Xcloud.id

Produk: KTP

  • Lokasi SIM Keliling Jakarta pada Minggu ada di sini

    Lokasi SIM Keliling Jakarta pada Minggu ada di sini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Minggu, membuka gerai pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di dua lokasi berbeda di Jakarta.

    Berdasarkan akun X resmi @tmcppoldametro, layanan tersebut dibuka mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WIB di dua lokasi berikut:

    1. Jakarta Timur di Jalan Raden Inten, samping McDonald Duren Sawit;

    2. Jakarta Barat di Jalan Panjang Samping Indomaret, Kebon Jeruk.

    Sejumlah dokumen yang harus dibawa, antara lain SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat di gerai, pemohon juga akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A atau SIM C dengan masa berlaku yang segera habis. Sementara bagi pemegang SIM B dan SIM yang masa berlakunya telah habis, harus melakukan perpanjangan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena perbedaan dokumen.

    Terkait biaya perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak Megapolitan 29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak Megapolitan 29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Warga di Kecamatan
    Pondok Aren
    , Tangerang Selatan, mulai mencairkan
    Bantuan Langsung Tunai
    (BLT) tahap Oktober–Desember 2025 pada Sabtu (29/11/2025).
    Bantuan yang dirapel selama tiga bulan dengan total Rp 900.000 itu dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari
    modal usaha
    hingga pendidikan anak.
    Sujila (60), warga Jurang Mangu Timur, menjadi salah satu penerima BLT yang memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal warung kecilnya.
    “Saya kan punya warung kecil-kecilan ya, nah itu buat nambahin modal di warung saya,” ujar Sujila saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (29/11/2025).
    Warung yang ia kelola menyediakan jajanan anak-anak, minuman sachet, es, serta kopi. Demi bisa mendapatkan pencairan, ia rela mengantre sejak pukul 07.00 WIB.
    “Saya sudah hampir mau pulang tapi enggak jadi. Jadi milih nunggu aja, sabar aja,” kata dia.
    Cerita berbeda datang dari Didi Wahyu Nindra (40), pengemudi ojek
    online
    yang juga tinggal di Jurang Mangu Timur. Seluruh dana BLT akan ia alokasikan untuk biaya sekolah anaknya.
    “Untuk sekolah anak. Rencananya anak mau saya masukan ke Bimba,” ujar Didi.
    Demi keperluan pendidikan anaknya yang berusia empat tahun itu, Didi datang ke Kantor Pos Pondok Aren sejak pukul 05.00 WIB. Namun setibanya di lokasi, antrean sudah mengular.
    “Biar enggak antre juga tapi pas datang ternyata sudah ramai. Sudah pada datang,” ujarnya.
    Setelah menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat pencairan, Didi baru mendapatkan dana sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Sekitar jam 10.00 WIB baru dapat. Sudah buka sih dari pagi tapi baru mulainya itu jam 09.00 WIB,” jelas dia.
    Baik Sujila maupun Didi berharap program bantuan tunai ini terus berlanjut karena dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Mudah-mudahan berlanjut ya karena ini sangat bermanfaat,” kata Sujila.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah menyalurkan BLT Kesra untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan atau total Rp 900.000.
    Program ini berbeda dari BLT reguler Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan setiap bulan kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
    “Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Lelang Seribu Karung Batu Hitam, Dipatok Rp 46 Juta

    Jaksa Lelang Seribu Karung Batu Hitam, Dipatok Rp 46 Juta

    Jakarta –

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango membuka lelang batu hitam pada 4 Desember 2025 mendatang dari rampasan tiga orang terpidana yang terjerat kasus. Batu hitam yang dilelang sebanyak 1.062 karung

    Dilihat di Instagram Kejari Bone Bolango, Sabtu (29/11/2025), batu hitam itu berasal dari dua terpidana bernama Joni Mardiyanto alias Joni dan Juanda alias Ferry, serta Sumarno alias Kimsan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

    – Joni Mardiyanto alias Joni dan Juanda alias Ferry berupa 902 karung batu hitam dengan nilai limit Ro 260.453.000, uang jaminan lelangnya Rp 100.000.000

    – Sumarno alias Kimsan berupa 160 karung berisi batu hitam dengan nilai limit Rp 46.200.000, serta uang jaminanya Rp 10.000.000

    Bagi yang berminat, open bidding atau penawaran lelang ini bisa diakses di https://www.lelang.go.id sampai batas akhir penawaran tanggal 04 Desember 2025.

