Xcloud.id

Produk: KTP

  • Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 pada karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta pekerja sepanjang Juni dan Juli 2025.

    Namun, untuk Desember 2025 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa tidak ada BSU yang diberikan. Hal ini menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pencairan BSU tahap kedua pada Oktober 2025.

    “Sampai saat ini tidak ada BSU tahap kedua,” kata Yassierli kala itu, Selasa (28/10/2025).

    Pemerintah mengimbau pekerja untuk rutin memantau informasi melalui situs resmi Kemenaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp 600.000

    Melalui situs KemenakerMasuk ke laman resmi bsu.kemnaker.go.id.Isi data diri, meliputi NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.Lengkapi kode keamanan dan klik tombol Cek Status.Jika lolos verifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi, dan dana bisa dicairkan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.
    Melalui aplikasi JMOUnduh aplikasi JMO dan daftar akun.Setelah login, pilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada beranda.Aplikasi akan menampilkan status penerima, informasi rekening tujuan, dan status penyaluran.Jika tidak terdaftar, sistem akan memberikan keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat. Pekerja dapat menanyakan hal ini ke pihak HR tempat bekerja.

    Bagi mereka yang menerima BSU disarankan untuk terus memantau kanal resmi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pencairan BSU.

  • Nggak Perlu Turun dari Motor, 3 Menit Kelar

    Nggak Perlu Turun dari Motor, 3 Menit Kelar

    Jakarta –

    Perpanjang STNK bisa drive thru. Kamu nggak perlu turun dari motor, dalam tiga menit prosesnya selesai.

    Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah meresmikan layanan Samsat Drive Thru Istimewa (Sadewa). Layanan ini diharapkan bisa mengurai antrean. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan jadi lebih cepat dan praktis. Berkat Samsat drive thru, kamu yang mau perpanjang STNK tahunan bahkan tak perlu turun dari kendaraan. Prosesnya juga nggak lama, tak sampai 5 menit.

    “Hanya menunggu 3 menit, proses pembayaran pajak bisa selesai melalui layanan Sadewa ini,” ungkap Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Asep Supriatna dalam laman resmi Bapenda Jabar.

    Layanan drive thru ini, kata Asep, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan masyarakat di daerah. Masyarakat cukup duduk di atas kendaraan dan menyerahkan berkas. Waktu pelayanan maksimal lima menit, dan STNK tahunan yang telah diperpanjang bisa langsung dibawa pulang.

    Selain pembayaran tunai, Sadewa juga menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui QRIS. Bapenda Jabar memastikan bahwa perluasan layanan drive thru akan menjadi prioritas pada 2026.

    Menurut Asep, layanan seperti ini sangat dibutuhkan di daerah. Karena menjadi penopang pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Selain itu, layanan ini juga mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.

    Bagi kamu yang tinggal di Purwakarta, layanan drive thru ini bisa dimanfaatkan setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Khusus hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

    Lokasinya berada di eks Kantor Samsat lama yang berada di Jalan RE Martadinata (Jalan Tengah) nomor 22, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta. Dengan adanya fasilitas baru ini, Asep mengimbau masyarakat Purwakarta yang ingin memperpanjang pajak tahunan STNK supaya datang ke lokasi tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein, sangat mengapresiasi hadirnya layanan Sadewa ini. Om Zein, menyebut layanan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempermudah kewajiban masyarakat.

    “Cukup masuk, serahkan STNK dan KTP, lalu proses, selesai. Ini komitmen pemerintah agar masyarakat lebih mudah bayar pajak, ujar Zein.

    (dry/rgr)

  • Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk cek jadwal dan daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

    Sebagaimana diketahui, karyawan dengan gaji di bawah Rp3.5 juta berhak menerima BSU Rp600.000.

    Akan tetapi tampaknya, karyawan bergaji Rp3,5 juta per bulan harus lebih lama bersabar.

    Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Dengan demikian, dikatakan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

    Itulah jadwal dan cara cek daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

  • Kuasa Hukum Ungkap Status KTP Insanul Fahmi dalam Laporan Inara Rusli

    Kuasa Hukum Ungkap Status KTP Insanul Fahmi dalam Laporan Inara Rusli

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Inara Rusli, Marissya Icha, membongkar barang bukti yang menjadi dasar laporan sang klien terhadap suami, Insanul Fahmi, atas dugaan penipuan.

    Marissya mengatakan status perkawinan yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) Insanul Fahmi jadi salah satu yang membuat Inara percaya pria beristri itu dalam status lajang ketika menikah siri dengan dirinya. 

