Produk: KTP

  • Jangan Sampai Keliru! Ini 8 Faktor Penentu agar Pengajuan Pinjaman Disetujui

    Jangan Sampai Keliru! Ini 8 Faktor Penentu agar Pengajuan Pinjaman Disetujui

    PIKIRAN RAKYAT – Sering kali dijadikan sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan mendesak, semua orang pasti ingin pengajuan pinjamannya disetujui dengan cepat dan mudah. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka belum memahami tentang hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi potensi pengajuan pinjamannya diterima.

    Perlu dipahami jika ada beragam syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh calon debitur yang mengajukan pinjaman, baik di bank ataupun fintech alias financial technology. Syarat dan ketentuan tersebut pun umumnya beragam tergantung dari kebijakan penyedia layanannya.

    Tapi, pada dasarnya, ada beberapa hal yang menjadi penentu utama apakah pengajuan pinjaman yang Anda lakukan bakal disetujui atau tidak. Nah, untuk mencegah risiko penolakan, simak 8 faktor penentu agar pengajuan pinjaman disetujui berikut ini.

    1. Batas Usia Debitur

    Di antara sederet persyaratannya, usia adalah faktor penentu utama apakah pengajuan pinjaman diterima atau tidak. Kebanyakan layanan pinjaman bank atau pinjaman online memberlakukan syarat usia di rentang 18 tahun sampai 55 tahun atau 60 tahun.

    Syarat batas usia ini wajib dipenuhi karena berkaitan dengan tingkat risiko yang ditanggung penyedia pinjaman. Jika usia Anda berada di luar kisaran batas usia pengajuan pinjaman yang ditetapkan, maka jangan heran jika berakhir dengan penolakan.

    2. Kecukupan Penghasilan

    Tak hanya usia, persetujuan pengajuan pinjaman juga dipengaruhi oleh kecukupan penghasilan yang dimiliki oleh calon debitur. Alasannya jelas, penghasilan yang cukup menentukan apakah pihak debitur mampu membayar beban cicilan kredit yang diajukannya. Jika terlalu rendah, maka potensi pengajuan pinjaman ditolak akan menjadi lebih tinggi.

    Biasanya, pihak pemberi pinjaman menetapkan batas minimal penghasilan sebesar 3 juta rupiah agar pengajuan pinjaman diterima. Meski begitu, kebijakan terkait minimal penghasilan ini beragam tergantung kebijakan penyedia layanan, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi, agar terhindar dari risiko kredit macet atau gagal bayar, hanya ajukan pinjaman dengan beban cicilan kurang dari 30 persen gaji bulanan Anda.

    3. Kelengkapan Dokumen Persyaratan

    Pada proses pengajuannya, Anda juga akan diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen persyaratan. Beberapa syarat dokumen yang umumnya perlu disiapkan adalah kartu identitas seperti KTP dan KK, slip gaji atau bukti penghasilan, dan lain sebagainya.

    Dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan tersebut, pengajuan pinjaman yang Anda lakukan akan lebih berpotensi untuk diterima. Sebaliknya, jika ada satu saja syarat dokumen yang tertinggal, pengajuan pinjaman akan ditolak dan harus melakukan prosesnya lagi dari awal.

    4. Laporan Kredit yang Baik

    Tak kalah pentingnya, laporan kredit yang baik juga menjadi faktor penentu utama pengajuan pinjaman diterima. Bagi yang belum tahu, laporan kredit adalah informasi keuangan terkait riwayat pembayaran pinjaman, kredit, dan cicilan yang pernah dilakukan seseorang.

    Melalui pengecekan laporan kredit, pihak pemberi pinjaman bisa mengetahui kelayakan seseorang menerima pinjaman. Jika memiliki laporan kredit positif, maka potensi pengajuan pinjaman Anda diterima akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, laporan kredit yang buruk karena sering terlambat membayar cicilan utang bisa menjegal Anda dalam proses pengajuan pinjaman.

    Jadi, tidak ada salahnya rutin mengecek laporan kredit untuk memastikan nilainya selalu positif.

    5. Kepemilikan NPWP

    Dewasa ini, tak jarang pengajuan pinjaman mewajibkan calon nasabahnya untuk mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Syarat ini dibuat dengan alasan agar pemberi pinjaman bisa mengetahui riwayat pembayaran pajak dari calon nasabahnya. Tentunya, jika rutin membayar pajak, potensi pengajuan pinjaman diterima akan menjadi lebih tinggi karena tercatat disiplin memenuhi kewajiban finansial tersebut dengan lancar.

