Produk: KTP

Jakarta (ANTARA) – Di tengah gemerlap gedung pencakar langit Jakarta, terselip lorong-lorong sempit yang menjadi saksi bisu perjuangan ribuan keluarga untuk mempertahankan hidup.

Di sebuah sudut di Jakarta Selatan, ada gang-gang kecil berkelok di antara rumah-rumah berhimpitan. Dinding-dindingnya penuh coretan, atapnya saling menindih dan aroma tak sedap seakan dianggap normal dan bukan menjadi masalah.

Sejumlah pakaian digantung seadanya di depan rumah, di samping itu ada sebuah selokan nampak mata tikus mengintip untuk sekedar keluar mencari remahan makanan.

Sementara anak-anak berlarian di atas jalanan yang hanya cukup untuk satu motor melintas. Inilah wajah RW kumuh di Jakarta di mana realitasnya tak bisa disembunyikan di balik kemajuan kota metropolitan

Di salah satu sudut Manggarai, seorang pria paruh baya terlihat sibuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor.

Pria bernama Ahmad itu mengatakan, “Kalau hujan, airnya masuk ke dalam. Tapi kalau direnovasi, biayanya mahal.”

Sama seperti banyak warga lain, ia dihadapkan pada dilema yakni bertahan dengan kondisi seadanya atau merelakan rumahnya dibongkar demi kehidupan yang lebih layak.

Terlebih, kebakaran yang melanda RW 06 dan RW 12 Manggarai pada Agustus 2024 yang menambah kompleksitas permasalahan pemukiman. Lebih dari 3.000 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Arsip foto – Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan api di Jalan Remaja 5, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/aa.

Meski berbagai langkah telah dilakukan, perjalanan menghapus RW kumuh dari Jakarta masih panjang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat masih ada 450 RW dengan kategori kumuh di Jakarta.

Upaya penataan seperti di Manggarai hanyalah sebagian dari perjuangan besar yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Bagi warga, perubahan ini bukan sekadar soal perbaikan fisik rumah atau jalan, tetapi juga tentang harapan akan masa depan yang lebih baik.

Seorang ibu bernama Yuni yang telah puluhan tahun tinggal di RW kumuh Manggarai menatap lorong kecil di depannya. “Kalau bisa lebih rapi dan bersih, anak-anak kita juga akan punya masa depan yang lebih baik,” katanya penuh harap.

Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan kepada suatu RW untuk dinyatakan kumuh yakni berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi/perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan pencahayaan.

Menuju Jakarta tanpa RW kumuh

Semakin bergantinya tahun, perubahan mulai terasa. Di balik deretan rumah yang tampak tua dan rapuh, kini perlahan hadir sentuhan baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terus berupaya membebaskan RW-RW dari label kumuh.

Manggarai menjadi salah satu titik fokus di Jakarta Selatan, mengingat tujuh RW di sana masih masuk dalam kategori jumlah RW kumuh tertinggi di Jakarta Selatan. Upaya ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 90 Tahun 2018.

Untuk mereka yang memilih bertahan, program bedah rumah menjadi secercah harapan. Pemerintah menawarkan bantuan perbaikan melalui dana non-APBD, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Alternatif lainnya adalah pola konsolidasi tanah vertikal (KTV), di mana warga diajak menata ulang pemukiman agar lebih tertata, sehat, dan nyaman ditinggali.

Di beberapa sudut, perubahan mulai terlihat. Jalan setapak yang dulu becek kini dilapisi beton. Saluran air yang sebelumnya mampet dibersihkan agar tak lagi menyebabkan banjir. Mural-mural warna-warni menghiasi tembok, membawa nuansa lebih hidup di tengah lingkungan yang sebelumnya tampak kusam.

Pemerintah juga menambah fasilitas umum seperti tempat sampah dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR), memastikan warga memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kebakaran yang kerap mengancam permukiman padat.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan kembalinya warga gusuran ke Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Upaya ini merupakan bagian dari 11 program prioritas yang akan dikebut dalam 100 hari pertama kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dengan tujuan menyediakan hunian layak bagi warga terdampak penggusuran.

Terakhir tak kalah penting, komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta khusus bagi mereka yang tinggal di RW kumuh.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah memanfaatkan tanah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan hunian tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Dilema relokasi ke rusunawa

Namun, tak semua rumah bisa diperbaiki. Bagi yang tinggal di kawasan dengan risiko tinggi seperti di bantaran sungai atau lahan pemerintah, relokasi menjadi satu-satunya pilihan.

Tawaran pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa meningkatkan taraf hidup.

Penyediaan rusun merupakan salah satu wujud dari janji kampanye Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno (kedua kanan) berbincang dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (kanan) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto (kiri) saat melakukan peninjauan di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Green Jagakarsa, Jakarta, Sabtu (15/3/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc/aa.

Rusun yang akan diresmikan ini juga menjadi pembuktian bagi warga Kebon Pala, Jakarta Timur, untuk yang mau berpindah atau relokasi.

Rusunawa ini bukan sekadar tempat tinggal baru, tetapi juga sebuah awal baru bagi warga berpenghasilan rendah. Dengan 723 unit yang tersedia, termasuk bagi penyandang disabilitas, rusun ini menawarkan fasilitas lengkap yakni taman bermain, perpustakaan, co-working space, hingga daycare untuk anak-anak.

Rusunawa Green Jagakarsa berkonsep ramah lingkungan dan memiliki luas 19.886 meter persegi (m2) atau 1,5 hektare (ha) dengan alokasi anggaran sebesar Rp382 miliar.

Unit rusun ini memiliki tipe 36 terdiri dari ruang tamu dengan keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan balkon. Untuk harga sewa unit rusun paling rendah Rp865.000 di luar token dan air.

Sebanyak 40 persen penghuni Rusunawa Jagakarsa diperuntukkan bagi masyarakat terprogram yang terdampak dari sarana dan prasarana kota.

Fasilitas yang disediakan, akses di rusun ini juga terbilang mudah yakni dekat dengan Pasar Pondok Labu, Rumah Sakit Fatmawati hingga RSUD Pasar Minggu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meyakini Rusunawa Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, lebih bagus dari rusun sejenis yang ada di Singapura.

Rano mengatakan rusunawa ini mencontoh Singapura yang memiliki rumah susun dan apartemen layak bagi warganya.

Ditegaskan bahwa syarat untuk menyewa rusun, yakni harus warga KTP DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 61 Tahun 2020.

Namun, relokasi bukanlah keputusan mudah. Bagi sebagian warga, meninggalkan rumah lama berarti juga meninggalkan komunitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Tak sedikit yang ragu, takut kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini bertumpu pada interaksi sosial di lingkungan lama mereka.

Kemudian, rasa khawatir akan beban biaya yang timbul jika tinggal di rusun, meskipun fasilitas yang disediakan lebih baik dibandingkan dengan tempat tinggal sebelumnya.

Beragam opini yang melintas dari pandangan masyarakat, namun tidak sedikit pula yang bersyukur atas fasilitas yang diberikan.

Jakarta mungkin tak bisa berubah dalam semalam. Namun, langkah-langkah kecil ini menunjukkan bahwa ibu kota terus berjuang untuk menata demi menyusun kembali asa bagi mereka yang memilih menetap.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025