    “Kenapa Inara melaporkan pasal 378 KUHP, tidak mungkin kita membuat laporan tanpa barang bukti. Apakah laporan akan diterima tanpa bukti yang kuat? Apa barang buktinya, identitas KTP Insanul Fahmi dikatakan single atau tidak menikah,” jelas Marissya, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu, Marissya menyatakan laporan dugaan penipuan Insanul Fahmi terhadap Inara juga didukung dengan dokumen lain yang memperkuat laporan tersebut. 

    “Ada saksi-saksi yang menyatakan Insan ini memang single dan juga dokumen,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Marissya Icha mengungkap kondisi kesehatan mental kliennya. Marissya menyebut Inara tengah dalam kondisi depresi karena kasus dugaan perselingkuhan, penipuan hingga perzinaan yang melibatkan dirinya dengan Insanul Fahmi serta kreator konten asal Medan, Wardatina Mawa sebagai istri pertama dan istri sah Insanul. 

    Alasan depresi inilah yang membuat Inara tidak terlihat wara-wiri di depan publik atau pun di media sosial selama kasus viral ini berjalan. 

    “Ya enggak eksis lagi dong, saat ini Inara depresi. Coba bayangkan kita jadi dia, bayangkan apa yang dialami,” tandas Marissya. 

  • Kejar Target, Mendagri Perintahkan Ditjen Dukcapil Percepat Perekaman Penduduk Hingga 100 Persen

    Kejar Target, Mendagri Perintahkan Ditjen Dukcapil Percepat Perekaman Penduduk Hingga 100 Persen

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar mempercepat perekaman data kependudukan. Sebab, tingkat perekaman saat ini baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan.

    “Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

    Mendagri meminta jajaran Dukcapil menyusun program yang dapat mendorong percepatan pendataan dengan lebih agresif. Ia menegaskan agar seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau. “Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ujarnya.

    Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili harus menjadi sasaran prioritas. Ia mengingatkan bahwa undang-undang menjamin pelindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tergolong prasejahtera.

    Mendagri juga menyoroti persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

    “Sedih kadang-kadang kalau misalnya mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.

    Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, meliputi server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. “Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.

    Perbesar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025. (Foto: Puspen Kemendagri)… Selengkapnya

    Tito mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara yang perlu dilindungi. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

    Di sisi lain, Mendagri juga memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan masyarakat terdampak sangat membutuhkan layanan tersebut. Mendagri juga telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung.

    Turut hadir dalam Rakornas tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, Kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, serta pejabat terkait lainnya.

  • Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana Regional 10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana Regional 10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebuah warung makan di Jalan Tirto Agung Nomor 64, Tembalang, Kota Semarang, menyediakan makanan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
    Program ini dibuka tanpa syarat rumit. Cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa, mereka boleh makan apa pun, bahkan hingga tiga kali sehari.
    Adalah Warma, kedai yang dikenal dengan menu nasi goreng dan ramen, yang memulai inisiatif tersebut sejak empat hari terakhir.
    Program ini lahir dari empati pemilik warung setelah mendengar banyak mahasiswa perantau kehilangan akses komunikasi dengan keluarga dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan.
    “Kami merasa perlu membantu. Banyak mahasiswa yang selama empat lima hari benar-benar tidak bisa menghubungi keluarga mereka,” ujar Dion Edison, Kepala Operasional Warma, Rabu (10/12/2025).
    Menurut Dion, situasi itu juga diperparah karena bertepatan dengan akhir bulan.
    “Banyak yang terjebak karena posisi akhir bulan. Jadi kami putuskan buka program makan gratis. Mau makan sekali, dua kali, tiga kali, semua boleh,” imbuhnya.
    Warma tidak memberikan pembatasan menu. Mahasiswa dipersilakan memilih ramen, nasi goreng khas Padang, soto, hingga berbagai minuman.
    “Ini sifatnya all you can eat. Silakan makan apa pun yang ada di sini. Kami hanya ingin membantu meringankan beban mereka,” kata Dion.
    Program ini juga tidak dibatasi waktu. Warma berencana menjalankannya selama satu hingga dua bulan, sambil mengikuti perkembangan kondisi mahasiswa.
    “Kami sudah menyiapkan anggaran internal. Kalau habis, akan kami tambah lagi. Yang penting teman-teman bisa bertahan, apalagi sekarang banyak yang lagi UAS,” ujarnya.
    Sebelumnya, sekitar 120 mahasiswa asal Aceh,
    Sumatera
    Barat, dan Sumatera Utara yang menempuh studi di
    Semarang
    mengalami kesulitan ekonomi akibat banjir dan longsor di daerah asal mereka.
    Komunikasi dengan keluarga sempat terputus total, membuat biaya kos, kebutuhan harian, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak bisa terbayar.
    “Banyak teman-teman sudah tidak bisa bayar kos. Bahkan ujian tertunda karena UKT belum dibayar dan mereka tidak bisa mengabari orang tua,” ujar Yuda Sandi Prananta (21), mahasiswa UPGRIS sekaligus perwakilan mahasiswa Aceh–Sumut di Semarang.
    Mahasiswa kini sangat bergantung pada bantuan sesama perantau. Menurut Yuda, sebagian mahasiswa menerima kabar memilukan.
    “Ada juga laporan keluarga hanyut terbawa arus dan meninggal,” tuturnya dengan suara bergetar.
    Banyak orang tua kehilangan mata pencaharian karena akses darat terputus dan sejumlah desa hancur diterjang banjir.
    Lebaran semakin dekat, namun banyak mahasiswa mengaku tidak dapat pulang karena keterbatasan biaya dan kondisi daerah yang masih lumpuh.
    Meski begitu, Yuda menegaskan mereka tetap berusaha bertahan dan saling membantu.
    “Kami di sini tetap berjuang. Jangan sampai mimpi kami putus hanya karena uang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup Green Award 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