    6. Riwayat Penggunaan Kartu Kredit

    Faktor penentu lain yang membuat pengajuan pinjaman Anda diterima adalah riwayat penggunaan kartu kredit. Ya, bagi Anda pengguna kartu kredit, catatan pembayaran tagihannya akan mempengaruhi penilaian laporan kredit. Jika tagihannya selalu dibayar tepat waktu, maka potensi pengajuan diterima akan menjadi lebih tinggi, pun sebaliknya.

    Di samping itu, semakin lama Anda menggunakan kartu kredit, implikasinya pada laporan kredit akan menjadi lebih positif. Alasannya karena Anda dianggap mampu mengelola tagihannya dan melakukan pembayaran tepat waktu. Walaupun begitu, belum tentu semua layanan pinjaman menjadikan riwayat penggunaan kartu kredit sebagai syarat pengajuannya.

    7. Jumlah Pinjaman yang Diajukan

    Tergantung kondisi keuangan, setiap orang pada dasarnya memiliki limit atau batas pinjaman yang bisa diajukannya. Jika nominal pinjaman yang Anda ajukan di bawah limit yang dimiliki, maka potensinya untuk disetujui akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika mendekati atau bahkan melebihi batas yang disediakan, maka jangan heran jika pengajuannya akan ditolak.

    8. Tujuan Pengajuan Pinjaman

    Terakhir, tujuan pinjaman juga menentukan apakah pengajuannya akan diterima atau ditolak. Sebagai contoh, jika pinjaman ditujukan untuk kebutuhan produktif, peluangnya untuk diterima akan menjadi lebih besar. Di sisi lain, pengajuan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau melunasi utang lain akan membuatnya lebih berisiko untuk ditolak.

    Tak Lagi Khawatir Pengajuan Pinjaman Ditolak dengan Ketahui Faktor Penentunya

    Itulah penjelasan tentang 8 faktor penentu pengajuan pinjaman diterima. Dengan memahami faktor penentunya, Anda mampu melakukan persiapan dengan lebih matang. Jadi, pengajuan pinjaman bisa berjalan lebih lancar dan jauh dari risiko penolakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kendaraan Diblokir, Bisa Ikut Pemutihan Pajak?

    Kendaraan Diblokir, Bisa Ikut Pemutihan Pajak?

    Jakarta

    Kendaraan sudah diblokir tapi mau ikut pemutihan pajak, bisa?

    Sejumlah provinsi menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Salah satunya di Jawa Barat yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan pada periode 20 Maret hingga 30 Juni 2025.

    Kendaraan Diblokir Bisa Ikut Pemutihan?

    Dengan adanya pemutihan ini, seluruh tunggakan pokok dan denda PKB tahun sebelumnya, serta denda SWDKLLJ tahun yang lewat dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Program ini bisa dimanfaatkan di seluruh layanan pembayaran pajak baik online maupun offline, samsat induk, ataupun layanan lainnya. Tapi bagaimana dengan kendaraan yang tengah diblokir? Apakah bisa ikut pemutihan juga?

    Jawabannya bisa. Mengutip laman Instagram Bapenda Jabar, kendaraan yang sudah diblokir bisa melakukan balik nama selama program berlangsung.

    “Silakan untuk langsung melakukan balik nama kendaraannya tanpa bayar tunggakan PKB tahun sebelumnya selama masih dalam program pemutihan,” demikian dijelaskan.

    Pemblokiran kendaraan disebabkan oleh lima hal utama. Dilansir laman Samsat Digital, berikut ini penyebab kendaraan diblokir:

    1. Permintaan pemilik kendaraan karena kendaraan dijualbelikan
    2. Pencegahan pindah tangan kepemilikan kendaraan, jika kendaraan dibawa lari atau dicuri
    3. Perlindungan bagi kreditur jika pemilik kendaraan tidak bisa melunasi pinjaman atau kredit
    4. Kendaraan terlibat dalam pelanggaran lalu lintas
    5. Kendaraan diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri

    Syarat Balik Nama Kendaraan

    Nah bila kendaraan kamu diblokir karena lima hal di atas, tentunya masih bisa ikut pemutihan dengan hanya balik nama. Nah untuk melakukan balik nama kendaraan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

    BPKB asli beserta fotokopiannya.STNK asli beserta fotokopiannya.KTP asli pemilik kendaraan yang baru beserta fotokopiannya.Kwitansi atas bukti pembelian kendaraan bermotor yang asli yang dilengkapi dengan materai beserta fotokopiannya.Hasil pengesahan cek fisik yang berasal dari Samsat.Surat Pelepasan Hak (apabila kepemilikan berbadan hukum seperti PT)

    (dry/rgr)

  • Bapenda Jawa Barat Bebaskan Pajak Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi

    Bapenda Jawa Barat Bebaskan Pajak Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi

    Liputan6.com, Bandung – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat membebaskan pajak pokok kendaraan bermotor dan denda bagi kendaraan yang melakukan mutasi dari luar daerah ke wilayah provinsi tersebut.