    1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id
    2. Peserta lelang adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki Surat Pengangkutan dan Penjualan (IPP) yang diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
    3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    (zap/dhn)

  • Antrean BLT Rp 900.000 di Tangsel Membeludak, Warga Datang Sebelum Kantor Pos Buka Megapolitan 29 November 2025

    Antrean BLT Rp 900.000 di Tangsel Membeludak, Warga Datang Sebelum Kantor Pos Buka Megapolitan 29 November 2025

    Antrean BLT Rp 900.000 di Tangsel Membeludak, Warga Datang Sebelum Kantor Pos Buka
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Antrean warga untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 900.000 di Kantor Pos Pondok Aren, Tangerang Selatan, membeludak, Sabtu (29/11/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, warga mulai berdatangan sejak pagi hari. Bahkan sebelum
    kantor pos
    dibuka, antrean sudah terbentuk di depan gedung.
    “Ada yang datang dari pagi, jam 17.00 WIB udah nunggu. Kalau saya
    mah
    datang jam 08.00 WIB, ada urusan dulu,” ujar Nisa (38), warga Pondok Aren, di lokasi, Sabtu.
    Kebanyakan dari mereka yang menerima BLT berasal dari Kecamatan Pondok Aren.
    Mereka memenuhi area depan kantor pos, membuat antrean memadati halaman kantor.
    Beberapa dari mereka ada yang kelelahan mengantre hingga akhirnya memilih duduk lesehan di halaman kantor pos itu sambil menunggu giliran.
    Beberapa orang mengarahkan kipas portable ke wajah untuk menghalau panas. Sebagian warga datang membawa anak dan balita.
    Bahkan, ada balita yang menangis di tengah antrean penyaluran BLT itu.
    “Ida Farida, RT 1, Japos,” ujar seorang petugas sambil memanggil nama penerima bantuan, menandai proses verifikasi yang terus berjalan di tengah padatnya antrean.
    Kepadatan antrean terjadi hampir tanpa henti. Warga terus berdatangan hingga membuat area tunggu semakin sesak.
    Petugas berulang kali mengarahkan warga agar tetap tertib selama proses berlangsung. 
    Untuk mengambil BLT, warga yang sudah datang, menaruh berkas, yaitu kartu keluarga dan KTP dalam bentuk
    fotocopy
    ke bagian pendaftaran.
    Setelah itu, mereka menunggu panggilan dari petugas untuk masuk ke ruang pencairan.
    Di sana, mereka didata dan mengambil dana sebesar Rp 900.000 dari petugas yang berjaga.
    Kemudian, dilakukan sesi foto sebagai bukti sekaligus tanda tangan sebagai bentuk bahwa dirinya sudah terima.
    Hingga menjelang siang, pantauan menunjukkan antrean tak kunjung surut.
    Penyaluran BLT masih terus berlangsung dengan pengawasan petugas untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
    Sementara, kondisi lalu lintas di depan kantor pos tersebut tampak tersendat karena banyak kendaraan warga yang parkir di pinggir jalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dapat memenangkan sidang praperadilan yang diajukan oleh Tjhin alias Paulus Tannos.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hakim praperadilan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan

    Perlu diketahui, Paulus Tannos masuk daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    Budi mengungkapkan, isi surat tersebut menyatakan bahwa penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun.

    “Aturan ini diterbitkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menghindar atau melarikan diri, namun tetap mencoba menggugat keabsahan penyidikan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Budi menjelaskan, tidak adil ketika seseorang menolak hadir dan tidak koorperatif hingga melarikan, namun mempersoalkan keabsahan status tersangka yang ditetapkan.

