Xcloud.id

Produk: KTP

  • Jangan Ketinggalan! Begini Cara Cek Penerima BLT BBM 2025

    Jangan Ketinggalan! Begini Cara Cek Penerima BLT BBM 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2025 untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang penghasilannya bergantung pada konsumsi bahan bakar.

    Apa Itu BLT BBM?

    BLT BBM adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat.

    Penerima BLT BBM pada bulan Februari 2025 akan menerima dana bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan. Bantuan diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan dan disalurkan dalam dua tahap, yaitu setiap dua bulan sekali sebesar Rp 300.000 per tahap.

    Dana ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening kartu keluarga sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN), atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Kriteria Penerima BLT BBM 2025

    Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, berikut adalah sejumlah kriteria penerima BLT BBM 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah:

    Keluarga miskin atau rentan miskin.Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).Penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai (BPNT).Cara Mengecek Penerima BLT BBM 2025

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima BLT BBM 2025 dapat melakukan pengecekan secara online dengan cara berikut:

    1. Melalui website resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.Masukkan nama sesuai KTP.Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.Klik cari data.Tunggu hasil pencarian untuk melihat apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM.

    2. Melalui aplikasi cek bansos

    Unduh aplikasi cek bansos dari Play Store.Buat akun menggunakan NIK KTP dan data diri lainnya.Login ke aplikasi, lalu pilih menu cek bansos.Masukkan data wilayah dan nama penerima manfaat.Klik tombol cari dan tunggu hasilnya.

    Program BLT BBM 2025 merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan mekanisme penyaluran yang lebih terarah, diharapkan bantuan ini dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

  • 4 Cara Mudah Mencairkan BLT BBM di Kantor Pos

    4 Cara Mudah Mencairkan BLT BBM di Kantor Pos

    Jakarta, Beritasatu.com – Bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Pada 2025, pemerintah kembali menyalurkan BLT BBM sebesar Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

    Salah satu metode pencairan bantuan ini adalah melalui Kantor Pos Indonesia. Berikut ini cara mudah mencairkan BLT BBM di kantor pos.

    Syarat dan Dokumen yang Diperlukan

    Sebelum mendatangi kantor pos untuk mencairkan BLT BBM, pastikan Anda membawa dokumen-dokumen berikut ini.

    1. Surat undangan pencairan

    Surat ini biasanya diberikan oleh pemerintah desa atau RT/RW setempat sebagai bukti bahwa Anda terdaftar sebagai penerima bantuan.

    2. Membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli

    KTP diperlukan sebagai bukti identitas resmi dan verifikasi kewarganegaraan.

    3. Membawa kartu keluarga (KK)

    KK digunakan untuk memverifikasi data keluarga penerima bantuan.

    Cara Mencairkan BLT BBM di Kantor Pos

    Berikut ini langkah-langkah yang perlu Anda ikuti untuk mencairkan BLT BBM di kantor pos.

    1. Persiapkan dokumen yang diperlukan

    Pastikan Anda membawa surat undangan pencairan, KTP asli, dan fotokopi KK.

    2. Datangi kantor pos terdekat

    Kunjungi kantor pos sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat undangan pencairan.

    3. Lakukan verifikasi data

    Serahkan dokumen yang telah dipersiapkan kepada petugas kantor pos untuk dilakukan verifikasi data.

    4. Terima dana BLT BBM

    Setelah data Anda diverifikasi dan dinyatakan valid, petugas akan menyerahkan dana BLT BBM sebesar Rp 600.000 secara tunai.

    Hal yang Perlu DiperhatikanPastikan semua dokumen yang diperlukan dibawa dan dalam kondisi baik untuk menghindari kendala saat proses pencairan.Perhatikan jadwal pencairan yang telah ditentukan untuk menghindari antrean panjang atau kemungkinan tidak terlayani.Selama berada di kantor pos, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

    Dengan mengikuti panduan di atas, proses pencairan BLT BBM di kantor pos dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Pastikan Anda mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

  • Dirut BPJS Kesehatan Jamin Hak JKN untuk Mantan Karyawan Sritex Group – Page 3

    Dirut BPJS Kesehatan Jamin Hak JKN untuk Mantan Karyawan Sritex Group – Page 3

    Ghufron menambahkan, berdasarkan data cut off BPJS Kesehatan per 1 Februari 2025, terdapat 10.425 mantan pekerja Sritex Group yang mendapatkan manfaat JKN, beserta 11.006 anggota keluarga.