    Periode pembayaran program ini berlangsung mulai Rabu, 9 April 2025 sampai Senin, 30 Juni 2025 mendatang. Program ini dapat dimanfaatkan di Samsat Induk sesuai dengan alamat KTP atau identitas pemilik baru di Jawa Barat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jawa Barat, Deni Zakaria menjelaskan program ini berlaku khusus untuk proses mutasi kendaraan masuk dari seluruh provinsi di luar Jawa Barat.

    “Program ini memberikan pembebasan pokok tunggakan atas keterlambatan pendaftaran, denda administratif, dan pajak satu tahun ke depan,” kata Deni dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 April 2025.

    Ada pun denda administratif yang dimaksud merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak melebihi jatuh tempo. Biasanya, denda dikenakan sebesar 1 persen per bulan dari jumlah pajak terutang.

    Pada skema mutasi masuk, denda ini biasanya dihitung sejak diterbitkannya dokumen fiskal antardaerah. Pemilik kendaraan pun wajib mendaftarkan kendaraannya paling lambat 30 hari sejak tangga tersebut.

    Apabila melebihi batas waktu, sanksi denda akan berlaku. Namun, dengan diselenggarakannya program ini, seluruh denda akan dihapuskan.

    Sementara itu, meski pajak kendaraan untuk satu tahun ke depan dibebaskan, Deni mengingatkan pemilik kendaraan untuk tetap membayar biaya lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, BPKB, serta iuran wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ).

    Apabila kendaraan yang dimutasi memiliki tunggakan di provinsi asal, Deni menegaskan bahwa tunggakan tersebut tetap harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dimutasi ke Jawa Barat.

    “Misalnya, warga dari DKI Jakarta yang ingin mutasi ke Bekasi namun masih memiliki tunggakan di Jakarta, maka tunggakan itu tetap wajib dibayar. Setelah itu, barulah pajak satu tahun ke depan di Jabar digratiskan,” jelasnya.

    Selain itu, program ini juga tidak berlaku untuk mutasi kendaraan antarkabupaten atau kota di Jawa Barat. Untuk kategori ini, pemilik kendaraan dapat mengikuti program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang sedang berjalan.

    “Proses mutasi dalam provinsi tidak termasuk dalam program pembebasan pokok PKB dan denda. Tapi, Wajib Pajak masih bisa memanfaatkan Program Pemutihan yang tetap berlaku tahun ini,” tutur Deni.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Minggu, SIM Keliling hanya tersedia di dua lokasi Jakarta

    Minggu, SIM Keliling hanya tersedia di dua lokasi Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hanya membuka dua lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara itu, di Jakarta, Minggu.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan layanan ini buka mulai pukul 07.00 – 12.00 WIB.

    Berikut lokasinya :

    Jakarta Timur : Jalan Raden Intan Kalimalang samping McD Duren Sawit

    Jakarta Barat : Jalan Panjang samping Indomaret Kebon Jeruk

    Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

    Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

    Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali menjadi harapan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pada April 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencairkan BPNT tahap kedua, yang mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin, dengan memberikan bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

    Siapa yang Berhak Menerima BPNT?

    Tidak semua warga negara Indonesia berhak menerima BPNT. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)

    – Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    – Terdaftar dalam DTKS

    – Keluarga miskin atau rentan miskin

    Ada beberapa kelompok masyarakat yang secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT, antara lain:

    – Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    – Pensiunan PNS

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    – Prajurit TNI

    – Anggota Polri

    – Karyawan BUMN/BUMD

    Cara Cek Penerima BPNT

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BPNT April 2025, Kemensos menyediakan platform daring yang mudah diakses:

    1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di perangkat Anda.

    2. Masukkan data sesuai dengan KTP Anda, meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan

    3. Pastikan nama yang dimasukkan sesuai dengan yang tertera di KTP.

    4. Ketikkan kode verifikasi yang muncul di layar.

    5. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

    Jika nama Anda terdaftar, informasi detail mengenai status penerimaan BPNT akan ditampilkan.

    Dana BPNT disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pangan di e-warong atau tempat yang telah ditentukan.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong perekonomian lokal.

    Pemerintah terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data penerima BPNT untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat.