    Budi menilai, negara tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menyampaikan pihaknya terus berupaya memanggil Paulus untuk melakukan pemeriksaan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.

    “Sebetulnya yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka, agar proses hukumnya dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

    Lembaga antirasuah hingga saat ini terus berupaya menerbangkan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia agar proses hukum berjalan. 

    KPK juga telah bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memulangkan Paulus. 

    Sekadar informasi, Paulus mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

    Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

    Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

  • 42 Juta Itu Bukan Penduduk Resmi

    42 Juta Itu Bukan Penduduk Resmi

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi informasi soal laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan populasi hampir 42 juta jiwa pada 2025.

    Menurut Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi dan Media, Chico Hakim, angka tersebut tidak menggambarkan jumlah penduduk ber-KTP Jakarta, melainkan hasil pengukuran aktivitas orang di kawasan Jakarta termasuk di wilayah penyangga.

    “Jumlahnya mencapai 42 juta jiwa yang dihitung berdasarkan aktivitas harian, bukan penduduk resmi,” kata Chico dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Chico menjelaskan, metode ini mengukur Jakarta sebagai kota fungsional (functional urban area), sehingga populasinya meliputi masyarakat yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang setiap hari bekerja, bersekolah, berbisnis, atau mengakses layanan publik di Jakarta.

    “Tingginya mobilitas jutaan orang dari wilayah penyangga itu membuat Jakarta terlihat jauh lebih padat dibandingkan angka penduduk resminya,” ucap dia.

    Chico menyebut, data global tersebut menggambarkan kondisi de facto, yaitu siapa saja yang berada atau beraktivitas di Jakarta pada hari tertentu, sehingga menghasilkan estimasi 42 juta jiwa sebagai kawasan megapolitan.

    “Namun, jika menggunakan definisi berbasis negara (country-specific) seperti pada revisi WUP 2018, jumlah penduduk Jakarta hanya diproyeksikan 12 juta pada 2025 dan berada di peringkat ke-30 kota terpadat dunia,” terang dia.

     

    Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan melumat belasan rumah warga serta bagian belakang sejumlah ruko yang berdiri berdekatan.

  • Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik rencana pembangunan Batalyon di wilayah Lekok–Nguling kembali memasuki tahap krusial setelah pembahasan kembali digelar di DPRD Kabupaten Pasuruan. Rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (28/11) menjadi forum besar yang mempertemukan Forkopimda, camat, kepala desa, perwakilan warga, serta jajaran TNI AL.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa forum ini dibuka untuk memberi ruang kepada semua pihak yang mengajukan keberatan maupun dukungan. “Kami ingin semua suara didengar, karena keputusan ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

    Perwakilan warga tetap mempertanyakan legalitas tanah yang selama ini menjadi sumber konflik terkait proyek tersebut. Ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa, Lasminto, menegaskan bahwa SHP tahun 1992 tidak memenuhi prosedur karena didasarkan pada peta situasi 1987 yang dianggap tidak memuat informasi lengkap tentang hak atas tanah.

    Ia menambahkan bahwa sejumlah dokumen lama menunjukkan peruntukan tanah seluas sekitar 600 hektare adalah permukiman, bukan pertahanan. Lasminto juga menyebut stagnasi revisi RTRW sejak 2019 semakin membuat warga terhimpit dan berharap Forkopimda memfasilitasi pertemuan langsung dengan Kementerian Pertahanan.

    Keluhan juga datang mengenai dampak sosial dan fasilitas umum yang dinilai terhambat akibat status tanah yang belum tuntas. Ketua BPD Semedusari, Amir, menyebut pembatasan pemasangan trafo listrik hingga kerusakan akses jalan berdampak pada pelayanan publik dan mobilitas pendidikan anak.

    Dari pihak TNI AL, Komandan Kolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum tidak seharusnya membentuk sekat antara institusi dan masyarakat. “Semua putusan sudah jelas, mulai PN Bangil hingga kasasi, tapi kami tidak ingin memperlebar perbedaan,” ujarnya.