    “Prosedur yang wajib dilakukan oleh pekerja yang terdampak PHK adalah melapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Pekerja wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu JKN, serta melampirkan surat keterangan belum bekerja,” terang Ghufron.

    Setelah pelaporan awal dilakukan, peserta wajib melakukan pelaporan setiap bulan selama enam bulan untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif. Dengan demikian pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan layanan kesehatan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyatakan bahwa BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk memastikan para pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.  

    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada peserta JKN yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat PHK. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk sosialisasi kepada para mantan pekerja Sritex Group, agar mereka memahami prosedur pengaktifan kembali kepesertaan mereka,” ujar Abdul Kadir. 

  • Pengemudi Bus asal Indonesia di Jepang Berharap Bisa Membawa Rombongan Timnas Indonesia Bertanding – Halaman all

    Pengemudi Bus asal Indonesia di Jepang Berharap Bisa Membawa Rombongan Timnas Indonesia Bertanding – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Tanggal 10 Juni 2025, tim nasional sepakbola Indonesia akan bertanding melawan tuan rumah Jepang di Osaka.

    Pengemudi bus pariwisata asal Indonesia, Iyus (40), yang merupakan WNI dengan status Tokutei Ginou (Specified Skilled Worker) pertama yang berhasil menjadi pengemudi bus di Jepang, sangat berharap bisa menjadi pengemudi timnas Indonesia pada pertandingan tersebut.

    “Iya, saya ingin sekali menjadi pengemudi bus yang membawa timnas Indonesia datang ke Jepang untuk bertanding pada 10 Juni mendatang,” ujar Iyus dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com baru-baru ini (6/3/2025).

    Iyus, yang tiba di Jepang pada tahun 2013, lahir dan dibesarkan di Cileungsi, Bogor.

    “Namun, setelah menikah dengan wanita Indonesia, saya tinggal di Cibubur, Jakarta Timur,” tambahnya.

    Setelah bekerja di tiga perusahaan travel, Iyus memutuskan mencari tantangan baru dengan menjadi sopir bus sejak Juni 2024.

    “Saya juga mengajak teman-teman Indonesia di Jepang untuk menjadi sopir bus, tetapi mereka enggan, mungkin karena mengendarai bus besar terasa sulit. Namun, saya justru menjadikan hal itu sebagai tantangan, dan alhamdulillah, saya berhasil diterima sebagai sopir bus orang asing pertama di perusahaan Nikko Kanko Bus ini,” ceritanya.

    Dengan status visa Tokutei Ginou, pihak perusahaan masih mengurus perizinan yang memungkinkan Iyus mengendarai bus besar pariwisata nantinya, sambil menjalani masa pelatihan saat ini.

    Iyus (nama lengkapnya sesuai KTP hanya tertulis Iyus) masih dalam proses pelatihan di kantornya hingga akhir April mendatang. “Saya diajarkan dengan baik oleh para senior. Saya sangat senang bekerja di sini, dan alhamdulillah, gaji yang saya terima cukup untuk menafkahi istri dan dua anak lelaki saya,” ungkapnya.

    Selain itu, Iyus berharap bisa membawa ilmunya ke Indonesia agar para pengemudi bus di tanah air dapat belajar tentang budaya mengemudi di Jepang.

    “Tidak seperti di Indonesia yang sering menggunakan klakson, di Jepang sangat jarang menggunakan klakson. Belum lagi pelayanan kepada penumpang bus, luar biasa baik di sini,” ujarnya.

    Iyus merasa betah bekerja di Nikko Kanko Bus karena lingkungan kerja yang sangat baik dan perlakuan terhadap karyawan yang sangat menghargai.

    “Ada empat pengemudi bus wanita di Nikko Kanko Bus, dan Chief Operating Officer (COO) Nobuaki Matsumoto berjanji akan meningkatkan jumlah pengemudi bus wanita di masa mendatang,” paparnya kepada Tribunnews.com.

    Perusahaan bus pariwisata tersebut menerapkan disiplin yang sangat ketat. Setiap pagi, sebelum bekerja, para pengemudi bus wajib menjalani pemeriksaan alkohol, suhu tubuh, tekanan darah, dan memastikan mereka cukup istirahat.

    “Itu adalah peraturan dari pemerintah yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan setiap hari,” jelas Matsumoto.