    Dengan adanya program BPNT, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • Syarat KUR BRI 2025, Begini Cara Ajukan Secara Online

    Syarat KUR BRI 2025, Begini Cara Ajukan Secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia kembali memiliki angin segar dalam mengembangkan bisnisnya.

    Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 dari berbagai perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), hadir sebagai solusi permodalan yang terjangkau.

    BRI, sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, memiliki komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui penyaluran KUR dengan berbagai kemudahan, termasuk proses pengajuan secara online.

    KUR BRI 2025 menjadi peluang emas, terutama bagi para pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

    Lantas, apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengajukan KUR BRI 2025, dan bagaimana cara mudah mengajukannya secara online? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

    Sebelum melangkah lebih jauh ke persyaratan dan cara pengajuan, penting bagi pelaku UMKM untuk memahami jenis-jenis KUR BRI yang tersedia dan plafon pinjaman yang ditawarkan:

    KUR Mikro

    Jenis KUR ini dirancang khusus untuk usaha mikro dengan kebutuhan modal yang relatif kecil. Plafon pinjaman yang ditawarkan maksimal adalah Rp50 juta.

    KUR Mikro sangat cocok untuk pedagang kecil, pengusaha rumahan, atau usaha mikro lainnya yang baru berkembang.

    KUR Kecil

    Ditujukan untuk UMKM dengan skala usaha yang lebih besar, KUR Kecil menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

    Jenis KUR ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, penambahan aset, atau modal kerja dengan skala yang lebih signifikan.

    KUR TKI

    Berbeda dengan dua jenis KUR sebelumnya, KUR TKI memiliki fokus pada pembiayaan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara tujuan seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

    Plafon pinjaman untuk KUR TKI maksimal adalah Rp25 juta, disesuaikan dengan kebutuhan biaya keberangkatan ke negara tujuan masing-masing.

    Syarat Ajukan KUR BRI 2025

    Berdasarkan informasi resmi dari Bank BRI, pelaku UMKM yang berminat mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan dokumen dan kriteria, antara lain:

    1. Identitas Diri

    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi.

    – Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi.

    – Akta nikah (bagi pemohon yang sudah menikah) asli dan fotokopi.

    Ilustrasi KUR BRI 2024 Wajib Lolos BI Checking Pexels/Monstera Production

    2. Legalitas Usaha

    Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari RT/RW atau kelurahan setempat. NIB menjadi prioritas karena menunjukkan legalitas usaha yang lebih formal.

    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    Wajib dilampirkan khusus untuk pengajuan pinjaman dengan plafon di atas Rp 50 juta.

    4. Usia Pemohon

    Minimal berusia 17 tahun (atau minimal 21 tahun khusus untuk pengajuan KUR Mikro).

    5. Status Kredit

    Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain. Pengecualian berlaku untuk kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), atau kartu kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan fokus pembiayaan KUR adalah untuk pengembangan usaha.

    6. Masa Usaha

    Usaha yang dijalankan telah berjalan minimal 6 bulan.

    Cara Mengajukan KUR BRI 2025

    Salah satu kemudahan yang ditawarkan BRI adalah proses pengajuan KUR yang dapat dilakukan secara online, memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja. Berikut adalah langkah-langkah pengajuan KUR BRI 2025 secara online:

    1. Buka peramban (browser) Anda dan kunjungi situs resmi KUR BRI melalui tautan https://kur.bri.co.id. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk keamanan data Anda.

    2. Jika Anda sudah memiliki akun, masukkan alamat email dan kata sandi Anda untuk login. Jika belum, Anda perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di situs.

    3. Setelah berhasil login, klik tombol atau menu yang bertuliskan “Ajukan Pinjaman KUR”.

    4. Sebelum melanjutkan, baca dengan seksama seluruh syarat dan ketentuan pengajuan KUR BRI.

    5. Pilih opsi “Saya adalah nasabah BRI” jika Anda sudah memiliki rekening atau hubungan perbankan dengan BRI. Kemudian, klik “Setuju dan Ajukan Pinjaman”.

    6. Centang kotak “I’m not a Robot” sebagai langkah verifikasi keamanan.

    7. Isi formulir data diri dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas Anda.

    8. Lengkapi data mengenai usaha Anda, termasuk jenis usaha, lama usaha berjalan, omzet, dan informasi relevan lainnya. Informasi yang lengkap dan akurat akan mempercepat proses evaluasi.

    9. Unggah dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, seperti KTP, surat keterangan usaha (NIB atau SKU), pas foto terbaru, dan foto usaha Anda. Pastikan dokumen yang diunggah jelas dan terbaca.

