 1968 ini mendapati bahwa ada beberapa bagian dari salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU RI.

    Seperti tanda tangan, tanggal lahir, dan lainnya.

    Cara penutupan pada ijazah itu pun menurut Roy mengalami perbedaan.

    “Karena yang pertama itu, cara menutupnya bukan gini, waktu itu diputihkan. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di-blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan,” kata Roy Suryo kepada awak media di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Roy menyebut, Bonatua Silalahi akan mengecek mengapa ada perbedaan dalam penutupan ijazah ini.

    “Nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek kenapa ada perbedaan dalam penutupan beberapa hal yang sangat spesial ini,” sambungnya.

    Selanjutnya, Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah adalah jenis dokumen yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada publik.

    Ijazah, kata dia, berbeda dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak boleh dipertontonkan lantaran memiliki seri angka yang memuat data sensitif berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Roy Suryo menyebut, ijazah bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak boleh diberikan ke publik.

    “Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP, iya itu boleh dikecualikan, karena KTP itu ada NIK ya,” papar Roy.

    Menurutnya, tidak ada data yang bersifat rahasia pada ijazah.

    “[Ijazah] nggak ada rahasianya,” kata dia.

    Lalu, Roy Suryo menyebut, salinan ijazah Jokowi tersebut masih bisa diteliti dari aspek proporsi atau dimensinya, meski bagian tanda tangannya ditutup.

    “Itu kan posisinya ditutup ya tanda tangannya. Masih bisa diteliti itu. Yang penting bukan soal detailnya, tapi juga proporsinya,” tutur Roy.

    “Nanti semua ini akan kita tempelkan ya. Akan kita cek proporsinya, batas kanan batas kiri, kemudian dimensinya sama enggak,” tandasnya.

    Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu

    Setelah mengaku memegang salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU RI, Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa dokumen bukti kelulusan milik ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu tidak asli.

    Tak tanggung-tanggung, Roy bahkan menyebut, 99,9 persen ijazah Jokowi adalah palsu.

    Menurutnya, salinan ijazah kuliah Jokowi yang didapat dari KPU RI sama dengan salinan ijazah yang dia teliti bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauzia Tyassuma.

    “Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama,” ucap Roy Suryo, saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

    “Sudah saya cek tinggal nanti keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,”

    Ada beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh Roy Suryo.

    Misalnya, posisi logo dan teks pada salinan ijazah Jokowi tidak lazim, terutama saat dibandingkan dengan ijazah alumni lain yang lulus bersamaan dengan Jokowi yang Roy kantongi.

    Roy menilai, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah-ijazah rekannya.

    “Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terang Roy.

    “Dibandingkan Frono Jiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” tandasnya.

    Kronologi Roy Suryo Kantongi Salinan Ijazah Jokowi dari KPU RI

    Roy Suryo mengungkap bahwa dirinya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/10/2025).

    Salinan ijazah tersebut sudah dilegalisir dan digunakan sebagai dokumen persyaratan calon presiden.

    “Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisir hanya dapat digunakan untuk sekali.

    Dengan begitu, semestinya legalisir ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019.

    “Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali,” tutur Roy.

    “Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek, benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar, Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

  • Survei DTSEN untuk Warga Surabaya: Ini Jadwal, Tujuan, dan Dokumen yang Disiapkan

    Survei DTSEN untuk Warga Surabaya: Ini Jadwal, Tujuan, dan Dokumen yang Disiapkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Oktober hingga November 2025. Program nasional ini bertujuan memperbarui dan memadukan data sosial ekonomi seluruh warga Surabaya agar kebijakan, bantuan sosial, dan program pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

    Melalui survei DTSEN, Pemkot Surabaya akan mendata kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara langsung di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar utama untuk penyusunan kebijakan publik, seperti bantuan sosial, subsidi, perlindungan sosial, hingga perencanaan pembangunan kota.

    Apa Itu DTSEN?

    Mengutip unggahan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah inisiatif pemerintah pusat untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    “Survei DTSEN bukanlah survei baru, melainkan pemutakhiran data yang sudah ada. Tujuannya agar pemerintah memiliki satu basis data terpadu yang bisa digunakan untuk semua program sosial, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tulis Dinkominfo Surabaya dalam akun Instagram resminya, Jumat (24/10/2025).