    “Menjadi pengemudi bus, kesehatan kami sangat diperhatikan oleh perusahaan. Kami harus menjaga pola makan, cukup istirahat, dan menjaga stamina agar tetap sehat. Tanggung jawab kami besar, yaitu membawa penumpang dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

    Saat ini, Nikko Kanko Bus memiliki 90 karyawan, termasuk karyawan kontrak, tanpa ada karyawan paruh waktu.

    Dari total karyawan tersebut, 80 di antaranya adalah pria.

    “Saya masih fokus berlatih mengendarai bus saat ini. Tugas yang dipercayakan kepada saya tidak mudah. Mohon doa dan dukungan dari semua teman agar saya semakin lancar dalam mengendarai bus pariwisata ini,” tutup Iyus.

    Bagi yang tertarik berdiskusi tentang pengemudi di Jepang, dapat bergabung dengan kelompok Pencinta Jepang. Informasi lebih lanjut bisa dikirim melalui email ke tkyjepang@gmail.com dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

     

     

     

     Iyus (40), yang merupakan WNI dengan status Tokutei Ginou (Specified Skilled Worker) dan 

  • Proses Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lama, Ini Kata Singapura

    Proses Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lama, Ini Kata Singapura

    Jakarta –

    Kementerian Hukum Singapura mengatakan pihaknya akan berusaha mempercepat proses ekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, seperti yang diminta pemerintah Indonesia.

    Namun demikian, menurut otoritas hukum Singapura, upaya untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia akan memakan waktu setelah yang bersangkutan mengajukan gugatan hukum.

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, menegaskan hal itu dalam jumpa pers, Senin (10/03), seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

    Paulus Tannos diduga terlibat skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

    Hasil penyelidikan KPK mengungkapkan kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun.

    Dia dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 19 Oktober 2021, dan diyakini telah tinggal di Singapura semenjak 2017.

    Menurut Shanmugam, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Tannos telah menyewa pengacara dan akan menentang upaya ekstradisi itu.

    “Jika Tannos tidak menentang ekstradisinya, dia dapat diekstradisi dalam waktu enam bulan, bahkan mungkin kurang,” ujarnya.

    “Dan jika pengadilan memerintahkan ekstradisi, dia berhak mengajukan banding,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Paulus Tannos dilaporkan memiliki paspor diplomatik yang sah, yaitu dari negara Guinea-Bissau di Afrika Barat.

    Hal itu diutarakan pengacaranya pada sidang ekstradisinya, 23 Januari 2025 lalu, yang digelar otoritas hukum Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, dalam jumpa pers Senin, 10 Maret 2025, mengatakan, jika paspor Paulus Tannos tidak sah atau palsu, maka dia dapat diekstradisi dengan relatif cepat.

    Namun lantaran Tannos memasuki Singapura dengan paspor yang sah, maka otoritas hukum Singapura tidak mudah untuk memulangkannya begitu saja, katanya.

    “Tidak mungkin kami bisa langsung menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal.”

    Walaupun demikian, tambahnya, tidak berarti Tannos memiliki kekebalan diplomatik, karena dia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura.

    Menurut Shanmugam, sidang peradilan terakhir Tannos dijadwalkan pada 7 Maret 2025, tetapi yang bersangkutan mengaku sakit dan dirawat di rumah sakit.

    Dia telah dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan pada 13 Maret dan 19 Maret 2025.

    Kapan pemerintah Indonesia meminta ekstradisi Paulus Tannos?

    Di Indonesia, muncul pertanyaan yang dikutip media terkait proses ekstradisi Tannos yang dianggap berlarut-larut itu.

    Pertanyaan itu didasari bahwa sebelumnya Tannos sudah ditangkap otoritas hukum Indonesia.

    Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian tentang ekstradisi

    Shanmugam membenarkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengajukan permintaan resmi agar Tannos diekstradisi ke Indonesia.

    Pemerintah Singapura telah menerima permintaan ekstradisi resmi dan dokumen pendukung dari otoritas Indonesia pada 24 Februari 2025 lalu.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Indonesia Edward Hiariej mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “Itu [dokumen] sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan mempelajari dulu,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 lalu.

    Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto berujar seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi itu sudah dikirim ke otoritas Singapura pada pekan kedua Februari 2025 lalu.

    “Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura,” kata Setyo, Senin (24/02).

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura melaporkan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT), saat ini ditahan di Penjara Changi.

    Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menjelaskan bahwa Tannos tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

    “Sejak tanggal 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison,” ungkapnya kepada kantor berita Antara, Sabtu (25/01).

    Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

    “Perintah penahanan diterbitkan oleh Pengadilan Singapura setelah Tannos dihadapkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Ini merupakan wujud kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang efektif antara kedua negara dalam memastikan implementasi perjanjian ekstradisi,” tambahnya.

    Tannos, menurut Suryopratomo, tidak ditangkap langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Singapura, tapi melalui prosedur hukum yang melibatkan CPIB dan aparat penegak hukum Singapura.

    KBRI Singapura menghormati sikap CPIB yang tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai proses menghadapkan Paulus Tannos ke pengadilan.

    “Yang terpenting, saat ini Paulus Tannos sudah ditahan di Changi Prison, dan proses hukum sementara masih berlangsung dan dalam kewenangan Pengadilan Singapura,” kata Suryopratomo.

    Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi PT.

    “Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi,” ujarnya.

    Kabar penangkapan Paulus Tannos disampaikan KPK, pada Jumat (24/01).

    “Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Antara.

    Saat ini KPK tengah koordinasi dengan polisi, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum untuk mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia, tambahnya.

    “Sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujar Fitroh.

    Paulus Tannos adalah pimpinan PT Sandipala Arthapura.

    Perusahaan Tannos ini, menurut KPK, bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

    Bersama tersangka lainnya, Paulus diduga melakukan kongkalikong demi menguntungkan mereka dalam proyek e-KTP.

    Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini.

    Tiga tersangka lainnya sudah diadili, namun Tannos dinyatakan buron oleh KPK sejak 2021.

    Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dilaporkan sudah tinggal di Singapura sejak 2012 lalu.

    Sejumlah media melaporkan Tannos sudah menjadi penduduk tetap negara itu.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

    “Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (24/01).

    Sejak kapan Paulus Tannos kabur ke Singapura?

    Pada 13 Agustus 2019, KPK telah mengumumkan empat orang tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

    Mereka adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

    Dua tersangka lainnya adalah anggota DPR (20142019) Miryam S. Haryani, serta eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

    Miryam, Isnu dan Husni telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Adapun Paulus Tannos sempat dinyatakan buron oleh KPK.

    Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini.

    Baca juga:

    Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021.

    Seperti dilaporkan Kompas.com yang mengutip Antara, Selasa, 13 September 2019, Paulus tinggal di Singapura bersama keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.

    Dia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip Surat Izin Mengemudi (SIM).

    Apa peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi e-KTP?

    KPK mengatakan akta perjanjian konsorsium proyek e-KTP menyebut perusahaan Paulus (PT Sandipala Arthaputra) bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi dan distribusi blangko e-KTP, seperti dilaporkan Detik.com.

    Hasil penyelidikan KPK, yang diumummkan kepada publik pada 2019, Paulus Tannos diduga melakukan kongkalikong dengan melakukan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis.

    Menurut laporan Detik.com, pertemuan itu diduga terjadi sebelum proyek dilelang.

    Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan Paulus Tannos diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka Isnu Edhi Wijaya.

    Pertemuan ini, menurut KPK, membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%.

    Dalam pertemuan itu membahas pula skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri.

    Paulus dkk lalu melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.

    Misalnya, prosedur operasional standar (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.

    Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.

    Disebutkan peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, salah satunya, melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).

    Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang mengatakan, Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan

    “Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.

    KPK menduga perusahaan Paulus Tannos diperkaya Rp 145 miliar dari proyek e-KTP.

    Saut menjelaskan, fakta seperti itu juga terekam dalam putusan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,” ujar Saut.

    KPK telah memasukkan nama Paulus Tannos ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2019. Paulus saat itu disebut telah mengganti identitasnya menjadi Tjhin Thian Po.

    Apa langkah yang akan dilakukan Kemenkum?

    Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan pihaknya akan memproses ekstradisi buronan Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

    “Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (24/01), seperti dilaporkan kantor berita Antara.

    Saat ini permintaan ekstradisi sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, katanya.

    Dia menjelaskan sejauh ini masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

    “Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

    Ditanya wartawan kapan ekstradisi atas Paulus, Supratman mengatakan pertanyaan itu ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Dihubungi secara terpisah, Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan KPK soal proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “KPK dan Kejagung koordinasinya masih progres secara intensif terkait hal ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/01).

    Dia menegaskan pihaknya siap mendukung KPK dalam hal pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangan Paulus Tannos.

    “Yang menangani perkara ini, kan, KPK. Jadi, teman-teman di KPK yang aktif, baik dalam pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangannya. Prinsipnya, kami siap membantu,” jelasnya.