    10. Setelah mengunggah dokumen, klik tombol “Selanjutnya” dan pilih opsi “Hitung Angsuran” untuk melihat simulasi cicilan pinjaman berdasarkan jumlah dan tenor yang Anda ajukan.

    11. Jika Anda setuju dengan simulasi angsuran, klik tombol “Ajukan Pinjaman” untuk mengirimkan pengajuan Anda.

    12. Setelah pengajuan berhasil dikirim, Anda akan diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut mengenai status pengajuan Anda. BRI akan melakukan verifikasi data dan survei lapangan.

    13. Petugas BRI akan melakukan survei fisik ke lokasi usaha Anda untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi usaha.

    14. Jika pengajuan Anda disetujui, Anda akan dihubungi oleh pihak BRI untuk proses pencairan dana pinjaman di kantor BRI terdekat.

    Meskipun pengajuan dilakukan secara online, proses pencairan dana tetap memerlukan kehadiran fisik untuk verifikasi akhir dan penandatanganan perjanjian kredit.

    Manfaat KUR BRI untuk UMKM

    Program KUR BRI tidak hanya memberikan akses permodalan bagi UMKM, tetapi juga membawa berbagai manfaat lain, di antaranya:

    – KUR umumnya menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial biasa, sehingga meringankan beban angsuran pelaku UMKM.

    – Tambahan modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, atau menambah inventaris.

    – KUR membantu UMKM yang sebelumnya mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun kredit yang baik.

    – Dengan berkembangnya UMKM, potensi penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Tips Sukses Mengajukan KUR BRI

    Agar pengajuan KUR BRI 2025 Anda berjalan lancar dan memiliki peluang besar untuk disetujui, perhatikan beberapa tips berikut:

    – Pastikan semua dokumen yang dipersyaratkan lengkap, asli, dan fotokopinya jelas terbaca. Ketidaklengkapan dokumen dapat menjadi penyebab utama penolakan.

    – Isi data usaha dengan jujur dan akurat. BRI akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang Anda berikan.

    – Pastikan Anda tidak memiliki kredit macet di bank lain.

    – Bersikap kooperatif saat petugas BRI melakukan survei ke lokasi usaha Anda. Tunjukkan potensi dan prospek perkembangan usaha Anda.

    – Ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan modal usaha Anda dan kemampuan membayar angsuran.

    Program KUR BRI 2025 merupakan peluang berharga bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan modal usaha dengan persyaratan yang relatif mudah dan proses pengajuan yang semakin efisien melalui platform online.

    Dengan memahami jenis-jenis KUR, mempersiapkan persyaratan dengan lengkap, dan mengikuti langkah-langkah pengajuan secara cermat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis Anda.

    Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mewujudkan impian usaha Anda dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa menjadi salah satu langkah besar dalam hidup kamu, terutama jika kamu sedang merencanakan untuk memiliki rumah pertama. Salah satu pilihan yang patut kamu pertimbangkan adalah KPR BTN Sejahtera, sebuah program pembiayaan rumah dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    KPR BTN Sejahtera menawarkan berbagai keuntungan yang dirancang untuk meringankan beban finansial kamu. Mulai dari suku bunga rendah, tenor panjang, hingga bantuan subsidi dari pemerintah melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Salah satu keunggulan program ini adalah bunga KPR BTN saat ini berkisar 5% tetap per tahun selama masa subsidi berlangsung, sesuai ketentuan program pemerintah.

    Proses pengajuan KPR BTN Sejahtera juga cukup praktis, meskipun tetap memerlukan kelengkapan dokumen dan verifikasi data dari pihak bank. Jika kamu bertanya-tanya soal berapa lama KPR BTN disetujui? Umumnya proses ini memakan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan survei lapangan dilakukan. Namun, lamanya proses juga bisa dipengaruhi oleh kondisi administratif dan hasil analisa kredit dari pihak bank.

    Untuk bisa mengakses fasilitas ini, kamu perlu memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selengkapnya, kamu bisa cek penjelasannya di bawah ini.