    Data Apa Saja yang Dikumpulkan dalam Survei DTSEN?

    Survei DTSEN akan mencakup sejumlah aspek penting yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi warga, di antaranya:

    – Identitas keluarga dan anggota keluarga
    – Kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal
    – Pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan
    – Aset rumah tangga serta sarana prasarana pendukung

    Dokumen yang Perlu Disiapkan oleh Warga

    Agar proses pendataan berjalan lancar, warga diimbau menyiapkan beberapa hal berikut sebelum petugas survei datang ke rumah:

    1. Waktu luang sekitar 30 menit untuk menerima dan melakukan wawancara dengan petugas survei.

    2. KTP dan Kartu Keluarga (KK) seluruh anggota keluarga.

    3. Informasi pekerjaan, pendidikan, dan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga.

    4. Data mengenai aset dan fasilitas rumah tangga, seperti kendaraan, alat elektronik, atau fasilitas air bersih.

    5. Persetujuan untuk dokumentasi foto, meliputi foto diri bersama informan, tampak depan bangunan rumah, bagian dalam rumah, dan kondisi kamar mandi (jamban).

    Kapan Survei Dilaksanakan?

    Survei DTSEN dijadwalkan berlangsung mulai Oktober hingga November 2025. Petugas resmi dari Pemkot Surabaya akan melakukan pendataan secara langsung (door to door) ke setiap rumah warga.

    Pemkot menegaskan bahwa seluruh data pribadi warga akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan kebijakan serta penyaluran bantuan sosial.

    “Semua data yang dikumpulkan aman dan dirahasiakan. Informasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” jelas Dinkominfo Surabaya.

    Melalui DTSEN, Pemkot Surabaya berharap dapat membangun satu basis data sosial ekonomi yang valid dan akurat. Dengan begitu, program-program seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan kemiskinan bisa disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (fyi/but)

  • Pemkab dekatkan layanan administrasi ke warga lewat Peduli Pulau

    Pemkab dekatkan layanan administrasi ke warga lewat Peduli Pulau

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menggelar program kegiatan Pelayanan Terpadu Keliling atau Peduli Pulau untuk mendekatkan layanan administrasi kepada warga Pulau Harapan, Jumat.

    “Kami berupaya mendekatkan layanan publik kepada masyarakat pulau. Semua bisa dilakukan di satu lokasi, mulai dari pembuatan paspor, dokumen kependudukan, hingga layanan pajak dan BPJS,” kata Kepala Unit Pelayanan Penanaman Modal (UPPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu Erwin di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah instansi lintas sektor, dan dalam kegiatan yang digelar pada Jumat, sebanyak 48 pelayanan diberikan kepada masyarakat.

    Dia merinci pelayanan tersebut, antara lain dari Dukcapil Kelurahan Pulau Harapan yang meliputi pelayanan Kartu Keluarga (KK) sebanyak empat dokumen, Kartu Identitas Anak (KIA) dua dokumen, satu KTP dan enam konsultasi.

    Kemudian dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok meliputi pelayanan lima penerbitan paspor baru, dua penggantian paspor, dan satu paspor hilang.

    Sementara itu, Polres Kepulauan Seribu menerbitkan tiga lembar SKCK, dan KP2KP Kepulauan Seribu melayani delapan warga terkait NPWP dan SPT serta empat aktivasi Coretax.

    Selain itu, BPN Jakarta Utara menerima lima konsultasi, PA Jakarta Utara satu konsultasi, KSOP dua konsultasi pas kapal, dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat satu pendaftaran serta tiga konsultasi.

    Erwin pun memastikan program Peduli Pulau digelar secara bergiliran di berbagai pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan pelayanan publik secara merata.

    Pada kesempatan yang sama, Lurah Pulau Harapan Yusuf menuturkan program tersebut sangat membantu warga pulau yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk mengurus dokumen ke daratan Jakarta.