    Lihat juga Video Kasus Paulus Tannos Jadi Penjanjian Ekstradisi Perdana RI dengan Singapura

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Tahap 1 Mulai Cair Maret 2025, Ini Kriteria Penerimanya

    Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Tahap 1 Mulai Cair Maret 2025, Ini Kriteria Penerimanya

    JABAR EKSPRES – Bansos Kartu Lansia Jakarta atau KLJ tahap 1 mulai cair bulan Maret 2025, simak ini kriteria penerimanya.

    Pemerintah DKI Jakarta melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga lanjut usia (lansia) di ibu kota.

    Program bantuan sosial ini bertujuan memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan, membantu meringankan beban ekonomi mereka.

    Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi para penerima KLJ, karena bantuan ini akan cair pada bulan Maret 2025.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ 2025

    Pada 2025, pencairan Bansos KLJ akan dilakukan secara bertahap dalam empat periode sepanjang tahun. Berikut adalah jadwal pencairan bantuan sosial KLJ:

    Tahap 1: Januari hingga Maret 2025

    Tahap 2: April hingga Juni 2025

    Tahap 3: Juli hingga September 2025

    Tahap 4: Oktober hingga Desember 2025

    BACA JUGA: Info Cara Dapat Tukar Uang di Bank BNI untuk THR Lebaran 2025, Ini Tanggal Penukarannya

    BACA JUGA: Info Cara Dapat Tukar Uang Baru di Bank BCA untuk THR Lebaran 2025, Cek Ini Syaratnya

    Meski demikian, tanggal pasti pencairan di setiap wilayah bisa berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing.

    Oleh karena itu, lansia penerima manfaat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai pencairan dana melalui Dinas Sosial DKI Jakarta atau laman resmi Siladu Jakarta.

    Cara Mengecek Penerima Bansos KLJ 2025 Secara Online

    Lansia yang ingin memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima Bansos KLJ dapat melakukan pengecekan dengan dua cara mudah:

    1.Melalui Website Siladu Jakarta:

    -Kunjungi website Siladu Jakarta.

    -Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    -Klik tombol “Cek” dan tunggu hasilnya.

    2.Menggunakan Aplikasi JAKI:

    -Unduh aplikasi JAKI di Google Play Store atau App Store.

    -Login dengan akun JAKI yang sudah terdaftar.

    -Pilih menu “Bantuan Sosial” dan masukkan NIK lansia.

    -Jika terdaftar, status penerimaan KLJ akan muncul di layar.

    BACA JUGA: Deretan Produk Apple yang Masuk Sertifikat TKDN, iPhone 16 Masuk di Indonesia?

    Kriteria Penerima Bansos KLJ 2025

    Program KLJ ditujukan untuk warga DKI Jakarta yang berusia lanjut dan memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

  • Cara Cek KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024 Cair Maret 2025, Penerima Segera Klik Kjp.jakarta.go.id – Halaman all

    Cara Cek KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024 Cair Maret 2025, Penerima Segera Klik Kjp.jakarta.go.id – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara cek penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair mulai Maret 2025.

    Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan bantuan KJP Plus tahap 2 tahun 2024 yang cair secara bertahap mulai 4 Maret 2025.

    Adapun jumlah penerima dana KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang sudah cair bulan Maret 2025 ini disalurkan kepada total 523.622 peserta didik di seluruh DKI Jakarta.

    “Pencairan dana KJP Plus Tahap II Tahun 2024 bulan Maret 2024 akan dilaksanakan mulai 04 Maret 2025.”

    “Jumlah penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 sebanyak 523.622 peserta didik,” tulis Instagram @disdikdki, dikutip Selasa (11/3/2025).

    Dana KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair Maret 2025 tersebut akan diberikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Siswa penerima KJP Plus Tahap 2 memerlukan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindah bukuan dana ke rekening penerima.

    Selanjutnya siswa dapat melakukan pengecekan sebagai penerima dana KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 secara online lewat laman kjp.jakarta.go.id.

    Cara Cek Penerima KJP Plus Tahap 2 Cair Maret 2025

    Ikuti cara cek Penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 untuk mengetahui daftar siswa yang menerima dana bantuan yang cair untuk bulan Maret 2025, berikut ini:

    Buka laman kjp.jakarta.go.id atau KLIK LINK;
    Pilih layanan situs ‘Periksa Status Penerimaan KJP’;
    Pilih layanan situs ‘Pencarian’;
    Isi NIK KTP orang tua penerima KJP Plus;
    Klik ‘Tahun’;
    Pilih layanan situs ‘Pilih Tahap’;
    Klik menu ‘Cek’;

    Setelah itu, data penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair bulan Maret 2025 akan muncul.