    “Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian,” ungkapnya.

    Adapun capaian penting yang diraih pada 2025 antara lain 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat dalam PEKA Kelola, sembilan perusahaan mendapat rapor biru pada PROPER Nasional, serta puluhan sekolah meraih predikat Adiwiyata mulai tingkat kabupaten hingga mandiri. Selain itu, terdapat tiga sekolah yang menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau.

    Satu pondok pesantren berstatus Rintisan Eco Pesantren, tiga desa meraih juara Desa Berseri tingkat kabupaten, dan dua desa lolos penilaian tingkat provinsi. Pada program ProKlim, satu desa meraih kategori Utama Tropi, empat desa kategori Utama Sertifikat, dan satu desa kategori Madya. Tidak ketinggalan, enam kelompok pemerhati lingkungan juga mendapatkan apresiasi.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman nyata yang kini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai pengingat bahwa perubahan iklim harus diwaspadai bersama.

    “Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Ada sejumlah langkah yang harus diperkuat, antara lain pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah hingga pusat perbelanjaan, percepatan kebijakan pengurangan sampah plastik,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga mengingatkan dalam penguatan bank sampah di desa dan kelurahan, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ramah lingkungan, edukasi pemilahan sampah dari sumber, kampanye ‘Kendalikan Plastik Sekali Pakai’ serta pelaksanaan Aksi MembaRRa minimal seminggu sekali.

    Gus Barra menegaskan, persoalan sampah dan pembangunan tidak dapat langsung ditangani di awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing pemerintah pusat, sejumlah program prioritas kini bisa berjalan, seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.

    Di sektor infrastruktur, Pemkab Mojokerto juga telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat dan sisanya akan diteruskan pada 2026. Untuk tingkat desa, Pemkab juga mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa. Di bidang kesehatan, alokasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi Rp66 miliar.

    “Angka ini memungkinkan agar warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan. Peluncuran TRC DLH ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan,” urainya.

    Mulai pohon tumbang hingga sumbatan sampah yang menyebabkan genangan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

    “Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan kali ini, DLH Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang bertugas menangani kedaruratan lingkungan. Seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Tahun 2025, DLH Kabupaten Mojokerto juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah baru. [tin/ian]

  • Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
    Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
    KTP
    .
    “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
    Dukcapil
    -dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
    data kependudukan
    serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    “(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
    Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
    Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
    Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
    “Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
    Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
    Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.
    ”
    I want more aggressive
    . Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
    Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

    Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
    Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
    “Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
    “Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana hangat tampak mengisi Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pagi ini. Ratusan warga lanjut usia hadir bergiliran untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus lansia yang kembali disalurkan Pemerintah Kota Kediri menjelang akhir tahun, berlokasi di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Selasa (9/12).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa sasaran bantuan ini adalah lansia yang belum pernah tersentuh bantuan sosial rutin dari pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    “BLT ini kita berikan kepada lansia yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan belum menerima bansos rutin dari pusat. Totalnya ada 491 penerima dari 46 kelurahan, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000 untuk satu tahun,” ungkapnya.