    Pengajuan KPR BTN Sejahtera Minimal Gaji Berapa? Ini Syarat dan Ketentuannya

    Syarat dan ketentuan lengkap untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera salah satunya yakni maksimal gaji. Berikut penjelasannya:

    Kamu harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Usia kamu minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak boleh melebihi 65 tahun saat kredit berakhir. Jika kamu berdomisili di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bali, NTB, atau NTT, maka batas penghasilan maksimal untuk yang belum menikah adalah Rp7.000.000 per bulan, sedangkan yang sudah menikah adalah Rp8.000.000 per bulan. Sementara itu, bagi kamu yang tinggal di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, batas penghasilan maksimal adalah Rp7.500.000 untuk yang belum menikah dan Rp10.000.000 bagi yang sudah menikah. Kamu dan pasangan (jika sudah menikah) belum pernah memiliki rumah sendiri. Seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan KPR BTN Sejahtera FLPP wajib kamu lengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Baik kamu maupun pasangan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk KPR subsidi ataupun pembiayaan rumah swadaya sebelumnya.
    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera

    Berikut langkah-langkah untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera:

    Cari lokasi rumah yang diinginkan melalui berbagai saluran, seperti BTN Properti, Kantor Cabang BTN, pameran properti, dan lainnya. Siapkan semua dokumen yang diperlukan serta formulir aplikasi kredit untuk mengajukan permohonan. BTN akan melakukan pemrosesan berkas permohonan dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta melakukan verifikasi dan analisa data. Kamu dapat mengunduh aplikasi SiKasep untuk mengajukan pembelian KPR Subsidi secara lebih mudah. Siapkan dana yang cukup di Tabungan BTN apabila permohonan KPR disetujui. Setelah itu, lakukan akad kredit untuk melanjutkan proses pengajuan. Proses pencairan kredit akan dilakukan setelah akad kredit selesai dan disetujui. Ini Dokumen Pengajuan yang Dibutuhkan

    Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera ada 2 jenis, yakni Fixed Income atau pendapatan tetap dan Non-Fixed Income atau pendapatan yang tidak tetap setiap bulannya. Simak penjelasan dokumen-dokumen untuk kedua jenis pendapatan ini:

    Formulir aplikasi kredit lengkap dengan pas foto terbaru dari pemohon dan pasangan. Kedua jenis pengajuan membutuhkan dokumen ini. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan yang terdaftar di Dukcapil. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru yang terdaftar di Dukcapil. Harus disertakan dalam kedua jenis pengajuan. Fotokopi Surat Nikah atau Cerai. Diperlukan bagi keduanya. Fotokopi NPWP. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan. Wajib untuk pengajuan Fixed Income, tetapi tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Surat Keterangan Kerja. Dibutuhkan dalam pengajuan Fixed Income, namun tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (kecuali jika penghasilan di bawah PTKP). Dibutuhkan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi rekening koran atau tabungan. Diperlukan dalam kedua jenis pengajuan. Surat Penawaran Rumah (SPR) dari Developer. Harus disertakan dalam pengajuan Fixed Income dan Non-Fixed Income. Surat Pernyataan Pemohon KPR Bersubsidi yang ditandatangani oleh pemohon dan pasangan. Dibutuhkan untuk keduanya. Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Fotokopi dokumen perizinan usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Catatan keuangan usaha dan/atau fotokopi rekening koran buku tabungan keuangan usaha. Diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Dokumen informasi usaha (foto, alamat, waktu operasional, denah lokasi, dan titik koordinat lokasi usaha). Harus disertakan dalam pengajuan Non-Fixed Income.

    Dengan memahami syarat-syarat, dokumen yang harus disiapkan serta cara pengajuannya, kamu bisa dengan mudah mempersiapkan diri dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengajukan KPR BTN Tapera, Siapkan 12 Dokumen Ini

    Cara Mengajukan KPR BTN Tapera, Siapkan 12 Dokumen Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian banyak orang, apalagi bagi kamu yang baru memulai kehidupan mandiri atau berkeluarga. Namun, harga properti yang terus meningkat sering kali menjadi tantangan tersendiri. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni, pemerintah bersama Bank Tabungan Negara (BTN) menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Tapera.

    KPR BTN Tapera dirancang khusus bagi peserta aktif dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang telah memenuhi sejumlah persyaratan. Lalu, apa itu KPR Tapera? KPR Tapera adalah fasilitas kredit rumah subsidi yang diberikan kepada peserta Tapera untuk membeli rumah pertama dengan bunga tetap dan tenor panjang.

    Lantas, berapa cicilan KPR Tapera? Cicilan KPR Tapera tergolong ringan karena suku bunganya tetap, yakni sebesar 5% per tahun. Dengan tenor yang bisa mencapai 30 tahun, jumlah cicilan bulanan pun jadi lebih terjangkau, bahkan bisa dimulai dari angka di bawah satu juta rupiah tergantung harga rumah dan jangka waktu yang kamu pilih.

    Selanjutnya, simak pembahasan mengenai proses pengajuan KPR BTN Tapera yang perlu kamu ketahui, termasuk syarat dan dokumennya.

    Apa Saja Syarat KPR BTN Tapera?