    1. SD/MI

    Besaran dana Rp 250.000/bulan terdiri dari Biaya Rutin Rp 135.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta per6 bulan sebesar Rp 130.000/bulan

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SD/MI 242.919 peserta didik.

    2. SMP/MTs

    Besaran dana Rp 300.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 185.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Tambahan SPP untuk SMP/MTs Swasta per bulan sebesar Rp 170.000/bulan

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMP/MTs 147.341 peserta didik.

    3. SMA/MA

    Besaran dana Rp 420.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 235.000 dan Dana Berkala Rp 185.000.

    Tambahan SPP untuk SMA/MA Swasta untuk per bulan sebesar Rp 290.000/bulan.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMA/MA 48.876 peserta didik.

    4. SMK

    Besaran dana Rp 450.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 235.000 dan Dana Berkala Rp 215.000.

    Tambahan SPP untuk SMK Swasta untuk per bulan sebesar Rp 240.000/bulan.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMK 83.403 peserta didik.

    5. PKBM

    Besaran dana Rp 300.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 185.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 untuk PKBM 1.083 peserta didik.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • 10 Keunggulan BRImerchant yang Bikin Usaha Anda Naik Kelas, Intip Selengkapnya! – Page 3

    10 Keunggulan BRImerchant yang Bikin Usaha Anda Naik Kelas, Intip Selengkapnya! – Page 3

    Ada banyak alasan mengapa BRImerchant patut Anda pertimbangkan sebagai solusi bisnis. Berikut ini beberapa keunggulannya!

    Daftar QRIS dalam 5 Menit Tanpa Perlu Meninggalkan Tempat Usaha

    Dengan BRIMerchant, Anda dapat mendaftarkan QRIS untuk transaksi pembayaran secara cepat dan mudah. Proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu 5 menit, dan Anda tidak perlu pergi ke bank atau meninggalkan toko untuk melakukannya.

    Meningkatkan Potensi Pelanggan Baru

    Menggunakan QRIS memberi akses untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Pelanggan yang menggunakan e-wallet atau aplikasi pembayaran digital dapat dengan mudah melakukan transaksi di toko Anda.

    Menghilangkan Kerumitan Mencari Kembalian

    Sistem pembayaran QRIS membuat transaksi lebih praktis karena pelanggan dapat membayar dengan nominal yang pas, mengurangi kerepotan dalam memberikan kembalian uang tunai.

    Monitor Usaha dari Jauh dengan Fitur Suara Transaksi

    Salah satu fitur menarik dari aplikasi ini adalah adanya suara transaksi yang memberi notifikasi setiap kali ada uang masuk. Dengan fitur ini, Anda dapat memantau aktivitas transaksi meskipun sedang tidak berada di lokasi toko.

    Tanpa Biaya Berlangganan untuk Fitur Suara Transaksi

    Fitur suara transaksi uang masuk bisa digunakan tanpa dikenakan biaya berlangganan, yang tentunya menguntungkan para pelaku usaha kecil dan menengah.

    Pantau Banyak Toko dalam Satu Aplikasi

    Jika memiliki lebih dari satu toko, aplikasi BRI Merchant memungkinkan Anda untuk memantau seluruh aktivitas transaksi dari berbagai cabang hanya melalui satu aplikasi saja, sehingga pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah.

    QRIS Dinamis

    Fitur QRIS dinamis memungkinkan Anda untuk memasukkan nominal transaksi sesuai dengan harga yang diinginkan, memberi fleksibilitas lebih dalam bertransaksi.

    Pencairan QRIS 4 Kali Sehari

    Dengan aplikasi ini, Anda dapat melakukan pencairan dana hasil transaksi QRIS hingga empat kali dalam sehari, sehingga lebih cepat mendapatkan akses ke dana usaha.

    Pantau Seluruh Penjualan di Dashboard Performa

    Berbekal aplikasi ini, pantau transaksi harian, mingguan, dan bulanan di Dashboard Performa sehingga memungkinkan untuk pengelolaan usaha yang lebih terorganisir.

    Tambah User untuk Pegawai

    Pemilik usaha berperan sebagai super admin yang dapat menambahkan user di aplikasi untuk pegawai yang memudahkan dalam mengelola usaha.