    Agus menambahkan bahwa Batalyon 15 bukan batalyon tempur dan rencananya berfungsi untuk upaya ketahanan pangan dan pembangunan wilayah. Ia juga memastikan tidak ada warga yang akan tergusur dan menyatakan pihaknya sejalan dengan warga dalam hal tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Sumber ketegangan, menurut Agus, muncul dari misinformasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyiapkan sejumlah alternatif penyelesaian dan para pejabat pusat dijadwalkan turun langsung ke wilayah.

    Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan asal Nguling, Eko Suryono, menyebut bahwa 40 ribu warga tinggal di atas tanah yang disengketakan seluas 3.676 hektare dengan berbagai bangunan fasilitas umum yang dibangun menggunakan instruksi dan dana pemerintah. Ia menilai kondisi saat ini sebagai anomali.

    “Di sisi lain, ada larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami. Negara harus hadir menyamakan persepsi. Presiden pun menegaskan komitmen pemberantasan mafia tanah,” jelasnya.

    Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa persoalan tanah Lekok–Nguling sudah berulang kali dibahas dan tiga pansus telah dibentuk. Ia menambahkan bahwa penyelesaian berada di kewenangan pemerintah pusat dan pihaknya akan mengirim surat agar konflik ini masuk dalam pembahasan Pansus Agraria DPR RI untuk memastikan ada keputusan yang adil dan tidak menghambat pembangunan daerah. (ada/kun)

  • Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat lonjakan pelayanan administrasi kependudukan melalui enam program yakni Cedak Mas, Bahtera Kita, Lapor PAK, PAK Tama, Pelangi Biru, hingga kemitraan pemanfaatan KIA bersama berbagai pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tuban.

    Berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Prapti Mangajoeningtyas, SST, MM., bahwa capaian dari berbagai program Disdukcapil mengalami peningkatan. Dari 6 program tersebut, yang paling terbesar ialah Cedak Mas.

    “Program ini membuka akses layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan serta menggerakkan mobil keliling untuk menjangkau desa-desa,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    Program ini dijalankan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

    “Dari sepanjang tahun 2025. Rekam KTP naik dari 5.218 menjadi 12.033,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    – Untuk penerbitan KTP naik dari 14.416 menjadi 57.892.
    – Kartu Keluarga meningkat dari 10.362 menjadi 56.336.
    – KIA bertambah dari 1.658 menjadi 6.087.
    – Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) keluar naik dari 2.046 menjadi 10.017
    – SKPWNI masuk naik dari 1.217 menjadi 5.613.
    – Penerbitan akta juga meningkat signifikan, mulai dari Akta 1–18 tahun naik dari 2.245 menjadi 9.550.
    – Akta lebih 18 tahun naik dari 279 menjadi 1.208.
    – Akta kematian naik dari 1.289 menjadi 6.764.

    Sedangkan, untuk layanan bayi baru lahir, inovasi “Bahtera Kita” menjadi salah satu program yang mendapatkan apresiasi tinggi, sebab program ini bekerjasama dengan 33 puskesmas, 6 rumah sakit, serta tambahan 2 klinik pada 2025, pengurusan Akta Kelahiran, KK, dan KIA dapat dilakukan langsung dari fasilitas kesehatan tanpa orang tua datang ke kantor Disdukcapil.

    “Jadi layanan ini diawali saat operator faskes memasukkan data kelahiran ke sistem nasional, sehingga dokumen dapat segera terbit setelah persyaratan terpenuhi,” kata Prapti sapanya.

    Adapun jumlah penggunaan layanan ini juga meningkat dari 1.417 pengajuan pada 2024 menjadi 2.421 pengajuan pada 2025. Sedangkan, capaian akta kelahiran sampai dengan Oktober 2025 sudah melebih target Rentra yaitu sebesar 97, 23%.

    Selanjutnya, program inovasi Lapor PAK menguatkan sistem pengawasan internal melalui laporan pelayanan harian dari atau melaporkan aktivitas layanan seluruh kecamatan secara digital, sehingga pimpinan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi rutin.