    Catat syarat-syarat untuk mengajukan KPR BTN Tapera di bawah ini:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 20 tahun atau sudah berstatus menikah. Baik pemohon maupun pasangannya belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan terdaftar. Telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai ketentuan. Pendapatan bulanan pemohon tidak melebihi Rp8.000.000,-, dan untuk wilayah Papua serta Papua Barat batas maksimal penghasilan adalah Rp10.000.000,-. Terdaftar secara resmi sebagai peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Telah melakukan pengisian data dan pendaftaran melalui platform digital resmi Tapera, yaitu situs Sitara Tapera. Tidak pernah menerima bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan dari program pemerintah sebelumnya. Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus terdaftar dan valid dalam sistem administrasi kependudukan (Dukcapil).
    Cara Mengajukan KPR BTN Tapera

    Jika kamu sudah memenuhi syarat-syarat di atas, kamu bisa mulai mengajukan KPR BTN Tapera dengan langkah-langkah berikut:

    Cari rumah yang diinginkan. Kamu bisa mendapatkan informasi tersebut melalui platform BTN Properti, mengunjungi kantor cabang BTN, mengikuti pameran properti, atau sumber informasi properti lainnya. Setelah menemukan hunian yang sesuai, kamu perlu mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap dan valid agar proses pengajuan berjalan lancar. Selanjutnya, kamu harus melakukan pengisian data pada sistem Sitara, yang merupakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembiayaan perumahan Tapera. Setelah data dan dokumen dilengkapi, pihak BTN akan memproses pengajuan tersebut dengan melalui sejumlah tahapan seperti pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), proses verifikasi data pribadi dan analisis kelayakan kredit. Apabila pengajuanmu disetujui, maka kamu diminta untuk memastikan saldo tabungan BTN mencukupi, sehingga proses pencairan dana kredit bisa segera dilakukan dan rumah impianmu pun bisa segera dimiliki. Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Pengajuan KPR BTN Tapera

    Jangan lupa untuk siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan KPR BTN Tapera berikut ini:

    Formulir permohonan kredit wajib dilengkapi dengan pas foto terbaru dari pemohon dan pasangannya. Salinan KTP milik pemohon dan pasangan harus disesuaikan dengan data yang tercatat di Dukcapil. Sertakan juga fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku dan telah terdaftar di Dukcapil. Jika sudah menikah atau bercerai, lampirkan salinan akta nikah atau surat cerai. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi dokumen wajib yang harus disiapkan. Pemohon yang bekerja sebagai karyawan perlu menyertakan slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan dari tempat kerja. Lampirkan juga surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Sertakan fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, kecuali jika penghasilanmu berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Fotokopi mutasi rekening atau buku tabungan juga perlu disiapkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Developer akan memberikan Surat Penawaran Rumah (SPR) yang juga wajib dilampirkan dalam dokumen pengajuan. Buat dan tandatangani surat pernyataan bahwa kamu dan pasangan belum memiliki rumah, sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan KPR subsidi. Terakhir, lampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa kamu telah resmi menjadi peserta program Tapera.

    Asalkan kamu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, kesempatan untuk memiliki rumah impian bukan lagi angan-angan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Contoh Surat Keterangan Usaha​ dari Desa yang Baik dan Benar

    5 Contoh Surat Keterangan Usaha​ dari Desa yang Baik dan Benar

    PIKIRAN RAKYAT – Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai bukti sah bahwa seseorang memang memiliki dan menjalankan suatu jenis usaha di wilayah administratif desa tersebut.

    Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam berbagai proses administratif, mulai dari pengajuan pinjaman, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pendaftaran sebagai mitra platform digital.

    Selain mudah diurus, SKU dari desa memiliki kekuatan legal yang cukup kuat di tingkat lokal, menjadikannya sangat bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Berikut adalah 5 contoh SKU dari desa dengan format yang umum digunakan dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan:

    Contoh 1: SKU untuk Pengajuan Kredit Usaha

    PEMERINTAH DESA CIPTAMUKTI
    Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
    Alamat: Jl. Raya Ciptamukti No. 12, Kode Pos 16750

    SURAT KETERANGAN USAHA
    Nomor: 022/SKU/DS-CPTMKT/IV/2025

    Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Ciptamukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa:

    Nama Lengkap: Rudi Saputra
    Nomor KTP: 3201022005870001
    Tempat/Tgl. Lahir: Bogor, 20 Mei 1987
    Alamat Domisili: Kampung Cibuntu RT 03 RW 02, Desa Ciptamukti

    Adalah benar memiliki dan menjalankan usaha warung sembako dengan nama “Warung Rudi”, yang beralamat di lokasi yang sama dengan domisili.