    “Warga merasa terbantu karena semua pelayanan bisa diurus dalam satu hari tanpa harus menyeberang jauh,” ungkap Yusuf.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Remaja Segera Rekam e-KTP, Pastikan Data Kependudukan Valid

    Wali Kota Mojokerto Dorong Remaja Segera Rekam e-KTP, Pastikan Data Kependudukan Valid

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menggencarkan upaya tertib administrasi kependudukan (adminduk) melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersama pihak kelurahan. Salah satu kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Surodinawan, dengan menghadirkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

    Berdasarkan data Dispendukcapil, terdapat 81 warga Kelurahan Surodinawan yang hingga kini belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Mayoritas di antaranya merupakan remaja yang baru berusia 17 tahun. Untuk mempercepat capaian perekaman, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota—meminta pihak kelurahan, RT/RW, serta kader PKK aktif membantu mengoordinasikan warganya agar segera melakukan perekaman data.

    Dalam arahannya, Ning Ita menegaskan bahwa validitas data kependudukan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah daerah. Data yang akurat akan memastikan setiap warga menerima manfaat pembangunan secara tepat sasaran.

    “Maka data administrasi kependudukan harus valid agar tidak ada warga yang terlewat dari penerima manfaat kebijakan,” ujar Ning Ita di hadapan perangkat kelurahan, RT/RW, dan kader PKK, Jumat (24/10/2025).

    Ia juga menyoroti pentingnya dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP sebagai dasar dalam berbagai layanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Ning Ita mengimbau para remaja yang telah berusia 17 tahun segera melakukan perekaman e-KTP agar tidak tertinggal dari proses pendataan.

    “Banyak remaja yang sudah berusia 17 tahun tapi belum mau foto KTP karena merasa belum perlu. Padahal KTP itu sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pribadi seperti membuat SIM, tapi juga untuk menjaga keakuratan data kependudukan di Kota Mojokerto,” katanya.

    Selain sosialisasi di kelurahan, Dispendukcapil Kota Mojokerto juga menjalankan program jemput bola ke sekolah-sekolah guna mempermudah perekaman KTP bagi pelajar. Bagi siswa yang bersekolah di luar kota, difasilitasi melalui perekaman kolektif di kelurahan.

    “Kalau sekolahnya di luar kota, bisa diatur perekaman bersama di kelurahan, misalnya hari Sabtu di luar jam sekolah. Tidak perlu datang ke MPP Gajah Mada, yang penting anak-anak mau difoto KTP agar data kependudukan segera valid,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan semakin meningkat. Data kependudukan yang valid akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program pembangunan agar seluruh warga mendapat manfaatnya secara merata. [tin/beq]

  • Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan judi online dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Maraknya Judi Online bertema Digital Sehat Tanpa Judi Online, Kamis (23/10/2025).

    Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri ini menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) RI Meutya Hafid dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif melaksanakan sosialisasi pencegahan judi online secara serentak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman judi online di ruang digital.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Rony Yusianto yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi masyarakat. Ia mengungkapkan, fenomena ini bahkan berdampak langsung pada program bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Ironisnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret bukanlah pemain judi aktif, melainkan korban eksploitasi data. Identitas mereka, seperti KTP dan KK, dengan mudah diberikan kepada pihak lain hanya demi iming-iming yang kemudian digunakan untuk transaksi judi,” jelasnya. Berdasarkan data PPATK, di Kota Kediri tercatat 467 penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.

    Menurut data Kementerian Komdigi RI, selama enam bulan terakhir pemerintah telah memblokir 1,3 juta konten judi online, 1,19 juta situs judi online, serta 127 ribu promosi judi online di media sosial.

    Dari sisi ekonomi, laporan PPATK kuartal I 2025 mencatat total deposit transaksi judi online mencapai Rp 2,7 triliun, dengan pelaku terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun. Sebanyak 71,6 persen di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman online (pinjol).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini berperan mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, menjalin kerja sama internasional, serta menyelaraskan kebijakan strategis terkait pemberantasan judi online.

    Rony Yusianto berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, keluarga, dan aset dari bahaya judi online. Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya digital sehat yang berlandaskan literasi dan tanggung jawab bersama di era transformasi digital. [nm/aje]

  • Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) sudah mulai dicairkan oleh pemerintah per 20 Oktober 2025.