    “Sistem ini memastikan standar layanan tetap sama di seluruh wilayah Tuban. Penggunaan aplikasi meningkat dari 1.263 laporan pada 2024 menjadi 2.421 laporan pada 2025,” bebernya.

    Lalu, ada program PAK Tama (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama) atau untuk kelompok pensiunan ASN atau Wredatama ini memudahkan para pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk pembaruan KK, KTP elektronik, dan dokumen lain. Dengan adanya program ini memastikan data pensiunan tetap mutakhir dan memberikan pelayanan yang lebih ramah bagi mereka.

    Termasuk program untuk anak-anak juga menjadi sasaran penting Disdukcapil Tuban, dengan memanfaatkan kerjasama melalui kemitraan pemanfaatan KIA bersama pelaku usaha, pemegang KIA mendapatkan layanan, produk, atau fasilitas dengan biaya lebih ringan.

    Jaringan mitra KIA saat ini sebanyak 6 mitra seperti, Yennis’s Cake, Swimingpool Pahlawan, Laboratorium Populer, Barudak Jawi, Rumah Sunat Tuban dan Level Playground, dan mitra KIA ini akan terus bertambah kedepannya, sehingga manfaat KIA semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak langsung bagi kelompok anak.

    Terakhir, program yang menyasar pasangan yang baru menikah melalui inovasi Pelangi Biru dengan berkolaborasi Disdukcapil dan Kemenag Tuban ini membuat pengantin baru tidak perlu lagi mengurus pembaruan KTP dan KK secara manual. Setelah akad nikah di KUA, petugas langsung menginput data pernikahan ke aplikasi Pelangi Biru dan diajukan ke sistem kependudukan.

    “Jadi status perkawinan pada KK dan KTP berubah menjadi Kawin dalam waktu singkat. Layanan ini telah terhubung dengan 20 KUA dan sejak dicanangkan pada Juli 2025 sampai saat ini telah dimanfaatkan lebih dari 1.108 pasangan,” tutup Prapti. [dya/aje]

     

  • Dimulai 21 November Kemarin, Pos Indonesia Salurkan BLTS kepada 5,5 Juta KPM di Indonesia

    Dimulai 21 November Kemarin, Pos Indonesia Salurkan BLTS kepada 5,5 Juta KPM di Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – PT Pos Indonesia (Persero) kembali menunjukkan kapasitas dan keandalannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial periode 2025.

    Hingga 27 November 2025 pukul 10.20 WIB, Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan 5,5 juta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

    “Sejak 21 November 2025, BLTS yang telah berhasil kami salurkan telah mencapai 5,5 juta KPM dari berbagai daerah di Indonesia. Kami optimistis, proses penyaluran akan selesai sesuai rencana pemerintah pada 11 Desember 2025,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Haris.

    Penyaluran ini merupakan bagian dari program BLTS Kesra periode Oktober, November, dan Desember, dengan total sasaran sekitar 18,1 juta KPM yang disalurkan melalui Pos Indonesia.

    Saat ini, Kementerian Sosial telah mengirimkan 11,6 juta data KPM kepada Pos Indonesia untuk diproses dan terus melakukan konsolidasi data untuk data tambahan berikutnya.

    Menurut Haris, keberhasilan Pos Indonesia menyalurkan BLTS 2025 tidak lepas dari kekuatan jaringan yang dimiliki Pos Indonesia. Jaringan tersebut mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu.

    “Dengan ribuan keberadaan Kantor Pos yang tersebar hingga tingkat kecamatan, serta didukung SDM yang terlatih di daerah terpencil, kami mampu mempercepat proses penyaluran bantuan secara tepat dan cepat. Kami memastikan seluruh bantuan diterima langsung oleh KPM. Kecepatan, keamanan, dan akurasi adalah prioritas kami,” tambahnya.