    Surat ini diterbitkan sebagai syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BRI Unit Cisarua.

    Ciptamukti, 12 April 2025
    Kepala Desa Ciptamukti

    (Tanda Tangan dan Stempel)
    Ahmad Firmansyah

    Contoh 2: SKU untuk Pendaftaran NIB melalui OSS

    PEMERINTAH DESA MEKARSARI
    Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut

    SURAT KETERANGAN USAHA
    Nomor: 045/SKU/MS/IV/2025

    Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Mekarsari, dengan ini menyatakan bahwa:

    Nama: Lilis Kartini
    Nomor KTP: 3215054709910003
    Alamat: Kp. Sukamaju RT 01 RW 01, Desa Mekarsari

    Berdasarkan pengajuan yang bersangkutan dan hasil verifikasi lapangan, diketahui bahwa benar telah menjalankan usaha penjahitan pakaian wanita sejak tahun 2021. Lokasi usaha berada di rumah tempat tinggalnya sendiri.

    Surat ini dibuat sebagai dokumen pendukung untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

    Mekarsari, 10 April 2025
    Kepala Desa Mekarsari

    (Tanda Tangan dan Stempel)
    H. Endang Suhendar

    Contoh 3: SKU untuk Bergabung dengan Marketplace

    PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
    Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta

    SURAT KETERANGAN USAHA
    Nomor: 066/IV/SKU-SKMJ/2025

    Dengan ini menerangkan bahwa:

    Nama: Dedi Permana
    Tempat/Tgl Lahir: Purwakarta, 12 Juli 1990
    Alamat: Dusun Sukamaju RT 05 RW 03

    Telah menjalankan usaha rumahan berupa produksi keripik singkong dan keripik tempe, dengan merek dagang “DPM Snack”, sejak tahun 2020. Usaha tersebut dilakukan di rumah sendiri dan dipasarkan secara online melalui media sosial dan marketplace.

    Surat ini diberikan sebagai syarat verifikasi usaha untuk bergabung dalam platform marketplace Shopee dan Tokopedia.

    Sukamaju, 11 April 2025
    Kepala Desa Sukamaju

    (Tanda Tangan dan Stempel)
    R. Yadi Saputra

    Contoh 4: SKU untuk Keperluan Bantuan UMKM

    PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
    Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu

    SURAT KETERANGAN USAHA
    Nomor: 101/SKU-KA/IV/2025

    Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

    Nama: Siti Rohmah
    NIK: 3204126709820004
    Alamat: Blok Krajan RT 02 RW 01, Desa Karanganyar

    Benar merupakan pelaku usaha mikro di bidang jasa cuci steam motor, dengan tempat usaha di halaman depan rumahnya sendiri.

    Surat ini dikeluarkan untuk keperluan pengajuan program bantuan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indramayu.

    Karanganyar, 9 April 2025
    Kepala Desa Karanganyar

    (Tanda Tangan dan Stempel)
    H. Daryanto

    Contoh 5: SKU untuk Mengurus Izin Usaha di Tingkat Kabupaten

    PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
    Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis

    SURAT KETERANGAN USAHA
    Nomor: 077/SKU-SDSR/IV/2025

    Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

    Nama: Yoga Prasetya
    Tempat/Tanggal Lahir: Ciamis, 3 Februari 1985
    Alamat: Dusun Sindangsari RT 04 RW 02

    Telah menjalankan usaha penggilingan padi (huller) secara mandiri yang beroperasi sejak tahun 2019. Lokasi usaha berada di belakang rumah tinggal, dan melayani wilayah desa sekitar.

    Surat ini diterbitkan sebagai dokumen pendukung untuk mengurus perizinan usaha di tingkat Kabupaten Ciamis.

    Sindangsari, 12 April 2025
    Kepala Desa Sindangsari

    (Tanda Tangan dan Stempel)
    Asep Supriadi

    Surat Keterangan Usaha dari desa memiliki nilai penting bagi pelaku usaha kecil sebagai dokumen legal dan administratif. Meskipun terkesan sederhana, surat ini dapat membuka akses terhadap berbagai fasilitas dan program pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak swasta.

    Dengan mengikuti prosedur yang benar dan memastikan data sesuai kondisi usaha yang sebenarnya, maka pengajuan SKU dari desa bisa berjalan cepat dan lancar.

    Lima contoh di atas dapat dijadikan acuan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Selalu pastikan untuk mencantumkan data yang akurat dan tidak melebih-lebihkan informasi usaha, karena keabsahan dokumen ini sangat bergantung pada kejujuran data yang disampaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News