    Begini Daftarnya!

    Mendaftar dan menggunakan BRImerchant sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah ini.

    1. Download aplikasi BRI Merchant.

    2. Klik tombol ‘daftar’ atau ‘register’.

    3. Klik daftarkan Merchant BRI.

    4. Isi kelengkapan dokumen lalu klik setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

    5. Upload dokumen foto KTP.

    6. Masukkan detail data pemilik usaha dan data usaha.

    7. Lakukan verifikasi wajah.

    8. Buat password di aplikasi BRI Merchant.

    9. Login ke aplikasi BRI Merchant.

    10. QRIS siap digunakan!

    Mudah bukan cara mendaftar BRImerchant? So langsung saja daftarkan usaha Anda ke BRImerchant agar semakin moncer dan berkembang!

  • Menko Pangan Bentuk Pokja Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi – Page 3

    Menko Pangan Bentuk Pokja Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan meminta pupuk subsidi harus tersedia sebelum musim tanam. Lantaran, sudah semakin banyak aturan yang dipangkas.

    Beberapa tahapan birokrasi dalam penyaluran pupuk telah diperpendek. Kemudian, syarat penebusan pupuk subsidi dipermudah, cukup menunjukkan KTP.

    “Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas,” kata Menko Zulkifli, dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).

    Dia menekankan pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

    Merespons itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi memastikan kecukupan pupuk bagi petani.

    “Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” tegas Rahmad.

     

  • Layanan Door to Door Percepat PosIND Salurkan Bansos PKH & Sembako di Lampung hingga 99 Persen dalam Seminggu

    Layanan Door to Door Percepat PosIND Salurkan Bansos PKH & Sembako di Lampung hingga 99 Persen dalam Seminggu

    Bandar Lampung: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung. Penyaluran bansos ini merupakan kelanjutan dari Triwulan I-2025.
     
    Penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH di Provinsi Lampung tersebut berjalan sukses. Jika dipersentasekan, tingkat keberhasilan penyaluran bantuan yang dilakukan PosIND kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah ini mencapai 99 persen. Makin fantastis karena penyaluran tersebut dilakukan hanya dalam waktu sepekan saja.
     
    Artinya, dari alokasi 97.487 KPM peruntukan di wilayah Lampung, bisa dibilang sudah tersalurkan semuanya. Hanya satu persen yang belum terdata, sering dikarenakan terdapat koreksi atau perbaikan pada data penerima manfaat. Dan di beberapa tempat lain dikarenakan KPM yang terdata, sedang tidak ada di rumah. Alokasi terbanyak ada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 16.604 KPM, Kabupaten Tanggamu sebanyak 15.055 KPM, dan Kabupaten Lampung Utara sebanyak 18.327 KPM.

    Berbagai persiapan, strategi, dan upaya dilakukan PosIND secara matang sehingga penyaluran bansos tersebut bisa berjalan lancar. Salah satunya adalah koordinasi kolaboratif.
     

    Executive General Manager (EGM) Kantorpos KCU Bandar Lampung Richwan Boy mengungkapkan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah begitu menerima instruksi dari pusat. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
     
    “Kami cukup bangga atas kepercayaan pemerintah dalam menyalurkan bansos PKH dan sembako ini. Koordinasi dengan pihak terkait sangat penting agar proses penyaluran berjalan lancar,” ujar Richwan.
     

    Executive General Manager (EGM) Kantorpos KCU Bandar Lampung Richwan Boy (Foto:Dok.PosIND) 
     
    Mekanisme penyaluran dilakukan melalui sistem yang telah terstruktur. Setiap KPM yang terdata menerima bansos akan menerima surat undangan berisi nominal bantuan yang akan diterima. Saat pencairan, data penerima diverifikasi menggunakan KTP untuk memastikan keakuratan.

    Tantangan Penyaluran Bansos di Wilayah 3T

    Dalam pelaksanaannya, penyaluran bansos menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi juru bayar yang harus menyalurkan bantuan secara door to door di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Tantangan cuaca serta kondisi geografis yang sulit, tentu  menjadi kendala tersendiri.
     
    Pengalaman melakukan kegiatan serupa dari waktu ke waktu, membuat pihak Pos Indonesia telah memiliki cara/strategi dari antisipasi hingga recana cadangan bila menemui kendala yang umum maupun tipikal. Salah satunya, kesiapan transportasi dan pengamanan dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
     
    “Kami sudah memiliki tim khusus untuk wilayah perairan yang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menentukan waktu penyaluran yang tepat,” kata Richwan.
     