    Mengingat penyaluran dilakukan pada akhir tahun, pemerintah berharap proses pengambilan dapat dipercepat. “Idealnya bisa selesai hari ini, tapi kalau belum sempat, penerima masih bisa mengambilnya di Bank Jatim sampai tanggal 12 Desember,” jelas Imam.

    Bagi penerima manfaat, pengambilan cukup menunjukkan KTP. Jika penerima tidak mampu hadir karena keterbatasan fisik, pengambilan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa mengetahui kelurahan. Selanjutnya, bantuan diserahkan secara tunai melalui Bank Jatim.

    Imam menambahkan, bantuan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar para lansia. “Bantuan ini kami harapkan dapat membantu pemenuhan nutrisi tambahan, pampers, atau kebutuhan pendukung lain bagi lansia yang kondisi tubuhnya mulai menurun.”kata Imam.

    Sementara itu di sela kegiatan, Yatini (62), warga Kelurahan Manisrenggo, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.
    “Alhamdulillah, saya sangat senang. Saya sudah tidak banyak bekerja, jadi bantuan seperti ini sangat membantu. Rencananya untuk kebutuhan sehari-hari, beli makanan biar tetap kuat, kadang juga obat kalau sedang butuh,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri yang terus memberi perhatian bagi para lansia. Bantuan ini, menurutnya, bukan sekadar nominal, tetapi menjadi bentuk kepedulian yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

    Penyaluran BLT lansia ini menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam memperkuat perlindungan sosial, memastikan para warga lanjut usia tetap mendapatkan dukungan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat dan bermartabat. [nm]

  • Berapa Gaji PPPK BGN 2025 yang Seleksinya Baru Dibuka?

    Berapa Gaji PPPK BGN 2025 yang Seleksinya Baru Dibuka?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi membuka rekrutmen PPPK Badan Gizi Nasional (BGN) pada Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (5/12/2025).

    Lowongan PPPK BGN dirilis resmi melalui situs resmi Badan Gizi Nasional mengacu Keputusan Menpan RB Nomor 1203 Tahun 2025, dengan menyediakan total 32.000 formasi.

    Pembukaan loker ini dilakukan untuk merekrut tenaga ahli dan profesional guna mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional untuk program makan siang bergizi gratis (MBG).

    Pemerintah menyediakan 32.000 formasi yang terbagi menjadi dua, yakni formasi khusus dan formasi umum.

    Formasi khusus memiliki 31.250 lowongan untuk jabatan pelaksana seperti Penata Layanan Operasional. Kualifikasi Pendidikan yang diminta yakni S-1 semua jurusan atau D-IV semua jurusan.

    Kemudian formasi umum ada 750 formasi dengan rincian:

    Penata Layanan Operasional untuk S-1 Ilmu Gizi atau D-IV Gizi dan Dietetika dan S-1 Akuntansi atau D-IV Akuntansi.
    Pengelola Layanan Operasional untuk D-III Akuntansi dan D-III Gizi

    Melansir situs resmi BGN, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di dapur umum di berbagai daerah di Indonesia, yang akan disesuaikan dengan alamat KTP sebagai pemerataan tenaga kerja dan kelancaran operasional.

    Apabila lolos seleksi, berapa gaji yang akan diterima oleh PPPK?

    Gaji yang ditawarkan untuk PPPK bervariatif sesuai dengan jabatan dan penempatan. Gaji yang diberikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11/2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongannya:

    Golongan I Rp1.938.500 – Rp2.900.900
    Golongan II Rp2.116.900 – Rp3.071.200
    Golongan III Rp2.206.500 – Rp3.201.200
    Golongan IV Rp2.299.800 – Rp3.336.600
    Golongan V Rp2.511.500 – Rp4.189.900
    Golongan VI Rp2.742.800 – Rp4.367.100
    Golongan VII Rp2.858.800 – Rp4.551.800
    Golongan VIII Rp2.979.700 – Rp4.744.400
    Golongan IX Rp3.203.600 – Rp5.261.500
    Golongan X Rp3.339.100 – Rp5.484.000
    Golongan XI Rp3.480.300 – Rp5.716.000
    Golongan XII Rp3.627.500 – Rp5.957.800
    Golongan XIII Rp3.781.000 – Rp6.209.800
    Golongan XIV Rp3.940.900 – Rp6.472.500
    Golongan XV Rp4.107.600 – Rp6.746.200
    Golongan XVI Rp4.281.400 – Rp7.031.600
    Golongan XVII Rp4.462.500 – Rp7.329.000.