    Pos Indonesia, lanjut Haris, telah berpengalaman menangani berbagai penugasan pemerintah seperti distribusi bantuan sosial tunai dan dalam bentuk barang atau sembako. Selama beberapa tahun, Pos Indonesia mampu membuktikan kehandalan jaringan dan SDM dengan menjangkau hingga pelosok Indonesia.

    Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pos Indonesia menerapkan tiga skema pencairan, yaitu pembayaran di Kantor Pos, pembayaran di lokasi komunitas seperti balai desa atau gedung kecamatan, dan layanan antar ke rumah KPM, khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit.

    Bagi yang melakukan pencairan secara mandiri, proses pengambilan BLTS Kesra melalui Pos Indonesia dilakukan dengan mekanisme yang mudah, aman, dan memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM. KPM hanya perlu datang ke lokasi pencairan dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK) asli, dan Surat Pemberitahuan sebagai dokumen identitas wajib.

    Setelah itu, KPM dapat mengambil bantuan di lokasi tertentu sesuai dengan yang tertera pada Surat Pemberitahuan.
    Setibanya di lokasi, petugas atau juru bayar Pos Indonesia akan melakukan verifikasi data. Proses ini diawali dengan pemindaian (scan) QR code yang terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk memastikan kecocokan data penerima.

    Selanjutnya, verifikasi wajah dilakukan menggunakan aplikasi untuk memastikan bahwa orang yang datang adalah penerima sah sesuai data Kementerian Sosial.

    “Setelah wajah dan identitas dinyatakan sesuai, petugas akan mengambil foto KTP sekaligus foto penerima BLT sebagai bagian dari bukti penyaluran. Tahap terakhir adalah penandatanganan oleh penerima sebagai bukti serah terima bantuan, dan petugas akan menyerahkan uang BLT secara langsung,” imbuh dia.

    Pos Indonesia juga menerapkan sistem antrean agar proses pencairan lebih tertib. Pos Indonesia memastikan proses penyaluran BLTS lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. [tok/aje]

  • Bos Bulog Sidak Penyaluran Bantuan Pangan di Marunda, Ini Pesannya

    Bos Bulog Sidak Penyaluran Bantuan Pangan di Marunda, Ini Pesannya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan distribusi bantuan pangan untuk alokasi Oktober–November berjalan aman dan sesuai prosedur. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Dalam sidak tersebut, Rizal menjelaskan, setiap penerima bantuan wajib membawa surat undangan dari Dinas Sosial yang dilengkapi barcode serta KTP. Jika bantuan diambil oleh anggota keluarga, wajib membawa KK dan KTP pendamping untuk memastikan kecocokan data. Hal ini merupakan ketentuan resmi dari Bapanas.

    “Jadi setiap penerima bantuan pangan itu wajib membawa surat undangan dari dinas sosial yang sudah ada barcodenya kemudian juga membawa KTP apabila penerima bantuan pangan tersebut mengambil sendiri. Namun, apabila penerima bantuan pangan itu diambilkan oleh putranya atau saudaranya harus membawa KK dan KTP yang akan mengambil beras tersebut, sehingga bisa dicocokkan apakah masuk dalam keluarga atau tidak,” tutur Rizal, Kamis (27/11/2025).

    Penyaluran bantuan di Marunda dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini dengan jumlah 750 penerima, sedangkan sisanya dilakukan pada hari berikutnya. Total penerima manfaat di Marunda mencapai 1.512 orang.

    “Syukur Alhamdulillah hari ini dibagi dua gelombang gelombang pertama hari ini gelombang kedua keesokan harinya hari ini totalnya ada 750 penerima bantuan manfaat yaitu dengan total kampung atau desa Marunda ini ada sekitar 1.512 penerima bantuan manfaat Alhamdulillah ini terlaksana dengan aman tertib dan lancar,” ucap Rizal.

    Rizal mengapresiasi pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Dinas Sosial, Satpol PP, serta tim Bulog yang telah menjaga jalannya penyaluran hingga berlangsung tertib, aman, dan lancar.

    Ia menegaskan, pola pengawasan langsung ini akan terus dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan yang akan menjadi lokasi pengecekan berikutnya.