Produk: KTP

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha di Indonesia geram dengan tingkah laku organisasi masyarakat atau ormas yang kerap memalak atau melakukan pungutan liar, sambil meminta jatah proyek. Mereka pun akhirnya buka suara secara terang-terangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut fenomena ini telah mengganggu iklim investasi dan berpotensi merugikan ekonomi nasional.

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Bahkan, tak jarang ulah oknum ini menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri.

“Kami memang banyak menangkap keluhan dan keresahan dari para pelaku usaha atas ulah oknum ormas yang meresahkan dunia usaha. Dari keluhan-keluhan yang masuk, modusnya bermacam-macam, dari mulai pungutan liar, uang keamanan, hingga jatah proyek,” ungkap Shinta kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Jika masalah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa semakin luas. Ketidakpastian yang ditimbulkan akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tak hanya itu, biaya ekonomi yang ditimbulkan dari praktik ini juga tidak kecil. Para pengusaha bukan hanya harus mengeluarkan dana tambahan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan investasi baru yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia.

“Hitungan kerugiannya pun bukan hanya dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga potensi hilangnya investasi yang masuk karena ketidakpastian berusaha,” imbuh dia.

Preman Ormas Tagih Jatah THR

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, menjelang masa-masa tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, oknum-oknum ormas ini meminta jatah Tunjangan Hari Raya atau THR.

Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut, Hariyadi mengatakan, sebagian pengusaha memberikan THR kepada Ormas sebagai langkah antisipasi agar bisnis tetap berjalan lancar. “Tapi kembali lagi, situasi dan kondisi tiap daerah beda-beda,” ujar Hariyadi kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, di daerah yang tingkat masalah sosialnya tinggi, pengusaha cenderung lebih siap mengalokasikan dana untuk menghadapi permintaan semacam ini. Namun, bagi daerah yang relatif lebih aman dan tidak memiliki tekanan sosial yang besar, permintaan jatah THR dari Ormas bisa saja tidak terjadi.

Fenomena ini tentu menambah beban pengusaha yang sudah harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk biaya operasional yang semakin meningkat. Meski begitu, banyak yang memilih untuk mengikuti “tradisi” ini demi menghindari potensi gangguan yang bisa menghambat bisnis mereka.

“Kalau kita pendekatannya tidak luwes gitu ya, ya kenanya bisa banyak. Tapi kalau kita luwes artinya ya.. ‘ini mau gimana nih? Mau ngotot-ngototan?’ Yang ada jadi gak jalan tuh bisnisnya,” ungkap Hariyadi.

Preman Ormas Sudah Muncul Sejak Awal Bangun Proyek

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja turut mengakui aksi-aksi premanisme oknum ormas yang mengganggu bisnis pusat perbelanjaan/ mal terjadi dalam jangka yang lama. Bahkan, katanya, aksi premanisme itu berlangsung sejak tahap pembangunan mal dilakukan hingga saat sudah beroperasi.

“Kalau kami di industri ritel, industri pusat perbelanjaan, saya kira gangguan itu sudah terjadi sejak saat mulai pembangunan. Bahkan pada saat operasional pun, itu masih terjadi,” kata Alphonzus.

Kalangan preman yang masuk ke dalam ormas-ormas pun kata dia meminta jatah uang dengan dalih pengelolaan sampah mal. “Padahal Kementerian Lingkungan Hidup berharap penanganan sampah ini lebih profesional, lebih ke arah hijau, menjaga lingkungan hidup. Tetapi di beberapa daerah, penanganan sampah ini juga dikuasai oleh beberapa oknum preman yang cukup mengganggu,” ujarnya.

Alphonzus berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas, agar pelaku usaha bisa menjalankan bisnis tanpa tekanan. “Ini menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dalam berusaha, serta biaya tinggi. Kalau bisa diatasi, akan sangat membantu iklim usaha,” harapnya.

Buruh Juga Ketiban Sial Aksi Preman Ormas

Tidak hanya pengusaha yang harus menanggung beban biaya tambahan karena ormas yang berlaku seperti preman, kalangan buruh sebagai kelas pekerja juga kena imbasnya.

Kalangan buruh yang sering diminta pungutan liar oleh ormas, yang meresahkan pabrik. Para ormas juga memakai modus mengutip uang lewat perekrutan karyawan perusahaan alias buruh PT.

Terkadang perusahaan memang membuka kuota perekrutan pekerja baru yang dikhususkan untuk warga di sekitar pabrik atau lokasinya beroperasi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan ormas untuk mendapatkan uang dengan cara perekrutan melewati jalurnya. Nilainya pun mencapai puluhan juta rupiah.

“Ormas itu tidak hanya ketika ada acara, untuk masukin kerja. Itu sudah dari dulu, minta antara Rp 15 sampai Rp 25 juta, misal untuk satu orang cewek dikenakan Rp 15 juta, yang cowok Rp 25 juta,” ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Sabtu (8/3/2025).

Sayangnya ‘pejabat wilayah’ seperti RT-RW yang seharusnya berperan untuk menenangkan terkadang justru turut serta satu sindikat dengan ormas. “Ada bekingan RT-RW setempat, kan harus ada KTP lingkungan terdekat jadi warga sekitar yang untuk direkrut,” sebut Ristadi.

Pada akhirnya warga sekitar perusahaan atau pabrik yang seharusnya mendapatkan manfaat justru ikut terkena pungli. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk tegas membenahi masalah ormas yang sudah membudaya.

“Pak Prabowo harus pakai manpowernya dia yang turun dengan Aura sebagai alumni Tentara biar bener-bener pada takut, Kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya nggak takut. Mafianya itu Kadang-kadang kalau sudah Mafia begitu urusannya kan sudah pada nekat mereka itu,” ujar Ristadi.

Respons Pemerintah, Menaker Bilang Begini

Besarnya keluhan terhadap aksi premanisme ormas di dunia usaha pun telah mendapat respons dari pemerintah, salah satunya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Dia pun menegaskan, jika suatu tindakan tergolong sebagai pemalakan, maka itu sudah jelas merupakan tindak pidana. “Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Ya Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum nanti,” kata Yassierli saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Tak hanya itu, Yassierli menegaskan, jika terbukti terjadi pemalakan, maka tindakan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hukum. “Kalau itu adalah memalak, memang memalak, artinya itu ya pelanggaran jatuhnya,” sambungnya.

Kemudian ketika ditanya apakah dari Kemnaker akan ada tindakan tegas atau upaya pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi keresahan yang terjadi. Dia pun menilai itu akan menjadi solusi yang menarik, dan akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemnaker ke depannya.

“Menarik juga itu.. ya kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” ucap dia.

Lebih lanjut, soal apakah pemerintah akan membuka lapangan kerja khusus bagi ormas agar tidak terus meresahkan, Yassierli menyebut penciptaan lapangan kerja tidak hanya untuk Ormas, melainkan untuk semua pencari kerja di Indonesia.

“Itu tidak hanya untuk ormas, untuk semua. Tingkat pengangguran kita kan 4,71%, dan itu PR kita bersama untuk kita bisa.. istilah saya itu create better jobs untuk insan pencari kerja di Indonesia,” jelasnya.

Yassierli memastikan pemerintah akan hadir untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi motivasi di balik aksi-aksi pemalakan tersebut.

(dce)