    PosIND juga menggunakan teknologi Pos Giro Cash dalam melakukan penyaluran bansos. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi para juru bayar, terutama bagi mereka yang mengantarkan bantuan di wilayah tanpa akses internet. Sebab, dalam aplikasi tersebut, terdapat sistem yang memungkinkan transaksi dilakukan secara offline. Data penerima tetap tersimpan di perangkat juru bayar dan akan diperbarui ke pusat setelah kembali ke wilayah dengan jaringan internet.
     
    “Dengan sistem ini, bantuan tetap dapat disalurkan dengan akurat meskipun berada di wilayah yang sulit dijangkau jaringan komunikasi,” jelasnya.

    Dukungan terhadap Ekonomi Lokal Masyarakat pada Bulan Ramadan

    Selain menyalurkan bansos dari pemerintah, PT Pos Indonesia (Persero) juga berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang dan selama Ramadan, melalui operasi pasar di sebagian besar Kantorpos, khususnya cabang utama. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
     
    “Kepercayaan pemerintah kepada PosIND dalam distribusi bantuan dan operasi pasar menjadi bukti bahwa kami juga siap berkontribusi dalam mendukung perekonomian, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujar Richwan.
     
    Tidak hanya di Bandar Lampung, penyaluran bansos di Bakauheni pun berjalan lancar. Mekanisme juga dilakukan dengan baik. Menurut Branch Manager (BM) Kantorpos KC Bakauheni, Mursalim, total penerima manfaat di wilayahnya mencapai 721 KPM.
     
    Proses penyaluran dilakukan melalui dua metode. Pertama, pencairan di Kantorpos. Kedua, layanan door to door untuk KPM lansia, disabilitas, atau yang sedang sakit.
     

    Branch Manager Kantorpos KC Bakauheni Mursalim (Foto:Dok.PosIND)
     
    Menurut Mursalim, keunggulan Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos terletak pada luasnya jangkauan hingga ke pelosok daerah. Selain itu, sistem verifikasi yang ketat serta dukungan teknologi geotagging memastikan transparansi dan akurasi dalam proses distribusi. Dengan geotagging, akurasi by name by address (BNBA) para penerima manfaat menjadi makin presisi.
     
    “Kami berharap pemerintah terus memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos pada masa mendatang. Kami siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Mursalim.
     

    Apresiasi Pendamping PKH atas Kinerja PosIND

    Kelancaran penyaluran bansos ini tak lepas dari kolaborasi yang dilakukan PosIND dengan pendamping PKH. Khususnya ketika mereka melakukan menyalurkan metode door to door. Upaya PosIND dalam menerapkan metode ini serta berkoordinasi diapresiasi pendamping PKH, Dedi Cahyadi.
     

    Pendamping PKH, Dedi Cahyadi (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Banyak KPM yang tidak bisa datang langsung karena sakit atau keterbatasan fisik, sehingga layanan ini sangat membantu,” ujar Dedi.
     
    Dedi juga memuji teknologi yang diterapkan PT Pos dalam menyalurkan bansos ini. Mulai dari teknologi geotagging dan biometrik berupa face recognition.
     
    “Dengan sistem ini, kami dapat memastikan bahwa KPM benar-benar tinggal di lokasi yang terdaftar,” ucapnya.
     

    Petugas Pos mengantarkan bansos ke rumah penerima (Foto:Dok.PosIND)

    Ungkapan Syukur KPM

    Upaya dan kerja keras PosIND dalam menyalurkan bansos di wilayah Lampung ini membuahkan hasil. Banyak KPM yang merasakan manfaat dari bantuan ini. Salah satunya KPM asal Desa Hatta, Sepsi. Ia menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.
     
    “Saya terharu dan berterima kasih kepada pemerintah. Bantuan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Endang Setiati, perwakilan keluarga Sepsi.
     
    Ungkapan syukur juga dilontarkan KPM lainnya, Sri Yulianingsih. Ia senang karena mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu. Sama dengan Sepsi, Sri Yulianingsih mengaku bantuan ini bisa membantunya membeli keperluan sehari-hari.
     
    “Untuk belanja keperluan sehari-hari. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, Kementerian Sosial, dan PT Pos (PosIND) yang sudah menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat. Semoga bantuan ini bisa terus berlanjut,” ucap Yuli penuh harap.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)