    BLT Kesra diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun BLT Kesra diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Pemerintah memberikan bantuan ini untuk tiga bulan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana per bulannya sejumlah Rp300.000.

    Namun pencairannya akan dirapel, sehingga seseorang akan mendapatkan Rp900.000.

    Pemerintah menyalurkan BLT Kesra ini melalui dua skema yakni langsung di transfer ke rekening bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (27/10/2025).

    Cara Mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bagi masyarakat yang tak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bansos BLT Kesra dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau Kantor Pos.

    Bantuan ini dapat diambil di seluruh kantor pos dengan menunjukkan sejumlah syarat yakni KK, KTP, dan data anda penerima bantuan yang tercantum dalam situs Kemensos.

    Berikut ini cara mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos:

    Menyiapkan dokumen seperti KK, KTP, dan bukti penerima bantuan
    Pastikan nomor HP aktif dan sesuai dengan data Kemensos untuk verifikasi
    Datang ke kantor pos dan mengambil nomor antren
    Menunjukkan bukti bahwa anda penerima BLT Kesra Rp900.000
    Petugas akan melakukan verifikasi dan pencocokan data
    Apabila benar, maka dana bisa langsung dicairkan
    Petugas juga akan mengambil foto anda sebagai penerima BLT Kesra

    Cara Cek Penerima BLT Kesra 2025

    Melakukan pengecekan siapa penerima BLT Kesra dapat dilakukan melalui sejumlah situs resmi Kemensos. Berikut cara cek daftar penerima BLT Kesra:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

  • PIN Bank Mulai Ditinggal, Penggantinya Tak Perlu Ingat Nomor

    PIN Bank Mulai Ditinggal, Penggantinya Tak Perlu Ingat Nomor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem autentikasi biometrik untuk transaksi digital mulai dikenalkan di India. Perubahan ini menandai berakhirnya era kode PIN yang biasanya digunakan setiap kali transaksi.

    Sistem ini mulai diadopsi dalam Unified Payments Interface (UPI). Masyarakat India dapat bertransaksi cukup dengan pemindaian wajah atau sidik jari, tanpa perlu memasukkan kode PIN.

    Fitur autentikasi biometrik tersebut mulai berlaku pada 8 Oktober 2025. UPI sendiri merupakan jaringan pembayaran domestik utama di India yang banyak digunakan untuk transaksi digital sehari-hari.

    Proses autentikasi dilakukan menggunakan data biometrik yang tersimpan dalam sistem identitas digital yang dikelola oleh pemerintah India, yaitu Aadhar.

    Peluncuran sistem autentikasi biometrik bisa dilakukan setelah bank sentral India mengizinkan metode autentikasi alternatif. Metode biometrik akan menggantikan sistem PIN yang selama ini diterapkan untuk autentikasi.

    UPI dikelola oleh National Payment Corporation of India, perusahaan milik negara yang bertugas mengelola sistem pembayaran dan settlement transaksi.

    Adapun, Aadhar adalah sistem “KTP Digital” yang diadopsi oleh India sejak 2009. Setiap warga India diberikan kode unik 12 digit yang dikenal sebagai Unique Identification (UID). Tujuan Aadhar adalah mengurangi peredaran dokumen palsu dan potensi penyalahgunaan.

    UID merepresentasikan setiap warga negara berdasarkan data biometrik yang didapatkan dari data-data unik setiap warga seperti sidik jari dan pemindaian mata. Data-data tersebut kemudian disimpan dalam data base pusat yang dikenal sebagai Central ID Repository (CIDR).

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • SIM Keliling di lima wilayah Jakarta pada Kamis ini

    SIM Keliling di lima wilayah Jakarta pada Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis ini.

    Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Jakarta Timur : Lobby depan Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara : Lobby utama LTC Glodok

    Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

    Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

    Jakarta Pusat : Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

    Masyarakat harus menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.

    Persyaratan yang dibutuhkan, yakni fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama yang asli dan masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan serta bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

    Layanan mobil SIM Keliling ini hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.

    Adapun bagi SIM yang telah habis masa berlakunya bahkan sehari saja, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh Kepolisian.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan lainnya yakni tes psikologi, biaya tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.